Wakili Gerindra, Dewi Mayang Suri Djausal Beri Bantuan Korban Kebakaran di Kaliawi


Bandarlampung - Mewakili DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal Caleg DPRD Kota Bandar Lampung dapil 2  Mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPRD Provinsi Lampung Rahmad Mirzani Djausal, 


Menyambangi korban kebakaran Kaliawi Kota Bandar Lampung di Jalan Rajawali. Dalam rangka memberikan bantuan berupa paket sembako atas korban kebakaran,  Diketahui kebakaran terjadi pada Selasa Pagi (24/5/2023).


Ia mengucapkan mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmad Mirzani Djausal,  belasungkawa kepada korban, dan berharap para korban diberikan kesabaran dan kekuatan.


"Saya hari ini mendatangi korban kebakaran di wilayah Kaliawi, Tanjung Karang Bandar Lampung.  Mengucapkan bela sungkawa, semoga korban kebakaran ini diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ujian Allah SWT ini," ujar Mayang


Dalam kesempatan ini, ia bersama Partai Gerindra Provinsi Lampung memberikan dukungan bantuan sembako dan uang sebagai tali asih dari ketua DPD Gerindra kepada korban, seperti Beras, minyak, gula  dan lain-lainnya. Ia juga berinisiatif untuk memberikan materi alakadarnya kepada korban yang rumahnya paling terdampak atas kebakaran tersebut. 


Gerakan kepedulian yang dilakukan Partai Grindra adalah sebagai bentuk rasa kepedulian kepada sesama yang lagi tertimpa musibah.


Tercatat ada tiga rumah yang paling terdampak atas kebakaran tersebut dan tiga kepala keluarga yang rumahnya hangus rata dengan tanah.


Menurut keterangan warga, awal mula kejadian, ada salah seorang anak dari korban bermain korek api di lantai dua rumahnya, 


Ditaksir kerugian yang diderita atas tiga korban kebakaran tersebut puluhan juta atas barang-barang yang ada didalam rumah plus bangunan yang memang ludes terbakar. 


Salah satu korban kebakaran mengatakan "Gerakan peduli Partai Grindra atas musibah ini merupakan Partai satu-satunya yang pertama datang kepada kami, dan kami mengucapkan  banyak terima kasih atas bantuan dari  DPD Partai Gerindra," ucap warga yang enggan disebutkan namanya. (Hel)

Mardiana Kunjungi Sungkai Tengah


LAMPUNG UTARA – Pekerjaan infrastruktur rabat beton melalui Program Aspirasi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang menghubungkan Desa Negarabumi dengan Desa Melungunratu, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, mendapat peninjauan (monitoring) dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T.


Monitoring pekerjaan PISEW 2023 di Kecamatan Sungkai Tengah itu, dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023, usai anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung ini melakukan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung di Desa Negarasakti, Kecamatan Sungkai Utara.


Pada kesempatan itu, politisi yang kerap disapa ‘Ibu Bedah Rumah’ ini menyampaikan, kunjungan itu juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dengan konstituennya, warga Desa Negarabumi.


“Program PISEW ini didapat melalui aspirasi Bapak Hi. Tamanuri yang duduk di kursi DPR-RI,” tutur Mardiana.


Ia juga menyampaikan bantuan pemerintah yang berbasis padatkarya ini guna memberikan stimulan bagi masyarakat agar berperan aktif dalam proses pembangunan yang ada di desa.


“Proses program yang berbasis padatkarya ini bermula dari adanya serap aspirasi masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kades Negarabumi, Yanto, menyatakan, selain program aspirasi PISEW, desa tersebut telah menerima manfaat dari program P3TGAI.


“Program aspirasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Negarabumi dibawa melalui Bapak Hi. Tamanuri dan Ibu Mardiana,” kata Yanto.


Untuk itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas kinerja dan komitmen kedua legislator handal Partai NasDem tersebut dalam membawa aspirasi masyarakat.


Terpantau, Mardiana juga melakukan kickoff secara simbolis tanda dimulainya pekerjaan PISEW 2023 di Kecamatan Sungkai Tengah. (Sumber restorasi media siber) 

TP Sriwijaya Lampung Halal Bihalal dan Perayaan Hari Kartini


Bandarlampung - Halal bihalal dan perayaan Hari Kartini 2023 yang digelar Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung berjalan sukses. 

Kegiatan yang dilaksanakan di kediaman Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Bustami Zainudin itu dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang juga Dewan Pembina TP Sriwijaya Lampung.


 Gubernur Lampung, Arinal mengajak seluruh pengurus TP Sriwijaya Lampung untuk terus bersinergi dalam membangun Provinsi Lampung. Dikatakannya, Pemprov Lampung membutuhkan ide-ide serta gagasan dari semua pihak untuk membangun Lampung, termasuk TP Sriwijaya Lampung.


"Saya perlu masukan dan konseptual untuk membangun Lampung. Termasuk masukan dari TP Sriwijaya Lampung. Makanya mari kita bentuk forum diskusi untuk mengkonsep pembangunan Lampung," kata dia.


Terlebih lagi, kata dia, Pemprov Lampung belum lama ini menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. "Ini perlu pengawasan dan pengawalan dari kita semua, agar pengerjaan infrastruktur jalan ini bisa berjalan maksimal," kata dia.


Lebih lanjut, dirinya berharap kepada pengurus TP Sriwijaya Lampung terus solid. "Dan karena ini masih momen idul Fitri, saya mengucapkan selamat hari raya idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin," tutupnya.


Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Nurhasanah mengucapkan, terima kasih dan mengapresiasi atas tamu undangan yang telah hadir dalam acara Halal Bihalal TP Sriwijaya Lampung. 


Anggota DPRD Lampung ini mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program TP Sriwijaya Lampung bidang keagamaan dan perempuan untuk memperkokoh silaturahmi dan memperkuat peranan perempuan Lampung.


"Karena ini masih momen idul Fitri dan hari kartini, makanya kita menggelar acara ini. Ini untuk mempererat serta memperkokoh silaturahmi, baik sesama pengurus pengda serta masyarakat Lampung dan juga pejabat-pejabat di Provinsi Lampung," jelasnya.


Dewan Pakar KPPI ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan halal bihalal dan perayaan hari Kartini Pengda TP Sriwijaya Lampung. "Kepada tuan rumah Bang Bustami, terima kasih atas kesediaan tempatnya. Kepada bapak Gubernur yang juga pembina kita, terima kasih juga atas dukungannya. Serta panitia yang telah menyiapkan kegiatan sehingga berjalan sukses," jelasnya. (Lis/ndi).

Alasan Mirza Maju di DPRD Lampung


Bandar Lampung - Muda, cerdas dan visioner layak disematkan kepada Ketua DPD Gerindra Lampung H.Rahmat Mirzani Djausal.

Politisi muda yang mulai meniti karir sebagai pengusaha, karena memang darah entrepreneur dan pengusaha mengalir dari sang ayah yakni, Faisol Djausal.

Namun saat pertama kali masuk ke dunia usaha, Mirza yang akrab disapa Iyay sama sekali tidak mendompleng nama besar sang ayah yang dikenal sebagai pengusaha besar Lampung, bahkan mantan Ketua BPD Hipmi Lampung periode 2008-2011 sama sekali tidak  mendapatkan  privilege kali pertama memutuskan sebagai pengusaha.

Meski tidak mendompleng nama besar sang ayah namun sosok muda penyuka olahraga Sotfball dan Baseball ini mampu membuktikan usaha yang dirintis berkembang pesat bahkan saat menakhodai Hipmi Lampung, sejumlah bidang usaha dari beberapa anggota mengalami perkembangan yang signifikan.

Hal itu dibuktikan dengan raihan sebagai BPD HImpi Terbaik Se-Indoensia selama tiga tahun  berturut-turut yakni 2008-2011, bukan tanpa sebab prestasi itu di raih, selama kepemimpinannya di Hipmi Lampung, Mirza mampu merekrut 1000 pengusaha di 15 Kabupaten/Kota.

Bahkan Mirza menjadi pengusaha muda Lampung pertama yang memakaikan batik Lampung Gabovira kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Saat menakhodai Hipmi Lampung, Mirza concern terhadap pengembangan usaha UMKM, Wirausaha dan mulai masuk kampus untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tentang bagaiamana berwirausaha.

Alhasil banyak mahasiswa yang saat itu lulus, sukses menjadi pengusaha muda dan mendirikan UMKM sampai dengan saat ini, beberapa mahasiswa didikan Hipmi Lampung saat itu sukses menjadi pengusaha di luar Lampung.

Saat itu Mirza berfikir bagaiamana pengusaha lokal lampung mampu bersaing dengan pengusaha dari luar yang notabene lebih didukung dengan pengalaman, modal serta jaringan yang lebih kuat. Harapannya saat itu Pemerintah daerah mampu memberikan perhatian lebih kepada pengusaha muda Lampung baik dari segi pendanaan, pasar yang baik serta kemudahan dalam perizinan.

Intinya Mirza ingin pengusaha lokal lebih mendapat prioritas yang akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Lampung yang lebih baik.

Cita-cita Mirza yang belum terwujud saat menjabat Ketua Hipmi Lampung yakni adanya kemudahan pinjaman modal bagi alumni Universitas Lampung yang akan mendirikan usaha. Meski hanya mengagunkan ijazah sarjana tanpa adanya persyaratan yang pelik Alumni Unila dapat diberikan pinjaman modal usaha.

Ia berkeinginan Alumni Unila yang baru lulus tidak diberikan syarat yang pelik seperti sertifikat rumah atau bentuk kertas berharga yang bernilai dan hal itu tetap akan diperjuangkan Mirza melalui partai Gerindra.

Tak hanya mampu menjadi pengusaha sukses dan politisi, sebagai Ketua Umum Persatuan Baseball dan Softball Indonesia (Perbasasi) Lampung periode 2012-2022.Perbasasi Lampung di bawah Nakhoda Pria kelahiran Kotabumi mampu menuai sukses di level nasional bahkan atlet Lampung menjadi langganan Tim nasional Indonesia di kancah Internasional.

Sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 di Riau, PON 2016 di Jawa Barat dan PON Papua 2021 lalu, Tim Baseball Lampung selalu menjadi langganan Finalis. Tak mau kalah dengan Tim Baseball, Atlet Softball Lampung justru lebih bersinar di PON Papua 2021 sukses meraih emas.

Kiprah organisasi selain di Hipmi dan dunia Olahraga, Mirza yang baru saja didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Golf (PGI) Lampung saat Musprov Januari lalu juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Sejumlah permasalahan petani mulai dari ijon, pupuk langka dan mahal serta adanya permainan pasar yang merugikan petani lampung menjadi perhatian serius Mirza sebagai Ketua Umum HKTI Lampung.

Meski saat itu mengakui tidak paham akan dunia pertanian, namun lambat laun dengan tekad dan kegigihannya beserta pengurus HKTI Lampung, sejumlah masalah yang dialami petani perlahan mulai teratasi.Salah satunya keterbatasan dan mahalnya pupuk.

Inovasi HKTI Lampung dengan produk Pupuk Organik Cair (POC) mampu menjawab keluhan petani, dengan menggunakan POC petani mampu panen dengan hasil dua kali lipat dibanding menggunakan pupuk kimia, dan penggunaan POC sampai dengan saat ini menjadi salah satu alternative petani lampung karena selain hasil lebih bagus dibanding menggunakan pupuk kimia, penggunaannya pun simple serta murah.

Mulai Berpolitik

Pergulatan batin sempat menghantui Mirza,akhirnya tahun 2013 Ia memutuskan hijrah dan lebih fokus mendalami agama dengan masuk menjadi jamaah tabliq, yang lebih dikenal dengan Jaula.

Sukses sebagai pengusaha dan memiliki segalanya menurut Mirza bukan ukuran mampu meembuat orang menjadi lebih bahagia.Mengejar akhirat dunia pasti didapat akhirnya menjadi pegangan hidupnya saat ini. Lebih dekat dengan sang pencipta menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan sang maha kuasa justru membuat Mirza lebih mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan batin, hal itu tidak mampu diukur dengan materi.

Namun desakan dan permintan sejumlah kerabat untuk berpolitik mau tidak mau menjadi pertimbangan Mirza, sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional DPW Lampung namun Mirza memutuskan mengundurkan diri dan kembali focus berdakwah dengan Jamaah Tablig.

Pertemuan dengan Ustad Kondang Abdul Somad dan sempat berdiskusi, akhirnya Mirza kembali masuk ke dunia politik dan berlabuh ke partai besutan Prabowo Subianto yakni Partai Gerindra.

Terus terang Ia mengakui jika masuk Partai Gerindra karena fatwa ulama, dengan berpartai ia akan berdakwah, justru dengan berpartai akan ia gunakan untuk ladang dakwah.

Tak tangggung –tanggung sat masuk Partai Gerindra, Mirza didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto untuk Provinsi Lampung pada Pilpres 2019 selain menjadi Caleg. Dan menjadi Anggota DPRD Lampung periode 2019-2024 di Komisi V yang salah satunya membidangi urusan agama, Ia juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra.

Karir politik Mirza makin moncer, tahun 2022 lalu Mirza didapuk menggantikan Gunadi Ibrahim sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung.Tugas Berat menanti Mirza, selain berkomitmen memenangkan Prabowo sebagai Presiden, dipundaknya saat ini target perolehan suara partai berlambang burung garuda harus lebih mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding pileg sebelumnya.Belum lagi menghadapi Pilkada 2024 mendatang, strategi yang disusun tidak sama ketika menjabat sebagai Ketua Hipmi maupun Ketua Cabang olahraga.

Kebijakan partai yang harus diemban serta Konstelasi politik yang sangat dinamis dan aspirasi dari berbagai kalangan menjadi salah satu pekerjaan DPD Gerindra Lampung ke depan dalam menyongsong kemenangan Partai dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada.
– SMP 5 Kotabumi, lulus tahun 1995

– SMAN 2 Tanjung Karang, lulus tahun 1998

– Strata-1 (S1) Universitas Trisakti, Teknik Mesin, lulus tahun 2005

– Strata 2 (S2) Universitas Lampung, Magister Manajemen, lulus tahun 2012

Riwayat Pekerjaan

– PT. Tiga Satu Mandiri Prima (tahun 2005)

– PT. Rindang Tiga Satu (tahun 2006)

– BPC HIPMI Bandar Lampung (2007 – 2008)

– BPD HIPMI Lampung (2008–2011)

– BPP HIPMI (2011–2014)

– HKTI Provinsi Lampung (2013–Sekarang)

– KNPI Provinsi Lampung (2009–2012)

– LPJKD Provinsi Lampung (2009–2012)

– KADIN Bandar Lampung

– PP PII (Persatuan Insinyur Indonesia) (2013 – 2015)

– ASPEKNAS Provinsi Lampung (2009–2019)

– AABI Provinsi Lampung (2009–2013)

– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung (2019-2022)

– Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung (2022-sekarang)


Anggota Komisi IV DPRD Lampung Sosperda Pengolahan Sampah


Dalam hal meningkatkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan yang bersih serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., melangsungkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 9 tahun 2021, tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023, bertempat di Balai Adat Desa Negerisakti, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Menurut Mardiana, politisi Provinsi Lampung yang berada di Fraksi Partai NasDem untuk periode 2019-2024 ini, kegiatan pengelolaan sampah dapat diartikan kegiatan pengumpulan sampah yang dilanjutkan dengan pengangkutan sampah untuk kemudian dilakukan pengolahan dan/atau mendaur ulang dari material sampah.

“Kegiatan pengelolaan sampah tersebut menjadi suatu proses penting dalam mengurai problematika sampah yang juga dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan perekonomian warga melalui ekonomi kreatif,” kata Mardiana, melalui narasumbernya, Gustiana Zaskia Sinaga, S.T.

Dihadapan konstituennya, ia juga menyampaikan agar warga Desa Negerisakti dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan infrastruktur yang dibawa melalui Program Aspirasi.

“Telah banyak program aspirasi yang dibawa melalui keterwakilan Bapak Drs. Hi. Tamanuri, M.M., dan Desa Negerisakti menjadi salah satu desa prioritas yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang mendapatkan manfaat dari program aspirasi,” terang Mardiana.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Negerisakti, Tjik Ani, mengatakan, sejak tahun 2020, desa yang dipimpinnya itu telah mendapatkan beragam program aspirasi.

Ia menguraikan pada tahun 2020-2021 program aspirasi yang digelontorkan yakni P3TGAI.

Lalu, pada 2022 mendapatkan program aspirasi BSPS sebanyak 10 unit dan program PISEW yang menghubungkan Desa Negerisakti dan Padangratu,

“Dan pada 2023 ini, desa kita mendapatkan program BSPS sebanyak 5 unit serta akan mendapatkan program lanjutan P3TGAI,” tutur Tjik Ani.
Sumber restorasi media siber)


Ketua DPRD Lampung Hadiri Latihan Kepemimpinan Pemuda


Ketua DPRD Lampung hadiri Latihan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan di Aula DPD KNPI Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Minggu (14/5/2023).


Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay yang juga sebagai alumni KNPI membagikan kisahnya bagaimana usia mudanya banyak bergelut didunia pergerakan yang memperjuangkan hak-hak rakyat.


Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan KNPI adalah salah satu wadah bagi pemuda untuk belajar berproses dan melakukan kajian-kajian yang kemudian hasilnya diteruskan kepada pihak terkait untuk di telaah secara bersama kemudian didiskusikan serta di tindaklanjuti.


“Seiring berkembangnya zaman, banyak cara-cara yang dapat ditempuh mengisi dan berkontribusi serta memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, sebagai organisasi pemuda KNPI harus melampirkan data dan kajian untuk hal tersebut jangan sifatnya opini semata,“ ujarnya.


Kemudian, Mingrum mengungkapkan kedepan indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang mana usia produktif lebih mendominasi dari sebelumnya.


“Anak muda harus mampu bersaing secara kemampuan, pengetahuan dan kelayakan dalam memposisikan diri sebagai generasi penerus bangsa kedepan, bangsa indonesia akan menggantungkan nasib dan sejarahnya kepada generasi muda, ini tanggung jawab yang besar harus memiliki kesiapan yang sangat matang,“ ungkapnya.


Terakhir, Mingrum mengajak kepada generasi muda untuk menjaga kondusifitas jelang kontestasi demokrasi kedepan.


“Jangan ada gaduh-gaduh, apalagi menyebarkan informasi yang menimbulkan kebenciaan dan perselisihan, anak muda harus ikut serta sekaligus mengawasi demokrasi ini, kita ingin Lampung tetap kondusif, nyaman dan aman bagi kita semua,“ ujar Mantan Aktivis GMNi ini. (*)

Anggota DPRD Lampung Kunjungi Ponpes Mardiana Kunjungi Ponpes


Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi Partai NasDem, Drs. Hi. Tamanuri, M.M., yang diwakili Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, S.T., M.T., mendampingi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi partai NasDem, dr. Hj. Asih Fatwanita, M.M., melangsungkan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam yang berada di Kampung Negeriagung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.


Kegiatan itu berlangsung pada Jumat, 12 Mei 2023.


Meski dalam guyuran hujan deras, kolaborasi kedua legislator DPRD Provinsi Lampung ini sekaligus melakukan peletakan batu pertama (kickoff) Program Aspirasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PSPS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).


Kesempatan itu, Mardiana menyampaikan arahan Hi. Tamanuri bahwasanya program PSPS-LPK dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas air, kebersihan lingkungan (sanitasi) dan kesehatan, khususnya bagi penghuni Ponpes Darussalam.


“Dengan adanya program aspirasi ini tentu akan menjaga dan berdampak positif dalam hal budaya hidup bersih,” tutur Mardiana, politisi Provinsi Lampung asal Dapil Lampung V ini.


Senada, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi partai NasDem, dr. Hj. Asih Fatwanita, M.M., mengatakan, ketersediaan air dan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan mendasar seluruh umat manusian.


“Tanpa sanitasi yang baik tentu keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. Hal ini harus kita hindari,” terang Hj. Asih Fatwanita, legislator asal Dapil Lampung VII, Kabupaten Lampung Tengah ini.


Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Darussalam, Ustd. M. Fauzan Annur, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran kedua anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung di Ponpes Darussalam.


“Atas nama warga kampung dan seluruh penghuni Ponpes Darussalam, kami merasa bantuan program ini sangat memberikan manfaat,” kata Ustd. M. Fauzan Annur.(sumber restorasi media siber) 

Kerjasama Bidang Peternakan, Begini Kata DPRD Lampung


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Jawa Timur, sepakat untuk melakukan kerjasama dagang di berbagai bidang untuk memajukan kedua daerah. Salah satunya, yakni kerjasama di bidang peternakan.


Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyambut baik wacana kerjasama di bidang peternakan terkait sapi. Karena, dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan sapi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang disalurkan melalui kelompok ternak yang ada.


Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Made Bagiase mengatakan program kerjasama dengan Pemerintah Jawa Timur dirinya mengatakan program kerjasama ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat.


“Pada teknisnya jika kerjasama tersebut terwujud maka komisi II menyambut baik, tentunya kami akan menyalurkan nya kepada kelompok ternak. Program tersebut juga akan disinkronkan dengan program yang telah disusun melalui APBD 2023” ujarnya.


Selanjutnya, Politisi Golkar ini mengatakan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri telah memilki program terkait bantuan hewan ternak berupa Sapi, Kambing dan Itik yang penyaluran nya diarahkan kepada kelompok ternak di seluruh kabupaten/kota.


“Nominal bantuan hewan ternak ini juga mengalami penambahan anggaran dalam APBD 2023. Dimana untuk bantuan hewan ternak Sapi PO betina dianggarkan sebesar Rp4,6 miliar pada ABPD 2023,” ucapnya.



Sumber WARTAPOST. CO. ID,

Pansus LKPJ Pemprov Lampung, Begini Kata Mikdar Ilyas


Bandar Lampung — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022, dipastikan langsung bekerja maksimal. Hal tersebut ditegaskan, mengingat bahwa Pansus LKP merupakan kegiatan rutin DPRD, sesuai penugasan masing – masing fraksi.

“Ya, kita gas pol. Pansus LPKJ ini berkaitan dengan anggaran perubahan. Kalau ini tidak cepet selesai. Maka, akan ngunci anggaran perubahan. Artinya, kita langsung bekerja. Tadi, kita sudah mulai rapat perdana dengan anggota Pansus. Karena, sesuai jadwal yang ditentukan yaitu, sampai sebelum Paripurna di Juni 2023. Tapi, lebih cepat lebih baik,” kata Ketua Pansus LKPJ, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat. Rabu (10/05/2023).

Untuk itu, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung tersebut melanjutkan bahwa rapat perdana yang sudah dilakukan telah sepakat menjadwalkan sejumlah kegiatan – kegiatan yang akan dijalankan. Diantaranya, menunjuk Tenaga Ahli (TA) yang punya kompeten dibidangnya.

“TA sangat penting, karena kita juga butuh masukan – masukan dari mereka. Sebagai pengayaan materi yang nantinya akan disampaikan pada Paripurna nantinya,” ujarnya.

Bahkan, Mikdar mengaku. Secara subtansi Pansus LKPJ yang akan berjalan merupakan persoalan kinerja Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur Lampung ditahun 2022. Ketika memang kondisinya sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi. Maka, akan kita sampaikan. Tapi, ketika ada yang kurang, maka akan menjadi catatan kita, untuk masukan.

“Tentunya, di Pansus ini akan kita dalami dari semua lini, disejumlah dinas – dinas terkait yang menjadi liding sektor pengguna anggaran. Kalau, nantinya ditemukan persoalannya ada di Infrastruktur. Maka, adanya di Dinas PU Binarga. Nah, ini akan kita pelajari dulu,” ucapnya.

Mengenai jalan provinsi, Mikdar mengaku bahwa tidak bisa dipungkiri jalan provinsi masih banyak yang harus diperbaiki. Karena, banyak persoalan yang mendasar dalam hal pengerjaannya. Khususnya, soal anggaran. Karena, jika berbicara soal Infrastruktur jalan, tidak ada satu provinsi pun  yang pembiayaannya secara mandiri. Kecuali, ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Nah, alhamdulillah. Lampung mendapat kucuran anggaran dari pusat untuk perbaikin sejumlah ruas jalan yang menjadi persoalan dimasyarakat. Walaupun, secara perinci belum ada perhitungan yang real. Apakah anggaran 800 Miliar itu, ditambahkan dengan dana yang sudah disiapkan oleh kita, bisa mengakomodir semua jalan provinsi. Kalau pun bisa, alhamdulillah,” ujarnya.

Selanjutnya, Mikdar mengaku dalam Pansus LKPJ. Nantinya, tim akan memperhatikan semua, bukan hanya Infrastruktur. Artinya, apapun yang ditemukan dalam Pansus. Nantinya akan disampaikan semuanya.

“Inilah fungsinya Pansus, karena ingin mendalami apa yang kita dengar, apa yang lihat, apa yang kita rasakan. Kalau emang yang kita dengar itu bagus dan demi kebaikan. Maka, akan kita sampaikan,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Yose Rizal Sikapi Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat


Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung merespon positif atas sikap Pemerintah Pusat, yang membantu atau sekaligus mengambil alih pembangunan di 14 ruas jalan provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Hal tersebut, memberikan kemudahan dari Pemprov Lampung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dalam hal infrastruktur.

“Apresiasi tentu, tapi saya sangat berharap pengerjaan jalan tersebut harus benar – benar maksimal, profesional, tender yang bener. Karena ini menggunakan anggaran besar. Memang, semua pengusaha mencari keuntungan. Tapi, harus yang wajar – wajar saja,” kata Yose Rizal, di kantornya. Rabu (10/05/2023).

Jangan sampai, Yose melanjutkan. Pembangunan yang dilakukan seperti yang sudah – sudah, baru 1 atau 2 bulan diperbaiki rusak. Dikarenakan kualitas yang buruk. Tentu, hal tersebut dapat merugikan semua pihak, baik masyarakat, dan pemerintah sendiri.

“Ini kan pusat bersifat membantu Pemprov Lampung, jadi anggaran yang akan dikucurkan dari pusar ke Lampung itu, sebagai bentuk perhatian yang harus direalisasikan sebaik – baiknya. Terlebih, anggaran kita secara real tidak bisa memadai. Jadi, Dinas terkait harus bener – bener meralisasikannya secara maksimal,” ucap Yose.

Intinya, kata Yose. Tahapan pengerjaan harus dilakukan oleh orang yang benar – benar profesional. Jangan sampai, hanya karena ada hubungan kedekatan bisa merusak kualitas pengerjaan yang diharapkan

“Intinya, untuk hal tehnis. Saya minta harus benar – benar profesional, pengalaman. Karena, ini sudah menjadi sorotan semua pihak,” kata Yose.

Untuk diketahui, 14 ruas jalan yang akan di perbaiki ditahun 2023 tersebut yaitu.

Ruas Kota Gajah – Simpang Randu Rp 40 miliar
Ruas Simpang Randu – Seputih Surabaya Rp50,8 miliar
Ruas Seputih Surabaya – Sadewa Rp 8 miliar
Ruas Talang Padang – Ngarip Rp 32 miliar
Ruas Ngarip – Ulusemong Rp 40 miliar
Ruas Ulusemong – Tri Mulyo Rp 6 miliar
Ruas Simpang Tri Mulyo – Bungin sampai Tugu Sari Rp 8 miliar
Ruas Kota Bumi – Ketapang Rp 15 miliar
Ruas Ketapang – Negara Ratu Rp 15 miliar
Ruas Negara Ratu – Simpang Soponyono Rp 25 miliar
Ruas Simpang Soponyono – Serupa Indah Rp 15 miliar
Ruas Bujung Tenuk – Penumangan Rp 12 miliar
Ruas Penumangan – Tegal Mukti Rp 20 miliar
Ruas Tegal Mukti – Tajab Rp 40 miliar
Ruas Serupa Indah – Tajab Rp 12 miliar

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Catatan Sahdana Soal Perbaikan Jalan di Lampung, “Kalau Pendek-pendek Apalah Artinya”


SEPERTI diketahui, pada 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung.


Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan Tahun 2022 dan sudah masuk dalam penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung 2023.


Namun penganggaran perbaikan jalan tahun ini oleh Pemprov Lampung dinilai belum maksimal oleh Sahdana, anggota DPRD Lampung.


Sahdana menilai penganggaran perbaikan jalan rusak sebesar Rp750 miliar tersebut dipastikan tidak akan mampu membiayai perbaikan jalan rusak yang ada di seluruh kabupaten/kota di Lampung.


“Kalau cuma sepotong-sepotong dan pendek-pendek, ya apa artinya. Tetap saja disebut bagian dari jalan rusak,” katanya, Minggu (7/5/23).


Sahdana meminta Pemprov Lampung dan Pemkab/Pemkot membuat skema rencana perbaikan jalan yang lebih agresif, sehingga dapat menjadi pedoman dan arah percepatan perbaikan jalan yang terjadwal.


Ia juga meminta Pemprov Lampung melalui dinas terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap kontraktor pelaksana agar hasil perbaikan jalan berkualitas dan tahan lama.


“Jangan ada lagi jalan yang baru diperbaiki rusak dalam hitungan hari atau bulan. Pidanakan saja kalau ada yang masih begitu,” tegasnya.


Sahdana juga meminta Pemprov Lampung lebih responsif terhadap laporan jalan rusak oleh masyarakat. Dia mengatakan, pemprob tak usah baper dan marah dikritik masyarakat.


“Tolong juga didengar usulan kami anggota dewan yang sudah seringkali meminta agar jalan di daerah pemilihan kami diperbaiki. Jujur saja, kami sudah seringkali mengusulkan

perbaikan jalan di Waykanan dan Lampung Utara yang umumnya sudah rusak parah,” bebernya.(sumber Haluan Indonesia) 



Keterlambatan Bayar Pajak Randis, Begini Kata DPRD Lampung


Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, sangat menyayangkan keterlambatan pembayaran pajak Kendaran Dinas (Randis), yang digunakan pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Tentu, kejadian yang ada. Tidak sejalan dengan komitmen yang digaungkan tentang taat pajak bagi warga masyarakat Lampung Khususnya.


“Saya kira soal keterlambatan pembayaran Pajak Randis diluar dugaan kami. Ini jelas tidak sesuai komitmen Pemprov Lampung,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung, Yose Rizal. Di Kantornya, Rabu (10/05/2023).


Padahal, Yose melanjutkan. Saat ini Pemprov Lampung sedang melakukan program pemutihan pajak untuk masyarakat lampung, dengan himbauan yang digaungkan agar taat pajak.


“Ini buat koreksi kita bersama, jangan sampai terulang kembali. Anggap ini sebuah kealfaan kita. Mudah – mudahan, tidak waktu lama sudah selesai. Agar bisa jadi contoh. Karena, kalau pemerintahnya saja sampe nunggak pajak. Jadi, bingung kita,” ucapnya.


Tentu, kata Yose. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Biro Aset yang memiliki kewenangan secara penuh. Namun, bukan hanya soal Randis semata. Pihaknya, juga akan berkoordinasi soal aset – aset yang ada di provinsi, khususnya tentang pengadaan Randis.


“Komunikasi dan koordinasi terus kami lakukan dengan Biro Aset. Agara semuanya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST. CO. ID, 

Mikdar Ilyas Sikapi Penyelenggara Layanan Haji


Bandar Lampung — Secara tegas DPRD Lampung meminta kepada penyelenggara haji di tahun 2023, dalam hal ini pendamping Haji. Untuk serius kerja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai, Ibadah rutin yang dilakukan Jamaah Haji setiap tahun, mendapat catatan keluhan pelayanan.

“Ibadah Haji ini kan rutin dilakukan setiap tahun. Jadi, yang ditugaskan menjadi pendamping haji, benar – benar memperhatikan para Jamaah yang sedang melakukan Ibadah, bukan ngurusin pribadi atau keluarga yang ikut pada sat itu. Ini gak bener,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (10/05/2023).

Artinya, secara khusus. Mikdar berharap kepada para pendamping Haji yang sudah berangkat untuk menjalankan amanah sesuai tugas pokoknya. Jadikanlah, pengalaman sebelum – sebelumnya sebagai pembelajaran untuk lebih baik.

“Jangan abaikan tugas pokoknya, tolong untuk amanah. Jadi, ketika pendamping melakukan ibadah Haji. Bisa menjadi Haji Mabrur, karena mereka sudah menggunakan uang negara, uang rakyat,” ujarnya.

Mengenai kesiapan, Mikdar mengaku hasil koordinasi dengan Biro Kesra tidak ditemukan persolan. Namun, pihaknya mengharapkan kepada Biro Kesra untuk terus memperbaiki atau bahkan menyempurnakan tentang penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini.

“Kita berharap, apa – apa yang menjadi persoalan dan kekurangan bisa diperbaiki. Karena, pekerjaan seperti ini tidak bisa ditutup – tutupi. Karena, kita ngurusin manusia. Baik atau buruk pasti ngomong,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Polemik PT PSM, Begini Kata DPRD Lampung


 Komisi I DPRD Lampung mendorong dilakukan penegakan hukum terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan yang diduga masih ilegal.


Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing namun diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).


“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM, red) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (8/5/2023).


Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.


“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” tegasnya.


Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi.


“Kalau ini kan sudah terbukti melanggar. Mereka belum dapatkan amdal tapi masih dilakukan pendirian pabrik. Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” pintanya.


Hal itu dilakukan, kata Wahrul agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.


“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah-daerah lain,” tegasnya.


Menurut Wahrul, Perusahaan itu sudah melanggar secara administratif. “Kalau saya baca di berita acara nya tadi, begitu bahasanya,” kata Wahrul.


Sementara itu, I Made Suarjaya juga mempertanyakan Pemda Kabupaten Waykanan sudah mengeluarkan izin. Sementara itu ranahnya Provinsi.


“Ini sudah melanggar hukum, tapi kenapa Sekda Waykanan mengirim surat ke perusahaan itu,” tandasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, bahwa

pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan izin amdal untuk perusahaan tersebut.


“Kalau PKKPR nya itu sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, kami tindaklanjuti begitu. Dan perusahaan juga harus mengikuti aturan, bahwa izin lingkungan belum keluar maka Perusahaan itu belum boleh lakukan aktivitas apapun,” ungkap Emilia Kusumawati.


“Kalaupun boleh hanya paling disisi perencanaan, perencanaan itu paling hanya disisi land clearing hanyabmenyiapkan lahan, enggak boleh lebih dari itu aktivitas nya. Kalau amdal itu kan dilihat sisi lingkungan nya kan?. Berarti dia sudah melanggar aturan, ya gak bisa juga, berarti gak komit. Harus keluar dulu izinnya,” tegas Kadis DLH Lampung.


Menurut Emilia, tindakan dari DLH Lampung saat ini sudah merapatkan di Gakkum (penegakkan hukum), sudah buat surat untuk hentikan aktivitas apapun, sebelum keluar putusan.


“Kalau putusannya sudah jelas, apakah mereka menghentikan sama sekali atau terus, ya itu jadi keputusan bersama-sama,” pungkasnya.


Kepala Dinas PMPTSP Yudhi Alfa dri mengaku bahwa prosesnya belum sampai di Dinas Perizinan.


“Belum sampai di Dinas perizinan, baru di Dinas teknis (Lingkungan Hidup),” ujarnya singkat. (Topik Indonesia) 


  

DPRD Lampung Paripurna Penyampaian LKPJ Anggaran 2022


Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat 1 Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (09/05/2023).


Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan bahwa naskah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 telah di sampaikan pada Maret lalu kepada Dewan yang Terhormat melalui surat Gubernur Lampung Nomor : 120/1364/01/2023 tanggal 20 Maret 2023.


Chusnunia menyebutkan bahwa Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban ini merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan Pasal 71 ayat (3) untuk dibahas oleh DPRD untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.


“Pada kesempatan ini, kami ucapkan terimakasih kepada perangkat daerah instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini,” ucapnya.

Selain perangkat daerah, Wagub juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama Tahun 2022.


“Semoga dengan penjelasan ini, Dewan yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga pada saatnya nanti, saya berharap kiranya Dewan yang terhormat dapat memberikan Rekomendasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi ke depan," pungkasnya.(lis/ndi) 


Pemprov Lampung Meraih Opini WTP Ke-9 Kalinya Dari BPK RI


Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022. 

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (9/5/2023).


Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif. 


"Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan," kata Gubernur Arinal Djunaidi.


Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 


"Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 


Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.(red).


Anggota DPRD Lampung: Terimaksih pada Pimpinan DPRD Lampung dan Anggota


Bandar Lampung — Fungsionaris DPD Partai Demokrat Lampung, sekaligus Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Midi Iswanto sangat mengapresiasi atas dibacakannya surat masuk, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), rekan kerjanya Raden Muhammad Ismail. Pada Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (09/05/2023).

“Atas nama pribadi dan fraksi Demokrat, saya ucapkan terimaksih kepada Pimpinan DPRD Lampung dan anggota, yang sudah membacakan surat masuk dari partai kami, tentang PAW saudara kami Raden Muhammad Ismail,” kata Elit Partai Demokrat Lampung, Midi Ismanto, usai Paripurna.

Menurutnya, pembacaan surat masuk oleh Pimpinan DPRD Lampung pada Paripurna tadi. Tentu, membantu semuanya, baik dari harapan dan keiniginan Partai Demokrat, maupun saudara Raden Muhammad Ismail.

“Apa yang terjadi di Paripurna tadi tentu sangat  membantu kami di Demokrat. Apalagi, teman kami Raden Muhammad Ismail yang saat ini sudah menjadi petinggi partai Perindo. Yang jelas, perannya sangat penting untuk pendaftaran Bacaleg 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut melanjutkan bahwa secara mekanisme, tahapan PAW akan melalui berbagai tahapan Yaitu, Pimpinan DPRD Lampung melalui Sekretariat, akan menyurati KPU untuk memastikan siapa pengganti dari Raden Muhammad Ismail. Selanjutnya, Pimpinan DPRD akan menyurati Kemendagri melalui Gubernur. Setalah itu, baru proses pelantikan pengganti yang bersangkutan.

“Saya rasa, dari aturan yang ada. Pasca Paripurna, batas waktu 7 hari proses yang diberikan. Baik di KPU, Gubernur, dan Kemendagri,” ucapnya.

Saat disinggung, seandainya proses diperlambat. Midi mengaku pihaknya tidak mau berandai – andai, sebab semua sudah ada aturannya.

“Saya tidak mau berandai – andai. Saya kira cukup jelas aturannya. Dan sudah di bacakan dalam Paripurna. Kita tunggu saja,” ujar Midi.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


FORKI Sambangi Kantor DPRD Lampung


Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Lampung menyambangi kantor DPRD dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Lampung di ruang rapat Kantor DPRD Lampung. Selasa (09/05/2023)


Menurut Pengurus Pengprov Karateker Lampung, Joko sejumlah kegiatan Forki sepekan terakhir tidak dihadiri pihak yang seharusnya memberikan semangat dan dukungan moril kepada Forki Lampung.


“ Dispora tidak ada, Koninya pun kami tunggu – tunggu satupun tidak ada yang hadir pada kegiatan saat itu, ini yang kami sayangkan bahkan undangan resmi yang kami kirim untuk bersilaturahmi dengan Gubernur tidak dapat terpenuhi," ungkapnya. 


Bahkan, salah satu pengurus forki di kabupaten tanggamus mengaku dirinya dan sejumlah pengurus forki di kabupaten/kota yang berstatus ASN terkesan mendapat intervensi saat penyelenggaran Musprov yang digelar tahun 2022 kemarin untuk memilih salah satu calon.


“Hampir semua kawan-kawan setelah kita kumpul, baru kami tau tekanan itu bukan hanya kepada saya tapi seluruh kabupaten/kota,di akhir desember yang lalu saya menerima SK untuk diberhentikan dari jabatan struktural padahal saya berhasil meningkatkan prestasi dari peringkat 8 ke 4 di ajang porprov kemarin,“ imbuhnya. 


Ketua DPRD Lampung meminta sejumlah pihak untuk tidak masuk kedalam ranah yang menyebabkan terganggunya proses roda organisasi di internal Forki.


“Jika tidak memiliki kapasitas dibidang olahraga utamanya untuk cabor karate jangan masuk, diluar saja menjadi pendukung, organisasi ini sudah cukup lama , jadi jangan dicampuri apalagi di politisir," ujarnya


Bahkan, Mingrum mempertegas bahwa anggaran yang diberikan oleh DPRD Lampung melalui Dispora hingga sampai di Koni harus dikelola dengan baik, jangan ada yang dihambat bahkan tidak diberikan karena DPRD Lampung akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran.


“ Bagaimana Olahraga ini akan maju bila sarana – prasarananya tidak memadai, atletnya tidak diberikan perhatian khusus bahkan event-event yang diselenggarakan tidak didukung bahkan dihambat anggarannya dengan alasan yang tidak kongkrit, ini uang rakyat dan semua mengawasi , hati-hati," ujar Mingrum. (*)

PAW Anggota DPRD Lampung, Begini Kata Elly Wahyuni


Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, memproses usulan yang disampaikan Fraksi Demokrat pada sidang Paripurna, yang digelar di Ruang Paripurna kantor setempat. (09/05/2023).

Surat masuk yang diproses tersebut yaitu, usulan pemberhentian Pergantian Antar Waktu (PAW) Raden Muhammad Ismail yang sebelumnya merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat. Kemudian, memproses perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang sebelumnya Raden Muhammad Ismail merupakan wakil ketua DPRD Lampung. Dengan demikian posisi wakil Ketua DPRD Lampung juga otomatis akan berganti.

Dalam usulan dari DPD Partai Demokrat, untuk pergantian pimpinan diusulkan Yozi Rizal yang kini menjabat Ketua Komisi I. Dan usulan PAW Raden Muhammad Ismail akan digantikan oleh Muhammad Junaidi.

Wakil Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan, pihaknya segera memproses pergantian antar waktu (PAW), sisa masa jabatan 2019-2024 Raden Muhammad Ismail.

“Sudah diproses, karena pak Ismail bukan anggota Fraksi Demokrat lagi, sekarang dia sudah di Perindo,” kata Elly Wahyuni saat usai memimpin Rapat Paripurna, di lingkungan DPRD Lampung, Selasa (09/05/2023).

Kemudian, Elly Wahyuni mengungkapkan beberapa alasan terkait dengan adanya surat masuk dari Partai Demokrat terkait PAW Raden Ismail.

“Kenapa kemarin tertunda, kan masih ada persoalan hukum. Sekarang kan sudah semuanya, sudah jelas. Ya harus kami proses. Tidak ada alasan lagi,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini prosesnya sudah akan dilalui sesuai tahapan. Sekretariat DPRD Lampung, sudah mengirimkan surat ke KPU Provinsi, terkait proses administrasi klarifikasi nama di bawah Raden Muhammad Ismail.

“Surat sudah masuk ke KPU, nanti KPU kirim ke kita, kemudian kita kirim ke Gubernur kemudian ke Kemendagri. Baru kita agendakan pelantikan,” ujarnya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra Lampung tersebut juga menyebutkan dengan kondisi semacam itu. Maka, akan ada pergantian pimpinan Dewan yang berasal dari Partai Demokrat.

“Ini berikut pergantian pimpinan. Kalau Pak Ismail bukan Demokrat lagi, pimpinan kosong. Pimpinan tidak boleh kosong, kita proses,” tegasnya.

Sementara, Elite DPD Partai Demkorat Lampung Midi Iswanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pihak terkait yang melakukan rapim dan melakukan pembacaan surat masuk dari Partai Demokrat, atas usulan pergantian pimpinan, usulan pemberhentian terhadap Raden Muhammad Ismail.

“Tentu kami berterima kasih. Artinya ini semua sudah bisa diproses,” tegasnya.

Midi Iswanto berharap proses ini bisa berjalan sampai ke paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Ini juga kan akan mempermudah temen-temen Perindo di KPU dalam mendaftarkan bakal caleg. Terlebih kalau mas Ismail juga mau nyaleg lagi kan akan mempermudah pencalegannya di Perindo,” ungkapnya.

Selain itu juga Midi menyebutkan proses PAW juga tidak bisa lama-lama karena semua diatur Undang-Undang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal menambahkan, artinya dengan ini proses pergantian Raden Muhammad Ismail bisa diproses dimana, DPRD berkirim surat ke KPU terkait nama PAW Raden Muhammad Ismail.

Sumber WARTAPOST.CO.ID


Paripurna DPRD Lampung, Pemprov Raih WTP


Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Lampung yang disaksikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (8/5/2023).


Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.


Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.


“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.


Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.


“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.


Wakil Ketua I DPRD Lampung Hadiri Lampung Tourism Award Fest


 Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Hj. Elly Wahyuni, S.E, M.M, dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Hj. Tina Malinda, S.Sos, M.M, menghadiri acara Lampung Tourism Award Fest 2023 dalam rangka merayakan Lampung Tourism Award Fest yang bertempat di Ballroom Novotel Lampung, pada Senin (8/5/2023).

Acara yang diikuti 45 finalis Puteri Indonesia 2023 ini disambut baik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dia berharap dapat mengembangkan pariwisata di kalangan milineal dan generasi Z.

Acara yang mengusung tema “Tourism-driven Economic Growth” ini bertujuan sebagai sarana pengenalan dan promosi sektor industri pariwisata unggulan Provinsi Lampung seperti desa wisata, wisata budaya, wisata kuliner maupun pelaku-pelaku usaha kreatif yang berkorelasi dengan industri pariwisata.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif komunitas serta tokoh pariwisata atas komitmen, kontribusi dan konsistensi dalam membangun, mengembangkan, mempromosikan serta memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi di Lampung.

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan letak Geografis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yaitu perlintasan utama antara pulau Jawa dan Sumatera serta kedekatannya dengan ibukota menjadikan Provinsi Lampung daerah yang strategis dalam gerak ekonomi dan roda pembangunan nasional.

Untuk itu, Gubernur Arinal menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya Lampung Tourism Festival 2023 ini.

Terima Penghargaan dari Basarnas, Deni Ribowo: Terimakasih


 Ketua Forum Relawan Bencana Lampung Deni Ribowo menerima penghargaan dari badan nasional pencarian dan pertolongan atau Basarnas.

Penghargaan diberikan atas dedikasi pengabdian dan totalitas dalam kegiatan dan pencarian pertolongan di Wilayah Lampung.

Penyerahan itu bersamaan dengan acara pelatihan potensi SAR teknik pertolongan gunung dan hutan (jungle rescue), di Gedung NU, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 50 peserta yang akan berlangsung selama enam hari, dari 7 sampai 14 Mei 2023, di pegunungan Kabupaten Tanggamus.

"Terima kasih kepada Basarnas atas penghargaan sebagai orang yang memiliki totalitas dalam penanganan bencana," kata Deni, Senin (8/5).
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung itu mengaku berat atas penghargaan itu, karena ke depan ketika eksistensi dirinya menurun dalam penanganan bencana maka tidak berarti apa-apa dengan penghargaan yang didapat.

Anggota Komisi V DPRD Lampung itu mengaku tidak mengharapkan penghargaan tersebut, karena kegiatan SAR adalah kegiatan kemanusiaan.

"Bagi saya menolong itu, dan memanusiakan manusia adalah yang paling utama," ucapnya.

Deni mengatakan bahwa cara memanusiakan manusia itu adalah hal positif yang didapat dari pimpinannya, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sehingga, dirinya dapat memahami dan bisa menyalurkan tentang kepedulian kepada sesama manusia.

Itu yang cukup menginspirasi saya, sehingga saya setiap harinya melakukan kegiatan kemanusiaan," ungkapnya. (Sumber HELOINDONESIA.COM )


Capaian WTP Pemprov, Begini Kata Elly Wahyuni


 Bandar Lampung — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi, dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke – 9 kalinya, secara berturut – turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

“Saya, selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemprov Lampung,” kata Elly Wahyuni, melalui pesan WA. Senin (08/05/2023).

Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung tersebur melanjutkan, pihaknya menilai, capaian yang diraih merupakan bentuk kerja keras seluruh pihak, baik Pemprov, DPRD dan seluruh OPD.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” ucapnya.

Kendati demikian, Ketua PIRA Lampung tersebut berharap agar Pemprov Lampung dapat mempertahankan capaian ini. “Ini sebuah prestasi, tapi saya mengimbau semua pihak, dapat mempertahankan apa yang sudah di raih ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut,” ujar Gubernur.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Komisi I DPRD Lampung: PT. PSM Sudah Melanggar


Bandar Lampung — Komisi I DPRD Lampung, mendorong penegakan hukum untuk menindak tegas terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, yang diduga masih ilegal.

Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing. Namun, diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena, baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (08/05/2023).

Kemudian, Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.

“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi bahwa semua sudah terbukti melanggar, dan mereka belum dapatkan amdal. Tapi, masih dilakukan pendirian pabrik. “Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” kata Wahrul.

Hal itu dilakukan, Wahrul meminta agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.

“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah – daerah lain,” tuturnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID


Cabor Berpolemik, Begini Kata Ketua DPRD Lampung


Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay tegas meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, untuk tidak mengintervensi atau pun masuk ranah konflik Cabang Olahraga (Cabor).

“Sampaikan kepada Kadispora mu, jangan masuk ranah konflik Cabang Olahraga. Posisikan kita sebagai penengah, jangan nganar-nganar – nganar-nganar kemana – mana,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Dalam diskusi, selasa (09/05/2023).

Bahkan, Mingrum juga menegaskan bahwa Dispora wajib menjalankan tugas sesuai kewenangan yang ada. Karena, ketika Dispora tidak menjalankan tupoksinya, bisa berakibat pada prestasi olahraga

“Ingat ya, Jangan sampai, ketika kalian mengajukan anggaran dan masih ada konflik, bisa saja saya coret atau saya Nol kan. Ingat, Jangan sampe ada kerikil dalam sepatu. Bilang sama Kadisporamu. Tolong tengahi, jembatani,” ucapnya.

Kenapa demikian, Mingrum melanjutkan. Secara moral dan kewenangan, dirinya memiliki tanggung jawab moral. Terlebih, berkaitan dengan dana Hibah.

“Ini pesan bukan hanya untuk Kadispora Lampung saja. Tapi, kepada Kadispora se-lampung dan kepala daerah yang ada. Silahkan, serahkan cabor kepada ahlinya. Ini pesan saya,” ujar Mingrum.

Ditempat yang sama, salah satu Pengurus Kabupaten (Pengkab) FORKI Tanggamus yang enggan di sebut namanya mengatakan tekanan dan intervensi dari pihak – pihak lain, sudah dirasakan sejak Musyawarah Provinsi (Musprov) FORKI tahun lalu.

“Intervensi sudah terasa sejak Musprov Desember 2022. Intervensi ini, mengarah kepada salah satu calon,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia. Dampak dari tekanan dan intervensi tersebut berujung pada non-Job di Dispora Kabupaten Tanggamus.

“Akibat membantah dari Intervensi dan tekanan, saya di Non-Job. Dan perjalanannya, Forki akan Musprov-Lub nanti, intervensi itu juga sudah terasa. Jadi, sudah terkesan diarahkan ke salah satu calon,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID


Tourism Fest 2023, Anggota DPRD: 45 Finalis Putri Indonesia Sudah Hadir di Lampung


Bandar Lampung — Promosikan sejumlah potensi alam, yang ada di Provinsi Lampung, khususnya sektor Pariwisata. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Yayasan Putri Indonesia siap berkolaborasi. Hal tersebut, diungkapkan, saat Press Conference Lampung Tourism Fest 2023, di Novotel Lampung, Senin (08/05/2023).

Ketua HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan kerjasama dan kolaborasi yang dibangun oleh pihaknya bersama Yayasan Putri Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Ya, 45 finalis Putri Indonesia sudah hadir di Provinsi Lampung. Harapan saya, tentunya kerjasama ini dapat menggali dan mengeksplorasi potensi alam lampung dengan melibatkan pelaku usaha,” kata Giri.

Selain itu, Kolaborasi yang dilakukan. Juga dapat membantu percepatan ekonomi Lampung. Karena, tidak bisa dipungkiri Lampung sebagai Treasure of Sumatera memiliki potensi yang besar untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Kolaborasi ini sebagai salah satu upaya dari HIPMI Lampung, untuk membantu mendorong wisata yang ada di Lampung. Sehingga, nantinya bisa membantu pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomis Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan, sangat mendukung dan mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh HIPMI Lampung. Karena, tidak bsa dipungkiri Lampung merupakan daerah yang menjadi pintu gerbang Sumatera, dengan potensi destinasi wisata alam yang sangat strategis.

“Kami daru Dispar Lampung sangat apresiasi terobosan dan kerjasama yang di lakukan oleh HIPMI. Karena, tujuannya satu yaitu, dalam rangka promosi alam, ada kuliner, pegunungan, laut,” ucapnya.

Untuk itu, Kadispar Lampung melanjutkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh teman – teman HIPMI dapat berkelanjutan. Agar, potensi alam dan wisata yang ada bisa tereksplor.

“Jadi, saya sangat suport program yang dijalankan oleh teman – teman HIPMI ini. Kami, sangat terbantu,” tuturnya.

Untuk diketahui, bahwa kehadiran 45 finalis puteri Indonesia ini, akan mengunjungi sejumlah daerah. Yaitu, Kota Bandar Lampung, dengan mengunjungi museum lampung, Pulau Pasaran, dan pelaku kuliner. Kemudian Kabupaten Pesawaran, Puteri Indonesia akan mengelilingi pulau Tanjung Putus hingga Pahawang. Dan Kabupaten Tanggamus, Puteri Indonesia akan mempromosikan Bukit Idaman, air terjun Way lalaan, dan berakhir di Pemda Tanggamus.
Sumber WARTAPOST.CO.ID


Sosperda di Batanghari, Noverisman Subing: Perda Ini Guna Mendorong Prakasa


Lamtim – Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1/2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan, guna pencegahan terjadi konflik di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut ditegaskan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, H Noverisman Subing saat menggelar Sosper di Balai Desa Nampirejo, Batanghari, Lampung Timur, Minggu (07/05/2023).

Menurut Kanjeng sapaan akrab Nover, dalam Perda tersebut dijelaskan, tujuan Rembuk Desa adalah untuk menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, sesuai musyawarah dan mencapai mufakad.

“Perda ini juga guna mendorong prakasa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa atau kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka,” kata dia.

Selanjutnya, Perda tersebut lahir sebagai stimulan meningkatkan ketanggapan (cepat tanggap) unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan, terhadap potensi konflik yang ada, guna terciptanya rasa aman dan tentram.

“Selain cepat tanggap, Perda ini dihaeapkan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan dengan masyarakat,” jelas dia.

Pada bagian lain Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu mengatakan, untuk pelaksaan Perda Rembuk Desa itu sendiri, difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah dan diikuti oleh unsur pemerintah desa atau kelurahan dan unsur masyarakat.

“Untuk unsur pemerintah desa terdiri dari kepala Desa atau Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” tuturnya.

Unsur pemerintah dalam Perda tersebut, tambah Kanjeng, adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Untuk unsur masyarakat adalah tokoh adat, toloh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan kelompok masyarakat dan orang-orang yang memiliki pengaruh di desa atau kelurahan,” pungkasnya.

Sosper yang digelar Kanjeng dihadiri olah unsur pemerintahan dan sejumlah tokoh, diantaranya tokoh wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.(rls)


Mingrum Gumay Hadiri Penyambutan Presiden Jokowi


 Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023).


Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, bahwa kehadiran RI 1 hari ini dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah titik untuk ditindaklanjuti guna mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah Presiden Jokowi akan melihat langsung kondisi pembangunan yang ada di lampung, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Lampung kita diberikan dukungan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan proses pembangunan di Lampung,” ujarnya.

Mingrum mengajak kepada seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan tantangan dan keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak hanya soal anggaran saja,tetapi peruntukan kegunaannya pun harus sama-sama diawasi.

”Jika nanti kedepan ada perbaikan salah satunya di infrastruktur jalan,tolong kapasitas muatannya sesuai peruntukannya,jadi harus saling mengawasi dan menjaga," pungkasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak karena kepedulian yang disampaikan bagian dari kontribusi positif sesuai dengan versi terbaiknya.

”Beda Zamannya beda caranya,kita terima sebagai salah satu proses perbaikan kedepan," tutup Mingrum. (Lis/ndi)


Anggota DPRD Lampung Sosperda di Pringsewu Watoni Noerdin Sosperda di Pringsewu


Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menganggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

“Ya, produk Perda yang kami sosialisasikan merujuk pada data nasional dan Lampung khususnya. Karena, hingga saat ini kekerasan pada perempuan dan anak sampai saat ini masih tinggi,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah di hadapan masyarakat Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (06/05/2023).

Untuk itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut melanjutkan bahwa berdasarkan data nasional, sebanyak 21.241 anak menjadi korban kekerasan di 2022. Dengan rincian, 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 4.162 anak, menjadi korban kekerasan psikis. 3.746 anak, menjadi korban kekerasan fisik.

Kemudian, 1.269 anak, menjadi korban penelantaran. Anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 219 orang. “Data ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama, semua harus terlibat. Agar, angka itu sendiri bisa terminimalisir dan bahkan hilang,” ujarnya.

Sementara, jika merujuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), tercatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022. “Nah, tentunya angka ini sangat tinggi. Sehingga, sosialisasi Perda yang kami lakukan sangat penting. Agar, masyarakat Lampung mampu mengedukasi pengetahuan tentang aturan, sanksi dan lainnya,” kata Watoni.
Sumber wartapost


Mardiana Kunjungi Kecamatan Sungkai Utara


Usai melakukan peninjauan (monitoring) pekerjaan Program Aspirasi di Kecamatan Hulusungkai, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana,

melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan Sungkai Utara, Kamis, 4 Mei 2023.

Kunjungan legislator yang digadang-gadang paling aspiratif ini terpusat di lokasi pekerjaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan rabat beton di Desa Negarabatin menuju Desa Gedungbatin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

“Kehadiran saya di sini untuk meninjau langsung pekerjaan program aspirasi,” tutur Mardiana.

Dirinya juga menyampaikan masyarakat diminta untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan program aspirasi dimaksud dapat berjalan dengan optimal.

“Sebab, Program Aspirasi PISEW merupakan program yang berbasis padatkarya atau pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kades Gedungbatin, Wahyu, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya berbagai program aspirasi.

“Kami telah merasakan bagaimana program aspirasi mampu memberikan manfaat yang nyata seperti yang diinginkan masyarakat,” kata Wahyu.
Sumber restorasi media siber


Anggota DPRD Lampung Monitoring PISEW


Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, melangsungkan peninjauan (monitoring) pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang berada di Kecamatan Hulusungkai, Kabupaten Lampung Utara.


Kegiatan monitoring ini terpusat di Desa Tanjungharapan, Kecamatan Hulusungkai, pada Kamis, 4 Mei 2023.


Kesempatan itu, dirinya menyampaikan, program PISEW merupakan salah satu program aspirasi yang dibawa melalui keterwakilan Anggota Komisi V DPR-RI, Drs. Hi. Tamanuri, M.M.


“Program Aspirasi yang dibawa Bapak Hi. Tamanuri merupakan hasil dari sinergisitas berbagai pihak. Termasuk usulan langsung yang disampaikan kepala desa kepada kami,” tutur Mardiana, yang kerap disapa dengan ‘Ibu Bedah Rumah’ ini.

Untuk itu, lanjutnya, program infrastruktur PISEW serta program aspirasi lainnya untuk dijaga dan dirawat hasil akhir pekerjaannya.


“Dalam hal pelaksanaan pekerjaan PISEW, tim pelaksana kegiatan agar menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan,” imbau legislator handal Partai NasDem besutan Surya Paloh ini.


Dengan demikian, tambahnya, esensi dari adanya Program Aspirasi PISEW dapat benar-benar terlaksana dengan baik, terhindar dari persoalan-persoalan yang tidak diinginkan, serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan optimal.


Dirinya juga meminta agar masyarakat, melalui kepala desa, terus menjaga komitmen dan kekompakan untuk terus memperjuangkan serta mewujudkan aspirasi masyarakat.


Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tanjungharapan, Riza Fitria, menyatakan, atas nama warga desa setempat, dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih.


“Kami sangat merasakan atas direalisasikannya aspirasi warga kami sehingga manfaat program aspirasi berupa program PISEW,” terangnya.

Sumber restorasi media siber