Ketua DPRD Lampung Beri Catatan Khusus Rumah Sakit, Ini Alasannya

 


Lampung – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menegaskan dan meminta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menindak tegas Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta yang tidak responsif dan humanis terhadap pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan. Selasa (30/04/2024)


Ia menilai sejumlah rumah sakit yang ditemukan dan dilaporkan masyarakat ke lembaga DPRD Lampung semuanya pengguna jasa layanan BPJS Kesehatan.


“keluhannya sama, terkesan Rumah Sakit memberikan pelayanan yang berbeda ketika pasien merupakan penerima manfaat dari BPJS Kesehatan, inikan iuran dan dibayarkan oleh pihak BPJS, lalu kenapa memiliki perbedaaan layanan bagi pasien, saya, pak sekda, pak gubernur juga memiliki jaminan kesehatan BPJS “ Tegasnya


Ia juga menceritakan pengalamannya di Rumah Sakit baru baru ini, dengan menggunakan pakaian seadanya dan bagian dari peserta BPJS, respon yang diberikan oknum tenaga kesehatan tersebut terkesan melihat sebelah mata dan tanpa ada etika komunikasi yang baik.


“ Saya tanya mengenai informasi dan keadaan pasien keluarga saya saat itu, tapi kesannya seperti saya ini rakyat jelata, ini dilakukan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Swasta tipe B, kalau mau datanya nanti saya berikan, kalau saya sampaikan di musrenbang ini saya mengedepankan etika komunikasi walaupun fungsi DPRD adalah pengawasan “ Ungkapnya


Kemudian ia kembali menceritakan hal yang berbeda ketika pihak rumah sakit di informasikan bahwa akan ada kunjungan Ketua DPRD Provinsi Lampung saat itu.


Saya saat itu ingin mengetahui bagaimana respon layanan rumah sakit ketika di beritahukan kalau ada pejabat yang akan melakukan kunjungan ke salah satu pasien disana, dan ternyata sangat jauh berbeda.


“ inikan gak bener, kenapa kita bekerja selalu menggunakan cara cara atensi, ketika ada kunjungan baru semuanya di sulap baik dan bagus, Rumah Sakit memiliki fungsi sosial tidak mengedepankan hanya profit orientied saja, silahkan ini dilakukan caracara bisnis tapi tidak mengurangi esensi dan tujuan utama berdirinya RS itu sendiri “ Ungkapnya.(*)

Rahmat Mirzani Djausal: Mari Berdoa untuk Timnas U-23 Indonesia


Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta masyarakat tetap bangga dengan Timnas Indonesia U-23.


Menurut Mirza, Timnas U-23 masih berpeluang meraih juara tiga, bahkan lolos ke Olimpiade Paris 2024.


Meski tidak hadir langsung di acara nobar itu, menurut Mirza, pertandingan ini adalah sejarah. Bagaimana anak-anak muda bangkit memberikan perubahan, memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia.


"Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak muda kita menjadi pencetak sejarah, menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mirza kepada penonton yang memadati gelaran nonton bareng semifinal Timnas U-23 Indonesia melawan Uzbekistan, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Senin (29/4/2024) malam. 


Untuk itu, dia berharap para penonton tetap mendukung Timnas Indonesia para pertandingan berikutnya. Dia mengingatkan, penampilan Timnas U-23 sudah jauh dari target. Apalagi ini tim debutan dan pertama kali dalam sejarah langsung masuk babak perempat final.



Harapan Mirza pun disahuti penonton dengan menyampaikan ungkapan, ""Indonesia memang belum masuk final. Tapi kita masih ada harapan juara tiga. Terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal. Semoga menjadi gubernur kita,". Penonton lain juga mengirim pantun, "Bila kita kecebur pakai pelampung. Rahmat Mirzani calon gubernur Lampung."


Tidak hanya di Bandar Lampung, acara nonton bareng (nobar) Rahmat Mirzani Djausal juga diadakan di berbagai wilayah seperti Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. warga. Yoga Swara, selaku penyelenggara mengatakan inisiatif nobar ini adalah hasil inspirasi Mirza dari program Prabowo Subianto, yang ingin mengangkat kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui sepak bola.

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Dukung Timnas Indonesia U23


Lampung —Sukses besar timnas Indonesia U23 menaklukkan Korea dalam pertandingan seru yang diakhiri melalui tendangan pinalti, membawa tim asuhan STY itu masuk semifinal AFC U23. Senin (29/4/2024) malam nanti, penentuan nasib timnas selanjutnya adalah dengan melawan tim tangguh, Uzbekistan.


Guna memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 dalam perjuangannya di semifinal AFC tersebut, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengajak seluruh warga Lampung untuk nonton bareng (nobar).


Dalam rilis yang dikirimkan RMD Media Squad, diuraikan, ajakan RMD yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Lampung bagi seluruh warga Lampung untuk nobar semifinal AFC U23 ini bertempat di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, pada hari Senin (29/4/2024) mulai pukul 19.00 hingga selesai.


Sambil menunggu pertarungan yang dipastikan berlangsung seru dan menentukan nasib timnas Indonesia U23 ke babak selanjutnya, warga juga akan dihibur dengan penampilan musik dari Teboxs. Selain disiapkan berbagai hadiah dan hiburan lainnya. (Team)

Meski Kalah Lawan Uzbekistan, RMD Minta Masyarakat Tetap Dukung Timnas Indonesia


Ribuan masyarakat Lampung berkumpul untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas di Semifinal AFC U23 antara Indonesia dan Uzbekistan di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, Senin (29/4) malam.


Acara ini turut diramaikan oleh dukungan kepada RMD, Anggota DPRD Lampung. Para warga menyampaikan dukungan mereka melalui lomba pantun, salah satunya berbunyi:


"Indonesia memang belum masuk final  


Tapi kita masih ada harapan juara tiga  


Terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal  


Semoga menjadi gubernur kita"


Pantun lainnya menambahkan dukungan dan harapan bagi RMD untuk Pemilihan Gubernur Lampung 2024:


"Bila kita kecebur pakai pelampung  


Rahmat Mirzani calon gubernur Lampung"


RMD, sempat menyapa masyarakat saat waktu istirahat pergantian babak, menyatakan permintaan maaf karena tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Dia juga menyampaikan pesan inspiratif kepada para penggemar sepak bola dan anak-anak muda yang hadir. 


Menurut RMD, pertandingan ini adalah sejarah. Bagaimana anak-anak muda bangkit memberikan perubahan, memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia. 


Meski belum menang melawan Uzbekistan malam ini, RMD mengajak masyarakat Lampung untuk terus mendukung timnas Indonesia. Indonesia masih punya peluang untuk merebut posisi ketiga yang bisa meloloskan Indonesia ke Olimpiade Paris. 


"Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak muda kita menjadi pencetak sejarah, menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan," kata RMD yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung ini. 


Yoga Swara, selaku penyelenggara nobar, mengatakan bahwa inisiatif nobar ini adalah hasil inspirasi RMD dari program Pak Prabowo, yang ingin mengangkat kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui sepak bola. 


Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mencapai semifinal, melampaui target awal Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan timnas hanya sampai delapan besar. 


"Ini momentum awal yang sangat baik. Meski kita kalah dari Uzbekistan, kita masih punya kesempatan untuk merebut posisi ketiga yang bisa meloloskan kita ke Olimpiade Paris. Saya yakin, dengan dukungan masyarakat Indonesia, kita bisa mencapai target tersebut," harap Yoga. 


Pertandingan yang penuh semangat dan dukungan dari para penggemar ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi perkembangan sepak bola dan olahraga lainnya di Indonesia. 



"Semoga perjuangan timnas Indonesia di AFC U23 ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya seperti dilansir rmollampung. 



Rahmat Mirzani Djausal: Mari Berdoa untuk Timnas U-23 Indonesia


Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta masyarakat tetap bangga dengan Timnas Indonesia U-23.


Menurut Mirza, Timnas U-23 masih berpeluang meraih juara tiga, bahkan lolos ke Olimpiade Paris 2024.


Meski tidak hadir langsung di acara nobar itu, menurut Mirza, pertandingan ini adalah sejarah. Bagaimana anak-anak muda bangkit memberikan perubahan, memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia.


"Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak muda kita menjadi pencetak sejarah, menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mirza kepada penonton yang memadati gelaran nonton bareng semifinal Timnas U-23 Indonesia melawan Uzbekistan, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Senin (29/4/2024) malam. 


Untuk itu, dia berharap para penonton tetap mendukung Timnas Indonesia para pertandingan berikutnya. Dia mengingatkan, penampilan Timnas U-23 sudah jauh dari target. Apalagi ini tim debutan dan pertama kali dalam sejarah langsung masuk babak perempat final.



Harapan Mirza pun disahuti penonton dengan menyampaikan ungkapan, ""Indonesia memang belum masuk final. Tapi kita masih ada harapan juara tiga. Terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal. Semoga menjadi gubernur kita,". Penonton lain juga mengirim pantun, "Bila kita kecebur pakai pelampung. Rahmat Mirzani calon gubernur Lampung."


Tidak hanya di Bandar Lampung, acara nonton bareng (nobar) Rahmat Mirzani Djausal juga diadakan di berbagai wilayah seperti Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. warga. Yoga Swara, selaku penyelenggara mengatakan inisiatif nobar ini adalah hasil inspirasi Mirza dari program Prabowo Subianto, yang ingin mengangkat kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui sepak bola.

Rahmat Mirzani Djausal: Mari Berdoa untuk Timnas U-23 Indonesia


Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta masyarakat tetap bangga dengan Timnas Indonesia U-23.


Menurut Mirza, Timnas U-23 masih berpeluang meraih juara tiga, bahkan lolos ke Olimpiade Paris 2024.


Meski tidak hadir langsung di acara nobar itu, menurut Mirza, pertandingan ini adalah sejarah. Bagaimana anak-anak muda bangkit memberikan perubahan, memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia.


"Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak muda kita menjadi pencetak sejarah, menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mirza kepada penonton yang memadati gelaran nonton bareng semifinal Timnas U-23 Indonesia melawan Uzbekistan, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Senin (29/4/2024) malam. 


Untuk itu, dia berharap para penonton tetap mendukung Timnas Indonesia para pertandingan berikutnya. Dia mengingatkan, penampilan Timnas U-23 sudah jauh dari target. Apalagi ini tim debutan dan pertama kali dalam sejarah langsung masuk babak perempat final.



Harapan Mirza pun disahuti penonton dengan menyampaikan ungkapan, ""Indonesia memang belum masuk final. Tapi kita masih ada harapan juara tiga. Terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal. Semoga menjadi gubernur kita,". Penonton lain juga mengirim pantun, "Bila kita kecebur pakai pelampung. Rahmat Mirzani calon gubernur Lampung."


Tidak hanya di Bandar Lampung, acara nonton bareng (nobar) Rahmat Mirzani Djausal juga diadakan di berbagai wilayah seperti Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. warga. Yoga Swara, selaku penyelenggara mengatakan inisiatif nobar ini adalah hasil inspirasi Mirza dari program Prabowo Subianto, yang ingin mengangkat kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui sepak bola.

Mingrum Gumay Sikapi Pusdiklat Sat Pol PP di Kota Baru


Lampung,– Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta areal kota baru di fungsikan sementara menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sat Pol PP. Selasa (30/04/2024)


Mingrum Gumay menyebutkan bahwa kritik publik terhadap mangkraknya pembangunan di kota baru menjadikan dirinya termotivasi mendorong dan merekomendasikan pemanfaatan tata ruang di kota baru menjadi pusdiklat sat pol PP.


“Di depan gubernur dan pihak terkait saya meminta pada kesempatan kali ini untuk mendorong dan mewujudkan pemanfaatan tata ruang kotabaru menjadi pusdiklat Satpol PP, selain menjadikan pusat pelatihan Sat Pol PP juga bisa di fungsikan untuk menjaga aset daerah disana “ Ujar Mingrum


Ia juga menyebutkan pemanfaatan dan pengalihan fungsi sementara dapat menekan potensi kriminal dan lainnya yang digunakan oleh sejumlah pihak di area kota baru tersebut.


“ Saya lihat banyak pasangan muda-mudi yang duduk disana tanpa adanya pengawasan, kemudian saya dengar tempat itu juga digunakan untuk balap liar, mabuk-mabukan hingga transaksi narkotika “ Lanjutnya


Mingrum mengatakan salah satu faktor tidak berjalannya maksimal keberlanjutan pembangunan disana akibat dari kekuatan anggaran daerah yang belum memadai tetapi pemerintah juga tidak boleh melakukan pembiaran aset daerah di kota baru, jadi mari kita lakukan inovasi berbasis kreativitas disana.


“ Silahkan diusulkan programn yang akan dilakukan dikotabaru, nanti kita bahas saat pembahsan di perubahan, saya pastikan DPRD akan dukung usulan tersebut “ Tutupnya. (*)


Komisi 1 DPRD Lampung Kunjungi Mapolda Sulawesi Barat


Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, menerima kunjungan kerja dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Kamis 25 April 2024.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait pertanahan dan keamanan yang menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi antarwilayah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan dan keamanan.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar menyambut baik kedatangan delegasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam menangani masalah tersebut.

H. Budiman AS, selaku ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, yang dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa isu terkait pertanahan dan keamanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

"Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum terkait sengketa pertanahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia," ujar H. Budiman AS seperti dilansir RRi.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.

Dia menegaskan pentingnya upaya bersama antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Saat ini Lanjut Kapolda, di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat sendiri beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penguatan patroli dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Delegasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Polda Sulbar dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan. Mereka juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Kapolda Sulbar Irjen Pol. R. Adang Ginanjar didampingi Irwasda Polda Sulbar, Pejabat Utama Polda Sulbar. Kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung dipimpin langsung H. Budiman AS, selaku ketua Komisi I

Hadir pula Mardani Umar, Wakil Ketua Komisi I, Zamzani Yasin, Watoni Noerdin, Darlian Pone, Heriyanto Su'ud,Ketut Rameo, Vittoria Dwison dan terakhir Sugianto anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Terkait kedatangan Delegasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Polda Sulbar sendiri menunjuk Dir Polairud Polda Sulbar Kombes Pol Denny Pudjianto sebagai Liaison Officer atau LO.

Kinerja Maksimal, Anggota Fraksi DPRD Lampung Ini Mengapresiasi Pemda Tulangbawang Barat


Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengapresiasi Pemda Kabupaten Tulangbawang Barat dan juga Satuan Kerja di Pemerintahan Provinsi yang telah merespon cepat menindaklanjuti buruknya pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Poned Mulya Asri, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat.


“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemda Tulangbawang Barat khususnya kepada Bapak Pj Bupati Firsada, Dinas Kesehatan setempat, Camat, dan juga Dinkes Provinsi yang juga telah tanggap dan merespon cepat keluhan masyarakat dengan menggelar sidak ke Puskesmas tersebut,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini (17/4).


Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap, pelayanan di Puskesmas tersebut dapat lebih baik lagi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi semua fasilitas dan pelayanan masyarakat di Tubaba dan Lampung pada umumnya.


“(Pelayanan untuk masyarakat) Perlu dilakukan pembenahan. Bukan hanya karena sidak saja pelayanan jadi baik,” tegasnya seperti dilansir lampung way.


Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji juga memberikan catatan kepada Pemda setempat untuk membenahi beberapa bidang di Puskesmas tersebut, seperti tenaga kesehatan (Nakes) yang harus ramah kepada pasien maupun keluarga pasien, tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan Umum, supir ambulan yang stand by di tempat dan juga dokter di IGD


Diketahui sebelumnya, salah satu warga Tubaba Putu Alif meninggal dunia di perjalanan menuju RS rujukan setelah tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Puskesmas Rawat Inap Poned Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat beberapa waktu lalu. 

Budhi Condrowati Mengapresiasi Pemda Tulangbawang Barat


Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengapresiasi Pemda Kabupaten Tulangbawang Barat dan juga Satuan Kerja di Pemerintahan Provinsi yang telah merespon cepat menindaklanjuti buruknya pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Poned Mulya Asri, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat.


“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemda Tulangbawang Barat khususnya kepada Bapak Pj Bupati Firsada, Dinas Kesehatan setempat, Camat, dan juga Dinkes Provinsi yang juga telah tanggap dan merespon cepat keluhan masyarakat dengan menggelar sidak ke Puskesmas tersebut,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini (17/4).


Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap, pelayanan di Puskesmas tersebut dapat lebih baik lagi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi semua fasilitas dan pelayanan masyarakat di Tubaba dan Lampung pada umumnya.


“(Pelayanan untuk masyarakat) Perlu dilakukan pembenahan. Bukan hanya karena sidak saja pelayanan jadi baik,” tegasnya seperti dilansir lampung way.


Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji juga memberikan catatan kepada Pemda setempat untuk membenahi beberapa bidang di Puskesmas tersebut, seperti tenaga kesehatan (Nakes) yang harus ramah kepada pasien maupun keluarga pasien, tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan Umum, supir ambulan yang stand by di tempat dan juga dokter di IGD


Diketahui sebelumnya, salah satu warga Tubaba Putu Alif meninggal dunia di perjalanan menuju RS rujukan setelah tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Puskesmas Rawat Inap Poned Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat beberapa waktu lalu. 

Anggota DPRD Lampung Kritik Even PRL 2024


Bandar Lampung - Pemrov Lampung beserta panitia hadirkan sejumlah musisi luar daerah untuk menghibur masyarakat Lampung dalam acara Pekan Raya Lampung (PRL) pada Bulan Mei 2024 mendatang.


Berdasarkan postingan di Intagram @pekanrayalpg terdapat 11 musisi yang akan mengisi acara PRL.


Dari 11 musisi hanya satu musisi daerah, Andika Mahesa yang masuk dalam daftar.


Sementara sepuluh di antaranya musisi dari luar daerah Lampung seperti, Guyon Waton, J-Rock, Feel Koplo, Momo X Geisha, Denny Caknan, Wali Band, Ghea Yhobi, Jono-Joni Nadine Amizah, Endank Soekamti.


Melihat itu anggota DPRD Lampung, Muhammad Djunaidi marah lantaran banyak musisi Lampung yang tidak dilibatkan.


"Saya dikirim flyer pengisi acara PRL, melihat itu saya sangat kecewa, kenapa penyelenggara tidak memberdayakan musisi Lampung. Lampung juga banyak musisi hebat yang bisa memotivasi generasi muda di Lampung ini untuk menyalurkan bakatnya," kata, M Junadi Rabu (17/4/2024).


"Ini kan hajatnya orang Lampung, orang Lampung datang ke PRL itu kan mau lihat hasil pembangunan lampung yang dipamerkan, mestinya jadi ajang unjuk prestasi bagi musisi dan seniman asal Lampung atau yang seniman yang mencintai lampung. Ini menunjukkan bahwa penyelenggara PRL yang sekarang ini tidak mencintai seniman dan musisi Lampung. Bahkan boleh jadi mengecilkan keberadaan musisi Lampung, kalo orientasinya cuma bisnis, ya jadi EO independent aja kayak si ucup pop pesta pora itu," sambungnya.


Dikatakannya grup band asal Lampung yang terkenal sudah terbilang banyak selain Andika Mahesa.


"Perlu kita tahu di Lampung ini ada The Potters, ada Hijau Daun, ada Batas Senja, ada Shilla Musik, ada juga yang kalo ngobrol sama saya pake bahasa Lampung itu si Tri Suaka. selain itu untuk Koplo dangdut di Lampung juga ada Kipas Tua, Mualana Ardiyansyah, penyanyi dangdut primadona Pantura asal Ambarawa juga ada si Nathalia. Kemudian juara Bintang Pantura Indosiar ada yang asal Lampung Vindi Artika asal Metro. Ada juga dj Abdi, ada penyanyi kesukaan saya Tam Sanjaya Kipas Pulas, ada juga si Putra penyampai khasa, ada Khairudin Cikdin dan banyak sekali penyanyi di Lampung ini," ujarnya.


Dikatakannya harusnya penyelengara membuat kombinasi utk mengenalkan penyanyi asal Lampung. 


"Misalnya Deni Caknan itu kan nyanyi lagu jawa. Sebelum dia tampil kan bisa itu Tam Sanjaya atau khairudin cik din muncul. Lalu sebelum guyon waton muncul bisa si Putra nyanyiin penyampai khasa. Kemudian sebelum si Jono Joni kan bisa dije remik dinda acil orang Lampung muncul. 


Jadi PRL ini juga bisa jadi ajang mengenalkan bahasa Lampung dan musik Lampung ke pengunjung," ucapnya.


Anggota fraksi Demokrat itu menilai dengan banyaknya musisi luar mengisi acara PRL mencerminkan Pemprov Lampung dan penyelenggara tidak peduli terhadap seni dan bakat putra-putri daerah Lampung.


"Gak bener ini harusnya putra-putri daerah Lampung yang sudah sukses di dunia musik kasih panggung, ini justru tidak dilibatkan saya selaku pencinta seni budaya Lampung sangat kecewa dengan Pemprov dan penyelengara PRL ini," tegasnya.


"Bagaimana penyanyi Lampung mau maju kalau tidak didukung dan dilibatkan pemrov dalam acara-acara besar begini," sambung pria yang kerap disapa Bung Adi itu.


Sebagai anggota DPRD Lampung Bung Adi minta PRL mengevaluasi penyanyi yang mengisi acara nantinya.


"Saya harap di evaluasi kalau tidak bahaya ini," pungkas pendiri Laskar Lampung ini.(Lis/ndi)

Ketua DPRD Lampung Apresiasi Pengelola Tol


Bandar Lampung - Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, mengapresiasi terhadap pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang berhasil memperlancar arus mudik dan balik Lebaran.


Dalam pernyataannya, Mingrum menyampaikan rasa syukur atas kelancaran yang terjadi, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.


“Kami sangat mengapresiasi kinerja pihak terkait, termasuk pengelola tol, dalam memastikan ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi para pemudik,” ujar Mingrum.


Mingrum Gumay juga mengatakan kelancaran arus mudik dan balik merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya.


Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, sebagai akses utama menuju Lampung, telah menjadi jalur vital bagi ribuan pemudik yang pulang kampung menjelang Lebaran. Pengoperasian tol yang efisien dan penyediaan layanan yang memadai di rest area dan fasilitas terkait lainnya memainkan peran penting dalam meminimalisir kemacetan dan memastikan keamanan perjalanan.


Mingrum juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal transportasi dan infrastruktur.


“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung, terutama pada momen-momen penting seperti arus mudik dan balik Lebaran,” tandasnya.


“Dengan demikian, pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar bukan hanya menjadi indikator keberhasilan dalam transportasi, tetapi juga menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya. (Lis/ndi) 

Anggota DPRD Lampung Gelar Halal Bihalal


Seratusan Kepala Kampung (desa) di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) rela datang jauh-jauh ke kediaman Ismet Roni di Rawa Laut, Enggal,  Bandar Lampung untuk menghadiri Halal Bihalal, Rabu (17/4).


Dari 147 kampung di Tuba, setidaknya ada 111 Kepala Kampung yang hadir di rumah Sekretaris Golkar Lampung itu. Selain dari Tiba, sejumlah Kepala Kampung dari Tulangbawang Barat dan Mesuji juga hadir.


Kepala Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Edo Dwi Wardoyo mengatakan, Ismet Roni adalah sosok yang banyak membawa aspirasi masyarakat Tuba selama menjadi Anggota DPRD Lampung dari Dapil VI meliputi Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.


"Di jajaran kami kepala kampung, sosok beliau ini sudah tidak asing lagi, dia sudah sering turun ke kampung bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.


Alasan itulah, kata Edo Dwi Wardoyo, yang membuat dirinya dan kepala kampung lainnya mendukung Ismet Roni. Pihaknya menilai Ismet Roni layak menjadi bupati Tuba.


"Pak Ismet Roni bisa kerja, bisa dipercaya," tambah Yuswan Stefanus, Kepala Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo.


Sementara itu, Ismet Roni mengatakan, pertemuan ini adalah ajang silaturahmi dengan kepala kampung di Tulang Bawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji.


"Ini adalah langkah dalam menjemput takdir, kalau takdir sampai, alhamdulillah. Tanpa dukungan mereka semua, perjalanan ini akan sulit," kata Ismet yang juga Ketua Komisi IV DPRD Lampung ini.


Dia melanjutkan, meski sudah mendapatkan surat perintah dari DPP Golkar sebagai bakal calon bupati, dirinya juga harus menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya. 


"Nanti ada kajian ilmiah, kita harus realistis, kalau dukungan dari masyarakat bagus, maka kita lanjut. Tapi kalau tidak, kita tetap harus realistis," sambungnya.


Selain halal bihalal, dirinya juga mendengarkan sejumlah aspirasi dari kepala kampung, mulai dari permasalahan jalan, pendidikan hingga kesehatan.



M Junaidi: Karya JB Neuman Jadi Referensi Buya Hamka

 


Jika Indonesia punya kisah Raden Adjeng Kartini, Minangkabau punya kisah Siti Nurbaya karya Marah Rusli tahun 1922, Lampung juga punya kisah tentang sosok wanita berbalut masih kentalnya adat budaya sebelum kemerdekaan RI. 


Kisah wanita Lampung itu tertuang dalam bentuk novel yang lebih tua lagi dari Siti Nurbaya, yakni Halima karya JB Neuman, mantan residen Lampung, tahun 1911. Halima merupakan kisah cinta dari Menggala, Kabupaten Tulangbawang Masa Kolonial.



"Karya JB Neuman jadi referensi Buya Hamka ketika menulis tentang Tuanku Rao," ujar politikus Partai Demokrat Lampung M Junaidi yang juga pecinta sejarah daerah ini.


Kata anggota DPRD Lampung ini, sebelum novel Halima, ia juga menulis novel berjudul Silama yang juga berlatar Negara Ratu dan Rantau Tijang, Kabupaten Tanggamus.


Di bab awal novelnya, JB Neuman mengungkapkan kegelisahannya tentang adat cakak pepadun yang dirasa sangat mahal harganya dan berakibat pada terganggunya perekonomian warga.


"JB Neuman juga membidik pernikahan yang mesti dilatarbelakangi kesamaan kedudukan adat pada masa itu," ujar Bung Adi, panggilan Junaidi yang menyelusuri sejarah daerah ini lewat refrensi Belanda.



Berlatar adat pepadun Kabupaten Tulangbawang. Halima digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik jelita. Gadis yang tidak diketahui siapa ayahnya, ia adalah anak angkat dari salah satu penyimbang adat di Kampung Gunung Batin.



Putra sulung Raden Mencurung, kepala Perwatin Adat Kampung Kibang Menggala yang bernama Jamin sangat mencintainya. Namun, Raden Mencurung juga jatuh hati dengan Halima.


Raden Mencurung jatuh hati karena Halima memiliki wajah yang sama dengan sosok wanita bernama Dalie, mantan kekasih Raden Mencurung.


Berbekal niat ingin menjadikan Halima sebagai istrinya, sang putra dijodohkannya dengan Mariam, putri Batin Raja Mega, penyimbang adat Menggala. Bagaimana kisah lika-liku lainnya? Kisah ini berakhir dramatis. 



Kisah kasih tersebut terus bergulir dengan latar belakang adat budaya Lampung cakak pepadun dengan segala pernak perniknya. 



Menurut Bung Adi, sungguh pantas kiranya kisah novel ini diangkat ke layar lebar sebagaimana daerah lain yang telah lebih dahulu melakukannya.



Selain tokoh utama ada tokoh lain bernama Hatija putri Pengeran Tumenggung penyimbang Menggala yang sangat dicintai oleh Muhammad Nur sahabat kecilnya.


Dalam novep, juga diungkapkan, bagaimana masa itu banyak kepala adat Lampung yang bukan berdasar trah tetua kampung, namun terpilih karena sistem pemilihan yang dibuat oleh Belanda.



Perjalanan sejarah budaya ini yang kemudian dianggap masyarakat sebagai pengkerdilan sistem adat Lampung, ujarnya.


JB Neumann menuliskan perbedaan adat dan budaya antara timur dan barat dalam kalimat: Kami memuji cinta, kehormatan, kesetiaan, dan keberanian. Mereka (pribumi) juga memujinya.

Komisi V DPRD Lampung dan Disdikbud Sepakat Larang Sekolah Tahan Ijazah


Masalah penahanan ijazah milik siswa kurang mampu yang telah lulus yang dilakukan oleh pihak pengelola sekolah ternyata telah menjadi kesepakatan antara Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bahwa sekolah dilarang untuk menahan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) tanpa alasan apapun.


Kali ini terjadi terhadap Yayan Ardian salah satu alumni siswa SMK N 3 Terbanggibesar, Lampung Tengah tertunduk lemas usai upayanya meminta ijazah ke pihak sekolah ditolak, lantaran masih mempunyai tunggakan uang komite.


Dirinya yang mengaku dua kali datang ke sekolah dan berusaha meminta ijazah dengan menemui salah satu Pegawai Staf sekolah tetap tidak diberikan.


“Sudah dua kali ini datang ke sekolah tetep tidak diberikan dengan alasan masih mempunyai tunggakan komite sebesar kurang lebih Rp 4,7 juta dan disuruh melunasi,” ujar Yayan seperti dilansir tinta informasi.


Menurut Yayan warga Dusun C1, Kampung Poncowati itu, dirinya datang ke sekolah menemui Arief salah staf sekolah yang mengatakan pihak sekolah tidak bisa memberikan ijazah karena tunggakan yang belum diselesaikan.


