Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Jalan Sehat HUT Gerindra Ke-15 Berhadiah Rumah

Bandar Lampung - Memperingati hari jadinya yang ke-15, Partai Gerindra mengajak masyarakat Lampung jalan sehat pada Minggu, 5 Maret 2023 pagi.

Diperkirakan belasan ribu massa akan tumpah ruah ke acara ini yang akan mengambil sentral di Stadion Pahoman Kota Bandar Lampung itu.

Fahrurozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra  menegaskan bahwa Gebyar HUT Gerindra ke-15 ini tujuannya sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto siap dalam kontestasi Presiden 2024 dan terus mendorong hal tersebut ditengah masyarakat.

“Pak Prabowo kemungkinan besar hadir di kegiatan ini. Dan tekad kami Prabowo Presiden 2024 itu juga sudah bulat. Prabowo Presiden 2024, Rakyat Indonesia Sehat !!," kata dia, Selasa (28/2).

Dia mengatakan bahwa Gerindra menyiapkan hadiah fantastis yakni satu Unit Rumah sebagai hadiah utama, ada Sapi 5 ekor dan 400-an hadiah lainnya dari berbagai barang.

“Kami berharap masyarakat terus mencintai olahraga, termasuk jalan sehat. Ini bukti bahwa jalan sehat adalah olahraga yang sangat murah namun sangat sehat. Maka dari itu dipilihlah salah satu tangkai kegiatan HUT Gerindra adalah jalan sehat, paparnya.

Berikut 7 lokasi tempat pengambilan kupon Jalan Sehat HUT ke-15 Partai Gerindra :

1. Kantor DPD Provinsi Lampung, Jalan Sekampung No. 08, Kelurahan Sumur Batu, Kota Bandar Lampung.

2.  Kantor DPC Kota Bandar Lampung, Jalan Putri Balau No. 109, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

3. Posko Dapil 1, Jalan Pattimura No. 25, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

4. Toko Malik (di bawah Fly Over), Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

5. Warung Nongkrong, Jalan Z.A Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

6. LBH Pijar Harapan, Jalan Yos Sudarso No. 167, Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

7.Jalan Pulau Sari Raya No. 222 Perumahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung.

Rute yang akan ditempuh, direncanakan start dari Stadion Pahoman kearah Jl. Jendral Sudirman kearah kiri menuju Tugu Adipura, kemudian berbelok ke kiri di Jl Diponegoro terus kemudian berbelok ke kiri lagi di Tugu Pengantin ke arah Stadion Pahoman dan finish.

Diingatkan bagi peserta diharapkan membawa fotokopi E-KTP. Pengambilan Kupon dibuka mulai pukul 10.00 sampai pukul 17.00 di setiap lokasi tersebut diatas.

“Jalan Sehat ini sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra tahun ini. Kenapa harus dengan KTP, karena ini untuk validasi pemenang untuk seluruh hadiahnya,” katanya.

Untuk hadiah jalan sehat ini di antaranya 1 unit rumah, 5 motor, 5 sapi, 10 sepeda, 15 kulkas dan masih banyak lagi. (Lis/ndi)

Pasal SMK Unggul Terpadu, Ketua DPRD Lampung Panggil OPD

BANDARLAMPUNG - Ketua DPRD Lampung menggelar rapat koordinasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menindaklanjuti peninjauan lapangan di SMK Unggul Terpadu, Rabu (22/02/2023)

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Lampung saat melakukan Peninjauan Lapangan dalam masa reses tahap 1 di SMK Unggul terpadu, pihak sekolah mengeluhkan bahwa keberadaaan atas tanah pekarangan di sekolah sering kali digunakan oleh pihak luar tanpa ada koordinasi sehingga menggangu kenyamanan dalam proses belajar-mengajar bagi para siswa.

Tidak butuh waktu lama, sehari kemudian Ketua DPRD Lampung meminta keterangan dan konfirmasi kepada BPKAD Provinsi Lampung serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut.

Mingrum Gumay menjelaskan sejumlah bangunan yang berada dalam pekarangan tersebut terkesan tidak dirawat dan diabaikan, ini menunjukan ketidakseriusan dan lemahnya koordinasi lintas sektoral sebagai upaya membangun peradaban pendidikan yang layak dan berkualitas di Provinsi Lampung.

“Bagaimana mungkin kita akan menciptakan generasi penerus yang memiliki kompetensi bersaing, sarana dan prasarana penunjang pun saat ini sangat memprihatinkan,ini menjadi perhatian dan evaluasi kita bersama apalagi sekolah ini milik negara, kita harus hadir jangan terkesan kurang kepedulian," ujar Mingrum. 

Ia juga meminta ketegasan dan juga keseriusan OPD untuk menindaklanjuti keabsahan dan legalitas yang diatasnya dibangun fasilitas pendidikan sehingga tenaga pendidik dan pelajar mempunyai keyakinan, kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar-mengajar.

“Saya minta dibentuk team khusus lintas sektoral dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, ada 100 H tanah hibah yang diberikan sebelumnya dari BPPT sekarang dilebur menjadi BRIN,20 hektar sudah selesai pengalihannya untuk pemkab lampung tengah, sisa 80 Hektar yang saat ini berdiri diatasnya SMK Unggul Terpadu, jika ada kendala teknis segera komunikasikan, DPRD Lampung akan mengawal dan mendorong proses percepatan ini jika diperlukan," lanjutnya. (Lis/ndi)

Nurhasanah Pimpin Pengda TP Sriwijaya Lampung

BANDARLAMPUNG - Hj. Nurhasanah, SH., MH., terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028. Ia terpilih secara aklamasi dalam Silaturahmi dan Musyawarah Daerah (Musda) II TP Sriwijaya Lampung yang digelar di Santara Resto Bandarlampung, Minggu (19/2).

sidang Musda II Pengda TP Sriwijaya Lampung dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PP TP Sriwijaya Ahmad Fauzan selaku ketua sidang didampingi Ketua SC Oking Ganda Miharja selaku Sekretaris sidang serta Ketua OC Nopyansyah selaku anggota sidang.

Dalam Musda itu juga ditetapkan Drs. H. Mukhlis Basri sebagai Sekretaris Pengda TP Sriwijaya Lampung dan Drs. H. Zainal Abidin, M.M., sebagai Bendahara Pengda TP Sriwijaya Lampung.

Usai terpilih, Nurhasanah yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini langsung tancap gas dengan membentuk pengurus cabang (Pengcab) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, kita juga sudah menetapkan Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) Pengcab Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dan SK juga sudah kita serahkan kepada KSB untuk selanjutnya membentuk kepengurusan lengkap," ujarnya.

Srikandi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung.

"Saya ucapkan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk mimpin TP Sriwijaya Lampung. Saya harap kerja samanya semua pengurus dan kader untuk membangun TP Sriwijaya Lampung ke depan yang lebih baik," ujarnya.

Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) ini mengatakan, pihaknya juga telah menyusun struktur kepengurusan Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028.

Dimana, kata dia, dalam kepengurusannya ini merangkul dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari kalangan milenial hingga tokoh senior.

"Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini lengkap. Dari milenial hingga yang senior ada. Dari pengusaha, advokat, tokoh politik, hingga anggota legislatif juga ada. Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini sangat beragam dan berwarna," kata dia.

Meskipun dari latar belakang yang berbeda, Nurhasanah berharap, TP Sriwijaya Lampung tetap solid dan kompak. Selian itu, dirinya juga berharap kepada pengurus untuk saling bergotong royong untuk membesarkan TP Sriwijaya Lampung.

