DPRD Lampung Umumkan Pengunduran Diri Wagub


Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengumumkan pengunduran diri Chusnunia Chalim dari jabatan Wakil Gubernur Lampung di rapat paripurna pada Senin (18/9/2023).

Pengunduran diri Chusnunia Chalim (Nunik) untuk memenuhi persyaratan maju sebagai Caleg di DPR RI pada Pilgub 2024 mendatang.

Wakil Ketua I DPRD Lampung, Elly Wahyuni mengatakan selanjutnya DPRD akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk memproses pemberhentian Wagub Nunik.

“Tadi kita sudah mengumumkan, selanjutnya kita mengusulkan ke pusat agar mengeluarkan surat pemberhentiannya. Karena yang mengangkat dan memberhentikan gubernur wakil gubernur itukan pusat,” kata Elly Wahyuni di ruang kerjanya, Senin (18/9/2023).

Elly menyebut secepatnya DPRD Lampung akan mengirimkan surat itu ke Kemendagri.

“Ya secepatnya, kita bahas di rapim lalu kita sampaikan ke pusat agar disahkan pengunduran diri bu Wagub. Bisa jadi Bu Nunik juga sudah mengirimkan langsung surat pengunduran dirinya ke pusat,” ujarnya.

“Jadi surat ini kita sampaikan ke pusat untuk mengingatkan bahwa ini lho ada surat dari bu wagub, ayo keluarkan surat resminya agar disahkan menguduran dirinya,” tambah Elly seperti dilansir rilis.id.

Terkait kekosongan jabatan Wagub Lampung setelah ditinggal Nunik, menurut Elly tak perlu ada pengisian Penjabat (Pj) dari pusat.

“Kan kata gubernur dia biasa bekerja sendiri. Contoh sudah banyak, Lampung Utara kemarin begitu lama kekosongan wakil bupatinya bisa jalan. Lagian ini kan tidak lama, hanya hitungan bulan,” tutupnya.

Diketahui, Chusnunia Chalim sudah mengundurkan diri sejak 11 Agustus lalu. Sementara masa jabatan Gubernur dan Wagub Lampung berakhir pada Desember 2023.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan menyatakan Kemendagri tidak akan menugaskan Pj untuk mengisi kekosongan Wagub Lampung.

“Kan Pak Gubernur masih ada jadi nggak perlu, karena tetap ada pimpinan daerah. Kecuali kalau Pak Gubernurnya juga maju sebagai calon DPR bisa kita tugaskan Pj,” jelasnya.

Akuatik Indonesia Pengprov Lampung Dikomandoi Ade Utami


Bandar Lampung - Akuatik Indonesia Pengurus Provinsi (Pengprov) Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) di Hotel Batika, Bandarlampung, Sabtu (16/09/2023).

Dalam kesempatan itu, Ade Utami Ibnu yang juga Anggota DPRD Lampung ini kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Ketua Akuatik Indonesia Pengprov Lampung periode 2023-2027.

Untuk diketahui, Akuatik Indonesia merupakan pembaruan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang merupakan induk olahraga renang di Indonesia.

Hal ini mengikuti perubahan nama dunia untuk cabang olahraga renang.

Dalam kesempatan itu, Ade mengucapkan terimakasih karena kembali dipercaya sebagai ketua untuk menjalankan roda organisasi renang di Lampung.

"Terimakasih atas kepercayaannya, kita akan mempersiapkan roadmap renang ke depan untuk menatap PON 2024, 2028, dan seterusnya. Kita berharap dunia renang Lampung bisa melangkah lebih jauh dan berkibar," ujarnya seperti dilansir radarmetro.disway.id.

Ia meyakinkan kepada seluruh pengurus Akuatik Indonesia baik pengkot dan pengkab bahwa kepengurusan yang dibentuk akan menyerap aspirasi dari seluruh daerah.

"Ini penting untuk keterbukaan dan bisa menjadi salah satu cara mengembangkan dunia renang di Lampung, yakni dengan transparansi selain dengan program atau roadmap yang akan kita siapkan," jelasnya.

Ade mengaku diberi waktu selama lima belas hari oleng pimpinan sidang untuk menyelesaikan kepengurusan Akuatik Indonesia Pengprov Lampung ini.

"Salah satu target utama kita, Lampung punya kolam prestasi. Khusus kolam prestasi di periode kedua kepemimpinan saya ini," jelas Ade.

Ketua Akuatik Indonesia Lampung Ade Utami: Kita Akan Mempersiapkan Roadmap Renang


Bandar Lampung - Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), secara resmi mengganti namanya menjadi Akuatik Indonesia.


Kabid Organisasi PB Akuatik Indonesia, Ade Syam Tjahjadi mengatakan, perubahan nama ini filosofinya sesuai dengan federasi dunia dari FINA ke World Aquatik.


Perubahan nama tersebut ditindaklanjuti juga pada tingkat Asia. Nantinya, Akuatik ini menaungi lebih dari dua macam olahraga.


"Tidak hanya murni renang saja, tapi ada lompat indah artistik, polo air dan open water swiming serta beberapa olahraga baru yang belum dikembangkan. Tapi secepatnya akan dikembangkan di Indonesia seperti free diving dan renang master," katanya dalam Musprov ke ll Akuatik Indonesia seperti dilansir rilis.id, Sabtu (16/9/2023).


Atas hal tersebut, maka ditindaklanjuti ke tingkat forum Munassus PB PRSI sekarang dan resmi diketuk jadi akuatik Indonesia.

Ia menyampaikan, Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar, khususnya pada olahraga akuatik.


Menurutnya, perlu ada mapping dimasing-masing daerah guna melihat siapa yang memiliki potensi pengembangan berbagai macam olahraga.


"Ada satu daerah di Lampung banyak dikelilingi laut, nanti bisa dikembangkan olahraga open water swimming. Karena merupakan pencapaian medali dalam even nasional dan internasional," ujarnya.

Diketahui Pengprov Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) di Hotel Batika, Bandarlampung, Sabtu (16/09). 


Ade Utami Ibnu yang juga Anggota DPRD Lampung ini kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Ketua Akuatik Indonesia Pengprov Lampung periode 2023-2027.


Ade mengucapkan terimakasih karena kembali dipercaya sebagai ketua untuk menjalankan roda organisasi renang di Lampung. 


"Terimakasih atas kepercayaannya, kita akan mempersiapkan roadmap renang ke depan untuk menatap PON 2024, 2028, dan seterusnya. Kita berharap dunia renang Lampung bisa melangkah lebih jauh dan berkibar," ujarnya. 





Elly Wahyuni Bantu Korban Kebakaran di Pesawaran


Pesawaran- DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, didampingi DPC Gerindra Pesawaran dan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Lampung, pengurus dan sayap partai Prabowo Subianto ini datang dan berikan bantuan kepada korban kebakaran.


Diketahui, Kharis dan Sarinah warga Dusun Penengahan Desa Gedongtataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, menjadi korban kebakaran.


Mewakili DPD Partai Gerindra Lampung, sekaligus Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni menyebut, pihaknya mengunjungi rumah korban musibah kebakaran sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka.


“Ini juga merupakan instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, agar semua kader Gerindra selalu peduli kepada warga masyarakat,” kata Anggota DPRD Lampung ini, Minggu 17 September 2023.


Dirinya menjelaskan, DPD, DPC dan PIRA Partai Gerindra selalu bekerjasama bahu-membahu untuk melaksanakan “Gerindra Peduli” guna membantu masyarakat yang terkena musibah.


“Untuk bantuan yang kita berikan ini, berupa beras, sembako, uang tunai, pakaian. Ya semoga sedikit bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan dan bermanfaat untuk korban kebakaran,” jelasnya.


Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan, pihaknya juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada badan-badan terkait untuk pengajuan bedah rumah.


“Ya kita upayakan supaya mereka bisa mendapat bedah rumah, sehingga rumah mereka dapat dibangun kembali,” katanya.


“Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan listrik, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” pungkasnya.(Lis/ndi) 

Elly Wahyuni: Selesaikan Konflik dengan Musyawarah


Minimalisir potensi terjadinya gesekan Konflik, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Sabtu (16/9/23).


"Alhamdulillah, hari ini (Sabtu 16/9/23). Saya telah menggelar Sosperda di Kota Metro," ujarnya.


Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini memilih, Peraturan Daerah (Perda) Rembug Desa dan Kelurahan untuk disiarkan di Kota Metro.


Alasanya, agar potensi terjadinya gesekan konflik ditengah masyarakat dapat diminimalisir dengan, pengetahuan regulasi terkait hal tersebut.


"Di dalam Perda ini mendorong masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik dengan mengedepankan musyawarah," kata dia.


Dengan melibatkan pamong dan balai desa setempat, masyarakat diharap dapat menyelesaikan gesekan konflik yang terjadi, agar permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat tidak meluas.


"Kalau konflik sudah meluas, tentu hal tersebut sulit untuk dikendalikan, maka kehadiran perda ini masyarakat diminta untuk melibatkan pamong dan pihak desa," ungkapnya.


Sementara, Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung ini mendorong agar masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik.


Dengan cara, mengimplementasikan nilai-nilai butir Pancasila seperti menerima perbedaan, dan saling gotong royong.


"Saya berharap agar masyarakat dapat mencegah potensi terjadinya konflik, dan dapat menyelesaikan konflik secara bijak," pungkasnya. (*)

Anggota DPRD Lampung Mardiana Reses di Lampura dan Way Kanan


Bandar Lampung — Serap aspirasi menjadi tugas pokok Anggota DPRD Provinsi Lampung tahap III tahun 2023, dengan tujuan mengetahui secara langsung sejumlah keluhan warga, untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh daerah.

Saat ditemui di kantor, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Mardiana mengatakan selama delapan hari turun menyapa masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan.

“Alhamdulillah, pekan kemarin saya turun bersilaturahmi dengan masyarakat. Banyak, keluhan warga yang disampaikan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana. Selasa (12/09/2023).

Tercatat, kata Kakak Mardiana sapaan akrabnya mengungkapkan, aspirasi yang diutarakan ta) warga, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamat () Abung Tengah, dan Kecamatan Abung Barat. diantaranya. Perbaikan jalan desa, pengadaan sanitasi Desa (MCK), bedah Rumah, P3A, dan jaringan irigasi.

Yang pasti, tambah Garnita NasDem Lampung tersebut melanjutkan. Ketika bisa diupayakan masuk dalam anggaran perubahan, akan menjadi prioritas untuk direalisasikan. Tetapi, kalau pun tidak bisa. Diusahakan masuk dalam anggara murni 2024.

“Kita akan koordinasikan dengan masing-masing dinas terkait, kalau bisa masuk di perubahan. Tapi, minimal sudah masuk dalam perencanaan," ujarnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Anggota DPRD Lampung Elly Wahyuni: Warga Resah Sembako Naik


Bandar Lampung- Harga sembako merangkak naik pasca fenomena El Nino, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni saat menggelar reses di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.


"Alhamdulillah, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat salah satunya soal harga sembako yang naik," ujarnya kemarin.


Dia menjelaskan, kenaikan harga sembako tentu hal tersebut diresahkan para masyarakat, terlebih pasca fenomena El Nino.


"Tentunya masyarakat resah dengan adanya kenaikan harga sembako ini," kata dia.


Sementara, selain harga kebutuhan pokok naik, politisi Partai Gerindra ini menyebut pelaku usaha mempertanyakan bantuan UMKM.


"Pelaku usaha UMKM banyak yang mempertanyakan adanya bantuan UMKM," ungkapnya.


Kader partai besutan Prabowo Subianto ini meminta agar, pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk UMKM secara merata. Agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat merakan kehadiran pemerintah. (Lis/ndi)

Antisipasi El Nino, Budhi Condrowati Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran


Bandarlampung ): Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung Budhi Condrowati meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan anggaran untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan.


Hal tersebut disampaikan Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin DPD PDI Perjuangan Lampung, di Kantor DPD Partai setempat, Jl. Pangeran Emir Moh. Noer Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Jumat (15/9).


Condro mengatakan, dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung.


“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini.


Hal tersebut juga, menurutnya, akan berdampak pada harga jual karena ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.


“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per kilogram,” tambahnya.


Maka dari itu, Budhi Condrowati meminta Pemprov Lampung agar lebih memperhatikan dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani El Nino dan beri solusi dengan terobosan baru dalam permasalahan pertanian dan persediaan air.

DPRD Lampung Mikdar Ilyas Sebut Dana Bosda Kecil


Bandar Lampung - Besaran Bosda Rp10 miliar menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.
"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Politisi Gerindra Lampung ini mengatakan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.
" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. 

Diketahui, Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).(ndi) 



DPRD Lampung Bahas 3 Poin Penting saat RDP Bersama Disdik


Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat, yang digelar di ruang rapat komisi, Rabu (13/09/2023).


“Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat.


Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah penerima di masing-masing sekolah. Sebab, dari hasil temuan turun kemasyarakat bahwa jumlah penerima yang berada di daerah, hanya kisaran 30-40 siswa, dan untuk Bandar Lampung kisaran kurang lebih 200 siswa. Dengan besaran bantuan, sebesar 600-700 ribu/siswa.


“Ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Karena, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, yang jelas dijamin oleh negara sesuai peraturan yang ada. Sehingga, kami mendorong Dinas terkait menambah volume jumlah siswa penerima,” kata Mikdar seperti dilansir Kinni.id.


Kemudian yang kedua, Komisi V mendorong penambahan atau pembangunan sarana prasarana sekolah (gedung), di seluruh daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan teman-teman anggota DPRD, jumlah sekolah di Daerah khususnya tingkat SMA/SMK sederajat belum merata.


“Tadi, kita sampaikan, agar Dinas aktif mengecek di masing-masing daerah. Agar, pemerataan sekolah tingkat SLTA bisa terasa hingga daerah. Walaupun, Dinas tadi bilang bukan ranah mereka, dan ramah kementerian. Tapi, setidaknya carikan solusinya, dengan konsultasi ke pihak terkait,” ujarnya.


Selanjutnya, yang ketiga. Komisi V mendesak kepada Disdik untuk segera menindak lanjuti soal P3K ke Kementerian, agar menerbitkan SK. Karena, DPRD sudah menganggarkan dengan peruntukan 1007 tenaga pendidik.


“Kami mendesak Disdik untuk aktif, tentang penerimaan P3K. Karena, alhamdulillah, DPRD sudah menganggarkan. Kami minta dalam waktu dekat ada ketegasan,” ungkapnya. (Kn)

DPRD Lampung Sikapi Nasib Ribuan PPPK Guru


Bandar Lampung - Sebanyak 1.007 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Pemprov Lampung telah lulus tes tahun 2022. Namun sampai saat ini belum dilantik.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Lampung, dan mendorong agar Pemprov secepatnya melantik dan menyerahkan SK para PPPK yang sudah lulus.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas mengatakan ada 1.425 guru PPPK Pemprov Lampung, namun yang menerima SK baru 418 orang.

"Jadi 1.007 orang PPPK sampai saat ini belum dilantik dan belum mendapat SK. Ini yang kita minta agar segera di-SK-kan, karena ternyata anggaran untuk gajinya sudah tersedia,” kata Mikdar usai hearing dengan Disdikbud Lampung, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mikdar, dana untuk gaji PPPK sudah disiapkan di APBD Perubahan 2023 ini sekitar Rp 69,2 miliar. Dana itu untuk gaji selama 3 bulan di tahun 2023.
"Artinya dana itu kan untuk gaji bulan Oktober, November dan Desember. Maka kita minta agar dilantik pada September atau Oktober mendatang,” ujarnya seperti dilansir rilis.id.

Terkait rencana penerimaan PPPK tahun ini, menurut Mikdar kuotanya tidak termasuk dengan 1.007 PPPK yang telah lulus. Tetapi untuk formasi baru.

“Bahwa yang akan ada tes lagi tahun ini bukan termasuk 1.007 yang sudah lulus tes lalu, tapi untuk yang baru. Jadi itu penambahan, karena kalau yang 1.007 itu disuruh tes lagi ya sia-sia dong, mereka itu sudah clear tinggal SK-nya saja,” jelas dia.

Kostiana Serap Aspirasi Masyarakat Bandar Lampung


Bandarlampung – Mengisi reses tahap kedua, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Kostiana, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung, Kamis ( 14/9/2023 ).


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Kostiana mengatakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat diperuntukkan untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dan apa yang diinginkan masyarakat.


”Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. semua usulan yang sudah disampaikan saya akan catat selanjutnya akan saya sampaikan pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti, ” katanya seperti dilansir Kinni.id.


Berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat dalam reses tersebut, mulai infrastruktur hingga lapangan.


Menanggapi aspirasi dari para konstituennya, Kostiana mengungkapkan, dirinya akan berusaha untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat setempat.


Sementara, Agung salah satu warga yang menyampaikan aspirasi dan ucapan terimakasih karena Kostiana Anggota DPRD sudah hadir di daerahnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat kelurahan Kelapa Tiga permai.


” Semoga dengan hadirnya ibu Kostiana dapat merealisasikan apa saja yang menjadi aspirasi dari kami warga masyarakat Kelurahan Kelapa Tiga Permai.


Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Desa dan juga Masyarakat sekitar.

Anggota DPRD Lampung Watoni: Pemerintah Harus Tegas Hentikan Proyek Reklamasi PT.SJIM


Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan menyetop pengerjaan proyek reklamasi PT. Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) yang berada di bibir pantai, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung.

Pasalnya, reklamasi tersebut diduga belum kantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka sudah pantas kegiatan mereka dihentikan, tidak ada yang boleh beroperasi.

“Kita ini negara hukum, harus taat hukum, segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki izin dalam hal ini Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung,” ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya pihak perusahaan PT. SJIM jangan main kucing-kucingan dengan pemerintah. Mereka harus taat dengan aturan yang berlaku. Sebab proyek Reklamasi harus mendapat persetujuan Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP).

“Jangan perusahaan jalan dulu reklamasi, atau reklamasi kalau tidak ketahuan labas, tidak boleh seperti ini kita harus ikuti aturan mainnya,” katanya seperti dilansir Kinni.id

Ia melanjutkan, reklamasi yang diperkirakan lebih dari sepuluh hektare ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Dampak ke depan yang akan ditimbulkan karena reklamasi PT. SJIM cukup beresiko.

Terutama merusak biota laut, seperti trumbu karang, mata pencarian nelayan ikan menurun drastis dan lainnya.”Sertifikat amdalnya mana, UKL, UPL, amdal lalinnya mana, karena dampak lalu lintas alat berat yang menghasilkan polisi itu juga perlu dipertimbangkan,” katanya.

Kemudian, kata Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan limbah yang dihasilkan dikhawatirkan nanti akan mencemari bibir pantai pesisir Lampung. Oleh sebab itu perlunya tim yang mengevaluasi kegiatan reklamasi ini.

“Nanti tim dari Kementerian Kelautan yang akan melakukan evaluasi apakah diperbolehkan atau tidak, “katanya.

Menurutnya dalam waktu dekat Komisi 1 DPRD Lampung akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu pihaknya juga akan turun ke lapangan melakukan pengecekan proyek reklamasi yang sedang bermasalah ini.

“Untuk membahas permasalahan reklamasi ini, setelah itu kita panggil pihak perusahaan dan baru terjun langsung ke lapangan,”katanya.

Sebelumnya warga yang tinggal di sekitar Pesisir Panjang, tepatnya di Kelurahan Karang Maritim, Kota Bandar Lampung mengeluhkan adanya aktivitas reklamasi pantai yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di sekitar lokasi. Reklamasi itu menyebabkan tangkapan ikan nelayan berkurang.

Berdasarkan pantauan di sekitar lokasi, ada beberapa alat berat yang sedang mengeruk pasir pantai di pesisir Panjang. Tak hanya itu, terlihat juga mobil-mobil besar hilir mudik mengangkut tanah untuk menimbun sekita bibir pantai itu.(kn)


Mikdar Ilyas Sikapi Dana Bosda


Bandar Lampung - Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.


Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.


Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.


“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).


Tommy menjelaskan untuk dana Bosda 2022, seluruh sekolah mendapatkan anggaran, baik sekolah swasta maupun negeri.


Namun untuk tahun ini dipastikan tidak semua sekolah menerima Bosda karena anggarannya yang berkurang.

Diperkirakan hanya sekitar 3 sampai 5 persen sekolah yang mendapatnya. Selain itu, kebanyakan sekolah swasta juga menolak untuk menerima Bosda.


“Jadi kami mengajukan surat ke sekolah-sekolah kalau dana Bosda akan disalurkan. Ada yang menerima dan menolak, karena memang hanya beberapa persen dari anggaran. Negeri semua menerima, yang menolak khususnya sekolah swasta," ucapnya seperti dilansir rilis.id.


Adapun pencairan Bosda tahun ini direncanakan bulan Oktober atau Desember. Sementara peruntukannya hanya untuk kebutuhan siswa, tidak diperbolehkan untuk pegawai.


Namun besaran Bosda Rp10 miliar ini menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.


Ia mencontohkan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.


“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (*)






Komisi V DPRD Lampung Minta Pemprov Secepatnya Isi Jabatan Kadis Kesehatan


Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov secepatnya mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan.

Setelah ditinggal Reihana pada 1 September lalu karena pensiun, jabatan Kadiskes Lampung belum diisi pejabat definitif.

Posisinya masih diisi Pelaksana harian (Plh) yaitu Efendi Suhaimi yang sebelumnya adalah Sekretaris Diskes Lampung.

“Dinas Kesehatan ini mitra kerjanya Komisi V. Tentu kita sangat berharap kepada Gubernur supaya secepatnya mendapatkan pengganti dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah masuk masa pensiun,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Selasa (12/9/2023).

Mikdar menyebut kekosongan jabatan kadis akan sangat berpengaruh pada kinerja OPD tersebut. Terlebih banyak kebijakan penting terkait kesehatan masyarakat yang harus dijalankan.

“Kalau kadisnya kosong OPDnya seperti ayam kehilangan induk. Jadi harus ada yang membimbing, membina dan bertanggungjawab pada dinas terkait. Apalagi sekarang kita sedang pendalaman anggaran di dinas masing-masing,” kata Mikdar.
"Kalau tidak ada kepala dinas, siapa nanti yang bertanggungjawab pada anggaraan? Maka kita berharap supaya secepatnya kadis kesehatan ini dapat terwujud untuk memaksimalkan fungsinya ke depan,” ucapnya seperti dilansir rilis.id.

Ia pun berharap agar pejabat yang mengisi posisi Kadiskes adalah definitif, bukan Plt ataupun Plh.

“Kalau kita berharap langsung diisi definitif, tentunya dengan prosedur seleksi yang benar. Kalau sudah definitif bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin,” tutupnya.(red)

Reses Jauharoh Warga Curhat soal Pendidikan dan BPJS Warga Lamteng


Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023.

“Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan.

“Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya seperti dilansir Kinni.id.

Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi.

“Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya.

Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada.

“Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh.

Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan.

“Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya.(red)

Angga Satria Pratama Kunjungi Dapil


Pringsewu -- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat Angga Satria Pratama berkunjung ke daerah pemilihan (dapil)-nya untuk melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila.


Sosialisasi berlangsung di Sekretariat Kwarcab Pramuka Kabupaten Pringsewu, Sabtu (9-9-2023). Dihadiri sekitar pengurus dan anggota pramuka setempat.


Selain menyampaikan materi sosialisasi, Angga juga berdialog dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan peserta yang mayoritas generasi muda.


Menurut Angga yang juga Wakil Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, kegiatan ini untuk untuk lebih meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 


Dikatakan, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, agama dan kepercayaan yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.


"Maka kita wajib mempertahankan ideologi Pancasila guna menjaga bangsa dan Negara Indonesia dari pengaruh yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Apalagi sebagai generasi muda dalam wadah Pramuka,"ujarnya.


Menurutnya, pemberian materi tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya juga pemerintah dalam menjaga dan memberikan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila kususnya kepada generasi muda.


"Pramuka sebagai kawula muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai Pancasila. Sebab nasib sebuah bangsa tergantung generasi penerusnya yakni para generasi muda," ungkapnya seperti dilansir harian momentum. 


Angga juga meminta kepada anggota dan jajaran Pramuka di Kabupaten Pringsewu terus berkiprah dan berinovasi serta berkreasi positif demi menghasilkan karya nyata guna mendukung pembangunan disegala aspek dan bidang.


"Kepada jajaran Pramuka di Pringsewu tetap menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan selalu menjaga kekompakan, jangan sampai terjadi perpecahan karena hanya masalah informasi hoax yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,"pinta Angga Satria Pratama.


Pada kesempatan itu, Angga juga memberikan bantuan guna melanjutkan pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka Kabupaten Pringsewu yang berlokasi di Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu.


"Jangan dilihat nilainya, sebab saya juga anggota Pramuka, merasa peduli dan wajib membantunya agar gedung tersebut cepat selesai dan dapat dipergunakan," imbuhnya.

Budiman AS Hadiri Syukuran HUT ke-22 Demokrat


Bandarlampung - DPC Partai Demokrat Bandarlampung potong tumpeng dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Partai berlambang bintang mercy tersebut yang diikuti seratusan kader DPC setempat.


Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS mengatakan HUT ke-22 Partai Demokrat jatuh pada hari ini Sabtu (9/9) dan diperingati serentak oleh seluruh kader di Indonesia.


“Kami berharap di HUT 22 tahun ini, Partai Demokrat semakin solid dan dicintai oleh rakyatnya, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat,” ujar Budiman AS yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini.



Budiman menjelaskan, pihaknya tidak mau berlarut-larut atas dinamika politik beberapa waktu lalu terkait manuver politik Anies Baswedan.


“Kemarin ada pembelajaran berharga bagi langkah Partai Demokrat berikutnya, kami tidak ingin berlarut-larut dengan kejadian kemarin karena pelaksanaan Pemilu 2024 sudah semakin dekat,” katanya.


Untuk itu, dirinya percaya dan akan loyal serta patuh dan taat kepada perintah partai terkait arah politik partainya di Pilpres ke depan. “Apapun keputusan partai itu yang terbaik dan sebagai kader yang loyal dan taat, kita siap jalankan,” ucap Budiman.


“Tidak lupa saya ucapkan juga selamat hari lahir untuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY yang ke-74 tahun, semoga selalu diberikan kesehatan,” ucap Budiman. (LW)


Anggota DPRD Lampung Reses di Jati Agung


Lampung Selatan - Roadshow kunjungan dapil (Reses) anggota Komisi III DPRD Lampung M. Junaidi, masih berlanjut.

Anggota Fraksi Demokrat itu, Rabu (06/09/2023) kembali mengunjungi konstituennya di tiga titik se-Kecamatan Jati Agung, yakni di Desa Sidodadi Asri, Margo Mulyo dan Desa Margo Rejo.

Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan itu tidak datang sendiri, selain didampingi vokalis Andika Kangen Band, dia juga membawa beberapa artis lain.

Di antaranya Syahriadi Barabai penyanyi dangdut jebolan Dangdut Academi Indosiar serta penyanyi sekaligus musisi beken Tegar Panggabean.

Menariknya turut hadir dan jadi pembicara mantan anggota DPRD Lampung Haidir Bujung yang diketahui berencana maju sebagai anggota DPD RI.
Mengenakan kemeja biru dan kopiah khas Lampung Wakil Ketua PWNU Priode 2018-2023 itu terlihat membaur serta turut memberikan sambutan.

Di tiga lokasi kunjungan dapil kali ini, Bung Adi menjelaskan fungsi-fungsi dari DPRD. Dijelaskannya, fungsi DPRD adalah legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).

“Dan ketiga fungsinya adalah pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” urainya.

Dijelaskannya dirinya baru dilantik menjadi anggota DPRD Lampung pada 24 Agustus lalu, sebagai anggota dewan hasil pergantian waktu (PAW).
“Jadi belum ada sebulan saya jadi anggota dewan. Masih sangat baru dan masih menyesuaikan diri. Ibarat gigi saya masih gigi susu. Tapi kendati baru saya bulatkan tekad, untuk berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga Lampung Selatan, khususnya Jati Agung ini,” ungkapnya.

Sementara itu Andika Kangen Band yang diketahui berencana maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan no urut 5, pada sambutannya memohon agar diberikan kesempatan berjuang bersama Partai Demokrat untuk menjadi anggota DPR.

“Saya sebagai warga Lampung terpanggil untuk memajukan daerah sendiri. Berikan kesempatan ke saya untuk mewujudkan itu. Jika ada Caleg yang berasal dari daerah sendiri mengapa harus pilih yang dari luar provinsi sana,” ujarnya seperti dilansir PEMBARUAN.ID.

Kostiana Dicurhati Jalan Rusak, Talud sampai Rukun Kematian


Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Kostiana kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau giat reses tahap 3 tahun 2023.

Dalam acara yang digelar di Jalan Tupai Gg.Swadaya RT 02 LK 1 Kedaton Bandarlampung, Kostiana yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini dikeluhkan masalah infrastruktur.

“Alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan para warga Jalan Tupai Kedaton. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengeluhkan masalah perbaikan jalan Romeo RT II Lingkungan I,” jelas Kostiana.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung ini juga mengungkapkan, warga setempat juga meminta untuk dibuatkan talud di RT 2, 4, 6, 8 dan 10 Lingkungan 1.


“Warga juga meminta bantuan untuk keperluan Rukun kematian di Lingkungan I seperti kursi plastik, ember besar, tempat mandikan jenazah dan lain-lain,” jelas Kostiana.

Menyikapi aspirasi- aspirasi yang datang pada hari ini, Kostiana berjanji bakal menindaklanjuti hal tersebut melalui pokok pikiran (E-pokir) di tahun anggaran mendatang. (LW)

Anggota DPRD Lampung Reses di Seputih Raman


Lampung Tengah : Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau giat reses tahap 3 tahun 2023.


Dalam acara yang digelar di Kampung Rama Dewa dan Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah (6/9) ini, turut dihadiri Kepala Kampung Rama Gunawan Bambang Wiejanarko dan Kepala Kampung Rama Dewa Bagus Gede Yama, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Ni Made Winarti.


Peserta reses tersebut berasal dari ibu-ibu senam dan komunitas wanita tangguh (KWT) Kecamatan setempat.



Dalam reses tersebut, Ketut Dewi Nadi yang merupakan anggota Komisi I DPRD Lampung ini dicurhati berbagai aspirasi seperti permintaan ternak kambing, ikan dan babi serta perbaikan jalan lingkungan, drainase dan sumur bor.


“Hari ini kita melanjutkan giat reses atau serap aspirasi masyarakat di dua kampung yakni Kampung Rama Dewa dan Kampung Rama Gunawan. Banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat seperti infrastruktur jalan rusak, minimnya air bersih hingga permintaan ternak dari warga,” jelas Srikandi PDI Perjuangan Lampung ini.



Menanggapi keluhan-keluhan itu semua, Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini mengaku siap mengakomodir untuk ditindaklanjuti di program kerja tahun anggaran mendatang. “Doakan agar aspirasi ini semua bisa terealisasi di program kerja tahun anggaran mendatang. Sebab, sebagai wakil rakyat sudah sewajibnya kita melayani rakyat, termasuk menindaklanjuti keluh kesah rakyat,” pungkasnya. (LW)

Ketut Dewi Nadi Salurkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga


Lampung Tengah : Anggota Komisi I DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi menggelar kunjungan dapil (reses) di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia dan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman (7/9).


Dalam reses yang dihadiri Anggota DPRD Lampung Tengah Ni Made Winarti tersebut, Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Lampung ini menjelaskan kepada para konstituen yang hadir tujuan dari kunjungan dapil yang wajib dilakukannya selaku anggota dewan.


“Saya hadir di sini untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dari bapak ibu sekalian. Jika ada yang hendak disampaikan mohon dipersilakan,” ujar Dewi Nadi.



Aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan dibawa untuk disampaikan ke fraksi dan akan dimasukkan atau diusulkan pada paripurna dewan.


“Dengan demikian nanti jika aspirasi bapak ibu tersebut di setujui, pembangunannya akan kami perjuangkan agar bisa direalisasikan melalui anggaran daerah, ” urainya.



Pada kesempatan tersebut, Ketut Dewi Nadi menyalurkan bantuan kursi roda untuk warga di Kampung Rukti Harjo yang berasal dari kementerian sosial. (LW)

Ketua DPRD Titip Pesan Pada Warga SMA Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah

 


LAMTENG - Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay siap perjuangkan aspirasi masyarakat. 


Hal itu dikatakan Mingrum saat Reses tahap lll di SMA Negeri 1 Rumbia, Lampung Tengah. 


"Bukan janji, tapi kita akan perjuangkan bersama atas aspirasi yang disampaikan oleh Bapak I Nyoman Susila selaku Kepala SMA Negeri 1 Rumbia," ujar Mingrum Senin (4/9).


Politisi PDIP Lampung ini berharap aspirasi dari Kepala SMA Negeri 1 Rumbia bisa berjalan dengan baik dan segera terealisasi.

 "lnikan yang diajukan oleh keluarga besar SMA 1 Rumbia seperti perbaikan jalan depan sekolah, gamelan tari sembah, panggung dan dinding gedung serba guna. Jadi kita doakan bersama-sama agar semuanya bisa sukses dan tercapai," katanya.


Ia juga mengingatkan kepada siswa-siswi untuk menjaga nama baik sekolah dan nama baik pribadi masing-masing, demi masa depan.

"Ketika kalian selesai dari sekolahan ini, masa depan kalian ada pada diri kalian sendiri, dan bukan kepada orang lain, serta maju atau mundur, semua terletak pada diri kalian masing-masing," tegasnya.


"Jangan kalian rusak masa depan kalian, ingat itu. Kalo sampai kalian rusak masa depan kalian saya pastikan selamanya masa depan kalian akan suram dan tidak gampang untuk dipulihkan,"pungkasnya (Arm).

Ketut Dewi Nadi Dikeluhkan Jalan Rusak Sampai Bedah Rumah


Lampung Tengah - Anggota Komisi I DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi, ST menggelar kunjungan dapil (reses) di dua titik yakni Kampung Sri Tejo Kencono dan Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Selasa (5/9).


Turut hadir dalam reses tersebut Anggota DPR RI I Komang Koheri, Korkab PKH Lampung Tengah Bapak Dwi, Kepala Kampung Ngesti Rahayu dan Asto Mulyo, perangkat kampung serta para warga di dua kampung setempat.


Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menjelaskan kepada para konstituen yang hadir bahwa tujuan dari kunjungan dapil yang wajib dilakukannya selaku anggota dewan. “Saya hadir di sini untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dari bapak ibu sekalian. Jika ada keluhan yang hendak disampaikan saya persilakan,” ujarnya.


Aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan dibawa untuk disampaikan ke fraksi dan akan dimasukkan atau diusulkan pada paripurna dewan. “Dengan demikian nanti jika aspirasi bapak ibu tersebut disetujui, akan kami perjuangkan agar bisa direalisasikan melalui anggaran daerah,” urainya.


Dalam pertemuan tersebut, Ketut Dewi Nadi Dicurhati banyak keluhan seperti perbaikan infrastruktur jalan rusak dan drainase, jaringan irigasi sepanjang 5 km, bedah rumah sebanyak 10 unit dan sumur bor di Kampung Asto Mulyo, Kota Gajah, Lampung Tengah.

Temu Sapa Masyarakat Labuhan Ratu, Budiman Dicurhati Masalah PKH dan Pendidikan


Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau giat reses tahap 3 tahun 2023.


Dalam acara yang digelar di Gang Family Labuhan Ratu, Bandarlampung pada hari ini (4/9), Budiman kembali dikeluhkan masalah pendidikan.


Seperti yang dikeluhkan salah satu warga setempat yang merasa sangat keberatan dengan iuran di sekolah anaknya dan tidak mampu untuk membayar. “Izin pak Budiman, anak saya bersekolah di SMK negeri. Saya merasa terbebani dengan iuran di sekolah, saya sendiri tidak sanggup melunasinya. Mohon arahannya pak agar ada keringanan untuk saya sebagai warga yang kurang mampu ini,” ucap salah satu warga ini.



Menanggapi hal ini, Budiman mengatakan siap menindaklanjuti keluhan tersebut segera. Ketua Demokrat Bandarlampung ini juga menyarankan kepada ibu tersebut untuk membuat surat keterangan tidak mampu.


“Ibu buat surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu, baru nanti kita yang akan proses ke sekolah,” ucap Budiman AS.


Budiman AS juga mengungkapkan, pihaknya baru saja mendatangi dua sekolah terkait kabar penahanan ijazah karena belum melunasi sumbangan komite.


“Uang komite ini menjadi dilema bagi kita semua, karena dari pusatnya sendiri melegalkan kepada sekolah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Tetapi, salah juga jika sekolah sampai menahan ijazah siswanya karena tidak melunasi uang komite. Perlu diingat, uang komite itu sifatnya sumbangan,”  tegas Budiman AS.

Ade Utami Bicara Soal Kandidat Wali Kota


Bandarlampung--Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu merespon positif soal rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Respon itu karena baru-baru ini Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) PKS Lampung sebagai kandidat walikota pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.


Diketahui, BP3 DPW PKS Lampung telah menggelar rapat internal untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada pada 2024.


Hasil rapat tersebut, memutuskan rekomendasi mengusulkan anggota internal PKS sebagai calon kepala daerah pada, Pilkada 2024.


Salah satu nama yang diusung dalam rapat tersebut yakni, Ade Utami Ibnu. 


Menanggapi itu, Ade Utami Ibnu yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, mengaku terkejut atas usulan PKS untuk maju di pemilihan walikota (Pilwalkot) Bandarlampung 2024. 


Ade menyampaikan, sampai dengan hari ini belum menerima surat secara resmi dari DPW PKS tentang dukungan dalam pertarungan Pilwakot Bandarlampung 2024. 


"Kalau secara resmi saya belum diundang oleh DPW PKS Lampung, artinya informasi secara langsung belum dapat," kata Ade Utami seperti dilansir harian momentum, baru-baru ini. 


Ade menambahkan, dirinya sebagai kader partai akan siap ditugaskan dalam kontestasi Pilkada, dan saat ini akan mengikuti proses-proses usulan pengusungan dalam internal PKS.


"Saya ikuti dulu proses di dalam internal partai, sebagai kader apapun tugasnya ya samina waathona (kami dengar dan kami patuh), apalagi kalau untuk kesejahteraan masyarakat, pahalanya banyak," tutupnya.(**)

Reses, Anggota DPRD Lampung Lesty Siap Perjuangan Keinginan Masyarakat


Lampung Selatan – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami menggelar Reses ke-III dalam masa Persidangan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (2/9/2023).


Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lampung Selatan.


Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami menyampaikan bahwa reses bukan sekedar menyerap aspirasi, namun bersilatutahmi dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan dan pembinaan kepada masyarakat.


“Temuan aspirasi disini nanti akan disampaikan dalam Laporan hasil reses III Tahun 2023, sehingga aspirasi-aspirasi warga disini pasti akan tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.


Lesty yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu juga memberikan bantuan material bangunan berupa semen dan besi untuk pembuatan pagar PAUD di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo kabupaten setempat, yang diterima oleh Kepala desa Suak mewakili warga setempat.


“Dan kita juga mengunjungi sekaligus melakukan pembinaan di Sentra UMKM Desa Suak yang bergerak dalam pembuatan tepung pisang. Dan saya harap semoga bantuan ini bermanfaat untuk warga,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Lampung itu.


Menurutnya, banyak aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga dirinya berharap semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.


“Semoga saya diberikan kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut,” harapnya.


Lebih jauh dirinya mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 sebesar 4,91% tumbuh positif dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 2,68%, dan ini merupakan kinerja yang baik untuk Kabupaten Lampung Selatan.


Namun adanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 sebesar 5,31% itu masih lebih besar dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,52%. Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 masih lebih besar dibanding Provinsi Lampung yaitu sebesar 13,14%. Menurutnya perlu komitmen bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan program yang terarah serta memprioritaskan rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan. IPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebesar 69,00 yang masuk kategori sedang.


“Mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lampung Selatan.Salah satu solusinya adalah bagaimana untuk meningkatkan SDM dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka industri padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi,” tandasnya. (red)


Ketut Dewi Nadi Reses di Lampung Tengah


Lampung Tengah : Infrastruktur jalan rusak, jembatan penghubung dan jalan usaha tani menjadi keluhan utama masyarakat Lampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah saat menghadiri giat serap aspirasi atau reses tahap 3 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi di Kampung setempat, Sabtu (2/9).


Dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda pemudi anggota DPR RI I Komang Koheri, kehadiran Dewi Nadi disambut hangat masyarakat setempat.


“Hari ini saya menggelar giat serap aspirasi masyarakat Lampung Tengah, khususnya di Kampung Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram. Banyak keluhan yang datang dari masyarakat salah satunya infrastruktur jalan rusak,” ucap Anggota Komisi I DPRD Lampung ini.


Selain jalan rusak, Dewi Nadi juga dicurhati berbagai macam persoalan seperti pembangunan jembatan penghubung di Varia Agung-Subing Karya untuk kelancaran lalu lintas, jalan usaha tani di dusun 8 kampung Varia Agung, lampu jalan di pembuatan Kampung Bumi Setia dan Subing, sumur bor di Ponpes Mambaul Hikam hingga bedah rumah sebanyak 46 unit di dusun 1-8 Kampung Varia Agung.


“Semua aspirasi dari masyarakat ini kita tampung dan segera kita tindaklanjuti. Doakan saja, mudah-mudahan ini bisa masuk E-Pokir untuk dikerjakan di program kerja mendatang,” ucap Dewi Nadi yang juga wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini. (LW)

Serap Aspirasi Masyarakat Tubaba, Budhi Condrowati Beri Bantuan untuk TPQ Masjid dan Usulan Ternak


Tulangbawang Barat - Jalan rusak dan sumur bor masih menjadi keluhan utama masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Tuba Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat saat menghadiri giat serap aspirasi atau reses tahap 3 tahun 2023 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati, Sabtu (2/9).


Dalam reses yang dihadiri masyarakat setempat, tokoh adat, kepala tiyuh Beni, ustad Jaelani dan babinsa setempat tersebut, Budhi Condrowati mengatakan bahwa 85 anggota DPRD Provinsi Lampung pada hari ini turun ke dapil dalam rangka menggelar silaturahmi sekaligus menyerap keluhan dan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.


“Hari ini kita menggelar reses menyerap aspirasi masyarakat Tuba Tengah. Jalan rusak dan permintaan sumur bor masih menjadi atensi utama masyarakat setempat. Hal ini bakal kita tindaklanjuti segera,” ucap Budhi Condrowati yang juga merupakan anggota Komisi V DPRD Lampung ini.



Infrastruktur jalan, menurutnya terbagi menjadi tiga yakni jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Hal tersebut menurutnya memiliki lokus dan fokus anggaran masing-masing.


“Untuk jalan nasional, fokus anggaran berasal dari APBN sedangkan jalan kabupaten dan provinsi berasal dari APBD,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji ini.


Diketahui, dalam reses tersebut, Budhi Condrowati memberikan bantuan untuk TPQ di rumah ibadah dan juga merespon usulan ternak sapi dan kambing oleh masyarakat setempat. (LW)

Soal Penahanan Ijazah di Sekolah, Begini Respon Anggota DPRD Lampung


Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS terus menunjukan keseriusannya dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandarlampung.


Hal itu ia tunjukkan dengan merespon keluhan para warga terkait penahanan ijazah di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandarlampung karena belum melunasi sumbangan komite.


“Hari ini saya mendengar aspirasi salah satu warga terkait penahanan ijazah di salah satu SMK di Bandarlampung karena tidak melunasi uang komite. Ini tidak dibenarkan, karena uang komite itu sifatnya sumbangan,” tegas Budiman AS dalam reses yang ia gelar di Waykandis, Tanjungsenang, Bandarlampung, Sabtu (2/9).


Terlebih, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini, seluruh sekolah telah menerima bantuan operasional baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.


“Kalau untuk operasional kan sekolah sudah menerima bantuan dana dari pemerintah. Saya rasa tidak perlu lah sampai menahan ijazah. Nanti kita ke sekolahnya langsung,” ucap Budiman.



Mendengar hal tersebut, para warga yang hadir dalam reses tersebut merasa lega. Diketahui, dalam reses tersebut juga Budiman AS dicurhati masalah PBB oleh salah satu warga, dimana selama beberapa tahun ini warga yang berdomisili di daerah tersebut tidak dipungut PBB oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, karena sesuai administrasi mereka terdata di Lampung Selatan.


Menjawab keluhan ini, Budiman AS meminta Pemerintah Kota Bandarlampung untuk turun tangan. “Ternyata disini masih ada PBB yang tidak terbit, karena masuk dalam bagian Lampung Selatan. Ini menjadi keluhan masyarakat, karena pada saat mereka mengurus surat menyurat ditanya masalah PBB nya, sedangkan surat PBBnya SPT-nya tidak pernah tersampaikan. Ini menjadi sorotan kita,” jelasnya. (LW)

Ketut Dewi Nadi Serap Aspirasi Masyarakat Lamteng


Lampung Tengah - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Ni Ketut Dewi Nadi kembali turun ke dapil dalam rangka melaksanakan serap aspirasi masyarakat atau reses tahap 3 tahun 2023.


Dalam acara yang digelar di kampung Sido Binangun, Kecamatan Way Seputih, Lampung Tengah ini, Dewi Nadi yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini memberikan pelatihan serta bantuan ternak kambing dan sapi kepada masyarakat melalui kelompok tani.


“Hari ini 85 anggota DPRD Provinsi Lampung turun ke dapil masing-masing dalam rangka melaksanakan reses atau serap aspirasi masyarakat. Banyak aspirasi atau keluhan masyarakat Lampung Tengah, khususnya Way Seputih seperti pertanian, infrastruktur maupun keluhan masalah BPJS kesehatan,” ujar Dewi Nadi, Jumat (1/9).


Soal keluhan BPJS sendiri, menurut Dewi Nadi, masyarakat berharap pemerintah menambah kuota dan dapat diaktifkan kembali BPJS yang sudah mati.


“Sebagai wakil rakyat kita siap menyampaikan aspirasi ini dan menjembatani ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi,” ucap Wakil Bendahara DPD PDIP Lampung ini.


Untuk semua keluhan yang disampaikan masyarakat, lanjut Dewi Nadi, keseluruhan akan ditindaklanjuti melalui E-pokir. “Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan semua bisa ditindaklanjuti di program kerja mendatang,” jelasnya. (LW)



Budiman AS Ajak Warga Amalkan Nilai-nilai Pancasila dalam Bermasyarakat


Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS kembali turun ke dapil dalam rangka melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Sukamenanti, Kedaton (11/9).


Dalam kegiatan yang dihadiri seratusan warga setempat, Budiman AS menjelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa perlahan mulai luntur di lingkungan para anak muda generasi bangsa, salah satunya dengan keberadaan smartphone atau gadget.


Menurut Budiman, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax.


“Selain bisa buat lupa dengan waktu, gadget juga memiliki dampak negatif lain yang sering disalahgunakan oleh orang, seperti menyebar kebohongan atau hoax,” ujar Ketua DPC Demokrat Bandarlampung ini.



Selain menyebar kebohongan atau hoax, menurut Budiman, hal-hal yang bisa merusak keberadaan Pancasila dan persatuan yakni sikap intoleransi, mudah terprovokasi, ujaran kebencian sampai radikalisme.


Maka, dengan adanya sosialisasi ini dirinya berharap agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kembali ke masing-masing diri kita, terutama para pemuda untuk terus bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.