“Tadi saya nemuin pak Arief, katanya cuma dikasih potongan 30 persen dari sekolah, karena gak bawa uang ya saya pulang om,” jelasnya.


Sementara itu, Busrol Hakim paman Yayan yang menerima laporan bahwa ijazah ponakannya ditahan lantaran masih memiliki tunggakan, bersama wartawan mendatangi sekolah untuk meminta kejelasan.


Saat menemui Arief salah satu staff sekolah Busrol menanyakan terkait apa alasan penahanan ijazah? Namun pihak sekolah berkilah dan mengatakan tidak pernah menahan ijazah.


“Memang ijazah beberapa siswa masih ada dan belum diambil lantaran alasan tertentu, kami tidak pernah menahan ijazah jika orangtua siswa itu yang datang kesekolah,” ujar Arief seraya menjelaskan ke Busrol.


Sementara itu, menurut Busrol pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa dengan alasan apapun karena menyangkut Hak anak dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2022.


“Saya berharap kedepan pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dengan alasan apapun. Bukan hanya untuk keponakan saya, namun untuk seluruh siswa yang masih ditahan ijazahnya oleh pihak sekolah,” pungkasnya.


Diduga SMK 3 Terbanggibesar Lampung Tengah, masih menahan ijazah puluhan siswa yang belum melunasi uang komite Sekolah. (Team)

DPRD Lampung Bergerak 'Maraton' Libatkan Tiga Akademisi


Pansus DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Arinal Djunaidi Tahun 2023 mulai bekerja maraton.

Pada prosesnya, Pansus LKPJ melibatkan tiga akademisi yang selama ini dikenal menguasai persoalan kebijakan publik, hukum, dan dugaan kejahatan anggaran.

Diantaranya Prof. DR. Marseina Jayasinga, pakar ekonomi Unila dan menguasai sistem anggaran daerah. Disertasi doktornya diperoleh di kampus terkenal Amerika Serikat, tentang pengelolaan keuangan daerah.

DR Yusdianto, pakar hukum tata negara Unila. Dia juga sering melakukan kritik keras terhadap banyaknya kebijakan publik Lampung yang tumpang tindih, dan terkesan ugal ugalan.

Lalu, DR. Angga Lana, pakar ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL). Angga merupakan akademi muda yang cukup banyak melakukan kajian ekonomi pembangunan di Lampung. Tulisannya banyak dimuat diberbagai jurnal ilmiah, dengan fokus pada persoalan kebijakan ekomoni Lampung.

"Pemilihan tiga pakar ekonomi dan hukum dalam kajian LKPJ Gubernur Lampung kali ini, sudah tepat," kata Midi Ismanto, anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung, Selasa (9/4)

Di mana, LKPJ Tahun 2023 adalah laporan kegiatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang terakhir sebelum masa jabatannya habis pada Bulan Juni 2024.

Anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas mengatakan pembahasannya pertama digelar hari Jumat (5/4) lalu. Pada pertemuan itu, tiga pakar menyampaikan hasil kajian mereka terhadap LKPJ Gubernur Arinal.

"Mereka mempelajari dan memberikan masukan dan didiskusikan dengan pansus. Nanti itu menjadi bahan kami untuk membahas dengan OPD," kata dia seperti dilansir rmollampung.

Mikdar melanjutkan, pembahasan dengan OPD akan dimulai pasca Lebaran Idul Fitri.

Anggota Pansus dari Fraksi PKB Noverisman Subing, menjelaskan pembahasan LKPJ memang perlu pendalaman yang menyeluruh dan butuh keterangan dari para pakar.

Noverisman Subing memberi contoh, kebijakan baru yang perlu disoroti soal keberadaan Bank Lampung. Posisi bank milik pemerintah daerah itu kini terancam turun peringkatnya. Terus merugi, karena dikelola secara kurang profesional.

Belum lagi soal BUMD lain, yang ikut memburuk kinerja pemerintah saat ini.

Tim Pansus LKPJ yang dibentuk DPRD Lampung diketuai, I Made Bagiasa, dengan 17 anggota dari perwakilan semua fraksi fraksi di DPRD.

Tim yang diketuai I Made Bagiasa, itu akan melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, yang dijadwalkan akan habis tahun ini. 




Mikdar Ilyas Apresiasi Kinerja APH


Lampung Utara  – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil V DPRD Provinsi Lampung terpilih, Mikdar Ilyas minta Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan sanksi tegas bagi pengendara ODOL yang jadi biang kerok rusaknya jalan di Lampung Utara.


Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera dari Kecamatan Blambangan Pagar Sampai Kecamatan Kota bumi Selatan mulai rusak parah, kerusakan tersebut di sebabkan kendaraan yang bermuatan berlebih Over Dimention Over Load (ODOL) khususnya pada lajur kiri arah Bukit Kemuning ke Bandar Lampung yang kondisinya menimbulkan Rutting dan Bleeding.


Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Lampung itu merespon cepat keluhan masyarakat yang mengeluh akan kondisi jalan yang tak pernah bertahan lama meski rutin diperbaiki. Keluhan masyarakat ini tentunya menimbulkan keresahan tersendiri.


“Sangat wajar masyarakat mengeluhkan persoalan ini, karena jalan itu dibiayai dengan biaya yang tinggi, untuk itu kita meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berkaitan dengan persoalan ODOL ini memberi sanksi kepada kendaraan yang bermuatan berlebih, agar ada efek jera kedepannya,” kata Mikdar Ilyas kepada awak media, Sabtu (06/04).



Untuk itu, kata dia, pihaknya sangat menyayangkan bila persoalan ini dibiarkan atau terjadi pembiaran sehingga kendaraan muatan berlebih tetap melakukan aktivitas seolah tanpa beban.


“Yang jelas kita melihat beban dengan berlebihan ini membuat jalan tersebut cepat rusak , seharusnya APH dapat membatasi maksimal muatan tersebut,” ujarnya.


Selain itu, sambung dia, pihak terkait seyogyanya dapat mengambil peran masing-masing sesuai dengan isi peraturan daerah (Perda) yang sudah ada, tentang aturan kendaraan ODOL di Provinsi Lampung.



“Berkaitan dengan perda yang sudah ada, yang berkaitan dengan odol ini diterapkan dengan benar, kita bukan melarang kendaraan yang lewat wilayah tersebut, namun saya minta kendaraan yang melintas jangan sampai melebihi muatan agar jalan yang sudah baik tidak cepat rusak,” jelasnya.


“Kapasitas beban yang berlebih atau dikenal sebagai Over Dimension/Over Load (ODOL). Jika minim penanganan dari pemerintah daerah setempat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kenaikan angka kasus kecelakaan sekaligus kemacetan,” timpalnya lagi.

Penetapan Perolehan 85 Anggota DPRD Lampung Terpilih Menunggu Surat dari MK


Bandarlampung--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan umum pada Jumat, 8 Maret 2024. Namun, penetapan anggota legislatif terpilih, masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi atau MK.

Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan 85 nama anggota legislatif terpilih masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) kepada KPU RI.

"Jadi registrasi permohonan perselisihan hasil pemilu itu baru kita ketahui 23 April nanti, mekanismenya disampaikan ke KPU RI begitu," kata Erwan, Kamis, (4-4-2024).

Selanjutnya kata Erwan, KPU RI akan berkirim surat kepada KPU provinsi dan dilanjutkan dengan mengirimkan surat kepada KPU kabupaten/kota ada atau tidak register perkara.

"Jika tidak ada, maka tiga hari pasca menerima surat KPU RI maka kita akan melakukan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih," jelas Erwan.

"Kalau ada gugatan ya kita tunggu dulu prosesnya," imbuh dia.

Sejauh ini, lanjutnya, ada tiga partai politik di Lampung yang mengajukan perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK yaitu Partai Gerindra, Partai Garuda, dan PPP Lampung.

"Dari tiga partai yang mengajukan itu, baru partai Gerindra yang ada locusnya (lokasinya) dibeberapa TPS di Kota Bandarlampung," bebernya.

Erwan menyebut, setelah 85 calon anggota DPRD Provinsi Lampung telah ditetapkan pada rapat pleno, maka para calon terpilih wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

"Wajib melaporkan LHKPN setelah ditetapkan sebagai calon terpilih kalau sekarangkan belum kita tetapkan," tutupnya. (Sumber: harianmomentum.com)

Anggota DPRD Lampung Bagikan Sembako di Bandar Lampung


Bandarlampung - Ketua PD Gemira (Gerakan Muslim Indonesia Raya) Provinsi Lampung, H. Mahrizal Sinaga turun langsung berbagi 77 paket Sembako Beras pada 2 titik lokasi rawan pangan di Gunung Terang dan Kedamaian, Bandarlampung, Kamis (4/4).


Pada saat door to door membagikan beras itu, justru mencuat tingginya antusiasme dukungan warga masyarakat yang memohon agar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal agar maju sebagai Calon Gubernur Lampung periode 2024-2029 pada Pilgub 27 November 2024.


Warga umumnya menilai Mirza, anggota DPRD Provinsi Lampung 2 periode yang sukses menghantarkan kemenangan Gerindra dan Presiden Prabowo-Gibran di Sai Bumi Ruwa Jurai itu memang sudah pas untuk maju Nyagub Lampung.



Warga berharap, Mirza dapat membawa perubahan Lampung lebih baik, terutama di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tingginya antusiasme masyarakat yang mendukung Mirza Nyagub Lampung tersebut bahkan sempat diabadikan video langsung oleh Mahrizal yang mengaku bahagia sekaligus terharu.


“Saat kita blusukan berbagi Sembako door to door, ternyata banyak masyarakat yang susah dan kondisinya memperihatinkan. Bahkan ada nenek sebatang kara yang tinggal di gubuk reyot diatas siring dan kondisi jalannya ngesot lagi, tinggal dibalik gedung-gedung tinggi. Ini semua tanggungjawab pemimpin,” ujar Mahrizal.


Baksos kemudian dilanjutkan dengan berbagi 200 Takjil (Nasi Kotak) di Jl. Gatot Subroto, Pahoman, Bandarlampung, tepatnya didepan Kantor TKD Prabowo-Gibran.


Rangkaian Baksos dipungkasi dengan Bukber di Kinar Resto 2 Pahoman, hingga Sholat Maghrib dan Isya Berjama’ah. Gemira juga membagikan santunan tali kasih kepada kader Gerindra yang saat ini terhimpit masalah ekonomi. (*)

Ketua DPRD Lampung Minta Pelayanan Mudik Maksimal


Bandarlampung,- Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, dalam sebuah pernyataan resmi, menyoroti urgensi pelayanan publik yang dinilai belum optimal dalam menyambut Idul Fitri. Dalam konteks ini, Ketua DPRD Lampung mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat mencapai tingkat maksimal, khususnya di tengah-tengah persiapan menyambut perayaan Idul Fitri.


Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, ia menggarisbawahi bahwa kesiapan dalam memberikan pelayanan yang prima adalah cerminan komitmen dan tanggung jawab para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan masyarakat.


”Dalam menyambut Idul Fitri, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi yang utama. Ini adalah momen di mana kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan semua stakeholder terlibat secara aktif dalam memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik,” tegas Mingrum Gumay.


Mingrum juga menyebutkan bahwa sejumlah titik perlu diperkuat kembali untuk peningkatan layanan bagi pemudik yang ingin melintasi Lampung atau yang bertujuan kembali ke kampung halamannya di Provinsi Lampung.


“Sejumlah titik harus diperkuat di pintu gerbang Provinsi Lampung, baik jalur udara, darat dan laut, keselamatan menjadi faktor utama dalam keberhasilan menjaga kenyamanan, keamanan di Provinsi Lampung ” Ujarnya


Ketua DPRD Lampung juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak swasta dalam memastikan bahwa infrastruktur pelayanan seperti transportasi, kesehatan, keamanan, dan lainnya beroperasi dengan optimal menjelang dan selama perayaan Idul Fitri.


“Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, kami mendorong semua pihak untuk bersinergi dan bekerja sama secara efektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab bersama bagi semua pemangku kepentingan,” tambahnya.


Dalam mengakhiri pernyataannya, Ketua DPRD Lampung menegaskan komitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung menjelang Idul Fitri dan seterusnya.


“Dalam menjaga kualitas layanan publik, saya sebagai Ketua DPRD Lampung bersama jajaran DPRD Lampung berkomitmen untuk secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan. Tujuannya jelas yakni memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung," pungkasnya. (*)

Rapat Paripurna DPRD Lampung Pelantikan Dani Mulyawati Jadi Aleg


Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay memandu pelantikan Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung. Dia menggantikan I Gede Jelantik yang meninggal akhir tahun lalu, Minggu (17/12/2023).

Prosesi pergantian antarwaktu (PAW) kader Partai Golkar itu untuk sisa masa jabatan 2019-2024 di Komisi V, Dani Mulyawati digelar pada Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Utama DPRD Lampung, Senin (1/4/2024).

Dani Mulyawati berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPRD Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dani Mulyawati lahir di Bandung, 28 Juli 1957. Jenjang pendidikannya, SMA IKIP Bandung (1973-1975) dan Stisipol Lampung (1991-1996). Pekerjaan sebelumnya pegawai Dinas Pengairan dan Pemukiman Pemprov Lampung (1988-2013) dan Departemen PU RI (1984-1988).

Dia jadi fungsionaris Partai Golkar Lampung pada tahun 2012 hingga jadi wakil Bendahara DPD I Golkar Provinsi Lampung saat ini.

Pada Pemilu 2019, dirinya ikut kontestasi dari Dapil II Lampung Selatan untuk DPRD Lampung. Dani Mulyawati yang ingin mengabdikan diri untuk memperjuangkan program pro masyarakat di parlemen.

“Suami mendukung saya. Tetap mendukung tapi jangan melupakan tugas sebagai ibu rumah tangga,” ujarnya seperti dilansir helo Indonesia.
Dia ingin memajukan perempuan, kesehatan, ibu dan anak.

Dia akhirnya masuk parlemen menggantilan I Gede Jelantik dari Dapil 2 Lampung Selatan yang juga menggantikan atau PAW PAW Tony Eka Candra yang sempat mencalonkan diri sebagai calon bupati Lampung Selatan pada Januari 2021.

Ketua PDK Kosgoro 57 yang juga Sekretaris DPC ORGANDA Kota Bandarlampung meninggal dunia pada Minggu (17/12/2023) dan disemayamkan lebih dulu kediamannya Komplek Griya Sejahtera, Jl. Bijaksana No. 1 Gunungterang, Langkapura, Kota Bandarlampung.

Peduli Warga, Anggota DPRD Lampung Bagikan Sembako di Bandar Lampung


Bandarlampung - Ketua PD Gemira (Gerakan Muslim Indonesia Raya) Provinsi Lampung, H. Mahrizal Sinaga turun langsung berbagi 77 paket Sembako Beras pada 2 titik lokasi rawan pangan di Gunung Terang dan Kedamaian, Bandarlampung, Kamis (4/4).


Pada saat door to door membagikan beras itu, justru mencuat tingginya antusiasme dukungan warga masyarakat yang memohon agar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal agar maju sebagai Calon Gubernur Lampung periode 2024-2029 pada Pilgub 27 November 2024.


Warga umumnya menilai Mirza, anggota DPRD Provinsi Lampung 2 periode yang sukses menghantarkan kemenangan Gerindra dan Presiden Prabowo-Gibran di Sai Bumi Ruwa Jurai itu memang sudah pas untuk maju Nyagub Lampung.



Warga berharap, Mirza dapat membawa perubahan Lampung lebih baik, terutama di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tingginya antusiasme masyarakat yang mendukung Mirza Nyagub Lampung tersebut bahkan sempat diabadikan video langsung oleh Mahrizal yang mengaku bahagia sekaligus terharu.


“Saat kita blusukan berbagi Sembako door to door, ternyata banyak masyarakat yang susah dan kondisinya memperihatinkan. Bahkan ada nenek sebatang kara yang tinggal di gubuk reyot diatas siring dan kondisi jalannya ngesot lagi, tinggal dibalik gedung-gedung tinggi. Ini semua tanggungjawab pemimpin,” ujar Mahrizal.


Baksos kemudian dilanjutkan dengan berbagi 200 Takjil (Nasi Kotak) di Jl. Gatot Subroto, Pahoman, Bandarlampung, tepatnya didepan Kantor TKD Prabowo-Gibran.


Rangkaian Baksos dipungkasi dengan Bukber di Kinar Resto 2 Pahoman, hingga Sholat Maghrib dan Isya Berjama’ah. Gemira juga membagikan santunan tali kasih kepada kader Gerindra yang saat ini terhimpit masalah ekonomi. (*)

DPRD Dukung Pembahasan Pemekaran Tiga Kabupaten


Bandarlampung : DPRD Lampung merespon wacana pemekaran tiga kabupaten di Lampung. 


Pemekaran kabupaten itu meliputi, Kabupaten Natar Agung dari induk Lampung Selatan, Bunga Mayang dari induk Lampung Utara dan Kabupaten Seputih dari Kabupaten Lampung Tengah. 


Anggota Fraksi Gerindra Lampung Mikdar Ilyas mendorong pembahasan membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.


Hal ini disampaikan Mikdar Ilyas di sela Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).


“Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah,” kata Mikdar Ilyas.


Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang. (*)

Mingrum Lantik Dani Mulyawati Sebagai PAW Anggota DPRD Lampung


Bandarlampung,- Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H secara resmi melantik Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung Pengganti Antar Waktu (PAW), menggantikan I Gede Jelantik.


Mingrum Gumay mengatakan bahwa pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi legislatif di DPRD Lampung.


“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas kerja lembaga legislatif dalam mewakili dan melayani masyarakat Lampung secara optimal,” ujarnya.


Ketua DPRD Lampung juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Dani Mulyawati, dengan latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya, akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah Lampung.


“Dengan ini, kami resmi melantik Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung pengganti I Gede Jelantik. Kami yakin beliau akan melaksanakan tugasnya dengan integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi demi kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Ketua DPRD Lampung.


Dilantiknya Hj Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung menggantikan I Gede Jelantik yang meninggal dunia pada 17 Desember 2023 silam.


“Saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPRD Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Dani Mulyawati saat membacakan sumpah jabatan dipandu Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay.


Politisi wanita asal Partai Golkar ini juga berjanji akan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Lampung dengan baik, khususnya sebagai anggota Komisi 5.


“Setelah ini, saya akan mempercepat apa yang sudah dijadwalkan oleh komisi, mulai dari sosper dan PIP yang dimulai 6 April 2024,” ucap Dani Mulyawati.


Sebagaimaa diketahui, almarhum I Gede Jelantik merupakan anggota DPRD Lampung dari dapil 2 Lampung Selatan. Dia dilantik sebagai anggota DPRD Lampung pada Januari 2021 melalui proses PAW menggantikan Toni Eka Candra. (*)

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dorong Pembahasan Pemekaran Tiga Kabupaten


Bandarlampung : Anggota Fraksi Gerindra Lampung Mikdar Ilyas mendorong pembahasan membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.


Hal ini disampaikan Mikdar Ilyas di sela Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).


“Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah,” kata Mikdar Ilyas.


Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang.


Mikdar melanjutkan bahwa pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang paling lama yakni sudah 10 tahun diusulkan. Berkasnya sudah diserahkan panitia ke pemerintah provinsi Lampung tetapi sampai hari ini belum dibahas.


“Kami harap alangkah bagusnya jika di tingkat provinsi bisa menindaklanjuti, pusat aja sudah membahas, kok provinsinya belum membahas,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung ini.


Dia menjelaskan bahwa pemekaran wilayah itu merupakan usulan masyarakat yang diajukan ke pemerintah kabupaten. Setelah itu dikaji dan diparipurnakan di DPRD kabupaten.


“Jika disetujui kemudian diserahkan ke provinsi. Nantinya dikaji lagi di tingkat DPRD provinsi bersama pemda. Ketika memenuhi syarat, nanti baru ada rekomendasi gubernur untuk diteruskan ke Kementerian,” jelasnya.


Menurutnya, pemekaran wilayah ini harus segera ditindaklanjuti karena tujuannya untuk kemajuan daerah dan memaksimalkan pembangunan.


Dilansir dari Rmol Lampung, pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dengan induk di Lampung Utara meliputi Kecamatan Bunga Mayang (ibukota), Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Muara Sungkai, Sungkai Utara dan Hulu Sungkai.


Kemudian, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.


Selanjutnya, Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah diusulkan sejak tahun 2015.


Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.


Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga. (*)

Paripurna DPRD Lampung, Dani Mulyawati Gantikan I Gede Jalantik


Bandarlampung--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin, (1-4-2024), menggelar rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah Dani Mulyawati, sebagai anggota pergantian antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024.


Dani Mulyawati menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk mengisi kursi Fraksi Golkar yang sebelumnya dijabat I Gede Jalantik. Kursi tersebut kosong sejak Gede meninggal dunia pada Desember 2023.


Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, sumpah jabatan harus menjadi komitmen menjalankan tugas.


"Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan, sehingga harus berkomitmen menjalankan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkomitmen membawa dan meneruskan konstituen. Semoga dapat amanah dalam mengemban tugas-tugasnya," kata Mingrum.


Dani Mulyawati saat diwawancara mengatakan, akan melanjutkan program yang telah tersusun ditubuh DPRD Provinsi Lampung khusunya di Komisi V.


"Saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan almarhum pak Jelantik, karena waktu ini hanya tinggal beberapa bulan lagi," ujarnya.