"Karena disini saya inginnya yang bergabung di TP Sriwijaya Lampung ini adalah keluarga. Saya juga ingin TP Sriwijaya Lampung ini bukan punya KSB saja, tapi milik semua pengurus. Jadi semua merasa memiliki," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap Pengurus TP Sriwijaya Lampung dapat mensosialisasikan organisasi kemasyarakatan ini ke seluruh Lampung.

"Saya ingin TP Sriwijaya ini dikenal ke masyarakat Lampung. Karena TP Sriwijaya ini merupakan tonggak keinginan cita-cita merdeka bangsa. Makanya kita harus membesarkan TP Sriwijaya Lampung," tukasnya.

Wakil Ketua PP TP Sriwijaya, Syopiansyah Jaya Putra berharap, kepengurusan TP Sriwijaya Lampung terkonsolidasi dan tekolaborasi hingga kepengurusan cabang di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Saya juga berharap TP Sriwijaya Lampung juga dapat berkolaborasi dan mendukung apa yang menjadi program Pemprov Lampung dibberbagai bidang guna mensejahterakan masyarakat Lampung," tukansnya.

Hadir dalam acara Perwakilan PP TP Sriwijaya, calon Pengda TP Sriwijaya Lampung, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar TP Sriwijaya Lampung, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, serta Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. (*)

FX. Siman Sosperda di Pesawaran Bahas Kemandirian Ketahanan Pangan

Pringsewu — Kami butuh solusi atas kelangkaan dan sulitnya mendapat ‘Pupuk’ sebagai modal utama untuk bercocok tanam. Hal tersebut disampaikan perwakilan warga, Rahayu Wiyono, dihadapan Anggota DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Di hadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023).

“Kami ini masuk dalam kategori lumbung padi, dan beras. Luas lahan pertanian sangat pasti. Tapi, kami ini sekarang terkendala dengan langkanya pupuk,” kata Rahayu Wiyono (50). Disela kegiatan.

Tentu, kegiatan Sosialisasi yang digelar. Kata Wiyono, menjadi momen yang ditunggu – tunggu oleh masyarakat Tanjung Dalam. Jangan sampai, predikat lumbung padi, dengan luasnya lahan pertanian tidak dapat berproduksi dengan baik.

“Nah, dengan adanya Pak Siman dan Pak Fauji di hadapan kami. Mudah – mudahan bisa kami solusi. Agar, kami bisa kesulitan mendapatkan pupuk,” tegasnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Doni (35), bahwa kendala yang dihadapi dan dirasakan warga Tanjung Dalam bukan hanya pupuk. Tetapi, persoalan Hama dan Transportasi. Kemudian, pengelolaan limbah ternak.

“Nah, Hama ini sering terjadi di lahan pertanian kami. Bagaimana, mengatasinya jika sarananya tidak ada. Tolong, pak Siman dan Pak Fauji kasih solusi,” tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Perlindungan UMKM

Bandar Lampung – Memastikan usaha mikro kecil menengah masyarakat mendapatkan perlindungan, bentuk program pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM.

Dari itu, DPRD Provinsi Lampung rutin mensosialisasikan program sosialisasi peraturan daerah yang langsung turun pada masyarakat.

Syarif Hidayat salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Politikus usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan masyarakat harus tumbuh untuk bangkit dan mandiri dalam keuangan.

“Dengan sosialisasi ini kita lakukan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mandiri dalam keuangannya. Memastikan mereka mempunyai perlindungan dalam usahanya,” ujarnya, Sabtu (11/02/23).

Kegiatan yang dilakukan bersama kelompok usaha ibu-ibu, berlangsung di Aula Taman Kuliner GS, Jl. Batukalam, Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap masyarakat pelaku UMKM dapat berkembang.

“Saya berharap nantinya dengan pelatihan pembekalan usaha, maka pelaku UMKM dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ekonominya,” tuturnya.

Sri salah satu ibu-ibu pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 menyampaikan apresiasi terhadap program yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat untuk kami pelaku UMKM, apalagi dengan adanya bantuan dan pembekalan dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas usaha kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Watoni Sosperda di Negeri Katon Bahas Rembug Pekon

Pesawaran — Silaturahmi Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin, yang dikemas melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, mendapat curhatan pembangunan jalan dari masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Perwakilan warga Negara Saka Negeri Katon, Mad Sen mengatakan bahwa dihadapan rumah kebetulan pembangunan jalan provinsi sepajang 300 meter tepanya di Dusun Negeri Ulangan sudah diperbaiki dengan sistem Cor. Tapi, pembangunan itu sendiri tidak disertai pengadaan dranaise dan bahu jalan. Sehingga, dampak dari itu semua dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan yang melintas.

“Sebagai penyambung lidah, bagaimana tentang pembangunan jalan yang ada depan rumah. Jalannya sudah di Cor, tapi gak ada Drainase dan bahu jalannya. Khawatir, kendaraan lewat nyemplung. Karena, bahu jalannya rendah dari jalan yang di Cor,” tegasnya.

Atas dasar itu, tentu dihadapan Anggota DPRD Lampung. Masyarakat Negara Saka berharap segera dicarikan solusinya, untuk membangun drainase nya. Agar, antara bahu jalan dan jalan bisa sejajar.

“Mudah – mudahan Pak Watoni bisa memberikan solusi. Kami sangat berharap sekali sama bapak,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengaku pertanyaan sekaligus permintaan dari warga Negara Saka Negeri Katon sangat bagus dan patut diapresiasi. Sebab, kritisi dan masukan dari masyarakat menjadi wadah kami di legislatif memperbaiki sejumlah persoalan yang terjadi di Masyarakat.

“Ini catatan kami di legislatif, kita tunggu anggaran perubahan 2023, atau gak di anggaran Murni 2024. Mudah – mudahan, periode mendatang bisa dianggarakan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Politisi Demokrat Lampung Sosperda Bahaya Narkotika

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budiman AS melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Budiman menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

“Alhamdulilah di kegiatan pertama yang kita lakukan di tahun 2023 disambut hangat oleh masyarakat dengan antusias, bersama dengan respon masyarakat dalam sosialisasi ini,” ujarnya, di Jl. Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandarlampung. Sabtu (28/01/23).

Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini juga berharap adanya sosialisasi peraturan daerah tersebut dapat menekan angka peredaran narkotika di wilayah Lampung khususnya Bandarlampung.

“Semoga dengan adanya sosialisasi tentang perda narkotika ini, pemberantasannya dapat terstruktur sampai bawah sehingga narkoba ini dapat hilang dari provinsi Lampung,” tambahnya.

Kinni.id

Anggota DPRD Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pesawaran

Pesawaran — Silaturahmi bersama masyarakat Lampung dan Pesawaran khususnya, terus dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah, melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan warga, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar dalam penyelesaian suatu konflik dan persoalan harus mengedepankan musyawarah, dengan cara Rembug Desa / Kelurahan.

“Perda ini penting bagi kita semua, karena persoalan didaerah sangat beragam. Dan penyelesaiannya butuh pemahaman aturan – aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, agar dalam memutuskan sebuah masalah dagat diterima ole semua pihak,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Dihadapan masyarakat Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Minggu (12/02/2023).

Lebih lanjut Anggota Komisi 3 DPRD Lampung itu mengaku, Perda Rembug Desa di sahkan pada 2016.
Kemudian, semua anggota DPRD periode 2019 – 2024 memiliki tugas wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat, produk yang dibuat dan disetujui oleh Gubernur.

“Semua anggota DPRD Lampung punya tugas kewajiban yang sama, untuk menyampaikan Perda Secara serentak sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, Buku ini isinya soal peraturan dan pasal – pasal, nanti narasumber akan menjelaskan secara detail,” tegasnya.

Kenapa penting disampaikan, kata Ketua Muslimat NU Pesawaran itu. Dalam pemerintahan Desa, pasti menerapkan rembug desa/kelurahan dalam menentukan, menyusun, dan mengesahkan program Desa. Tentunya, kebiasaan tersebut butuh pemahaman dan kisi – kisi akan aturan yang dipakai dalam kegiatan rembug Desa/Kelurahan itu sendiri. Sehingga, Perda yanh disampaikan pada saat ini sangat penting dicermati dan dipahami oleh Masyarakat Sanggi.

“Saya berharap, Desa Sanggi bisa menjadi percontohan dalam semua aspek, khususnya tentang pemecahan masalah melalui Rembug Desa. Karena, Rembug Desa/kelurahan bisa dipakai dalam semua persoalan. Agar, kedepan tidak ada persoalan yang berakhir di ranah hukum,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Perlindungan Anak dan Perempuan

Bandar Lampung – Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi tugas serta peran penting pemerintah legislatif maupun eksekutif, dalam menjaga masyarakat di provinsi Lampung.

Untuk itu, DPRD Provinsi Lampung memprogramkan sosialisasi yang menyentuh pada masyarakat langsung, untuk dapat memberikan edukasi serta pemahaman yang meluas.

Aprilliati, SH.,MH yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung juga ikut melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

“Rupanya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi, saya selalu sampaikan kita masuk dalam kategori darurat, terbukti saat ini Provinsi Lampung khususnya kota Bandarlampung data sudah menunjukan hampir 100 per Januari 2023,” ujar Srikandi PDI Perjuangan, Sabtu (11/02/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung ini juga mengatakan mungkin saja kasus tersebut dapat terus meningkat jika korban dari kekerasan tersebut berani untuk melaporkan.

“Mungkin saja masih banyak lagi, tapi kemauan, keberanian untuk melapor itu yang masih terbatas,”

“Dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun lalu itu mencapai tujuh ratus, dan angka permohonan dispensasi atau perkawinan dibawah umur mencapai seribu tujuh ratus di tahun 2022 kemarin, dan ini cukup tinggi sekali,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilangsungkan di Jalan Sultan Agung Gang M. Bangsawan RT 05 Lk I, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Bersama dua narasumber Nelda Efrina, S.Pd yang merupakan Kabid PHPA Dinas PPPA Provinsi Lampung, juga Sely Fitriani, SH Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung.

Kinni.id,

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Bahaya Narkotika

Bandar Lampung – Dalam rangka mencegah peredaran narkoba di provinsi Lampung, pemerintah legislatif maupun eksekutif berupaya dengan melakukan sosialisasi terhadap bahayanya penggunaan narkotika.

Sebab itu, DPRD Provinsi Lampung melalui program yang rutin dilakukan untuk turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi peraturan daerah.

Budiman AS salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan sosialisasi dilakukan untuk dapat membentengi generasi muda supaya terhindar dari bahaya narkotika.

“Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kita, untuk melakukan mencegah dini supaya maraknya peredaran narkoba ini dapat dihindari oleh generasi muda dan juga masyarakat ikut serta dalam memerangi peredaran narkoba, dan zat adiktif lainnya,” ujarnya, Minggu (12/02/23).

Kegiatan berlangsung di kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukarame, Kota Bandarlampung. Bersama masyarakat sekita dan juga aparat desa mulai dari RT, dan juga Kaling.

Bersama narasumber Anggalana dan juga Hendra Mukti yang juga anggota DPRD Kota Bandarlampung.

Anggalana mengatakan melalui sosialisasi peraturan daerah ini masyarakat dapat lebih peduli terhadap bahayanya penggunaan narkotika.

“Persoalan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini bukan hanya peran pemerintah melainkan peran kita bersama antara pemerintah dan juga masyarakat yang harus diselesaikan secara bersama-sama,”

Kinni.id

FX. Siman Sosperda Tentang Kemandirian Pangan

Pringsewu — DPRD Lampung bersama pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota terus berkomitmen mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Hal tersebut, diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, dengan sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung bersama masyarakat. Diantaranya, membuat Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan.

“Perda Kemandirian pangan ini penting dipahami bagi seluruh masyarakat Pringsewu khususnya. Karena, didalam perda ini mengatur tata cara memanfaatkan lahan dan batasan – batasa lahan yang harus dipertahankan oleh masyarakat untuk tetap menjadi lahan pertanaian dan tidak bisa dialih fungsikan,” kata Anggota DPRD Lampung, FX. Siman. Saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Dihadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023).

Perda yang disampaikan, kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu. Merupakan produk yang dibuat oleh legislatif di tingkat provinsi dan disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur, atas dasar dan fakta yang terjadi selama ini. Yaitu. bahan pangan seperti beras, kedele, gula, dan daging masih terus didatangkan dari impor, dan harga pangan terus naik. Sementara, kelangkaan produk, dan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

“Ini tidak bisa dibiarkan, minimal ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama. Minimal, bisa memanfaatkan sebaik – baiknya lahan yang ada,” tegasnya.

Lebih dari itu, Pakde Siman sapaan akrabnya mengaku. Tercatat, konsumsi masyarakat terus menerus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara, produksi pangan diperkirakan terus merosot akibat berbagai perkembangan yang terjadi. Maka, guna mengantisipasi tersebut, DPRD Lampung bersama Pemerintah Daerah Lampung membuat Perda tentang Ketahanan Pangan.

“Hari ini kita sosialisasikan perda itu untuk diketahui oleh masyarakat, saya harap masyarakat yang hadir bisa memahami penjelasan dari dua narasumber yang saya hadirkan disini,” tegasnya.

Sementara, nampak hadir dalam Sosialisasi Perda Ketahanan pangan, dua pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Panto dan Sugiyanto. Wakil Bupati Pringsewu (Periode 2017 – 2022) Dr. Fauzi, unsur pemerintahan Pekon Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran, Camat Pagelaran. dua nara sumber Dosen IBN A.Andoyo.M.T.I dan Sudewi.M.M.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sebut Tarif Tol Lampung-Palembang Mahal

Bandar Lampung - Jalan tol merupakan jalan raya yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang memungkinkan lalu lintas kendaraan untuk melintasi jauh dengan cepat dan efisien. Jalan tol biasanya dipatok tarif untuk penggunaannya.

Masing-masing ruas tol menerapkan tarif yang berbeda. Salah satunya Jalan Tol Trans-Sumatera dengan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 Km di Indonesia, yang menghubungkan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.

Berkaitan dengan tarif tol, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu  mengungkapkan, tarif tol di Trans- Sumatera masih tergolong terlalu mahal. 

"Tarifnya masih terlalu mahal itu, harus diturunkan itu tarifnya Pak Jokowi," kata Ade, Rabu (08/02/2023)

Kemudian di beberapa titik rest area Tol Trans-Sumatera, politisi PKS Lampung ini mengatakan, masih tergolong belum memadai fafasilitasnya. 

"Kalau POM (SPBU) bensinnya memang sudah berjalan, tapi fasilitas seperti MCK (kamar mandi) dan beberapa fasilitas pendukung yang lainnya masih belum terlalu memadai," kata Ade.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, agar fasilitas tersebut segera dilengkapi karena ini merupakan tuntutan masyarakat yang harus diperhatikan.

"Kalau di jalan tol inikan banyak pengemudi yang capek dan ngantuk, pilihan utama untuk istirahat hanyalah rest area. Nah apabila rest areanya sudah memadai fasilitasnya, dan berfungsi dengan baik, itu nantinya bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan tol," jelasnya.

Selain itu juga berharap kepada pengelola jalan tol, agar segera melakukan perbaikan di ruas jalan tol yang rusak.

"Segera memperbaiki ruas jalan tol yang berlubang dan bergelombang karena sangat membahayakan pengemudi, kemudian juga saya harap untuk lampu penerangan agar bisa ditambah," pungkasnya.(gus/ndi) 

DPRD Lampung Minta Pelayanan Bakauheni-Merak Baik

Lampung - Pelayanan pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dan Pelabuhan Merak, Banten diharapkan lebih prima. 

Pelayanannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir terjadinya penumpukan kendaraan pemudik di tahun 2023.

 Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu  mengungkapkan, kemacetan yang terjadi hampir setiap menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri harus diantisipasi oleh Air Sungai dan Perairan (PT ASDP) dan Dinas Perhubungan baik di Banten maupun di Lampung.

"Ini kan masih Februari, masih ada bulan Maret dan April, berarti masih ada beberapa bulan lagi untuk mempersiapkan, supaya tidak terjadi kemacetan yang tentunya sangat menggangu dan menyiksa, dan parahnya bisa sampai 12 jam penumpukan kendaraan itu terjadi," ungkap Ade, Rabu, (08/02/2023). 

Politisi PKS Lampung ini mengatakan, tinggal menentukan waktunya pihaknha akan mencoba bertemu dan membahas bersama dengan ASDP dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

"Sehingga nantinya kita bisa membandingkan apakah rekayasa yang direncanakan untuk diterapkan di tahun 2023 ini masih sama seperti di tahun 2022 atau berbeda," katanya.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan, setelah dicabutnya PPKM di Indonesia, pastinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin bersilahturahmi, mudik, dengan keluarganya yang ada di kampung halaman, jadi ini memang harus segera diantisipasi.

"Kita akan dorong ASDP terutama dalam pengelolaan dermaga  eksekutif dan dermaga reguler, agar nantinya penyebarangan sesuai dengan jadwal, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan," pungkasnya.(gus/ndi) 

Komisi 1 DPRD Lampung Sikapi Lahan Waydadi

Bandar Lampung — Komisi I DPRD Lampung, harapkan masyarakat dapat bijak memahami permasalahan alih kepemilikaan lahan Waydadi di lahan 89 hektar milik Pemprov Lampung tersebut. Sebab, DPRD melihat, setiap aset negara yang dilepas ke masyarakat harus dipertangung jawaban sebagai bentuk komitmen, agar tidak timbul masalah.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung, I Made Suwarjaya mengatakan belum selesainya masalah pelepasan aset harus segera dicarikan solusi. Karena, pelepasan aset ini sudah tercatat sebagai PAD Pemprov Lampung. Untuk itu, komisi 1 mendorong masyarakat melapor ke DPRD jika permasalahan belum selesai.

“Kita tahu, masyarakat banyak yang tidak setuju untuk mengeluarkan uang penganti. Tetapi jalan tengah harus diambil agar tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari,” Made, di ruang kerjanya. Kamis, (02/02/2023).

Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam menyikapi persolan yang terjadi, untuk membantu penyelesaian. Dengan, melihat nilai yang wajar sesuai ketetapan harga oleh tim apraisal.

“Jika nilai masih tinggi. Maka eksekutif diharapkan dapat mengkaji ulang guna penyesuaian, sehingga tidak memberatkan masyaralat, tetutama bagi yang tidak mampu,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, Pemprov Lampung belum melaporkan ke Komisi 1 mengenai berapa PAD yang sudah masuk melalui mekanisme pelepasana aset ini.

“Kita hanya menunggu, Teknis di lapangan tinggal Pemda Lampung yang melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Prinsipnya, komisi 1 siap membantu menyelesaikan masalah ini dengan nilai wajar sesuai kemampuan,” ujar politisi yang bernaung di Partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

WARTAPOST.CO.ID

Deni Ribowo Dukung Arinal Maju Jadi Ketua KONI Lampung

Bandar Lampung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung bakal menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada 20 Februari 2023 mendatang. Keputusan itu diambil secara aklamasi saat rapat kerja provinsi (Rakerprov) KONI Lampung di ruang rapat KONI Lampung, pada Rabu (25/1/2023) lalu.

Dalam Musorprov tersebut nantinya akan ada pemilihan untuk Ketua KONI Lampung periode 2023-2027.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengatakan, Ketua KONI Lampung yang baru nantinya harus orang baru, agar KONI lebih fresh dan ada inovasi baru. Jadi perkembangan pembinaan atlet di Lampung tidak monoton dalam hal pembinaan.

Ketua yang baru harus bisa meningkatkan kinerja dan hal pembinaan atlet di KONI dan harus memiliki semangat baru,” kata Deni, saat dihubungi , Selasa (31/1/2023).

Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.

Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.

Dimana pada pengurusan sebelumnya, KONI berhasil masuk ke 10 besar pada PON Papua. Maka hal itu menjadi tolak ukur pengurus KONI yang berikutnya, supaya nantinya bisa melahirkan atlet-atlet yang tangguh dan bisa masuk ke 5 besar.

“Artinya orang-orang baru yang bakal masuk dan yang akan menjadi pengurus KONI tersebut sudah pasti punya ukuran sendiri, dan sudah jelas beban dan tanggung jawab sebagai pengurus KONI mendatang akan lebih besar,” lanjutnya.

Menurut Deni, syarat untuk menjadi ketua umum KONI, selain memilki power dalam hal kepemimpinan, juga punya pengalaman leadership.

Ia juga menyebut, syarat menjadi pemimpin KONI harus bisa bekerjasama dengan Pemerintahan provinsi Lampung.

“Ini kan kaitannya anggaran KONI adalah hibah, berarti pemberiannya dari pimpinan daerah. Jika dia berseberangan misalnya dengan pimpinan daerah, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak pembinaan yang ada di Provinsi Lampung,” terangnya.

Baca Juga: Status Kalim Meninggal Dunia Polis AJB Bumiputra Mak Jelas

Ia juga mendukung jika Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi maju menjadi ketua KONI Lampung periode 2023-2027. “Kalau Pak Gubernur boleh menjadi Ketua KONI lebih bagus lagi menurut saya,” pungkasnya.

Sementara Ketua KONI Lampung saat ini, Prof. M. Yusuf Barusman mengaku kalau dirinya tidak akan lagi menjadi ketua KONI Lampung untuk periode berikutnya.

“Tidak,” ucapnya singkat melalui pesan Whatsapp.

Ia beralasan keinginannya untuk tidak lagi maju menjadi ketua KONI Lampung adalah agar fokus di kampus. Prof. M. Yusuf Barusman sendiri merupakan rektor dari Universitas Bandar Lampung. (*)

Politisi Golkar Ajak Warga Pringsewu Budayakan Rembug Pekon

Pringsewu — Masih banyak konflik dan permasalahan terjadi disejumlah daerah, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Lampung pada umumnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian secara bersama – sama, baik masyarakat, aparatur pemerintah dari Kelurahan/Desa, Kabupaten, Provinsi, penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama dan yang lainnya.

Atas dasar itu, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung secara estapet dan berkelanjutan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dimasing – masing daerah pemilihan. Dengan tujuan, memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

“Sosperda ini disampaikan Agar Tidak Terjadi Konflik dan Utamakan Musyawarah dalam penyelesaian masalah,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu. Sabtu (28/01/2023).

Harapannya, kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu. Kedepan masyarakat Pekon Sukorejo bisa bahu membahu, guyup rukun, kompak dan bersatu bersama dengan aparatur Pekon atau Desa. Dengan berlandaskan Perda yang disampaikan dalam kesempatan ini.

“Saya berharap kepada aparat, dan warga, agar Sosperda ini bisa diambil hikmah dan ilmu. Sehingga, kedepan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah,” tegasnya.

Selain itu, Pakde Siman sapaan akrabnya mengaku. Kehadirannya di Pekon Sukorejo tidaklah asing. Karena, disini ada saudara dan keluarga. Artinya, kegiatan sosperda digelar juga menjadi wadah silaturahmi, yang sudah lama terputus.

“Disukorejo ini, saya tidak asing. Karena, saudara tua saya ada disni. Tentunya, saya ucapkan terimaksih kepada pak lurah yang sudah memberikan ijin keluarga saya dan warga nya untuk berkumpul disini. Untup pemahaman materi lebih jauh soal Perda, akan disampaikan oleh dua narasumber saya, yaitu Mas Handoyo dan Ibu Sudewi,” tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Anggota DPRD Lampung Sikapi Biaya Haji

Bandar Lampung — Wacana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023, menjadi perbincangan dan perhatian bagi seluruh masyarakat calon jamaah haji indonesia, dan lampung pada umumnya. Tidak terkecuali Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati. Hal tersebut disampaikanya, Rabu (25/01/2023).

“Wacana ini menjadi perhatian kita semua, khususnya masyarakat calon jamaah haji yang akan berangkat. Termasuk saya, yang insya allah akan berangkat menunaikan ibadah haji ditahun ini, yang sempat tertunda dengan adanya wabah covid-19. Namun, sesuai informasi dari Kemenag Kota masuk kuota ditahun 2023,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Apriliati

Tentu, kata Srikandi PDIP Lampung itu. Wacana yang sedang hangat tersebut akan sangat berdampak bagi calon jamaah ditahun 2023, baik bagi yang sudah dan belum menyelesaikan persyaratan, serta administrasi. Apalagi, wacana kenaikan sangat signifikan, semula Rp 39.886.009 naik menjadi Rp 69.193.733.

“Kalau ini bernar terjadi, tentu memberatkan bagi colon jamaah. Tapi, saya sangat yakin pemerintah melalui Kementrian Agama akan bijak menentukan biaya ibadah haji ditahun 2023 ini. Sehingga, ada rasa keadilan bagi seluruh calon jamaah haji. Karena, ini urusan Ibadah,” kata dia.

Disamping itu, lanjut April. Persoalan ibadah haji menjadi ranah Komisi V DPRD Lampung yang merupakan mitra kerja akses Vertikal, untuk terus memantau, berkoordinasi dengan DPR RI. Sehingga, update perkembangan dapat diterima. Karena, sebagai wakil rakyat akan terus ditanya oleh masyarakat, khususnya wilayah dapil masing – masing.

“Saya selaku wakil rakyat akan terus pantau perkembangan wacana ini, koordinasi dengan teman – teman di DPR RI agar hasilnya bisa diterima oleh semua pihak,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Digadang Maju Musorprov Koni

Bandar Lampung — Jelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lampung, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2023 mendatang, nama kandidat Bakal Calon (Balon) terus bergulir. Salah satunya, Ketua DPD Gerindra Lampung  Rahmat Mirzani Djausal.

Sosoknya yang muda, semangat dan visi – misi prestasi menjadi harapan dari semua cabor – cabor yang tergabung di KONI Lampung. Tentunya, kualitas dan visi tersebut selaras dengan komitmen Gubernur Lampung yang menargetkan olahraga lampung berjaya diberbagai level.

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengaku bahwa dirinya masih fokus terhadap prestasi cabang olahraga yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia (Pengprov – PGI) Lampung.

“Saya rasa, saya akan fokus di cabor saja. Dan memang basic nya dari cabor. Karena, dalam mengurus olahraga ini butuh konsentrasi yang sangat kuat. Agar target prestasi bisa tercapai. Jadi, saya lebih baik bantu KONI lewat Cabor,” kata Mirza.

Kalau pun adanya dorongan dari Cabor dan KONI Kabupaten/Kota sebagai pemilik suara pada Musorprov Februari mendatang. Dirinya kembali mengatakan, sampai saat ini akan fokus membantu presrasi lewat cabor.

“Kita fokus dulu di cabor dah, Cabor kita ini harus dapet emas dulu,” ujarnya.

Menurutnya, lewat cabor akan mendukung dan mensport KONI Lampung, agar bisa meraih prestasi dilevel nasional, sesuai harapan Gubernur Lampung menjadikan olahraga lampung berjaya.

“Saya kira kita suport saja, ada tokoh – tokoh dan figur yang lebih mapan dan kuat memimpin KONI. Dan komitmen memajukan KONI Lampung,” kata Mirza, saat didampingi Plt Kadispora Lampung.

Saat dikonfirmasi apakah akan mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum, Mirza kembali mengelak dan membantah. “Insya allah, akan mendaftar. Tapi, daftarin orang lain,” ujarnya, seraya tertawa.

WARTAPOST.CO.ID

Ade Utami Angkat Bicara Soal Pilpres

Bandar Lampung — Dorongan masyarakat lampung, untuk mendukung dan memenangkan Anies sebagai Capres di Pemilu 2024 mendatang kian bergulir. Bahkan, salah satu warga Bandar Lampung antusias dan menyambut penuh semangat PKS mengusung Anies di Pilpres mendatang.

“Saya sangat yakin, PKS dan partai koalisi lainnya, bisa bersatu, kompak memenangkan Anies sebagai Presiden,” kata Wahyu, saat ditemui kegiatan PIP salah anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibu.

Menurutnya, secara kualitas Anies layak untuk memimpin NKRI lima tahun kedepan. Dengan, rekam jejak yang tidak bisa diragukan lagi, dipastikan Indonesia akan lebaik lagi dimasa mendatang.

“Pak Anies punya kualitas, dia punya pengalaman yang tidak diragukan. Jadi, saya sangat berterima kasih dan mendukung PKS  mencalonkan Pak Anies di Pilpres mendatang,” tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Ade Utami mengatakan bahwa pernyataan dukungan dan apresiasi yang disampaikan memberikan semangat bagi PKS Lampung khususnya untuk terus bergerak mensosialisasikan dan kampaye Capres yang kita usung di Pilpres 2024 mendatang.

“Iya. Tadi, mereka menyampaikan ke saya dengan penuh semangat dan bahagia. Antusias ini menunjukan Anies sebagai sosok Capres bisa diterimaoleh masyarakat lampung,” Kata Ade, disela kegiatan.

Tentu, kata Ade. Antusias yang disampaikan sangat realistis. Karena, sosok Anies layak dan pantas memimpin Indonesia kedepan, baik dari kualitas dan rekam jejak.

“Semangat ini, menjadi modal kita sebagai petugas partai agar terus bekerja keras Capres yang kita usung bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang, ” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID,

Anggota DPRD Lampung Sikapi Geng Motor

Bandar Lampung – Maraknya geng motor yang saat ini muncul menjadi salah satu faktor yang mendorong Syarif Hidayat anggota DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila di SMK Negeri 2 Bandarlampung.

Syarif menyampaikan dirinya prihatin terhadap masa depan generasi muda bangsa, dikarenakan saat ini kenakalan remaja seperti geng motor mulai merajalela.

“Saat ini, geng motor itu untuk melakukan aksinya mengundang anak remaja atau sekolah untuk ikut, seperti undangan yang dilakukan lewat media sosial,”

“Jika ini terus terjadi, maka hal tersebut sangat berdampak buruk untuk generasi muda kita,” ujarnya, Selasa (31/01/23).

Anggota fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah khususnya Kominfo untuk dapat menghapus secara langsung grop undangan ajakan tawuran geng motor.

“Kita berharap Kominfo dapat memblok out konten dan secara otomatis menghapus undangan yang bersifat ajakan tawuran geng motor,” tambahnya.

Diketahui, sebelum dilakukannya sosialisasi pembinaan ideologi pancasila oleh Syarif Hidayat. SMK Negeri 2 Bandarlampung telah melakukan penandatanganan fakta integritas.

Didi Purwana salah satu tenaga pengajar teknik motorik sepeda motor di sekolah tersebut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung guna memotivasi kepada pelajar untuk bijak dalam bertindak.

“Kegiatan ini sangat positif sekali untuk siswa-siswi kelas X ditengah maraknya geng motor, semoga dengan kegiatan pembinaan ideologi pancasila ini dapat memberikan sudut pandang dan pemahaman kepada siswa-siswi kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Politisi PDIP Lampung Sosperda Rembug Pekon

Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Rembug Desa dan Kelurahan, atas inisiatif dari Polda Lampung. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan yang terjadi, baik dilingkungan, keluarga, masyarakat, tetangga dan lingkungan sekitar.

“Lahirnya Perda Rembug Desa, atas gagasan dari Polda Lampung diera itu. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan, baik lingkungan keluarga, antar tetangga, lingkungan dan lainnya. Sehingga, di lampung dianggap rawan konflik. Dan lahirnya, perda Rembug Desa ini,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Dihadapan masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Kehadirannya dihadapan Negara Saka merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wakil rakyat, khususnya Dapil 3 meliputi, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Metro. Sehingga, Perda yang dibuat oleh legislatif bisa tersampaikan oleh masyarakat lampung.

“Hadir disni untuk memberikan Sosialisasi Perda, yang merupakan gagasan DPRD untuk ikut menyampaikan ke masyarakat, yang tadinya dilakukan oleh pemerintah melalui Satker terkait. Namun, sosialisasi itu terbatas jangkauanya. Karena, banyak sosialisasi yang dibuat tapi tidak tersampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan seluruh masyarakat Lampung dan Pesawaran khususnya, agar bisa memahami aturan – aturan yang berkenaan tentang tata cara penyelesaian konflik, serta persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar. Dengan harapan, ketika terjadinya selalu mengutamakan musyawarah melalui rembug desa dan kelurahan.

“Bagaimana, ketika ada konflik harus di kedepankan musyawarah. Dengan asas, masalah besar kita kecilkan dan masalah kecil kita hilangkan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Politisi PKS Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pringsewu

Pringsewu — Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir.

“Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (11/02/2023).

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengaku langkah yang diambil oleh legislatif menyampaikan perda rembug desa/pekon dihadapan masyarakat Lampung dan Pringsewu khususnya, merupakan bentuk keperdulian yang nyata, agar Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai terhindar dari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan perpecahan antar masyarakat yang ada.

“Banyak Perda yang sudah disahkan oleh DPRD, dan pada saat ini kami menyampaikan Perda Rembug Desa untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Jadi, menyelesaikan persoalan tidak mesti langsung ke ranah hukum, ” Ujarnya.

Selanjutnya, kata anggota Komisi II DPRD Lampung itu. Dalam waktu dekat akan digelar pesta demokrasi, yaitu Pemilu serentak di 2024 mendatang. Artinya, potensi terjadinya gesekan sangat nyata.

“Nah, sekecil apapun perbedaan kita upayakan selesai melalui musyawarah. Dan sebesar apapun persoalan, diupayakan harus kita kecilkan dan bahkan hilangkan,” Tegasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pihaknya menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan secara detail kepada masyarakat Pagelaran tentang tehnis, cara, dan solusi Perda Rembug Pekon/Desa.

“Pahami penjelasan dari Narsumber Pak Suprayetno. Ikuti dengan baik, dan sampaikan ilmu yang didapat kepada saudara, tetangga, saudara yang sekiranya belum bisa hadir di kegiatan ini,” Tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung PIP di Tanjung Senang

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Senin (30/1/2023).

Dalam sambutannya, ada kesempatan tersebut, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Provinsi Lampung, Aprilliati pada umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya, untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).

“Media Sosial mempunyai dampak positif dan juga negatif bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, seperti baru-baru ini kita disuguhkan kabar hoax yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu di Mesuji yang menyebarkan berita dengan narasi ujaran kebencian terhadap Partai PDI-P, terkhusus Ibu Ketua Umum. Nah ini salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah,” Kata April, disela kegiatan

Hal itu, kata Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut. Kurang ditanamkannya nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang.

“Makanya saya selalu tegaskan, jangan hapal lima silanya saja, namun pahami dan implementasikan juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bamusi PDI Perjuangan Lampung, Ustadz Suparman Abdul Karim yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk membentengi diri dari hal-hal yang merusak Pancasila di tengah masyarakat, seperti halnya Paham Radikalisme.

“Akhir-akhir ini kita disuguhkan pemberitaan mengenai Khilafatul Muslimin yang notabenenya tidak percaya terhadap pemerintah dan kerap melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Ini harus kita hindari. Caranya dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila,” Suparman.

Sebab menurutnya, radikalisme bisa menyusup ke tengah masyarakat karena ideologi kita mulai terkikis. “Usia remaja juga merupakan fase yang paling rawan dalam membentuk pola berpikir. Masa tersebut merupakan saat pikiran seorang individu sedang mencari jati diri,” Ujarnya.

Suparman mengungkapkan, kenapa bisa muncul paham radikalisme dan terorisme di masyarakat dengan dalih Agama. Menurutnya, agama yang berasal dari Tuhan itu Suci tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke Manusia.

“Ketika agama diturunkan kepada nabi dan utusan ini masih suci, dan ketika ditransfer ke penyampai agama mulai tercemar apalagi ini sudah beribu tahun jaraknya. Jadi tidak semua penceramah atau penceramah itu maunya Allah seperti itu, sehingga bisa ada malpraktik agama,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Radikalisme dan terorisme adalah virus, sedangkan vaksinnya yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama. Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran kepancasilaan dan disosialisasikan langsung ke masyarakat.” Pungkasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi Peserta PIP Metro

Metro — Apresiasi disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin atas keberagaman masyarakat Giri Mulyo, Metro Timur, yang hadir sebagai peserta pada kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Bahkan, mencapai 150 orang. Selasa (31/01/2023).

“Alhamdulillah, kegiatan kali ini pesertanya beragam dan seimbang. Karena, terkadang kalau ada kegiatan seperti ini, peserta nya bisa banyak perempuan, atau sebaliknya. Namun, yang sangat saya apresiasi lagi antusias warga sangat kuat. Sehingga, mencapai 150 orang,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dihadapan masayarakat Giri Mulyo, Metro Timur.

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Antusias dan beragam suku ras dan agama dari warga Metro, menjadi tolak ukur bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, agar terus membumikan pancasila di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya.



“Karena, dasar kegiatan ini digelar, yaitu merujuk hasil survei, yang dilakukan oleh Lembaga Survei nasional dan internasional per – 2022, nilai – nilai pancasila sudah turun ke angka 67,6 persen. Ini prihatin. Padahal bangsa luar sangat takut dengan adanya kebhinekaan yang ada di indonesia,” kata Watoni.

Artinya, warga Metro dan Lampung sebagai bagian dari NKRI harus ambil bagian dari membumikan pancasila secara utuh. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dilakukannya kegiatan sosialisasi oleh anggota DPRD Lampung.

“Hati – hati Bu, Pak… jangan terlena dengan faham – faham luar yang berupaya masuk ke Indonesia. Kalau ini tergerus habis, maka akan bahaya. Karena, saat ini sudah ada lampu kuning. Sehingga, kami di DPRD Lampung cepat bergerak, salah satunya melalui kegiatan seperti ini, dan komitmen kami harus juga diikuti oleh seluruh masyarakat Lampung dan Metro khususnya,” tegas Watoni.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pesawaran

Pesawaran — Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (27/01/2023).

Atas dasar itu, kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung tersebut, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Pampangan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.

Narasumber yang hadir, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu.  Akan mengupas dan menjelaskan materi, dan panduan soal perda rembug pekon yang disampaikan hari ini.

“Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan pemateri. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegas Hanifah.

WARTAPOST.CO.ID

Mingrum Gumay Hadiri Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih Daerah Aliran Sungai

Tanggamus — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri gerakan penghijauan dan bersih-bersih daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan di Komplek Bendungan Batutegi Tanggamus, Sabtu, (28/01/2023).

Dalam kesempatan itu, Mingrum Gumay mengungkapkan penghijauan ini merupakan tindak lanjut dari intruksi DPP PDI Perjuangan, dalam rangka meningkatkan serta terus menggalangkan perduli lingkungan sebagai salah satu cara menjaga keindahan alam dan keasriaan lingkungan.

“Berpolitik tidak hanya harus menguasai bagaimana melakukan strategi bertempur jelang pilkada saja, tetapi juga berfikir bagaimana menjaga dan memelihara keberlanjutan lingkungan untuk generasi kedepannya karena ini tanggung jawab bersama,” Kata Mingrum. Disela kegiatan.

Lebih dari itu, Mingrum juga mengaku bahwa dirinya memang sejak dahulu perduli terhadap lingkungan dan menyukai bercocok tanam. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari olah pikir yang secara alamiah akan memberikan tuntunan dan penyegaran cara berfikir dalam mengambil langkah strategis dalam setiap keputusan.

“Setiap keputusan tidak harus dilakukan dalam kondisi formal, terkadang harus dilakukan dengan cara yang dapat melahirkan pikiran yang segar yaitu sambil bercocok tanam, kebetulan di area rumah dinas sengaja dibentuk dan dibuat lahan untuk bercocok tanam, disitulah tempat yang paling nyaman menurut saya melahirkan ide, gagasan dan keputusan,” Ujarnya.

Bahkan, tambah Mingrum yang memiliki hobi tanaman bonsai ini menyebutkan bahwa mensana in corpore sano itu benar adanya.

“Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,tidak hanya olah raga tetapi juga bisa dilakukan dengan olah pikir dengan media tanaman,” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID

Politisi PDIP Lampung Ajak Warga Cinta NKRI

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana SE.,MH menggelar kegiatan pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat kelurahan Kedaton, Bandarlampung.

“Kegiatan sosialisasi ini kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pembinaan ideologi pancasila dalam upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya, Minggu (29/01/23).

Kostiana juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung berharap kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat khususnya pemuda-pemudi dalam mengamalkan empat pilar kebangsaan.

“Semoga kegiatan ini dapat memotivasi supaya pemuda-pemudi masyarakat disini dapat mengamalkan empat pilar kebangsaan mulai dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka tunggal Ika, dan keutuhan NKRI,” tambahnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga masyarakat sekitar berjalan lancar.

Selanjutnya, KH Lukman Hakim salah satu pimpinan ponpes di Bandarlampung yang menjadi narasumber di acara sosialisasi tersebut mengatakan, selama ini banyak gerakan yang merongrong Pancasila sebagai Ideologi Negara yang lebih dikenal dengan Radikalisme. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah masyarakat, salah satunya dengan membenturkan Pancasila dengan Agama.

”Kita sebagai anak bangsa wajib untuk terus menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila terbukti dapat menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan mulai dari suku, ras dan agama,” tegasnya.

Senada, Lurah Kedaton Rachmat Syah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kostiana sebagai anggota DPRD Lampung.

Kinni.id

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Pahami Makna Pancasila

Lampung Timur – Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus dipertahankan dan dilestarikan oleh setiap warga negara ditengah-tengah arus globalisasi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR D Lampung H. Noverisman Subing SH MM saat memberikan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi tokoh masyarakat di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Selasa (31/01/23).

Lebih lanjut dikatakan Nover, mempertahankan Ideologi Pancasila selain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan juga demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita yang terbukti sudah beberapa kali ada yang ingin merongrong dan mengganti ideologi Pancasila ke ideologi lain selalu tersingkirkan dari bumi nusantara ini.

Oleh karena itu pemahaman akan ideologi Pancasila ini harus terus di tanamkan ke setiap sanubari masyarakat Indonesia sejak dini agar masyarakat kita bisa paham bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup itu bukan semata-mata satu suku kata saja tapi Pancasila itu merupakan sari dari pada kehidupan masyarkat kita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu.

“Pancasila yang berisi lima sila harua kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita mulai dari taman kanak-kanak hingga dewasa, agar mereka mengerti betapa mulianya para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan dasar dan ideologi Pancasila,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu.

Pancasila sebagai pandangan dan pegangan hidup yang berisikan lima sila itu merupakan cerminan hidup bangsa yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita, makanya Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Kinni.id

Politisi PKS Lampung Sosperda Perlindungan UMKM

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sudah tiga tahun ini dilakukan untuk mengenalkan produk-produk hukum atau perda yang dimiliki DPRD Lampung,” ujarnya, di Aula mess Balpelkes, Pahoman, Bandarlampung, Sabtu (28/01/23).

Syarif juga berharap sosialisasi ini dapat menjadi motivasi untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seperti pengusaha atau enterpreneur.

“Kita mengajak masyarakat untuk mempunyai keinginan atau motivasi menjadi pengusaha, karena dalam berdagang diperlukan mental yang kuat dalam melakukannya,” tambahnya.

Selanjutnya, kegiatan tersebut dihadiri oleh dua narasumber. Yang pertama Tommyda Pangestu Jati, S.P merupakan pengusaha HNI dan juga Subian Saidi, S.Si,. M.Si (dosen Unila).

Tari salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut menyampaikan menilai kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan semangat kepada masyarakat luas.

“Dengan adanya sosialisasi yang kami ikuti, menambah semangat dalam berusaha dan memberikan motivasi supaya tetap konsisten dalam berusaha,” tuturnya. (KN)

Kinni.id,

DPRD Lampung Sikapi Ulah Oknum Pol PP

Bandar Lampung – Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain menyampaikan bahwa tidak membenarkan adanya petugas yang melakukan kekerasan di dalam menjalankan tugasnya.

“Sebagai aparat tentunya sudah ditentukan dalam aturan untuk tidak melakukan kekerasan saat bertugas, namun aparat juga manusia yang dapat khilaf,” ujarnya, Sabtu (28/01/23) dini hari.

Zulkarnain juga berharap aparat satpol pp se-Provinsi Lampung khususnya Bandarlampung untuk dapat bersikap humanis dalam penegakkan hukum

“Mudah-mudahan kedepannya lebih humanis dan persuasif dalam menegakkan hukum Trantibum,” harapnya.

Selanjutnya, A. Giri Akbar anggota DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan hal tersebut bukan hanya kali ini saja terjadi di kota Bandarlampung.

“Saya berharap kejadian ini menjadi sorotan oleh pemerintah kota Bandarlampung dan sekitarnya untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada satpol pp sehingga aparat nyaman dalam menjalankan tugasnya dan tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.

Sekretaris DPD Gerindra Lampung ini juga mengatakan untuk dapat melihat dari segala sisi dalam memberikan perlindungan HAM.

“Masyarakat yang berkendaraan juga harus dilindungi HAM nya dari kehadiran manusia silver yang terkadang mengganggu kenyamanan,” tuturnya.

Giri sapaan akrabnya yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung mengkhawatirkan resiko yang akan terjadi mengingat manusia silver berada di pemberhentian lalu lintas.

“Kita juga khawatir terhadap resiko lalu lintas yang dapat terjadi seperti kecelakaan yang akan membahayakan manusia silver dan juga pengguna jalan lainnya,” tegasnya.

Selanjutnya, anggota komisi III DPRD Lampung mengatakan penertiban ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kota Bandarlampung yang bahagia warganya.

“Bandarlampung harus menjadi kota yang maju, modern dan bahagia warganya,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Anggota DPRD Lampung Sosperda Pencegahan Konflik

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH melangsungkan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilakukan di Aula Pertemuan warga RT 9 dan RT 10 Pulau Pasaran, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandarlampung. Dihadiri oleh Lurah kota karang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, ketua lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Kostiana menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang produk hukum DPRD Lampung.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan kepada ibu bapak tentang produk hukum yabg telah di sahkan oleh DPRD Lampung, supaya masyarakat memahami dan dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung, Jum’at (27/01/23).

Sekretaris komisi VI DPRD Lampung ini juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan rembug desa.

“Permasalah dalam lingkungan pasti ada ya Bu, tapi alangkah lebih baiknya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat. Jadi perda yang di sosialisasikan ini dapat digunakan di masyarakat,” tambahnya.

Sosialisasi yang dihadiri oleh dua narasumber yaitu Lettu Suyatno PLH Danramil 410/03/TBU dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung.

Lettu Suyatno menyampaikan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Lampung.

Kinni.id

Watoni Sosperda Pencegahan Konflik

Pringsewu — Ketua DPC PDIP Kabupaten Pringsewu, Palgunadi mengatakan bahwa ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Hal tersebut disampaikan, saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, yang digelar Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023).

“Ini penting, Ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Jadi, ibu – ibu harus mengambil peran penting penyelesaian konflik,” kata Palgunadi, disela kegiatan.

Oleh karena itu, kata Mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut. Pentingnya ibu – ibu memahami aturan – aturan yang ada, pada Perda yang nanti akan disampaikan dua narasumber pada Sosperda kali ini. Sehingga, dalam penerapan penyelesaian konflik harus mengedepankan rembug desa.

“Jadi, saya minta kepada ibu – ibu yang hadir di Sosperda ini. Untuk mengikuti, memahami pemaparan materi dari dua narasumber. Agar, tidak ada lagi konflik dilingkungan kita semua,” tegasnya.

Selain itu, Palgunadi juga berharap ilmu dan pengetahuan yang didapat dari dua narasumber untuk disampaikan ke keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Sepulang dari sini, Ibu – ibu aktiv menyampaikan dan berbagi ilmu yang didapat. Agar, semua masyarakat bisa mengerti tentang Perda Rembug Pekon yang ada,” tegas Palgunadi.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Pencegahan Konflik di Pringsewu

 

Pringsewu — Di hadapan peserta ibu – ibu yang tergabung dalam Kelompok Senam Jantung Siger (KSJ-Siger), Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023). Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin tegas mengatakan bahwa kegiatan Sosperda pada hari ini selaras dengan arahan Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yaitu ‘peran perempuan adalah yang utama’.

“Ibu Ketua Umum Megawati pada HUT PDIP ke-50 mengatakan, peran perempuan adalah yang utama. Nah, hari ini menjadi pemecah rekor selama kegiatan berlangsung, yang mayoritas peserta Ibu – ibu,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Tentu, dirinya sebagai wakil rakyat yang membawahi Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro sangat berterimaksih kepada para Ibu – ibu yang kompak hadir. Dengan harapan, ilmu yang didapat dari dua narasumber bisa diikuti dengan baik, dan diterapkan dilingkungan sekitar.

“Sebenarnya, banyak sekali Kakon – Lurah meminta agar lokasinya digelar Sosperda. Tapi, kami harus mengedapankan azas prioritas kebutuhan, mana yang dianggap lebih layak terlebih dahulu untuk didatangi. Dan alhamdulillah, saat ini bisa bertatap muka dengan warga Tambah Rejo,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu sangat berharap apa yang disampaikan dua narasumber bisa diikuti dengan baik. Agar semua paham dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari – hari.

“Perlu saya sampaikan bahwa, kegiatan ini, merupakan bagian dari proses politik di DPRD. Yang awalnya tidak ada sosperda dilingkungan masyarakat. Tapi, hanya ada di tatanan Kadis, Camat dan perangkat daerah. Namun, DPRD berinisiatif agar fungsi legislasi sejalan yaitu pembuat aturan – atauran, dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat secara langsung,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID,

Jauharoh: Jumlah Kursi DPRD Lampung Tetap 85

Bandar Lampung — Apresiasi disampaikan Fraksi PKB DPRD Lampung, atas keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 06 tahun 2023, tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 mendatang. Tertanggal, 6 Februari 2023, yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Pusat.

“Alhamdulillah, baru saya baca PKPU itu. Dan saya semeringah. Karena, keputusan itu menetapkan dan memutuskan jumlah kursi DPRD Lampung tetap 85, dan 8 Dapil,” kata Anggota DPRD Lampung, Jauharoh Hadad, Selasa (07/02/2023).

Menurutnya, keputusan yang ditetapkan sesuai dengan harapan dari teman – teman fraksi yang ada di DPRD Lampung, dan tentunya seluruh partai Politik yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 memdatang.

“Sebelumnya, pertemuan lintas partai melalui fraksi melakukan pertemuan. Dan sepakat mengusulkan untuk tidak ada perubahan dapil dan kursi. Alhamdulillah, PKPU nya sudah keluar,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ketua BAPEMPERDA DPRD Lampung itu mengatakan, pasca putusan yang ditetapkan melalui PKPU. Tentu, PKB Lampung Tengah akan terus bergerak sesuai dengan kewenangannya, untuk meraih simpatis masyarakat pada Pemilu mendatang, dengan target mempertahankan dua kursi di DPRD Lampung, dan bahkan berusaha menambah menjadi 3 kursi.

“Kalau untuk Kabupaten Lampung Tengah, target kita 10 kursi. Dan DPRD Lampung saat ini ada 2 kursi, mudah – mudahan bisa 3 kursi, dan kami optimis bisa bertambah,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID