Reuni IKA UBL 87 Dihadiri Dosen dan Alumni 4 Fakultas, Noverisman Subing: Semakin Erat


Reuni dan halal bil halal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bandar Lampung (IKA UBL) angkatan 87 berjalan lancar dan meriah di RM Kepayang Rajabasa Bandarlampung, Selasa (25/04/2023).


Selain dihadiri puluhan alumni dari empat fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Faktultas Teknik) sejumlah dosen pun hadir dalam agenda tersebut.


Bahkan, panitia sempat membagikan doorprize untuk alumni dan bingkisan kepada dosen yang hadir.


Acara semakin meriah, manakala beberapa alumni tampil menyumbangkan suara emasnya. Sejumlah lagu pun didendangkan, mulai lagu pop, jazz hingga dangdut secara bergantian. Tak ayal, para alumni pun berjoget bersama.


Ketua Alumni IKA UBL 87, Noverisman Subing dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh alumni yang telah mendaulatnya untuk menjadi ketua, meskipun ia menyadari masih banyak alumni yang lebih pas dan pantas untuk menduduki posisi itu.


"Terbentuknya IKA UBL 87 ini terjadi beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan,  dilanjutkan buka puasa bersama yang dihadiri 15 orang perwakilan dari berbagai fakultas, sekaligus pembentukan panitia reuni dan halal bil halal di Rumah Makan Sate Maranggi Enggal Bandarlampung," tuturnya.


Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKB itu menuturkan, reuni dan halal bil halal ini dilaksanakan untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah puluhan tahun terputus.


"Semoga dengan terbentuknya wadah alumni ini ikatan tali silaturahmi di antara kami bisa  semakin erat sebagaimana ketika kami masih kuliah di UBL sejak tahun 1987 hingga kami selesai mulai tahun 1991, 1992, 1993, 1994 bahkan yang lulus di tahun 1995," kata dia.


Pada bagian lain Nover juga melaporkan, alumni UBL angkatan 1987 tersebar tidak saja di Lampung, tapi juga di Sumsel, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan berbagai profesi yang digeluti, mulai dari wiraswasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Politisi termasuk Drs H Harnojoyo yang saat ini menjabat sebagai Walikota Palembang.


Sementara itu Dekan FT UBL Juniardi dalam sambutanya mewakili Rektor UBL Prof DR M Yusuf R Barusman MBA, menyambut baik kehadiran wadah alumni UBL 87 ini, agar supaya bisa terus menjalin silaturahmi tidak saja sesama alumni tapi juga dengan pihak kampus.


"Saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor yang tak bisa hadir secara fisik karena sedang ada acara di luar kota. Sekaligus saya menyampailan salam hangat dari beliau untuk seluruh para alumni," tukas Juniardi.(rls) 

Mirza Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

 


Bandarlampung - Nama Ganjar Pranowo keluar  sebagai Capres  yang diusung PDIP untuk Pilpres 2024. Namun ada saja oknum penebar hoax yang merugikan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 


Dalam potongan video doorstop Presiden Jokowi pasca shalat Ied (Senin, 24/04/2023) berdurasi 40 detik dikesankan bahwa Presiden Jokowi memberikan pernyataan memposisikan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo.


Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal angkat bicara menanggapi secuplik video yang terpenggal dan meresahkan itu. 


Menurutnya, isi video itu tentulah tak demikian. Sebab, dalam banyak kesempatan dukungan dari Jokowi kepada Prabowo Subianto kerap kali ditunjukan di depan khalayak ramai.


“Enggak begitu, kalau Presiden kan sudah sering menunjukan dukungan untuk Prabowo. Jadi sudah pasti Prabowo Capres, bukan Cawapres ya, sehingga jangan gagal paham,” jelasnya, SelasaSelasa (25/4/23) melalui siaran pers. 


Lebih lanjut Mirza menilai, video bermuatan hoax itu sengaja disebarluaskan untuk menganggu fokus dan konsentrasi kader Gerindra dalam menggalang dukungan bagi Prabowo Subianto. Mengingat Ketua Umum DPP Gerindra tersebut berdasarkan hasil survey terus mengalami peningkatan elektabilitas dan popularitas.


Masih Menurut Mirza, dirinya bahkan meyakini Prabowo kian optimis dan percaya diri dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Mengutip pernyataan Prabowo, bahwa Gerindra adalah partai besar dan kuat, sehingga tak akan gentar dengan isu-isu miring semacam ini.


“Prabowo sudah bilang, Gerindra sekarang ini partai kuat, jadi khusunya kami di Lampung tak terpengaruh dan juga tidak ada keraguan untuk terus bekerja memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang,” pungkasnya. (Rls) 


Hari Kartini, Anggota DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi


Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi St memberikan pesan bagi kaum perempuan di Provinsi Lampung umumnya dan di Kabupaten Lampung Tengah khususnya, agar menjadikan peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum kebangkitan perempuan yang ada di Lampung tengah.

Pesan tersebut disampaikan Ni Ketut Dewi Nadi (KDN) seperti dilansir L86news.com Jum'at (21/4/2023).

Dia mengajak kepada kalangan perempuan di Lampung Tengah untuk menjadikan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April sebagai momentum kebangkitan semangat dan karya perempuan Negeri ini.

“Mari jadikan peringatan Hari Kartini sebagai momentum kebangkitan perempuan di Kabupaten Lampung tengah, dan sebagai tantangan perempuan agar mampu meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini, salah satunya dengan mempersembahkan karya-karya terbaik perempuan Lampung Tengah untuk mengharumkan nama bangsa, tidak hanya di dalam negeri tapi juga harus menjangkau ke tingkat Internasional,” kata Dewi Nadi.

Dewi Nadi juga berharap Hari Kartini dijadikan momentum kebangkitan bagi perempuan Lampung Tengah khususnya untuk berkarya, sehingga mampu menghasilkan karya-karya terbaik yang dapat membantu perekonomian keluarga maupun daerah.

“Perempuan-perempuan Kabupaten Lampung tengah harus mampu menjadi penerus Kartini, untuk memajukan daerah serta berperan aktif dalam mensukseskan program kami mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik lagi,” pungkasnya.


DPRD Lampung Minta Pemprov Percepatan Perbaikan Infrastruktur


DPRD Provinsi Lampung terus mendorong Pemerintah Provinsi terkait pembangunan infrastruktur jalan.


Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Bidang Pembangunan dari Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu. Ia mengatakan sebagai wakil rakyat DPRD terus mendorong, terkait pembangunan di Provinsi Lampung.


"Kalau saya sebagai anggota dewan selalu mendorong itu, ayo jalan segera perbaik," kata Ade Utami Ibnu, Kamis (20/4).

Dia menjelaskan, bahwa jalan di Provinsi Lampung banyak dan tidak semua bisa dibangun atau diperbaiki semua dalam satu tahun, tetapi disesuaikan dengan anggaran yang ada dan disahkan oleh Gubernur Lampung.


"Masyarakat juga harus tahu dan jangan berekspektasi tinggi, bahwa semua jalan diperbaiki karena masih banyak jalan yang belum ditangani, jadi disesuaikan dengan alokasi dana yang sudah Dewan dan Gubernur," jelasnya seperti dilansir RMOLlampung.


Dia menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD dia dan anggota dewan lainnya terus berupaya dan mendorong di setiap kesempatan agar perbaikan infrastrukrur di Provinsi Lampung bisa dimaksimalkan perbaikannya.


"Kita di Dewan rutin mengingatkan agar pemerintah menganggarkan dana yang memadai untuk perbaikan infrastruktur terutama perbaikan jalan di Provinsi Lampung," ujarnya.


Berdasarkan data dari Dinas BMBK pada tahun 2023, untuk pemeliharaan jalan, Rehabilitasi jalan dan Rekontruksi jalan Pemprov Lampung menganggarkan dana Rp 706.330.924.820.


Dengan rincian, pemeliharaan rutin jalan Rp 40.509.372.820,oo dengan panjang 431,55 Km.


Rehabilitasi jalan (kondisi jalan rusak ringan) Rp 133.528.828.410,00 dengan panjang 26,03 Km.


Rekonstruksi (kondisi jalan rusak berat) Rp 532.292.723.590,00 dengan panjang 49,94 Km. 

Anggota DPRD Lampung Bagi-bagi Sembako di Gedung Aer


Bandarlampung  — Anggota DPRD Lampung, Syarif Hidayat dan Suhada bagi-bagi sembako di Kelurahan Gedung Air, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa (17/04/2023).


Syarif mengatakan ada sekitar 500 keluarga dari 7 RT dari sekitar sekretariat DPD PKS Bandar Lampung. Pembagian sembako sebagai tanda terima kasih mereka atas kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap PKS mudah-mudahan masyarakat dapat meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadhan dan Menggapai kemenangan serta kembali kepada fitrahnya di bulan Syawal.

Di lain pihak ia mengharapkan dukungan masyarakat untuk pencalonannya sebagai bakal calon legislatif DPRD Lampung Daerah Pemilihan Bandar lampung dan Suhada sebagai Bakal Calon legislatif PKS daerah pemilihan (dapil) 2 (Tanjungkarang Timur, Pusat, Barat, Enggal) Tahun 2024.(korel)



Anggota Fraksi PKS Sikapi Video Tiktokers Bima


Anggota Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu angkat bicara terkait viralnya video tiktokers Bima Yudho Saputro yang sedang ramai diperbincangkan di jagat maya atau warganet.


Menurut dia, yang disampaikan oleh tiktokers Bima Yudho Saputro merupakan hal yang wajar sebagai warga. Jadi mestinya tidak ditanggapi berlebihan karena itu fakta dan harapan dari semua masyarakat di Provinsi Lampung.


"Menurut saya itu,adalah hal yang wajar dan fakta,sebelum sebelumnya juga sudah ada video serupa tentang kerusakan jalan dan seharusnya slow gayung bersambut saja, tidak ada diskriminasi sampai pada laporan polisi," kata Ade Utama, Senin (17/4).


Dia menjelaskan, bahwa kritikan yang disampaikan oleh tiktokers Bima Yudho Saputro mesti jadi masukan bagi Pemerintah melakukan perbaikan, sejumlah objek jalan tanggung jawab dari Provinsi Lampung.


Di akhir bulan suci Ramadan ini seharusnya suasana tenang dan tidak saling menghujat dan sebagainya. Masyarakat juga harus tahu, bahwa tidak semua jalan jadi tanggungjawab Provinsi. Di medsos juga ada masyarakat yang foto jalan di depan rumahnya dan jalan lingkungan diunggah di medsos. 


"Sekarang ini mari bersama Pemerintah sampaikan secara proporsional terkait rencana pembangunan jalan di Provinsi Lampung, target tahun 2023. Yang belum selesai tendernya agar segera dan yang sudah berjalan agar dikontrol supaya tidak dikurang speknya agar kualitas jalannya bagus," ujarnya seperti dilansir RMOL. 


Pansus DPRD Tuba Silaturahmi dengan DPRD Lampung


Bandar Lampung — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menerima silaturahmi Pansus DPRD Tulang Bawang (Tuba) dalam rangka berdiskusi mengenai teknis pelaksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang mendatang. Selasa, (18/04/2023).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah melihat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang sudah liniear dengan Provinsi Lampung atau belum.

“Atau juga dia satu tarikan napas (linear) juga, ada garisan RPJN nasional, jadi ada rencana pembangunan nasional kemudian provinsi, kemudian kabupaten,” kata Mingrum.

Menurutnya, berdasarkan RPJMD, program atau kegiatan pembangunan di Kabupagen Tulang Bawang dapat dikonsultasikan dengan TAPD dan Mitra terkait.

“Dari sini kita bisa melihat program kegiatan yang notabene itu di konsultasikan tidak hanya di TAPD tapi mitra terkait yang dalam hal ini adalah komisi, oleh dari badan atau kelembagaan terkait serta pihak lain,” ungkapnya.

Senior Politik PDI Perjuangan Lampung ini juga menjelaskan sepanjang belum adanya kepada daerah yang baru berdasarkan ketetapan pemilu, tugas dari Bupati PJ Kabupaten Tulang Bawang adalah meneruskan RPJMD yang sudah ada.

“Tapi dia tetap berlaku sebelum ada penggantinya kepala daerah, berarti Kepala daerah yang sekarang (pj) tugasnya hanya meneruskan karena yang dimiliki gubernur, bupati atau walikota itu visi misi. Kalau RPJMD itu punya DPRD juga karena yang mengesahkan juga DPRD, jadi punya kalian juga, pertanyaannya gimana tugas pj bupati saat ini, nah dia harus meneruskan, kalau dia ada targetan-targetan itu nanti dibedah melalui OPD,“ pungkasnya.

Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan program penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan melakukan Diklat bagi DPRD Tulang Bawang bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

“Ini penting dan harus segera dilaksanakan mengingat tantangan ideologi kita kedepan sangat dipengaruhi bagaimana generasi penerus melihat sudut pandang Tulang Bawang sebagai bagian dari indonesia yang memiliki banyak ragam suku,budaya, ras, agama sehingga lahir kesadaran serta meningkatkan makna toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara," imbuhnya.


Warga Waykanan Ngadu ke Komisi I DPRD Lampung


Warga Desa Karangumpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, menolak pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT. PSM).

Hal itu terkuak ketika perwakilan warga setempat mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung, untuk menyampaikan aspirasinya ke Komisi I, Senin (17/4/2023).

Ada beberapa hal yang menjadi dasar keberatan mereka. Pertama, rencana pendirian pabrik kelapa sawit PT PSM terindikasi berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga berpotensi mencemari udara dan air dari limbah cair dan padat, serta menimbulkan ketidaknyamanan akibat kebisingan yang timbul dari mesin pabrik.

Kedua, saat ini pihak PT. PSM telah melakukan aktifitas and clearing di lokasi tempat pendirian pabrik, padahal selama ini warga terdekat tidak pernah diundang oleh PT. PSM terkait proses persetujuan lingkungan warga maupun dalam proses perizinan lainnya.

Selain itu, aktifitas PT. PSM tersebut disinyalir Illegal, karena diduga dilakukan tanpa adanya izin lingkungan sebagai bagian dari proses amdal.

Untuk itu, warga setempat meminta agar Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mendorong pihak eksekutif (Gubernur Lampung) beserta jajarannya agar tidak menerbitkan Izin untuk kegiatan PT. Pesona Sawit Makmur yang berada di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal menegaskan, pihaknya siap menjembatani warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami akan segera menyampaikan rekomendasi pada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan, dan Lingkungan Hidup, untuk memeriksa,” kata Yozi, Bendahara Partai Demokrat Provinsi Lampung itu.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menyebut, terdapat trauma di wajah warga yang hadir di DPRD setempat. Dia menduga ada intimidasi dari pihak tertentu, yang menyebabkan warga ketakutan.

“Pemerintah provinsi Lampung, dalam hal ini perizinan dan lingkungan hidup akan kita minta untuk mendeteksi secara cepat, seperti apa proses yang ada di lapangan,” kata Wahrul seperti dilansir.Nuansalampung.com


Anggota DPRD Lampung Sosperda di Metro


Metro — Di hadapan masyarakat Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin tegas mengatakan bahwa saat ini ideologi Bangsa kita yaitu Pancasila, sedang di Rongrong oleh bangsa luar.


“Ideologi kita sedang dirongrong oleh bangsa luar, lewat berbagai cara. Bisa lewat Teknologi, Ekonomi, dan Budaya. Sehingga, kita bisa terombang – ambing. Kalau ini tidak di antisipasi, lambat laun bangsa kita akan hancur. Disini, dibutuhkan kekompakan kita semua,” Kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Saat menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Minggu (15/04/2023).


Atas dasar, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut. Dirinya bersama teman – teman DPRD Lampung, menginisiasi program sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila secara kontinu dalam setiap bulan, untuk menyampaikan kemasyarakat.


“Kalau tidak kita antisipasi, maka ideologi kita akan luntur. Sehingga, gagasan PIP ini dijalankan oleh DPRD Lampung,” tegasnya.


Untuk lebih jelas, lanjut Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung itu. Dirinya sengaja menghadirkan dia narasumber, yang punya kompetensi membedah tentang pancasila secara utuh.


“Dihadapan kita sudah ada dua narasumber, yaitu Pak Hertanto dan Pak Sairul. Mereka, punya kapasitas yang mumpuni. Beliau akan memberikan pemahaman kepada kita semua tentang Pancasila. Mohon, kita semua untuk mendengarkan dan memahami apa yang di jelaskan,” tegasnya.

Politisi PDIP Lampung Kunjungi Sukadanaham


Legislator Lampung asal Daerah Pemilihan Kota Bandarlampung, Aprilliati, kembali silaturahmi dengan warga di wilayah Jalan Raden Imba Kusuma, Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Kota Bandarlampung, Sabtu (15/4/2023).


Silaturahmi jelang lebaran ini, juga dalam rangka mensosialisasikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau IPWK.


Dalam sambutannya, wanita berhijab yang akrab disapa Ibu April itu mengajak segenap masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, khususnya dasar negara Pancasila.


Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, menurut April, warga harus hati-hati, jangan sampai termakan informasi palsu atau hoak, apalagi turut mendiskusikannya.


Warga setempat juga diimbau untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, jangan dipecah belah dengan isu bohong.


“Pancasila menjadi pedoman kita untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ini tugas kita bersama, mengajarkan makna Pancasila yang sebenarnya, kepada anak-anak kita dan keluarga,” seru April seperti dilansir Nuansalampung.com.


Dalam kesempatan itu, aktifis yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan itu juga mengucapkan Minal Aidzin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin.


“Mungkin selama dalam pergaulan saya bersama bapak ibu ada kata terucap, atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya dan keluarga mohon dimaafkan,” ucapnya.


April berdoa, agar kelak bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. “Mohon doanya, semoa kita semua bisa kembali berjumpa di tahun mendatang,” haturnya.


Sebelum menutup kegiatan, April pun membagikan bingkisan berupa bahan pokok makanan untuk para warga yang hadir.


Dia berharap, dapat membantu masyarakat, yang sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri.


Kegiatan turut dihadiri Babinsa dan Babinkamtibmas wilayah setempat, serta akademisi dan praktisi hukum yang bertindak sebagai pemateri kegiatan yaitu Tahura Malagano.


Kostiana Ajak Warga Cegah Paham Radikalisme


Bandar Lampung — Anggota Kostiana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung, Kostiana menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, di hadapan masyarakat Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Telukbetung Selatan.


“Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan agenda rutin yang dilakukan ayo kita bersama-sama untuk menjaga NKRI dengan tidak ikut tercetus adanya radikalisme terlebih di bulan suci Ramadhan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Kostiana. Sabtu (15/04/23).


Untuk itu, kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung tersebut, mengajak masyarakat untuk menguatkan kembali empat pilar kebangsaan.


“Empat pilar yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita kuatkan agar tidak terkikis dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga kita bijak dalam menyikapi sesuatu ditengah masyarakat,” Ujarnya.


Sementara, Hermansyah selalu narasumber, menyampaikan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung ini sudah sejalan dengan cita-cita bangsa untuk menjaga negara kesatuan republik Indonesia


“Kegiatan ini sudah sesuai harapan untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, dengan sosialisasi ini masyarakat akan lebih paham untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.


Selanjutnya, narasumber kedua. Ustad Supratman juga menyampaikan jangan sampai kita menyamakan masyarakat antara pancasila dan agama.


“Karena Pancasila bukan lahir dari agama, namun umat beragama pasti paham Pancasila. Bahwa menjaga kedamaian merupakan kewajiban kita semua,” tutupnya


Hadir dalam kegiatan, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Lingkungan, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar.

DPRD Lampung Sikapi Polemik Lahan


Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan Lampung Timur, Muhammad Khadafi Azwar menegaskan kesiapannya untuk mengawal polemik lahan di daerah pemilihannya, Kabupaten Lampung Timur.

Polemik tersebut terkait ganti rugi pembebasan lahan garapan warga yang terkena dampak Genangan Proyek Strategis Nasional, Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

“Saudara-saudara dari Lampung Timur telah menyampaikan tuntutannya, apa yang mereka hadapi dan jalani saat ini. Kita di DPRD telah menyambut aspirasi saudara-saudara yang hadir dari Lampung Timur. Kami juga siap mengawal persoalan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya warga setempat,” kata Khadafi seperti dilansir nuansalampung.com, Selasa (11/4/2023).

Lebih lanjut Ketua Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur itu menyebut bahwa mendatang pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan lanjutan dengan warga.

“Kami yang dari Dapil Lamtim meminta pihak terkait bisa berbuat seadil-adilnya. Jangan ada kedepannya tafsir yang membuat masyarakat bingung terkait perkara ganti-rugi yang sedang dilaksanakan sekarang,” tegasnya.

Terlebih, sambung legislator termurah di Provinsi Lampung itu, saat ini sudah ada korban jiwa, dalam insiden ini.

Untuk itu, para warga pun telah menyampaikan beberapa permintaan. Dantaranya warga meminta jangan dilakukan ferifikasi di Polres.

“Mereka minta ferifikasi di balai desa. Jadi bukan mereka mendatangi Polres, tapi pihak Polres yang datang ke desa. Agar mereka tak merasa tertekan, atau ketakutan,” tuturnya.

Sebelumnya, warga mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menyampaikan aspirasinya terkait nilai ganti rugi tanam tumbuh di bidang tanah yang akan digunakan untuk genangan Bendungan Margatiga yang berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/4).

Maka petani penggarap lahan di Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga Berjumiah 350 Bidang dan di Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berjumlah 624 Bidang. Mereka pun telah diterima untuk beraudiensi dengan para anggota DPRD provinsi setempat. Salah satu yang menerima adalah M Khadafi Azwar.

Audiensi para petani penggarap lahan bersama Anggota DPRD Lampung
Dalam penyampaiannya, mereka menuntut beberapa hal untuk dijadikan bahan dasar ajuan tindaklanjut oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat:

1. Meminta segera dibayarkan UGR/ Ganti Untung oleh Pemerintah kepada Petani Pemilik lahan di Desa Tri Sinar dan Desa Mekar Mulya sesuai hasil tim Penilai KJPP AKR 974 Bidang tanah.

2 Petani menolak Proses Verifikasi Audit tanam tumbuh yang dilakukan oleh Tim Tipikor Polda Lampung, BPKP Lampung dan BRIN dengan cara baru yaitu menggunakan Hasil Foto Udara Citra Satelit dan Memakai rumusan jarak tanam pertanian karena tdak Manusiawi dan Berkeadian.

3 Petani meminta proses Audit Verifikasi tanam tumbuh terhadap 974 Bidang tanah ,mereka memakai cara yang sama terjadi di 21 Desa yang telah dibayarkan.


DPRD Lampung Sikapi Pelayanan Mall Kartini


 Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama pihak manajemen Mall Kartini. RDP diagendakan pada pukul 10.00 Wib, Rabu (12/4/2023).

RDP itu merupakan tindak lanjut, untuk membahas terkait perizinan Mall Kartini yang belum lengkap.

“Belum dilakukan (RDP). Besok pagi, jam 10,” kata Ketua Komisi I DPRD kota setempat, Sidik Efendi, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Selasa (11/4/2024).

Sebelumnya, Komisi I DPRD kota setempat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Mall yang lokasinya di Jalan RA Kartini, Kota Bandarlampung, Rabu 6 April 2023.

Langkah tersebut, mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS.

Legislator asal Daerah Pemilihan Kota Bandarlampung itu menilai, perlu dilakukan pengawasan secara massif terhadap tempat-tempat usaha. Sebab fungsi pengawasan, salah satunya melekat di tubuh DPRD.

“Saya apresiasi terhadap sidak yang dilakukan DPRD kota terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat soal perizinan mall,” kata Budiman seperti dilansir nuansalampung.com di Kantor DPRD Lampung, Selasa (11/4).

Melalui pengawasan yang ketat, dia berharap tak ada lagi tempat usaha yang main-main dengan perizinan.

“Supaya pemerintah tegas, tak tebang pilih terhadap perizinan. Kalau tak ada izin, tutup Saja. Pengusaha harus taat aturan,” tegas Budiman.

Lebih lanjut Ketua Partai Demokrat Kota Bandarlampung itu turut menyoroti supermarket atau mall lain yang tersebar di kota setempat.

“Ini yang ketahuan kan baru Mall Kartini. Mall lain juga harus diperlakukan sama, jangan tebang pilih. Jangan sampai ada mall yang sudah sekian tahun berdiri, namun izinnya tidak ada,” imbaunya.

Terpisah, akademisi hukum asal Universitas Bandarlampung, Anggalana, turut menyayangkan adanya mall yang sudah beroperasi lama namun perizinannya belum lengkap.

“Mall Kartini itu secara kronologis terjadi pergantian perubahan pengelolaan, tapi ini tak bisa dijadikan alasan. Kita ini negara hukum, segala sesuatunya harus berlandaskan hukum. Jadi hukumnya kan sudah jelas, harus ada izin dulu baru bisa beroperasi,” kata Anggalana saat diwawancarai via telepon, Selasa (11/4).

Dia menyebut, saat ini proses perizinan sudah dipermudah, dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja. Ditambah lagi adanya Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan usaha di daerah.

Sehingga, sambung dia, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

“Sebenarnya perizinan perusahaan lebih dipermudah, sekarangkan melalui online. Maka sebenarnya tak menjadi alasan bagi pelaku usaha belum mengurus izin, apalagi operasional mall tetap berjalan, harusnya pengurusan perizinan tetap berjalan,” paparnya.


Nurhasanah Terpilih Jadi Tokoh Perempuan Lampung Berprestasi


 Nurhasanah, terpilih menjadi “Tokoh Perempuan Lampung Berprestasi”. Ia terpilih karena kiprah dan komitmennya untuk terus membangun Provinsi Lampung.

Selain itu, Ia juga terpilih karena berprestasi di dunia pendidikan. Hal itu pun terlihat sejak dirinya duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Saat SD, dirinya terpilih sebagai siswa berprestasi dengan sistem akselerasi yang hanya membutuhkan waktu lima tahun untuk lulus.

Pada saat kuliah, dirinya juga terpilih sebagai mahasiswa S2 Pasca Sarjana Fakultas Hukum (FH) terbaik Universitas Lampung dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 4.0. Dan saat ini ia terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024.

Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung ini juga menjadi Tokoh Lampung pertama yang masuk dalam kearsipan daerah dan nasional. Bahkan, profil biografinya akan dimasukan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat melalui websitenya.

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Dwi Aprilia Lestari mengatakan, terpilihnya Nurhasanah menjadi “Tokoh Perempuan Lampung Berprestasi” bukan tanpa alasan. Menurutnya, Nurhasanah terpilih karena kiprah dan komitmennya untuk membangun Provinsi Lampung.

“Beliau (Bu Nurhasanah, red) kita pilih sebagai tokoh perempuan Lampung yang punya prestasi untuk membangun provinsi Lampung. Karena kita tahu kiprah beliau saat menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung saat itu, dan sampai sekarang tetap mau berkontribusi untuk Lampung dengan tetap menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung,” terangnya, Selasa (4/4).

Terlebih lagi, kata dia, Nurhasanah juga terlibat langsung dalam peristiwa nasional, yakni terlibat dalam SK No.15/2005 yang intinya tidak mengakui eksistensi Sjachroedin sebagai Gubernur Lampung dan meminta agar pemerintah mengembalikan Alzier dan Ansyori menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung


Anggota Fraksi PDIP Blusukan ke Pesawaran

 


Anggota DPRD Provinsi Lampung  Nurhasanah turun belusukan ke lapangan untuk membantu dan memberi dukungan moril serta menyerahkan bantuan korban banjir di desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Rabu. 


“Bantuan itu saya serahkan Langsung kepada korban terdampak banjir, Secara material bantuan itu mungkin tidak seberapa nilainya, tapi setidaknya dapat meringankan beban korban banjir dan sebagai tanda silaturahmi atau kepedulian terhadap mereka yang terkena musibah,”ujarnya.


Nurhasanah Yang juga Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan Sriwijaya ini juga enyampaikan mudah-mudahan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, dan saya berharap agar banjir tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.


Politisi PDI-Perjuangan juga medo’a kan korban kebanjiran tersebut.


“InsyaAllah Dalam Bencana banjir ini semoga ada hikmah nya, dan semoga tidak ada lagi Banjir kedepan yang menimpa keluarga kitab yang ada di kabupaten Pesawaran, khusus nya di desa Tanjung Agung ini,” imbuhnya. 


Sementara Syahril Arif yang rumah nyabterkena Banjir menyampaikan terimakasih atas hadir dan perhatiannya.


”Saya beserta keluarga menyampaikan banyak-banyak Terimakasih kepada Ibu Nurhasanah atas kedatangan dan Perhatian nya, Kami juga mendo’akan semoga ibu Nurhasanah selalu di beri kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan menjadi Wakil Rakyat Provinsi Lampung," ujarnya seperti dilansir berita natural

Anggota DPRD Lampung Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Kedamaian


Bandar Lampung – Menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, hal tersebut juga dilakukan oleh Kostiana anggota DPRD Lampung dapil 1 Kota Bandarlampung.

Kostiana menyampaikan kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilakukan supaya masyarakat dapat memahami dan mengetahui perda yang sudah disahkan oleh DPRD Lampung.

"Hari ini kita melangsungkan sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman Rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung bersama masyarakat Kedaung, Kemiling, Bandarlampung,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (08/04/23).

Kostiana juga mengajak masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan dan juga menciptakan kedamaian dalam bertetangga dengan perda Rembug desa.

"Melalui perda Rembug desa ini masyarakat dapat menyelesaikan permasalah yang ada dengan musyawarah mufakat, supaya kerukunan dalam bertetangga dan kedamaian tercipta,” tambah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung seperti dilansir kinni.id

Aprilliati Konsen Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Lampung


 Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Aprilliati melangsungkan sosialisasi peraturan daerah (sosperda) nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kegiatan ini rutin dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, dalam mensosialisasikan perda yang ada. Hari ini bersama masyarakat Labuhan Ratu Raya, kita mengajak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujar Legislator PDI Perjuangan Lampung. Sabtu (08/04/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung juga berharap adanya kesamaan misi baik di kabupaten/kota atau provinsi untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung.

“Saya selalu melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota di Provinsi Lampung supaya ada satu tarikan nafas yang sama untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung,” tambahnya.

Aprilliati yang juga anggota Komisi V DPRD Lampung membuka posko pengaduan sebagai bentuk implementasi memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak.
"Kita ada poskonya di Jalan Sukadanaham samping Lembah hijau, ruko warna coklat yang dijadikan posko laporan dan advokasi perempuan dan anak yang untuk saat ini masih dalam bentuk ofline, yang kita lakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Aprilliati juga menyampaikan sampai saat ini sudah ada tiga kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Kegiatan yang berjalan lancar bersama masyarakat kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Kedaton. Dihadiri oleh dua narasumber, salah satunya Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Selly Fitriani.

Selanjutnya, Wulan salah satu warga yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih paham terhadap peraturan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak,” ungkapnya seperti dilansir kinni.id


Hanifah : Jadikanlah Rembug Desa Panglima Untuk Selesaikan Masalah


Pesawaran — Beragam persoalan disejumlah daerah, menjadi konsentrasi DPRD Provinsi Lampung, untuk terus memberi edukasi pengetahuan, terhadap masyarakat lampung dan Kabupaten Pesawaran Khususnya, yang menjadi wilayah kerja masing – masing. Dengan harapan, konflik dan gesekan dapat diminimalisir dan bahkan tidak terjadi di lingkungan masyarakat.


Dihadapan masyarakat, Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah meminta kepada untuk menjadikan rembug desa pahlawan atau budaya menyelesaikan sejumlah persoalan.


“Saya yakin, masyarakat Pahawang punya pemahaman yang sama dengan kami. Namun, edukasi pengetahuan tentang Perda Rembug Desa harus disampaikan. Sehingga, dalam penyelesaiannya, bisa berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” Kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, Sabtu (08/04/2023).


Tentunya, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu. Dengan menghadirkan narasumber, masyarakat Pahawang bisa berani bertanya, dan memahami penjelasan yang disampaikan. Untuk kemudian, dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat.


“Kita ini hidup dalam lingkungan yang majemuk, beragam suku, agama, ras dan golongan. Ditambah, tahun depan akan ada pesta rakyat yaitu Pemilu. Jadi, saya minta jadikanlah perbedaan sebagai warna keindahan menuju kemajuan suatu daerah,” tegasnya seperti dilansir wartapost. 


Selain itu, Politisi PKB Lampung tersebut mengaku, bahwa secara pribadi dirinya sangat mengapresiasi antusias dan semangat masyarakat Pahawang. Tentu, sikap yang ditunjukan, mencerminkan kebersamaan yang sangat luar biasa.

Mingrum Sosperda di Poncowati


LAMPUNG TENGAH -
 Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H., menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosperda) di SMA Muhammadiyah Boarding School (MBS) Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (8/4/2023).

Mingrum Gumay mengatakan, latar belakang marak beredar narkoba terjadi karena tinggi permintaan. Permintaan ini sumbernya adalah pengguna barang tersebut.

“Bayangkan saja, kalau barang banyak, tak ada yang gunakan, laku atau tidak barang tersebut, tidak laku juga. Akhirnya dengan sendirinya akan hilang karena tak ada peminatnya,“ ujarnya.

Ia juga menekankan, narkotika bisa berdampak terhadap timbul potensi tindakan kriminal. Sejumlah obat dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran tanpa pertimbangan matang.

“Mencuri, berkelahi, judi dan lainnya itu sumbernya juga bisa kita katakan efek dari penggunaan narkotika. Karena itu, tak ada efek positif ditimbulkan saat mengonsumsi narkotika itu sendiri,“ ungkapnya.

Mingrum meminta seluruh pelajar berperan aktif melaporkan jika ada kerabat, tetangga, bahkan keluarga merupakan pengguna aktif narkotika.  Ajak berdialog dan arahkan mengikuti rehabilitasi. Tak dipidana, bahkan data pribadi akan dijamin BNN.

“Sudah ada beberapa mau lapor dan ikut rehabilitasi ini, kita lakukan upaya penuh secara preventif. Tak lagi terhadap penegakan hukum tapi mengedepankan humanis dan edukasi untuk memutus mata rantai pengguna narkotika itu sendiri,“ ujarnya. (*)


Ketua DPRD Lampung Hadiri Pisah Sambut Kapolda


Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay hadiri Pisah Sambut Kapolda Lampung yang dilaksanakan di Mapolda Lampung, Senin (10/04)


Mingrum Gumay mengucapkan terimakasih atas dedikasi,kontribusi dan kolaborasi yang telah di bangun Irjen Pol. Akhmad Wiyagus selama bertugas di Provinsi Lampung.


”Secara pribadi dan institusi DPRD Lampung mengucapkan terimakasih atas terciptanya stabilisasi dan kondusifitas yang terjaga ditengah situasi yang dinamis selama menjadi Bhayangkara 1 di Provinsi Lampung," ujar Mingrum

.


Ia juga meminta untuk terus bertukar informasi dan menjaga silaturahmi tidak hanya terputus karena perbedaan teritorial.



”Pak Wiyagus mengemban tugas baru di Jawa Barat, masih sangat dekat dengan Lampung, silaturahmi jangan terputus karena kita harus banyak menerima masukan-masukan yang prinsipnya untuk mengisi pembangunan di Provinsi Lampung," ungkapnya

.


Mingrum juga mengucapkan selamat datang kembali kepada Irjen. Pol. Helmy Santika yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara sehingga tidak perlu waktu banyak dalam memahami situasional dan kearifan lokal yang ada di Lampung.



”Alhamdulilllah Insitusi Polri sangat mendukung menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Provinsi Lampung,ini terbukti sejumlah Kapolda yang pernah menjabat di Polda Lampung semuanya memiliki prestasi spesifik di bidangnya dan prestasi yang menonjol sehingga ini berdampak terhadap kinerja jajaran Polda yang terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutupnya. (*)



Mikdar Ilyas Apresiasi Pemerintah Pusat


Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas mengapresiasi Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan dalam bentuk beras ke seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.


Mikdar Ilyas menilai pemberian bantuan beras tersebut sangat tepat disalurkan pada saat momen ramadan ini.


"Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memberikan bantuan beras dan sembako kepada seluruh masyarakat Lampung dan Bandar Lampung," kata Mikdar, dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).


"Karena disaat ini (bantuan beras) sangat dibutuhkan masyarakat. Program Presiden Jokowi dan Bulog ini juga sangat tepat diturunkan di ramadan ini," lanjutnya.


Ia berharap adanya bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat di saat ramadan dan jelang Idul Fitri 2023.


Untuk diketahui, pemerintah pusat secara resmi mulai menyalurkan Program Bantuan Pangan 2023 secara serentak untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonsesia, Kamis 6 april 2023.


Penyaluran bantuan beras ini dilakukan Bapanas bersama Perum Bulog. Program bansos beras ini akan berlangsung pada Maret hingga Mei 2023.


Adapun jumlah beras yang diberikan yakni sebanyak 10 kilogram setiap KPM yang akan diberikan selama tiga bulan. Total, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan beras tersebut sebanyak 640 ribu ton.

Aprilliati Sosperda Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Aprilliati, tak henti untuk terus berjuang, menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi setempat.


Dia pun terus membangun komitmen warga, melalui banyak cara. Diantaranya lewat Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga dengan cara membuka posko pengaduan warga, untuk membantu jika ada yang menjadi korban kekerasan (perempuan dan anak).


“Kegiatan ini rutin dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, dalam mensosialisasikan perda yang ada. Hari ini bersama masyarakat Labuhan Ratu Raya, kita mengajak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata Legislator PDI Perjuangan Lampung, Sabtu (08/04/23).


Anggota komisi V DPRD Lampung juga berharap adanya kesamaan misi baik di kabupaten/kota atau provinsi untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung.


“Saya selalu melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota di Provinsi Lampung supaya ada satu tarikan nafas yang sama untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung,” tambahnya seperti dilansir nuansalampung. 


Tak hanya itu, Aprilliati yang juga anggota Komisi V DPRD Lampung membuka posko pengaduan sebagai bentuk implementasi memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak.


“Kita ada poskonya di Jalan Sukadanaham samping Lembah hijau, ruko warna coklat yang dijadikan posko laporan dan advokasi perempuan dan anak yang untuk saat ini masih dalam bentuk ofline, yang kita lakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.


Aprilliati juga menyampaikan sampai saat ini sudah ada tiga kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat.


Kegiatan yang berjalan lancar bersama masyarakat kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Kedaton. Dihadiri oleh dua narasumber, salah satunya Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Selly Fitriani.


Selanjutnya, Wulan salah satu warga yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

Berbagi Ramadhan, Ketua PIRA Lampung Bagikan 1000 Takjil


Pengurus hingga sayap partai Gerindra Lampung membagikan, ribuan paket takjil di sejumlah ruas jalan di tiga kabupaten/kota, kemarin.


Ketua Pira Partai Gerindra Lampung, Elly Wahyuni tegas, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pesan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.


Untuk terus bergerak bersama rakyat, dan dekat dengan masyarakat. Terlebih Partai Gerindra merupakan alat untuk menyuarakan suara rakyat.


“Alhamdulillah, hari ini kita menyambangi saudara – saudara kita di Bandar Lampung, dengan tiga titik yang berbeda. Yaitu, Teluk Betung, Enggal, dan Sultan Agung, membagikan 1000 takjil, yang berisi Kurma dan Teh Botol,” ujar Ketua PIRA Lampung, Elly Wahyuni.


Terlebih, kegiatan positif yang dilakukan pengurus dan organsiasi sayap partai Gerindra Lampung ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.


"Ketua Umum kami pak Prabowo tegas, yaitu meminta kepada kami untuk terus bergerak, dan berada di tengah – tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Dan ini yang kami lakukan sekarang,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Lampung itu mengaku. Agenda selanjutnya, yaitu pada Sabtu (8/4) besok, DPD Gerindra bersama PIRA Lampung akan menggelar Baksos di Kabupaten Lampung Tengah.


“Sabtu besok, kita Baksos ke Kabupaten Lampung Tengah, dengan memberikan bantuan kepada 150 keluarga yang terkena musibah puting beliung beberapa waktu lalu,” urai Elly.


Untuk diketahui, pembagian takjil juga dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Pesawaran yang diketuai Evi Susina, selaku Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran. Dan kegiatan yang sama juga dilakukan oleh PC PIRA Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Dewi. (rls)

Anggota DPRD Lampung Rembug Pekon di Kemiling


Bandar Lampung — Giat rutin terus dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyapa masyarakat melalui Sosialisasi Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat Lampung dan Bandar Lampung khususnya.


Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Kostiana mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting. Agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Lampung bersama eksekutif. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat, untuk dapat menjaga kerukunan dan juga menciptakan kedamaian dalam bertetangga dengan mengedapankan Perda Rembug Desa dan Kelurahan dalam penyelesaian konflik.


“Melalui perda Rembug desa ini masyarakat dapat menyelesaikan permasalah yang ada dengan musyawarah mufakat, supaya kerukunan dalam bertetangga dan kedamaian tercipta,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Kostiana dihadapan masyarakat Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung. Saat Sosialisasi Peraturuan Daerah Nomor 1 tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Sabtu (08/04/2023).


Ditempat yang sama, Lurah Kemiling Raya, Buchori sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Lampung.


“Dengan adanya perda Rembug desa ini, kita yang bekerja di lapangan memiliki dan rujukan untuk menyelesaikan sejumlah permasalah hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang digelar oleh Bu Kostiana,” Tegasnya.


Untuk diketahui, kegiatan yang digelar dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga elemen masyarakat di Kedaung.

FX Siman Sosperda di Pringsewu


 Pringsewu — Silaturahmi yang dikemas dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Lampung setiap bulan. Hal tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman akan aturan – aturan yang sudah dibuat dan disahkan oleh DPRD bersama Eksekutif.


Atas dasar itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, FX Siman menggandeng dua narasumber yang mumpuni untuk mengupas secara utuh, tentang Perda Rembug Desa/kelurahan. Sehingga, masyarakat Lampung dan Pringsewu khusus nya, lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sebuah persoalan di lingkungan sekitar.


“Sosperda ini sudah tugas pokok dari anggota DPRD periode ini. Oleh karena itu, saya kesini tidak sendiri. Tetapi, didampingi tim, khususnya dua Narasumber yaitu Mas Andoyo dan Ibu Sudewi,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, FX. Siman, di hadapan masyarakat Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Sabtu (08/04/2023).



Menurutnya, dua narasumber yang dihadirkan memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Terlebih, mereka merupakan Dosen dari Kampus ternama di Kabupaten Pringsewu. Yaitu, Institut Bhakti Nusantara. Artinya, kemampuan mereka berdua tidak diragukan lagi.


“Bahkan, Mas Andoyo ini mantan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu dan Ibu Sudewi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Tentu, pengalaman mereka sangat mumpuni untuk membedah Perda Rembug Desa/Pekon pada kesempatan inj,” Tegasnya.


Selanjutnya, kata Pakde sapaan akrabnya meminta kepada masyarakat Sukoharjo untuk menjadi contoh dalam penyelesaian sebuah persoalan dilingkungan sekitar.


“Jadi, pahami apa yang disampaikan dua narasumber saya. Sampaikan ilmu yang didapat, ke tetangga dan saudara yang belum bisa hadir. Buku panduan Perda yang dibagikan, dibaca dan ditaro di meja tamu. Sehingga, kalau ada tetangga dateng bisa ikut membacanya,” tegasnya.

Anggota DPRD Lampung Tinjau Titik Banjir di Pesawaran


esawaran — Guna memastikan keadaan, dan penyebab banjir, yang terjadi di Desa Padang Manis, Padang Ratu, yang dilintasi oleh aliran sungai Way Lima di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin secara langsung meninjau titik – titik lokasi pinggiran sungai.


Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut mengaku hadirnya pada kesempatan ini merupakan bentuk keperdulian dari anggota legislatif, yang memiliki tanggung jawab moral atas musibah yang terjadi beberapa pekan lalu. Untuk kemudian, sesegera mungkin mencarikan solusi. Sehingga, banjir tidak terjadi kembali dimasa mendatang.


“Ya, secara pribadi saya merasa prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara – saudara kita di kecamatan Way lima. Nah, hadirnya saya disini untuk melihat secara langsung keadaan sebenarnya di bantaran sungai ini,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Di sela kegiatan, Kamis (06/04/2023).


Sementara, kata Politisi Senior Lampung itu. Banjir yang terjadi beberapa pekan lalu, disebabkan numpuknya sedimentasi disepanjang aliran sungai. Sehingga, ketika musim hujan datang dengan debit air yang berlebih. Maka, sungai Way Lima akan meluap.


“Nah, ini harus menjadi konsen kita bersama. Agar bajir tidak terjadi lagi., dan saya pastikan normalisasi sungai akan segera dilakukan,” ujarnya.


Namun, lanjut Watoni. Apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD harus disertai dukungan dari masyarakat sekitar, dengan memperhatikan kelestarian sungai secara baik. Minimal, untuk tidak membuang sampah sembarangan.


“Keperdulian kita terhadap lingkungan sangat penting, karena apapun upaya kami dan pemerintah, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan bersama dari masyarakat dan semua pihak,” tegasnya seperti dilansir wartapost.



Watoni Baksos di Pesawaran


Pesawaran — Komitmen dekat dan peduli dengan masyarakat, terus dilakukan secara intens oleh Pengurus, Kader PDIP, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, melalui sejumlah kegiatan, di antaranya Bantuan Sosial (Bansos). Kamis (06/04/2023)


Hal tersebut merupakan bentuk keperdulian, terhadap seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkan, terkhusus korban bencana alam.


“Ya, tadi. PDIP Lampung menyalurkan bantuan beras sebanyak 2 ton kepada saudara – saudara kita masyarakat Way lima Kabupaten Pesawaran terdampak Banjir pada 21 Maret 2023 lalu,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Watoni Noerdin. 


Mudah – mudahan, kata Anggota Komisi I DPRD Lampung itu. Bantuan yang diberikan, dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak banjir.


“Di bulan penuh berkah ini, kita wajib peduli kepada sesama. Apalagi, mereka baru saja tertimpa musibah banjir. Dan hal terpenting adalah, kami sebagai petugas partai wajib hadir disetiap kesulitan masyarakat Lampung pada umumnya,” ujarnya.


Selain itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung itu mengaku, musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, memiliki pesan khusus yang wajib menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pertama, banjir yang terjadi wajib menjadi instropeksi diri, agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan dengan menanam tumbuhan yang mampu menahan abrasi.


Kedua, menjaga kebersihan bantaran sungai. Dan yang ketiga, menghimbau kepada pemerintah baik kabupaten/kota atau pun Provinsi untuk melakukan normalisasi sungai.


“Upaya ini semua wajib kita lakukan bersama – sama. Sehingga, musibah banjir kemaren dapat menjadi pembelajaran. Dan kedepan bisa terhindarkan, saya yakin kita bisa,” tegasnya seperti dilansir wartapost. 


Lesty Berikan Bantuan Pada Kader Posyandu Lampung Selatan


 Lampung Selatan — Dalam rangka membantu program penanganan stunting, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, memberikan bantuan  kepada kader Posyandu di desa Karang sari, Kecamatan Jati agung, kabupaten Lampung Selatan. Kamis, (06/04/2023).


Sekertaris Komis II DPRD Provinsi Lampung tersebut, hadir bersama tim, memberikan 1 unit meja dan 65 dus Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk balita dan Biskuit untuk ibu Hamil sebanyak 120 dus, yang langsung diterima oleh kader posyandu setempat.


Disela kegiatan, Lesty Putri Utami mengatakan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI kepada ibu menyusui dan balita karena apabila tidak tepat dalam mengkonsumsi makanan dapat mengakibatkan anak menderita kurang gizi dan menghambat pertumbuhan bayi.


“Agar anak tidak menderita stunting, untuk itu perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan sejak lahir secara rutin dan berkesinambungan. Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan anak usia 6-24 bulan hendaknya mempunyai pengetahuan tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), agar mampu memberikan ASI eksklusif dan menyiapkan Makanan Pendamping Asi yang sesuai di masing-masing keluarga,” Kata Lesty.


Lebih lanjut, Srikandi Banteng Lampung yang terpilih dari dapil Lampung selatan tersebut berharap, peran pendampingan oleh orang yang terdekat dalam hal ini termasuk kader posyandu sangat dibutuhkan. Untuk itu, kader posyandu perlu dilatih agar mempunyai pengetahuan tentang ASI eksklusif dan MP-ASI serta memiliki ketrampilan pemantauan pertumbuhan dan ketrampilan memberikan konseling.


“Peranan tenaga kader posyandu sangat besar terhadap keberhasilan Pemberian makan bayi dan Anak (PMBA), peningkatan pemberdayaan ibu, peningkatan dukungan anggota keluarga serta peningkatan kualitas makanan bayi dan anak yang akan meningkatkan status gizi balita,” Kata putri pertama politisi senior Muhklis Basri.

Gaji Guru P3K Dibahas DPRD Lampung


Di hadapan Sekda, Kepala BPKAD, Disdik, Dan BKD Provinsi Lampung, Komisi V DPRD Provinsi Lampung, pertanyakan tentang real Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022, yang di dalamnya dialokasikan peruntukan gaji guru P3K di Provinsi Lampung, sebesar 100 miliar dengan jumlah 5 ribu orang.


“Perlu saya sampaikan bahwa, Kemenkeu sudah menganggarkan untuk Lampung sebanyak 100 miliar dengan jumlah 5 ribu guru honorer yang anggarannya masuk ke DAU,” ungkap Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syarif Hidayat, saat rapat dengar pendapat, Diruang rapat besar DPRD Lampung, Senin (3/4/2023).




Sementara, dari data yang diterima oleh Komisi V, ditahun 2022 dinyatakan lulus Passing grade sebanyak 1429 dan baru akan ditempatkan 422 orang. Artinya, masih terdapat permasalahan 1007 orang.


“Kita semua sudah punya hutang dengan para guru yang telat medapatkan hak nya. Yaitu, mengeluarkan SK penempatan. Hutang kita kepada mereka kurang lebih 2 tahun,” tegasnya.



Sementara, dari kuota anggaran DAU, tertera anggaran dan jumlah guru yang dialokasikan. Namun, faktanya masih punya hutang 1007 orang yang sudah lulus PG, kalo pun memungkinkan memasukan di anggaran perubahan 2023 ini.



“Di sisi kita hadir semua, jadi haruslah menjadi pemikiran kita bersama. Apakah DAU 100 Miliar itu, kemana. Kalau direalisasikan sesuai peruntukan, saya rasa tidak ada masalah soal Honor ini,” Tegasnya.



Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan kendala yang dihadapi pemprov lampung menyikapi tenaga Honor adalah anggaran. Artinya, butuh kesamaan data yang perlu kita bedah.



“Kendalanya kita membahas honorer di Lampung anggaran. Jadi, saya minta penjelasan benar gak DAU kita itu 100 miliar yang didalamnya ada untuk tenaga honorer PPPK? Makanya kita undang pak Sekda, dan BPKAD. Tolong jelaskan,” tegas Budi.



Karena, lanjut Politisi NasDem Lampung itu. Mengaku, ketika dialokasikan jumlah 1007 guru selama 1 tahun, sebesar 68 miliar. Artinya, jika memungkinkan masuk dalam anggaran di perubahan.



“Nah, kalau tidak mampu dengan jumlah total keseluruhan. Kita bertahap berapa mampunya, dan sisanya kita buat komitmen. Kapan bisa nya,” tandasnya.(*)



  

Mardiana Tinjau Jembatan Gantung


Jembatan gantung penghubung Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah menuju Desa Kemalaraja dan Prianganbaru Kecamatan Tanjungraja belum lama ini mengalami kerusakan.


Kerusakan jembatan gantung yang memiliki panjang 47 meter dengan bentangan 2 meter itu disebabkan meluapnya aliran air sungai Wayarum dampak dari curah hujan yang tinggi, beberapa waktu lalu.


Akibatnya, saat ini kondisi jembatan gantung mengalami pecah pada dinding penyangga tiang utama sehingga berpotensi patah dan terputus.


Mendapati hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mardiana, S.T., M.T., mewakili anggota Komisi V DPR-RI, Drs. Hi. Tamanuri, M.M., bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung melakukan peninjauan ke lokasi, Selasa, 4 April 2023.


Menurut Mardiana, setelah dirinya bersama Hi. Tamanuri mendapat laporan dari sejumlah kepala desa yang warganya memanfaatkan jembatan gantung tersebut sebagai akses utama beraktifitas, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJN Lampung.


“Ya, belum lama ini, kami menerima kunjungan dan laporan dari sejumlah kepala desa terkait rusaknya jembatan gantung di Desa Pekurun Utara akibat tergerus banjir bandang,” kata Mardiana, didampingi perwakilan BPJN Lampung, Habibie Hasan; Kabid Ciptakarya DPUPR Lampung Utara, Nandar; Camat Abung Tengah, Kasim; Kades Priangan Baru, Feri Begsu; Kades Pekurun Utara, Wahidin; serta sejumlah kepala desa lainnya, dan warga setempat.



Dirinya juga menyampaikan pihaknya bersama tim BPJN Lampung dan konsultan akan berupaya untuk melakukan perbaikan agar jembatan tersebut kembali berfungsi secara normal seperti sediakala.


Pada kesempatan peninjauan ke lokasi itu, Mardiana di hadapan masyarakat juga melangsungkan video call bersama Hi. Tamanuri.


Melalui sambungan virtual, Hi. Tamanuri menyampaikan agar warga desa setempat untuk juga memanjatkan doa agar harapan percepatan perbaikan jembatan itu dapat terealisasi. Seperti dilansir restorasineswsiberindonesia.co