"Program sudah tersusun sebagaimana mestinya, saya hanya tinggal melanjutkan seperti sosialisasi perda (Sosper) yang dilaksanakan mulai 6 April nanti," tutupnya. (Sumber harian momentum*)



DPRD Lampung Segera Rapat Persiapan Pilkada Serentak


Bandar Lampung — Komisi I DPRD Provinsi Lampung segera menggelar rapat gelar pendapat dengan KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung. Pemanggilan tersebut terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
.
Hal tersebut merupakan tindaklanjut setelah KPU RI yang telah melaunching tahapan Pilkada Serentak 2024, pada Candi Prambanan, Yogyakarta, Minggu, 31 Maret 2024 kemarin.
.
“Kami segera tindaklanjuti itu. Akan ada rapat dengar pendapat lagi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, Senin, 1 April 2024.
.
Rapat dengar pendapat nantinya akan membahas beberapa poin. Mulai dari besaran anggaran dari APBD Provinsi Lampung maupun APBD kabupaten/kota.
.
Kemudian terkait kesiapan pelaksanaan pilkada. Hal itu dengan mengevaluasi proses tahapan Pemilu Serentak 2024 kemarin, serta kebijakan lainnya. “Habis lebaran ini, Insya Allah hearing,” katanya.
.
Selain itu Budiman juga menyebut Komisi I akan menelaah beberapa kebijakan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Misalnya, soal Kemendagri yang meminta Penjabat Kepala Daerah, harus mundur dari jabatannya apabila ingin maju pilkada. Wajib mundur tersebut sejak 5 bulan sebelum hari pemilihan 27 November 2024.
Kemudian terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 12/PUU-XXI/2024 yang menyebutkan calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024, wajib mengundurkan diri setelah pelantikan sebagai anggota parlemen. Apabila yang bersangkutan ingin maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024.
“Soal Pj. kalau memang harus mundur ya harus mundur. Kemudian Putusan MK juga sifatnya final dan mengikat. Terkait caleg terpilih, kita lakukan RDP nanti,” katanya.
Sebelumnya, penandatangan naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024 wilayah Lampung sudah terlaksana. Penandatanganan tersebut oleh Gubernur Lampung, Bupati dan Walikota 15 Kabupaten/Kota, Jumat Malam, 10 November 2023 kemarin.
Total anggaran KPU Provinsi Lampung untuk pilkada mencapai Rp295.956.908.000, dan anggaran Bawaslu Provinsi Lampung mencapai
Rp68.064.646.000. (Sumber: lampost.co)

Desy Ratnasari Kunjungi Sekretariat DPRD Lampung


Bandarlampung--Desy Ratnasari, Ketua Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jawa Barat, mengunjungi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1-4-2024).


Kunjungan artis asal Sukabumi, Jawa Barat, yang kini menjadi politisi itu untuk melakukan penelitian disertainya tentang perempuan politissi di Indonesia.


Di DPRD Provinsi Lampung, Desy melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota dewan perempuan. Antara lain, Lesty Putri Utami, Ririn Kuswantari, Budhi Condrowati, Apriliati, Jauharoh Haddad, Kostiana, dan Dani Mulyawati 


Dalam pertemuan itu, Desy yang kini menjabat Anggota Komisi X DPR RI, membagikan kuisioner kepada para anggota DPRD Provinsi Lampung.


Kepada wartawan, Desy menjelaskan, ada dua puluh provinsi di Indonesia yang akan didatanginya untuk mencari responden penelitiannya.


"Saya pilih Lampung, Riau, Jambi, Bengkulu kemudian seluruh Jawa, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Ini dipilih karena merepresentasikan perempuan. Lampung juga dipilih karena akses mudah," kata pelantun tembang Tenda Biru itu.


Ia mengatakan, total ia membutuhkan enam belas politisi perempuan di Lampung, namun yang hadir pada hari ini sebanyak sembilan politisi perempuan.


"Menurut saya, sembilan dari enam belas responden yang hadir itu sudah cukup baik bisa hadir, saya mengapresiasi," tukasnya.


"Jadi respondenya itu sukal rela, saya tidak bisa memaksa yang tidak bisa hadir," imbuhnya.


Alasan ia memilih tema perempuan politisi dalam diseretasinya, karena ingin memberikan gambaran pemikiran tentang perempuan Indonesia seperti apa.


"Dalam ilmu psikologi tidak terlalu banyak yang bersumber dari pemikiran perempuan Indonesia, dan kenapa tentang politik, karena saya kebetulan politisi," jelasnya. (Sumber harian momentum) 

Program Lampung Berjaya Untuk Rakyat, Begini Kata DPRD Lampung


Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiase yang juga Waki Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menegaskan program Lampung Berjaya adalah untuk rakyat.


Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya pemberitaan yang mengatakan program Lampung Berjaya hanya untuk penguasa.


I Made Bagiase mengatakan, program Lampung Berjaya Gubernur Arinal murni diadakan untuk masyarakat Lampung, bukan untuk penguasa.


Sebab, kata I Made Bagiase, di dalam program Lampung Berjaya terdapat bermacam-macam program yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung.


Program Lampung Berjaya, disampaikan I Made Bagiase merupakan pengejawantahan dari 33 janji Gubernur Arinal saat kampanye 2018 lalu yang tersebar dan dilaksanakan oleh OPD di Pemprov Lampung.



"Sejak menjabat pada Juni 2019 hingga saat ini Gubernur Lampung telah merealisasikan janji 33 kampanyenya untuk masyarakat Lampung," ujar Made Bagiase melalui keterangan tertulis Senin 1 April 2024.


Lanjut I Made Bagiase, program dari Lampung Berjaya yang telah direalisasikan seperti program petani berjaya, pupuk murah, kesehatan gratis dan terjangkau.


Kemudian, jalan-jalan dan jembatan dibangun, irigasi dibangun, peningkatan mutu bidang pendidikan, menjaga kestabilan harga pupuk, gabah, bibit termasuk harga kebutuhan pokok dan pangan serta dunia pertambangan, migas dan penerbangan, dan lain-lain.


"Itu merupakan contoh-contoh dari program Lampung Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Gubernur melalui dinas instansi dalam rangka memenuhi 33 janjinya," ungkapnya.


Terkait kemiskinan di Lampung, I Made Bagiase menjelaskan banyak indikator penyebabnya. Mulai dari gubernur harus menyelesaikan utang pemprov sebelumnya.




Mikdar Ilyas Sampaikan Interupsi Saat Rapat Paripurna Istimewa PAW Aleg


Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra Mikdar Ilyas menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).


Mikdar Ilyas meminta kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay untuk segera membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.


"Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah," kata Mikdar Ilyas.


Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang.


Mikdar melanjutkan bahwa pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang paling lama yakni sudah 10 tahun diusulkan. Berkasnya sudah diserahkan panitia ke pemerintah provinsi Lampung tetapi sampai hari ini belum dibahas.


"Kami harap alangkah bagusnya jika di tingkat provinsi bisa menindaklanjuti, pusat aja sudah membahas, kok provinsinya belum membahas," kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung ini.


Dia menjelaskan bahwa pemekaran wilayah itu merupakan usulan masyarakat yang diajukan ke pemerintah kabupaten. Setelah itu dikaji dan diparipurnakan di DPRD kabupaten.


"Jika disetujui kemudian diserahkan ke provinsi. Nantinya dikaji lagi di tingkat DPRD provinsi bersama pemda. Ketika memenuhi syarat, nanti baru ada rekomendasi gubernur untuk diteruskan ke Kementerian," jelasnya.


Menurutnya, pemekaran wilayah ini harus segera ditindaklanjuti karena tujuannya untuk kemajuan daerah dan memaksimalkan pembangunan.


Mendengar interupsi tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan menerima aspirasi tersebut dan akan membahasnya di kemudian hari.


Diketahui, pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dengan induk di Lampung Utara. Meliputi Kecamatan Bunga Mayang (ibukota), Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Muara Sungkai, Sungkai Utara dan Hulu Sungkai.


Kemudian, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.


Selanjutnya, Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah diusulkan sejak tahun 2015.



Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.


Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga.