Elly Wahyuni Ajak Masyarakat Pahami Rembug Desa dan Kelurahan

 

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni menegaskan pentingnya Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016, kepada masyarakat Provinsi Lampung.

“Saya mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi setiap masalah dengan lebih mengedepankan musyawarah, agar setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita dapat disikapi dengan baik," ujar Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut pada acara Sosialisasi Peraturan Daerah di pekon TambahRejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten PringSewu, Sabtu (28/1/23).

Dalam penjelasannya ia menyampaikan, regulasi ini perlu diimplementasikan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 tersebut kepada masyarakat secara luas, sehingga potensi terjadinya gesekan dapat dihindari.

Hal ini sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat jelang pemilu 2024.

Ditengah paparannya, Politisi Partai besutan Probowo Subianto ini kembali menekankan kepada masyarakat untuk dapat mengedepankan penyelesaian tiap masalah dengan cara musyawarah mufakat.

Bendahara DPD Gerindra Lampung ini juga mengingatkan masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi dan tersulut dengan masalah atau isu negarif yang berkembang di masyarakat.

“Kita harus pandai menyikapi masalah, jangan mudah terprovokasi supaya hubungan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik, jangan tinggalkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar,”  tambahnya diakhir paparannya.

Mewakili masyarakat yang ikut menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut, Yulia warga Pekon Tambahrejo Barat, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung, hal ini sangat membantu menjaga dan memelihara kerukunan serta keharmonisan masyarakat.

“Kita sebagai masyarakat berterimakasih dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Lampung, hal tersebut menjadi kegiatan yang dapat menambah pengetahuan juga mempererat tali silaturahmi,” tutupnya. (Ris*)

Mingrum Gumay: Selamat HUT PDIP

Bandar Lampung – Kader Senior PDI Perjuangan Lampung Mingrum Gumay, hadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 50 PDIP sekaligus syukuran Hari Kelahiran Ketua Umum Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarno Putri yang ke- 76 di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Senin (23/012023)

Mantan Aktivis GMNI Mingrum Gumay menyebutkan kegiatan HUT digelar merupakan bagian dari rasa syukur yang diberikan Allah SWT hingga hari ini PDI Perjuangan masih terus bersama-sama rakyat mengisi kemerdekaan sebagaimana cita-cita Bung Karno serta atas rahmatnya pula Ibu Ketua Umum hingga hari ini diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membimbing para kader PDI Perjuangan menuju cita-cita dan harapan bangsa.

“Selamat Ulang Tahun PDI Perjuangan, Selamat Ulang Tahun Ibu Ketua Umum, tak lelah dan tak letih perjuangan yang selalu di gelorakan bagian dari api kecil yang selalu hidup di jiwa para kader banteng di seluruh tanah air,” Ujar Mingrum

Mingrum juga menyebutkan kader PDI Perjuangan Lampung harus menjadi kader yang tunduk dan patuh apapun keputusan partai, karena kepentingan partai diatas kepentingan lainnya.

“Dinamika terus akan hadir jelang pemilu yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, pegang erat dan sisingkan lengan untuk bersama mencapai tiga kali kemenangan sesuai arahan dan intruksi ketua umum PDI Perjuangan,” kata Mingrum

Mingrum yang juga sebagai Ketua DPRD Lampung mengharapkan seluruh kader PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung untuk lebih melakukan komunikasi intensif dan turun ke masyarakat guna mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keluhan rakyat.

“Kemenangan PDI Perjuangan adalah kemenangan Rakyat, untuk itu kita harus sering melakukan komunikasi dan turun ke rakyat agar kita benar benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rakyat,” tutup Mingrum seperti dilansir wartapost.id.

Dalam peringatan HUT, terlihat Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sudin memberikan potongan tumpeng kepada mingrum gumay dengan tangan terlihat menggunakan salam Pancasila pada saat momen perayaan tersebut.

Sigap, Budhi Condrowati Apresiasi Kinerja Polres Tulang Bawang

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengapresiasi pihak kepolisian Polres Tulang Bawang yang telah sigap, tegas dan tepat menangkap pelaku pencurian alat kesenian Gamelan di Pura Dwi Tunggal Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang.

“Terimakasih, saya sampaikan kepada Polres Tuba yang sigap, tepat, dan tegas menangkap pelaku pencurian Gamelan. Ini patut diapresiasi,” Kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, Selasa, (24/01/2023).

Tentu, kata Ketua DPC PDIP Mesuji itu. Suatu kebanggaan bagi dirinya selaku masyarakat suku Bali atas kesigapan pihak kepolisian. Karena, pencurian yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah merajalela ke sejumlah daerah.

“Di bulan September 2022, perwakilan kami sudah melapor ke Polres Tubaba. Dan hari ini pelaku sudah diamankan, artinya laporan kami direspon baik oleh kepolisian,” tegasnya seperti dilansir kinni.id.

Mudah – mudahan, lanjut Ketua Baguna DPD PDIP Lampung itu. Dengan tertangkapnya pelaku, tidak ada lagi pencurian di wilayah Lampung khususnya, yang berkenan dengan alat kesenian.

“Saya berharap pencurian alat kesenian tidak terjadi lagi, di wilayah Tuba, Tubaba yang menjadi target pelaku pencurian dan Lampung umumnya. Dan saya minta pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya,” tegas Condrowati.

Wacana Pengurangan Kursi: Seluruh Fraksi DPRD Lampung Menolak

Bandarlampung--Wacana pengurangan jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung mendapat penolakan dari seluruh fraksi.

Penolakan itu berdasarkan hasil rapat seluruh fraksi DPRD Lampung di rumah salah anggota Fraksi Golkar, Ismet Roni, Rabu (18-1-2023) malam.

Pertemuan internal, yang dipimpin Ismet Roni itu menghasilkan sejumlah kesepakatan baru tentang wacana KPUD yang akan merubah sejumlah dapil (daerah pemilihan), dan jumlah kursi dari 85 menjadi 75 kursi.

Jika wacana itu diberlakukan, maka delapan fraksi menolak kerena dasarnya jumlah penduduk Lampung yang tidak berkurang. Para pimpinan fraksi juga meminta agar KPUD tidak mengubah desain daerah pemilihan (Dapil) DPR dan DPRD Provinsi.

"Kami sepakat, secara bersama-sama untuk menyampaikan ke KPU. Soal Dapil dan jumlah kursi DPRD Lampung tidak diubah, tetap 85 kursi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah kepada wartawan semalam.

Supriyadi Hamzah membenarkan, adanya forum yang membahas tentang isu Pemilu 2024, terutama soal pembagian Dapil yang dalam waktu tidak lama lagi akan ditetapkan oleh KPU.

Acara tersebut dihadiri oleh wakil dari 9 partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi Lampung. Diantaranya, tiga anggota DPRD dari Fraksi Golkar: Supriyadi Hamzah (Ketua Fraksi), Ismet Roni, dan Ali Imron.

Abdullah Surajaya (Fraksi PAN), Joko Santoso (Fraksi PAN), Noverisman Subing (FPKB), Gerinza Reza Pahlevi (Fraksi Nasdem), Fachruroozi (Gerindra), Apriliati (PDIP), dan Ringgo Oktabara (PKS). 

"Jumlah kursi DPRD Lampung saat ini ada 85 orang, seiring penambahan jumlah penduduk, maka Pemilu 2024 tetap bertahan bukan malah berkurang," kata salah Anggota Fraksi dalam rapat tersebut.

Apriliati, pada rapat itu menyampaian perbandingan jumlah kepadatan penduduk di Lampung saat ini. Pada Pemilu 2009, Lampung memiliki kuota kursi legislatif 75 kursi. 

Pada Pemilu 2014, dari 75 naik lalu bertambah menjadi 85 karena jumlah penduduk di Lampung menjadi sekitar 9,2 juta lebih. "Oleh karena itu, kami bersepakat meminta 85 kursi tidak berkurang," ujar Apriliati seperti dilansir harianmomwntum.

Kesimpulan ini senada dengan aspirasi Komisi II DPR RI yang memang menolak perubahan Dapil DPR dan DPRD provinsi pada Pemilu 2024.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023), merumuskan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan atas dasar UU No 07 Tahun 2017.

Abdullah Surajaya, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung mengklaim seluruh fraksi sepakat daerah pemilihan (dapil) pemilihan umum legislatif (pileg) DPR dan DPRD provinsi untuk 2024 tak berubah.

Namun, saat ini DPRD tak lagi memiliki kewenangan untuk menata dapil DPR/DPRD provinsi. Kewenangan itu kini sepenuhnya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah sepakati untuk dapil DPR RI dan dapil provinsi, sikap kami adalah tidak ada perubahan sama dengan lampiran dalam UU Nomor 7 tahun 2017," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Tengah ini, ditemui seusai rapat lintas fraksi, Rabu tadi malam.

Menurut Noverisman Subing dari Fraksi PKB, KPU tak perlu membuat persoalan baru. "Jadi jangan bikin persoalan baru. Putusan MK tak memerintahkan menata dapil menata kursi. Coba dibaca deh. Jadi tak setiap keputusan itu harus dilakukan, bisa iya bisa tidak. Kecuali diperintahkan," kata Mantan Wakil Bupati Lampung Timur tersebut. (**)

Pesan Anggota DPRD Lampung Saat Kunjungi Kapal SAR Basudewa

Bandarlampung -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengunjungi Kapal KN SAR Basudewa di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, kamis (19-1-2023).

Kapal milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung, itu sebut Deni, sudah sering digunakan untuk operasi pencarian dan penyelamatan, seperti dalam kecelakaan pelayaran, penerbangan dan bencana alam.

"Kapal Basudewa ini dulu sudah banyak beroperasi besar. Salah satunya ketika pesawat Lion Air jatuh di perairan Karawang dan (Basudewa) mengangkut jenazah korban pesawat jatuh," ungkap Deni Ribowo dalam akun instagramnya seperti dilansir harianmomentum.

Deni menambahkan, Provinsi Lampung merupakan kawasan yang memiliki perairan luas, sehingga sering terjadi kasus warga tenggelam atau hanyut di perairan.

"Ingat!! Jangan hanya memikirkan pembangunan infrastruktur. Kita juga harus waspada adanya kebencanaan yang kapan pun dan di manapun bisa terjadi," kata Deni dalam status sosial media (sosmed) nya. (**)

Fraksi DPRD Lampung Tolak Wacana Kursi Dikurangi

Bandarlampung--Seluruh faksi di DPRD Provinsi Lampung menolak rencana KPU Lampung merubah wilayah daerah pemilihan (dapil) dan pengurangan jumlah kursi dewan.

Pada Rabu (18-1-2023) malam, seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung mengadakan pertemuan di Rumah Inspirasi Ismet Roni, Enggal, Bandarlampung.

Pertemuan yang dipimpin Ismet Roni itu menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait dengan wacana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merubah wilayah sejumlah dapil (daerah pemilihan), dan pengurangan jumlah kursi DPRD Lampung dari 85 menjadi 75 kursi.

Jika rencana itu diberlakukan, delapan fraksi menolak karena jumlah penduduk Lampung yang tidak berkurang. Para pimpinan fraksi juga meminta agar KPUD tidak mengubah desain daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi.

"Kami sepakat, secara bersama-sama untuk menyampaikan ke KPU. Soal dapil dan jumlah kursi DPRD Lampung tidak diubah, tetap 85 kursi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah kepada wartawan semalam.

Supriyadi Hamzah membenarkan, adanya forum yang membahas tentang isu Pemilu 2024, terutama soal pembagian Dapil yang dalam waktu tidak lama lagi akan ditetapkan oleh KPU.

Acara tersebut dihadiri oleh wakil dari 9 partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi Lampung. Diantaranya, tiga anggota DPRD dari Fraksi Golkar: Supriyadi Hamzah (Ketua Fraksi), Ismet Roni, dan Ali Imron.

Abdullah Surajaya (Fraksi PAN), Joko Santoso (Fraksi PAN), Noverisman Subing (FPKB), Gerinza Reza Pahlevi (Fraksi Nasdem), Fachruroozi (Gerindra), Apriliati (PDIP), dan Ringgo Oktabara (PKS).

"Jumlah kursi DPRD Lampung saat ini ada 85 orang, seiring penambahan jumlah penduduk, maka Pemilu 2024 tetap bertahan bukan malah berkurang," kata salah Anggota Fraksi dalam rapat tersebut.

Apriliani, pada rapat itu menyampaian perbandingan jumlah kepadatan penduduk di Lampung saat ini. Pada Pemilu 2009, Lampung memiliki kuota kursi legislatif 75 kursi.

Pada Pemilu 2014, dari 75 naik lalu bertambah menjadi 85 karena jumlah penduduk di Lampung menjadi sekitar 9,2 juta lebih. "Oleh karena itu, kami bersepakat meminta 85 kursi tidak berkurang," ujar Apriliati seperti dilansir harinamomentum.

Kesimpulan ini senada dengan aspirasi Komisi II DPR RI yang memang menolak perubahan Dapil DPR dan DPRD provinsi pada Pemilu 2024.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023), merumuskan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan atas dasar UU No 07 Tahun 2017.

Abdullah Surajaya, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung mengklaim seluruh fraksi sepakat daerah pemilihan (dapil) pemilihan umum legislatif (pileg) DPR dan DPRD provinsi untuk 2024 tak berubah.

Namun, saat ini DPRD tak lagi memiliki kewenangan untuk menata dapil DPR/DPRD provinsi. Kewenangan itu kini sepenuhnya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah sepakati untuk dapil DPR RI dan dapil provinsi, sikap kami adalah tidak ada perubahan sama dengan lampiran dalam UU Nomor 7 tahun 2017," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Tengah ini, ditemui seusai rapat lintas fraksi, Rabu tadi malam.

Menurut Noverisman Subing dari Fraksi PKB, KPU tak perlu membuat persoalan baru. "Jadi jangan bikin persoalan baru. Putusan MK tak memerintahkan menata dapil menata kursi. Coba dibaca deh. Jadi tak setiap keputusan itu harus dilakukan, bisa iya bisa tidak. Kecuali diperintahkan," kata Mantan Wakil Bupati Lampung Timur tersebut. (*)

Ketua DPRD Lampung Raih Penghargaan dari SMSI

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay  meraih penghargaan award tahun 2023 dari (Serikat Media Siber Indonesia) SMSI Provinsi Lampung dalam rangka pelantikan pengurus baru periode 2022-2027 di ballroom novotel, Minggu (15/01/2022)

Ketua DPRD Lampung Mingrum SH., MH menyebutkan bahwa penghargaan ini diperuntukan untuk seluruh angggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yang telah bekerjasama dengan baik membantu kerja – kerja jurnalistik dalam rangka memberikan konfirmasi dan klarifikasi kepada pers.

"Alhamdulillah mewakili kelembagaan DPRD Provinsi Lampung saya ucapkan terimakasih atas penghargaan ini, sejatinya award ini karena seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung sangat menghargai bagaimana pers bekerja dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berimbang dan akurat," ujar Mingrum seperti dilansir lampung 7.com

Ia juga menyebutkan ditengah perkembangan teknologi yang begitu masif, banyak platform yang menyediakan ruang informasi keterbukaan publik, ini menjadi salah satu tantangan bagaimana peran media menjaga keutuhan infromasi serta menjadi handling hoax sebuah informasi.
"Pers harus berbeda dengan netizen atau user pengguna media sosial, kaidah jurnalisitk dan UU 40 Tahun 1999 menjadi pedoman pokok bagaimana pers bekerja, ditambah lagi pers harus bisa melakukan netralisir informasi di media sosial, jangan sebaliknya," lanjut Mingrum.

Pencabulan Anak di Lingkungan Pendidikan, Begini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung - Anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati mengutuk keras pelaku pencabulan yang terjadi di wilayah kerjanya, terhadap pelajar kelas 1 SMP di Kabupaten setempat yang dilakukan oleh teman dan kepala sekolah.

Penegasan ini disampaikan Budhi Condrowati kepada wartawan, Sabtu (14/1). “Itu kelakukan biadab, tidak ada hati nurani. Saya minta Kepala sekolah dan temannya, untuk ditindak. Dan untuk kepala sekolah sanksinya pecat,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung ini.

Ketua BAGUNA DPD PDIP Lampung ini juga meminta penegak hukum dan juga Dinas Pendidikan untuk juga segera, serta tegas memproses pelaku tanpa pandang bulu, agar terdapat efek jera.

“Saya akan kawal dan pantau kasus ini, jangan buat malu Kabupaten Mesuji dan Lampung pada umumnya. Untuk dinas pendidikan harus pro aktif, jangan lamban,” tegas Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji itu.

Kemudian, kepada korban, srikandi PDIP Lampung itu mengapresiasi kepada keluarga korban yang sudah berani melaporkan kejadian ke kepolisian. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada korban dan keluarga untuk tidak takut dan ragu memberikan laporan serta keterangan kepada penegak hukum, agar proses hukumnya bisa cepat.

“Jangan takut, jangan ragu, laporkan, ungkapkan yang sejujur – jujurnya. Jangan karena ada hubungan keluarga dekat, takut. Kalo diam maka pelaku akan berkeliaran, dan bisa jadi akan memakan korban baru,” tegas Condrowati seperti dilansir lampung way.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi dan pemberitaan yang beredar. Bahwa, Pelaku berinisial AT (50) warga Kecamatan Serdang, Kabupaten Mesuji. Sedangkan, korban yang baru diketahui berinisial NVP (12) dan AS (12).

Saat ini pelaku, Tekab 308 Presisi Polres Mesuji berhasil mengamankan oknum kepala sekolah pada Bulan Desember 2022 lalu. (LW)

Wacana Pemda Pemutihan Pajak, Anggota DPRD Lampung Setuju

Bandar Lampung – Target pendapatan ratusan miliar, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing setuju rencana Pemerintah daerah (Pemda) melakukan pemutihan pajak.

Pasalnya, ini terakhir program pemutihan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari kendaraan yang belum bayar pajak.

Dalam waktu dekat, kita setuju rencana Pemda Provinsi Lampung lakukan pemutihan pajak,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing, di Kantor DPRD Lampung, Jumat (13/1/2023).

Menurutnya, target PAD yang masuk ke Pemprov Lampung dari pemutihan pajak itu ratusan miliar.

“Kalau tembus 500 Miliar, itu prestasi buat Bapenda Provinsi Lampung,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemprov Lampung kembali bakal mengelar program pemutihan pajak bermotor tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung secepatnya akan mengusulkan kepada Gubernur Lampung terkait program pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, atau disebut juga program pemutihan pada tahun 2023 ini.

“Hal ini merupakan upaya besar Bapenda meningkatkan wajib bayar pajak dan pada akhirnya, upaya tersebut juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah, seperti dilansir kinni. Id. 

Adi Erlansyah mengatakan di tahun 2022 Bapenda sudah melaksanakan kajian secara ilmiah, sebagai syarat membuka kembali program pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, atas permintaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Mikdar Ilyas Sikapi Pelecehan Seksual Anak di Lingkungan Ponpes

Bandarlampung - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Kabupaten Tulangbawang Barat yang terungkap baru-baru ini, mendapat kecaman dari Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas.

Menurut politisi Partai Gerindra Lampung ini, pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman dan transformasi pengetahuan ajaran agama dan moral bangsa, justru dikotori dengan perbuatan asusila.

“Ini (pelaku) harus ditindak tegas agar menimbulkan efek jera, dengan cara dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa seumur hidup,” tegas Mikdar, Kamis (12/1).

Mikdar juga mendorong untuk adanya regulasi tegas yang dapat memberatkan pelaku pelecehan seksual, baik itu di lingkungan sekolah, pesantren ataupun lingkungan.

“Hukuman 1-2 tahun saja tidak cukup, harusnya seumur hidup atau minimal dikebiri agar pelaku benar-benar jera,” ucap politisi besutan Prabowo Subianto ini.

Kurikulum pendidikan moral dan agama di sekolah, menurutnya juga perlu ditingkatkan, agar dapat menciptakan generasi muda yang agamis, berkarakter dan tentunya jauh dari tindakan- tindakan yang melawan hukum, salah satunya asusila.

“Apalagi di zaman kemajuan teknologi seperti saat ini. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa mendapatkan situs-situs yang tidak patut dilihat atau lebih tepatnya pornografi,” jelasnya seperti dilansir lampung way.

Tak hanya di Ponpes Tubaba, Mikdar juga menyoroti kasus Pelecehan Seksual di ponpes Lamsel maupun Lampung Utara. Selain itu, ia juga menyoroti kasus Pelecehan Seksual terhadap anak kandung maupun terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga.

Sebelumnya diketahui, Kasus asusila terhadap santriwati anak terjadi di pondok Pesantren Tulangbawang Barat. Pelaku pelecehan seksual tersebut berinisial AA (45) yang merupakan pimpinan ponpes itu sendiri.

Saat melakukan aksi bejat itu, pelaku AA memanggil ketiga korban dengan dalih minta dibuatkan secangkir teh. Lalu pelaku memaksa ketiga korban untuk masuk ke kamar.

Untuk meyakinkan korban, pelaku membujuk korban dengan dalih akan mendapatkan berkah jika mau disetubuhi.

Kasus itu terbongkar, setelah salah satu keluarga korban melaporkan perbuatan bejat AA ke Mapolres Tulangbawang Barat. Dari laporan itu, polisi menangkap AA. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. (LW)

DPRD Lampung Minta Hentikan Penerimaan P3K Tenaga Kesehatan

Diduga adanya polemik dan kejanggalan pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan, yang dilakukan pada 7 Desember 2022 kemarin. Membuat Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal angkat bicara, dan tegas meminta kepada Satuan Kerja terkait untuk menghentikan sementara sebelum semuanya kondusip.

“Saya tegaskan, OPD terkait menghentikan perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. Karena, berdasarkan laporan masyarakat ada kejanggalan dalam prosesnya,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal Senin (09/01/2023).

Salah satu kejanggalan yang dimaksud, kata Politisi Demokrat itu. Terkait kebijakan Nilai Afirmasi (kebijakan nilai tambahan), bagi peserta rekrutmen disejumlah rumah sakit, yaitu RSUDAM, RSJ, Dan RS Bandar Negara Husada. Misalnya, si A sudah mengabdi di salah satu rumah sakit tersebut, kemudian mengikuti tes P3K. Namun, dalam penilaian Afirmasi tidak diberikan kepadanya.

“Nah, seyogyanya Afirmasi itu diberikan kepada tenaga honor yang ada disitu. Tapi, tidak dilakukan. Sehingga, dampaknya merugikan salah satu pihak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat komisi I DPRD Lampung akan memanggil OPD terkait secepatnya. Agar, permasalahan yang terjadi tidak meluas.

“Tadi, saya sudah coba konfirmasi kepada BKD, dan belum direspon. Tapi, surat panggilan kita buat hari ini,” tegas Yozi seperti dilansir topik Indonesia.id.

  

Disnakertrans Lampung Pertemukan Karyawan dan CIMB Niaga Auto Finance yang Berpolemik

Bandarlampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung  mempertemukan mantan karyawan CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) Muhammad Muharlisyah dan pihak perusahaan.

Pertemuan ini buntut laporan Muhammad Muharlisyah pada manajemen CIMB Niaga Auto Finance yang diduga melanggar undang-undang tenaga kerja.

Mediator Disnakertrans Lampung, Sariyo, mengatakan, pihaknya mengklarifikasi kedua belah pihak dengan meminta keterangan keduanya.
"Kita pertemukan, harapan kita selesai di sini," kata Sariyo, Rabu (11/1/23).

Menurutnya, saat ini belum ada kesimpulan dari pertemuan. Pertemuan tadi sebatas menggali informasi apa yang diinginkan karyawan pada perusahaan yang akan disampaikan ke CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company).

"Agar Win win solution (kondisi di mana kedua belah pihak merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil). Kalo enggak ada titik temu akan ke pengadilan, hari ini klarifikasi, minggu depan mediasi. Mudah-mudahan kami berharap selesai di sini," urainya.

Kata dia, proses mediasi nantinya sebanyak tiga kali, namun mediasi bisa dilihat dari pertemuan awal, sebab jika dirasa tidak ada kecocokan antara mantan karyawan dan pihak perusahaan bisa dipastikan akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

"Kami memberi saran bisa diterima atau tidak. Mudah-mudahan kami berharap selesai di sini," ujarnya.

Saat disinggung dugaan perusahaan meminta karyawan mengundurkan diri dari perusahaan, kemudian karyawan diberi pilihan mutasi ke Surabaya adalah upaya perusahaan agar karyawan mengundurkan diri dan tidak mendapat uang pesangon?
"Baru asumsi. Belum tentu, banyak faktor, bisa pribadi dikaitkan dengan perusahaan. Mutasi, demosi, promosi kewenangan perusahaan, kita belum mengarah ke sana, akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya," ujarnya.

Senada dikatakan Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Lampung, Arandy Sharrin, ia berharap polemik antara karyawan dan perusahaan bisa segera menemukan 'Win win solution'.

"Substansi masalah mediator (Dianakertrans) harus tahu, mediator mencari win win solusion," imbuhnya.
PT CIMB Niaga Auto Finance Akui M. Muharlisyah Karyawan

PT CIMB Niaga Auto Finance membenarkan, Muhammad Muharlisyah karyawan PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) yang ditawarkan dimutasi ke Surabaya.

“Benar saudara M Muharlisyah merupakan Karyawan PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) Cabang Lampung dengan Jabatan sebagai Remedial Officer,” kata Corporate Secretary PT CIMB Niaga Auto Finance, Lusiantini melalui pesan elektronik.
Menurutnya hal itu dilakukan atas kebijakan perusahaan.
“Berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam terus melakukan penyegaran organisasi, pembinaan yang berkelanjutan dan pengembangan kemampuan karyawan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan saudara M Muharlisyah diajukan mutasi ke daerah yang lebih memiliki potensi dan supervisi yang lebih baik dengan harapan dapat memperbaiki kinerja untuk lebih memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan dan menunjang karir dari karyawan yang bersangkutan di CNAF,” paparnya.

“Saudara M Muharlisyah tidak kunjung hadir di cabang yang telah ditentukan oleh perusahaan maka CNAF mengupayakan melakukan pemanggilan tertulis sebanyak 2x (dua kali) secara patut kepada yang bersangkutan dan surat tersebut ditujukan ke alamat domisili,” imbuhnya.

Lusiantini mengkalim pihaknya taat pada Undang-undang tenaga kerja yang ada.

“Dalam hal ini perusahaan selalu tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku khhususnya UU No. 11 tahun 2020 dan PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja,” tambahnyatambahnya.

Diketahui, Mantan karyawan CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) melaporkan perusahaan ke Disnakertrans Lampung.

Muhammad Muharlisyah didampingi kuasa hukum Setiady Rosasi usai melapor ke Disnakertrans Lampung, mengapresiasi kinerja Disnakertrans atas penerimaan permohonan, untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Setiady mengatakan, pada prinsipnya ia mengapresiasi kinerja dari Disnakertrans khususnya Lampung, untuk menerima permohonan, laporan hak-hak buruh yang terabaikan.

"Atas penyelesaian perselisihan hubungan kerja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku," kata dia Jumat 30 Desember 2022.

Ia menceritakan, laporan perusahaan ke Disnakertrans Lampung, meminta untuk menentukan kapan waktu yang akan di tentukan dibukakan ruang mediasi

"Dan mempertanyakan kepada pengusaha atau majikan terhadap hak buruh yang diabaikan," kata Muharlisyah.

Ia mengatakan terkait dengan upah lembur sudah terperinci di dalam berkas permohonan laporan ke Disnakertrans Lampung.

"Tapi hitungan upah lemburnya terhitung dari tahun ini bulan Maret 2022, karena alat buktinya yang ada hanya itu, yang seharusnya dari 2019 tapi kita tidak memiliki bukti terkait upah lembur tersebut dan pesangon," katanya

Ia mengaku kecewa pada CIMB Niaga Auto Finance, pasalnya selama bekerja sekitar 10 tahun namun di akhirnya dianggap mundurkan diri oleh perusahaan.

"Saya berharap dari pihak kita bisa ada titik temu dimediasi. Kalo belum ada titik temunya kami lanjut ke PHI (Pengadilan hubungan industri)," tutupnya.

Serikat buruh menilai kebijakan direksi CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung memberlakukan karyawan serampangan.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama Federasi Anggota dari Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) Yohanes Joko Purwanto mensikapi polemik karyawan CIMB Niaga Auto Finance Cabang Lampung yang diminta mundur diri dan dimutasi jauh dari Lampung adalah upaya perusahaan agar tidak membayar uang pesangon pada karyawan.

"Itu modus perusahaan, karyawan digembosi, enggak dapat target, diturunkan jabatan, dimutasi jauh, dipaksa mengundurkan diri," kata Joko.

Kata aktivis yang getol memperjuangkan hak buruh dan pekerja ini, itu semua cara perusahaan untuk membuang karyawan dari perusahaan.

"Ini harus laporan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Agar perusahaan dipanggil, bagaimana langkah berikutnya, biasanya Disnaker cepet," ucapnya.(ndi)

Kasus Talangsari, Begini Kata DPRD Lampung

Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menilai negara tidak cukup hanya dengan mengakui peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang diakui negara salah satunya adalah tragedi Talangsari, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyebut, upaya penyelesaian dampak tragedi Talangsari, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur masih jauh dari tuntas.

Hal itu menyikapi statemen Presiden Joko Widodo prihal 12 tragedi pelanggaran HAM berat di Indonesia yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023). 

Yanuar Irawan menyebut masih terdapat keluarga korban dari tragedi Talangsari yang masih rasakan dampak secara sosial.

"Ini memang harus segera diselesaikan," kata Yanuar Irawan saat diwawancara melalui sambungan telepon, seperti dilansir Tribun Lampung, Kamis (12/1/2023).

Yanuar Irawan menilai belum tuntasnya penyelesaian dampak tragedi Talangsari akibat belumnya semua pihak untuk komitmen dan konsisten.

Adapun kata Yanuar Irawan menyebut, sikap Presiden Joko Widodo yang tegas mengakui tragedi Talangsari, sebagai satu dari dua belas juga harus disikapi oleh seluruh pihak.

Kemudian itu menjadi pintu masuk untuk semua pihak terlibat dalam penyelesaian dampak dari tragedi Talangsari.

"Semua pihak harus diajak bicara, agar penyelesaian dampak dari pelanggaran HAM berat bisa mendekati 100 persen," jelas Yanuar Irawan.

Menurut Yanuar Irawan, keterlibatan banyak pihak itu, juga harus dilakukan dengan analisa yang matang.

Hal itu agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo menyesalkan pelanggaran HAM berat yang terjadi.

"Dengan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa," kata Joko Widodo.

PPP Lampung Sikapi Kabar Bergabungnya Sandiaga Uno

Bandar Lampung — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung, sambut hangat bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno. Hal tersebut diungkapkan, Ketua DPW PPP Supriyanto saat diwawancarai di Kantor DPRD Lampung, Selasa (10/01/2023).

“Dengan bergabungnya Pak Sandiaga bisa menggaet kaum-kaum milenial dan kaum pengusaha, yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga PPP ini bisa berangkat lebih tinggi lagi,” kata Supriyanto.

Apalagi, kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu, Sandiaga pernah berkunjung ke Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai, dengan kapasitas sebagai menteri. Artinya, ada kedekatan emosional yang terbangun dengan masyarakat pribumi.

“Mudah-mudahan kedekatan ini bisa membawa kebesaran PPP kedepannya lebih baik. Setelah bergabungnya Sandiaga Uno,” ujarnya.

Untuk jabatan yang diberikan kepada Sandiaga Uno di DPP PPP. Supriyanto mengaku dirinya enggan berandai – andai, dan berspekulasi. Karena, hal itu sudah ranah DPP.

“Kita belum tahu posisinya dimana

Tapi kita tidak bisa mendahului kehendak DPP, dengan bergabungnya Sandiaga Uno. Kita melihat saja nanti arahannya seperti apa,” Kata dia.

Berkaitan dengan tiket Sandiaga Uno di Pilpres 2024, Supriyanto menuturkan hal tersebut bisa saja terjadi, dengan melihat situasi politik nasional. Terlebih, berdasarkan rapat pimpinan DPW PPP Provinsi Lampung di Hotel Horison Bandarlampung, Sabtu (29/10/2022), PPP telah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024

“Nah, soal kedekatan Sandiaga Uno ini untuk tiket Pilpres 2024 bakal dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kami PPP Lampung akan tunduk dan patuh dengan pusat. Jadi, kita liat saja nanti, apa yang diperintahkan oleh DPP. PPP Lampung akan ikut intruksi tersebut,” tegasnya.

DPD Partai Golkar Lampung Sikapi Pileg

Bandar Lampung — Kemenangan 20 persen pada Pileg 2024 mendatang, menjadi konsentrasi DPD Partai Golkar Lampung. Hal tersebut, ditegaskan Sekretaris DPD Golkar Lampung, Ismet Roni. Di kantornya, Senin (09/01/2023).

“Pada prinsipnya Golkar Lampung siap, dengan target kemenangan sebesar 20 persen pada pileg 2024 mendatang,” kata Ismet.

Maksud kemenangan 20 persen tersebut, kata Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu. Ketika saat ini di legislatif golkar mendapat 10 kursi, maka di Pileg 2024 menjadi 20 kursi. Oleh karena itu, Golkar lampung telah menugaskan 200 persen fungsionaris di masing – masing dapil, untuk nantinya setelah di evalusi menjadi 100% dari jumlah kursi di masing – masing dapil

“Ini sudah kita tugaskan dan tekankan kepada seluruh pungsionaris Golkar se-Provinsi Lampung. Dan tentunya, penugasan itu akan kita evaluasi pada saat Daftar Calon Sementara,” tegasnya.

Evaluasi sangat penting, lanjut Politisi senior Golkar Lampung itu. DPD Golkar akan melihat kader dan fungsionaris yang benar – benar bekerja atau tidak ketika mendapat penugasan tersebut.

“Dari hasil evaluasi itu, baru kita akan kerucutkan atau sesuaikan dengan jumlah kursi legislatif di masing – masing tingkatan,” ujarnya.

Namun, hal terpenting yang perlu mereka pahami adalah, masing – masing kader dan fungsionaris untuk terjun langsung kemasyarakat, melalui berbagai program kerja Golkar.

“Mereka para kader harus langsung turun ke masyarakat, dekat dekat masyarakat, cari simpati masyarakat, untuk bersama – sama partai Golkar membangun daerah,” kata dia.

Mengenai munculnya partai – partai pendatang baru, Ismet mengaku kehadiran mereka bukan hanya di pemilu 2024 saja, melainkan dari pemilu sebelumnya pun, sudah ada partai baru. Artinya, tidak ada masalah. Karena, dalam berkompetisi sangatlah wajar.

“Partai Golkar gaka da masalah, walau banyak partai baru bermunculan. Karena, kader – kader kita sudah militan dan berpengalaman. Dan saya yakin juga bahwa masyarakat lebih dekat dengan partai Golkar,” tegasnya.

Ada Wacana Kursi DPRD Provinsi Lampung Akan Turun Jadi 75

Bandar Lampung - Jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung untuk pemilu 2024 diprediksi akan mengalami penurunan dari periode 2019 sebanyak 85 kursi menjadi 75 kursi.

Hal tersebut disebabkan karena jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Provinsi Lampung tahun 2022 hanya mencapai 8.901.156.

Berdasarkan pasal 188 ayat (2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, untuk jumlah penduduk 7-9 juta maka alokasi kursi DPRD Provinsi mencapai 75 kursi, sedangkan jika jumlah penduduk 9-11 juta maka alokasi kursi mencapai 85 kursi.

Komisioner KPU Lampung, Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto mengatakan saat ini KPU Provinsi masih menunggu Juknis.

"Juknis belum ada, yang digunakan adalah DAK 2," katanya saat dihubungi, Senin (2/1).

Menanggapi potensi turunnya alokasi jumlah kursi di DPRD Lampung, Wakil Ketua DPW Nasdem Lampung, Rakhmat Husein mengatakan DPW Nasdem Lampung sama sekali tidak terpengaruh dengan hal tersebut.

"Nasdesm sejak daftar ke KPU dan dapat nomor urut 5 sangat siap ikuti pemilu 2024," katanya.

Terkait potensi pengurangan jumlah kursi, Nasdem Lampung siap menghadapi pileg 2024 dengan demand kursi yang makin menurun. 

Ia menyampaikan, asalkan memang penurunan kursi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami siap mengikuti dan menjalankannya, (keputusan KPU RI)," katanya. 

Jika memang kursi turun, NasDem Lampung telah menyiapkan strategi dalam penjaringan bacaleg. 

"Hingga penempatan caleg-caleg potensi di tiap dapil. Namun, strategi tersebut bersifat internal partai," ujarnya.

Ia menyampaikan kalau pihaknya sedikitpun tidak takut dan gentar untuk menghadapi pemilu 2024, jika memang ada penurunan kursi.

Sementara itu, Ketua DPW Gelora, Samsani Sudrajat menyampaikan kalau pihaknya memahami apabila ada penurunan kursi.

"Ya kami memahami kondisi terakhir terkait data kependudukan," ucapnya.

Ia menerangkan kalau data tersebut akan menjadi basis penghitungan kursi untuk DPRD I dan DPR RI

"Jadi terkait jumlah kursi dan dapil yang masih dinamis, kita tunggu saja apa keputusan KPU RI sebagai regulator," terangnya.

Ia menyatakan kalau Gelora Lampung akan siap, mengikuti dan mensukseskan Pemilu 2024 apapun hasilnya.

"Kami menyesuaikan, intinya siap," pungkasnya.

Jumlah Kursi DPRD Lampung pada pemilu 2019 mencapai 85 Kursi. Rinciannya PDI-P 19 kursi, Gerindra 11 kursi, Golkar 10 kursi, Demokrat 10 kursi NasDem 9 kursi, PKB 9 kursi, PKS 8 kursi PAN 7 kursi, dan PKS 1 Kursi.

Berikut Rincian Dapilnya :

Lampung 1: Kota Bandar Lampung 11 kursi.

Lampung 2: Kabupaten Lampung Selatan 10 kursi.

Lampung 3: Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro 11 kursi.

Lampung 4: Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat 10 kursi.

Lampung 5: Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara 11 kursi.
Lampung 6: Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 kursi.

Lampung 7: Kabupaten Lampung Tengah 12 kursi.

Lampung 8: Kabupaten Lampung Timur 10 kursi.

Sumber Kupas tuntas

PAN Lampung Targetkan Kemenangan

Bandar Lampung — Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung, menargetkan setiap dapil terisi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPW PAN Lampung, A. Fitoni Hasan saat ditemui, di kantor DPRD Lampung, Senin (09/01/2023).

“Pada intinya, kita PAN Lampung targetkan kemenangan, dengan terisi semua di dapil masing-masing pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Karena pada pileg 2019 kemarin dapil Lampung Timur kosong gak terisi,” kata Fitoni Hasan.

Lebih lanjut A. Fitoni Hasan menuturkan, PAN saat ini tengah menyiapkan daftar calon legislatif untuk didaftarkan ke KPU. “Karena kita di deadline daftar caleg itu harus sudah terisi semuanya sampai 15 Januari mendatang,” ungkapnya.

Sedangkan untuk penugasan kepada incumbent, menurutnya sudah pasti dilakukan agar semua dapil itu bisa terisi maksimal. “Ada cara khusus yang kita lakukan untuk mencapai target itu. Karena kita ditugaskan oleh DPP semua harus maksimal perolehannya,” tegasnya.

Mengenai lolosnya Partai Ummat menjadi peserta Pemilu, Fitoni mengaku tidak akan berdampak pada suara PAN Lampung dari warga Muhammadiyah. “Gak ada masalah itu, kita soalnya Partai terbuka. Semua punya hak suara,” kata dia.

Selain itu, Mantan Ketua DPD PAN Lampung Selatan itu menyebutkan ada hal terpenting yang perlu mereka pahami yaitu, masing – masing kader dan fungsionaris untuk terjun langsung ke masyarakat, melalui berbagai program kerja PAN.

“Mereka para kader harus langsung turun ke masyarakat, dekat dekat masyarakat, cari simpati masyarakat, untuk bersama – sama partai PAN membangun daerah,” pungkasnya.

Kepengurusan PIRA Pesawaran Dikukuhkan, ini Pesan Ketua PIRA Lampung

 Bandarlampung ): Ketua Perempuan Indonesia Raya (Pira) Lampung, Elly Wahyuni, melantik kepengurusan PIRA Kabupaten Pesawaran, Senin (9/1).

Ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kepengurusan di Kabupaten/kota, jelang pemilu 2024.

“Alhamdulillah, kita sudah melantik kawan-kawan pengurus PIRA Lampung Pesawaran,” ujarnya.

Dia mengatakan, kekuatan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra ini dapat mendorong pemenangan partai pada Pemilu 2024 mendatang.

“Semua bergerak dengan Partai Gerindra dan juga semua sayap dan relawan,” kata dia.

Politisi senior Gerindra ini menilai, pelantikan pengurus PIRA kabupaten/kota se-Peovinsi Lampung merupakan salah satu langkah pemanasan menuju pemilu 2024.

“Karena tanpa kekompakan kita, itu tidak akan bisa apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Kendati begitu dia berharap, kepada pengurus yang telah dilantik untuk segera, melakukan konsolidasi dengan wilayah kerja masing-masing guna memantapkan program ke depan, demi memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden.

“Saya berharap, agar pengurus yang baru saja dilantik, dapat melakukan koordinasi dengan wilayahnya masing-masing, agar program kerja para kader dan relawan, demi mewujudkan satu tujuan yakni, Prabowo presiden Gerindra menang,” pungkasnya. (*)

DPRD Lampung Terima Audensi Petani

Bandar Lampung - Perwakilan petani penggarap lahan Kota Baru yang menggelar aksi unjuk rasa akhirnya menggelar audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga Pemprov Lampung diruang rapat Komisi I, Rabu (4/1/2023).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh para petani yang merasa keberatan dengan penetapan uang sewa lahan sebesar Rp3 juta per hektare telah diakomodir.

"Apa yang menjadi keluhan para petani sudah kami dengarkan. Mulai dari pencabutan SK penyewaan lahan hingga meniadakan satgas yang dinilai sering melakukan intimidasi kepada petani di lapangan," kata Yozi, saat memberikan keterangan.

Sementara lanjutnya, untuk pencabutan SK penyewaan lahan terlebih dahulu akan dibicarakan dengan instansi terkait mulai dari KPK, BPN, BPK, DPRD hingga Pemprov Lampung.

"Untuk pencabutan SK tidak mungkin bisa diputuskan hari ini, karena ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pemprov Lampung, karena ini merupakan rekomendasi dari pihak yang berwajib seperti KPK. Maka nanti kita adakan pertemuan petani dengan para pembuatan kebijakan," terangnya. 

Kabid Aset pada BPKAD Provinsi Lampung, Mediandra mengaku, pihaknya telah bekerjasama dengan Polda Lampung untuk melakukan penindakan terhadap satgas yang dinilai arogan kepada para petani.

"Terkait dengan Satgas yang ilegal atau penyewaan yang ilegal dan melanggar hukum, kita telah bekerjasama dengan Polda Lampung. Jadi nanti akan menjadi ranah Polda Lampung," ungkap Mediandra seperti dilansir kupas tuntas.

Politisi PKS Lampung: Masyarakat Bandar Lampung terdidik

Bandar Lampung — Masyarakat Kota Bandar Lampung terdidik, cerdas dan santun. Berikut disampaikan Politisi PKS Lampung, Ade Utami Ibnu. Hal tersebut, dapat dijadikan contoh bagi wilayah dan daerah lain yang ada di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Sehingga, dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang dapat kondusip, dan menghasilkan wakil rakyat, serta pemimpin yang amanah.

Dalam diskusi santainya, Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu mengaku pesta demokrasi yang akan dihadapi butuh pemahaman yang luas dan matang dari semua kalangan. Tentunya, kecerdasan masyarakat sebagai pemilih, sangat dibutuhkan untuk melahirkan pemimpin terbaik dimasing – masing tingkatan.

“Alhamdulillah, setelah saya cermati. Masyarakat Bandar Lampung terdidik, mereka memiliki pengetahuan, kecerdasan dalam berfikir, dan keterbukaan informasi, khususnya memilih wakil rakyat dan pemimpinnya,” kata Ade.

Dengan demikian, kata Ade. Siapapun yang berkompetisi di Pemilu 2024, khususnya Kota Bandar Lampung harus mengedapankan nilai jual yang sejalan dengan harapan mereka. Diantaranya, menawarkan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian berpihak kepada masyarakat, selanjutnya berpihak kepada pembangunan yang terporgram, baik menengah dan jangka panjang.

“Nah, dalam kesempatan ini. Dengan ucapan Bismilah Lillah Hitaala, sejak dilantik sebagai Anggota DPRD, Pendekatan dan sejumlah program sudah saya lakukan diperiode ini. Tentunya, apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Bandar Lampung,” tegasnya.

Baginya, lanjut Ade. Siapapun yang ditugaskan oleh partai baik partai yang lama atau pendatang baru, harus mengedepankan kinerja dan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat disuguhkan pilihan yang tepat. Dan yang terpenting menghindari konsep pencitraan, kemudian politik pragmatis.



“Alhamdulillah, sudah saya alami langsung berada di Dapil Bandar Lampung, bahwa masyarakat Bandar Lampung terdidik dan cerdas. Tidak terpengaruh oleh politik – politik pencitraaan, pragmatis dan yang lainnya,” tegas Ade.

Sementara, ditempat yang berbeda. Salah satu warga Kemiling Bandar Lampung, Hadi (40) mengaku hadirnya Ade Utami sebagai wakil rakyat yang berada di Dapil Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat.

“Pak Ade itu santun, dekat dengan masyarakat. Gak kenal waktu, baik bagi, siang, sore bahkan sampe tengah malem, selalu berkunjung dan hadir ditengah – masyarakat,” kata dia.

Bukan hanya itu, jiwa sosial dari Ade Utami juga menjadi sorotan warga Bandar Lampung. “Kalo ada kesulitan, diantaranya masyarakat sakit. Pasti, beliau langsung hadir. Ini kelebihan Ade, kami berterimakasih mas,” tegasnya.

Mikdar Ilyas Ikuti Rakerda

Bandar Lampung — DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, mengagendakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, yang dijadwalkan pada 30 Januari 2023, bertempat di Graha Wangsa Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta kurang lebih 1700 kader internal partai di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Ya, sesuai arahan dari Ketua DPD Gerindra. Bahwa, partai Gerindra Lampung akan menggelar Rakerda perdana. Ini wajib diikuti seluruh kader partai se-Provinsi Lampung,” kata Ketua pelaksana kegiatan Rakerda 2023, Mikdar Ilyas. Usai mengikuti rapat di Kantor DPD Gerindra setempat. Jumat (06/01/2023).

Pada kesempatan ini, kata Mikdar. Selaku ketua Pelaksana ada hal penting yang perlu digaris bawahi pada Rakerda berlangsung nanti, yaitu Rakerda 2023 merupakan upaya penguatan organisasi di masing – masing tingkatan untuk menghantarkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden, dan Gerindra menang pemilu, khususnya Lampung dan Indonesia umumnya.

“Tolong catat, tujuan utama Rakerda 2023 nanti adalah kader partai Gerindra Lampung ingin menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden, dan kemenangan partai Gerindra di Pemilu 2024,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung itu menuturkan bahwa dalam Rakerda perdana besok. Tentunya, panitia pelaksana sudah memetakan tenis pelaksanaan, jumlah peserta dan unsur – unsur peserta yang akan mengikuti. Yaitu, terdiri dari pengurus DPD Gerindra, Anggota DPRD, Kabupaten/kota dan Provinsi Lampung, pengurus DPC di 15 kabupaten/kota, pengurus PAC, dan sayap – sayap partai. Diantaranya, PIRA, Satria, GMD, dan Tidar.

“Dan untuk tambahan, sesuai arahan dari Pak Sekjen. Bahwa kita juga akan mengundang Ketua DPD Gerindra Se-Sumatera,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Gerindra Lampung. Rahmat Mirzani Djausal mempertegas bahwa tujuan partai Gerindra didirikan adalah menghantarkan Prabowo presiden. Artinya, ketika Rakerda nanti digelar, semua kader Partai Gerindra Lampung solid bergerak

“Jadi, ketika Rakerda ini dibentuk. Maka, menjadi salah satu agenda penting organisasi yang wajib dipatuhi, ditaati, dan dijalankan oleh seluruh kader partai, khususnya DPD Gerindra Lampung,” tegasnya.

Namun, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu juga menegaskan bahwa selain fokus pada penguatan kader partai dengan target Prabowo Subianto Persiden, dan Pemilu 2024. DPD juga akan membahas tentang Pemilihan Legislatif.

“Kita akan bahas juga soal Pileg. Karena, ini merupakan agenda partai secara keseluruhan,” tegas Mirza.

DPRD Lampung: Anarkisme Bukanlah Budaya Bangsa Kita

Bandar Lampung - Geng motor mulai meresahkan masyarakat. Baru-baru ini di Bandar Lampung terjadi tawuran antar geng motor yang menyebabkan luka cukup serius akibat senjata tajam.

Perlu adanya campur tangan banyak pihak untuk menyadarkan mereka untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang membahayakan dan meresahkan banyak pihak.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, klub motor atau geng motor sekarang ini mengarah kepada perkumpulan yang lebih mempunyai warna tersendiri. Dengan memberikan syarat tertentu kepada setiap anggota baru yang ingin masuk kekeanggotaannya, mereka diberikan beberapa kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

Tindakan mereka kadang di luar nalar, agar terlihat eksistensi serta keberanian di mata anggota lain.
"Tidak segan dari mereka memberikan kewajiban kepada para calon anggota baru untuk membuat keonaran, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalulintas, bahkan yang lebih parah lagi ada dari mereka yang mengintruksikan kepada calon anggota barunya untuk berani membacok orang yang tidak dikenal, barulah mereka dapat diterima sebagai anggota resmi, pemaparan ini saya dapatkan dari aparat penegak hukum  ketika saya menonton televisi," kata Watoni, Senin (26) 12/22).

Politisi PDIP Lampung ini menegaskan, sekarang klub atau geng motor menjadi sangat meresahkan masyarakat, padahal dulu tidak seperti itu, mereka dulu banyak melakukan safari, bakti sosial, tapi sekarang berubah seolah-olah mencari eksistensi, dengan cara yang dapat merugikan masyarakat umum.
"Contohnya seperti tawuran, penyerangan-penyerangan. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi di provinsi Lampung," kata mantan pengacara ini.
DPRD kata dia, sepakat dengan langkah kepolisian memberikan tindakan yang tegas dan terukur memberantas geng motor yang mulai meresahkan masyarakat.
"Saya sepakat dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, untuk melakukan kedisiplinan, dan tindak tegas pelaku anarkis dari geng atau klub motor. Karena anarkisme bukanlah budaya bangsa kita. Saya prihatin anak masih muda, masih remaja, yang rata-rata SMP-SMA, kalau generasi kita sudah seperti itu semua, mau dikemanakan nasib bangsa kita," tegasnya.

Watoni berharap agar ada kolaborasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, pemerintah daerah, Kesbangpol, dan Dinas Sosial, dalam melakukan pembinaan terhadap geng atau klub motor yang anarkis ini.

"Pembinaan bisa berupa pencerahan pola pikir yang positif kepada klub atau geng motor yang anarkis itu, agar pola pemikirannya berubah menjadi lebih positif karena nantinya mereka akan menjadi generasi penerus bangsa, kemudian bisa diajak ikut bakti sosial, kerja bakti, dan ikut serta sosialisasi cara berkendara yang baik, berlalulintas yang patuh yang sesuai dengan aturan," tutup Watoni.

Kota Baru Mangkrak, DPRD Lampung: Pemda Belajar Sama Pusat

Bandar Lampung - Pembangunan Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan di Provinsi Lampung mangkrak. Beberapa bangunan yang terlihat megah tak terawat. Seyogyanya pembangunan ini harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah yang sekarang menjabat,

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengungkapkan, pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Jokowi, pasalnya, begitu peralihan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi ada beberapa proyek pembangunan yang sinyalir mangkrak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan di masa pemerintahan Jokowi.

"Kita ambil contoh tol Becakayu, pembangkit listrik yang sekian banyak, dan banyak lagi pembangunan jalan tol yang  pembangunannya terhenti, akhirnya ketika masa pemerintahan Jokowi berjalan, itu semua dapat diselesaikan. Karena mereka melakukan audit, mencari kenapa pembangunan ini dapat terhenti, setelah ditemukan penyebabnya berdasarkan analisis audit, kalau masih bisa dilanjutkan maka dilanjutkan, kalau tidak maka dibuatkan berita acara dengan alasan yang konkrit, semua itu tergantung kepada keputusan pemerintahan," kata dia.

Politisi PDIP Lampung ini mengatakan, sebagai contoh Tol Becakayu dulu terbengkalai cukup lama, karena memang pengerjaannya hanya berdasarkan kemauan saja, mau atau tidak pemerintahan di saat itu, dan di masa pemerintahan Jokowi itu semua dapat diselesaikan, dan menjadi solusi pengurai kemacetan .

"Di daerah, siapapun pemimpinnya harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada peraturan daerahnya, harus dilanjutkan tidak boleh diberhentikan. Kalau diberhentikan harus diaudit dengan alasan yang jelas," jelasnya.

Sebenarnya kata Watoni, filosofi pembangunan Kota Baru yaitu sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung, sekitar ,6-7 ribu pegawai negeri sipil akan berpindah tugasnya ke Kota Baru, kemudian bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tumbuh.

"Maka dari itu peraturan daerah tentang pembangunan Kota Baru ini kenapa dulu bisa disahkan! Karena memang pembangunan Kota Baru membawa manfaat yang cukup besar, terutama dari segi perekonomian," tutupnya.

Pesan Anggota DPRD Lampung pada Rektor Unila Terpilih

Bandarlampung -- Terpilihnya Profesor Lusmeilia Afriani sebagai Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2023 – 2027 mendapat sambutan positif dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami.

"Ini merupakan sejarah baru. Untuk pertama kali Unila akan dipimpin seorang perempuan," kata Lesty menyambut gembira terpilihnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unila tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Lampung itu pun menaruh harapan besar terhaap Lusmeilia. Antara lain, dapat mengembalikan citra positif Unila yang tercoreng kasus dugaan korupsi rektor sebelumnya.

Bahkan, Lesty menyebut Lusmeilia Afriani sebagai salah satu wujud Kartini pada era sekarang. "Semoga beliau dapat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak melalui pusat penelitian ibu dan anak di Unila. Dapat memperbaiki citra Unila dan membesarkan nama kampus di mata masyarakat," ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Unila itu berharap, rektor yang terpilih dalam rapat Senat Unila pada Rabu, 28 Desember 2022, dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Sehingga gagasan maupun visinya untuk kemajuan Unila dapat terwujud.

"Semoga dengan terpilihnya Prof. Lusmeilia Afriani. sebagai Rektor Unila untuk lima tahun ke depan, akan membawa perubahan lebih baik bagi Unila. Women leadership congratulation Prof," kata Lesty. (*)

Cuaca Ekstrem, DPRD Lampung Himbau Masyarakat Lebih Berhati-hati

Bandar Lampung – Sejumlah masyarakat dan pelancong destinasi wisata mulai bepergian, untuk menikmati libur akhir tahun dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.

Wakil I Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni mengimbau, warga atau pelancong yang saat ini tengah menikmati libur natal 2022 dan tahun baru 2023, mungkin ada baiknya menyimak imbauan terkini dari BMKG dan BPBD.

Pasalnya, libur akhir tahun kali ini harus dilalui di tengah cuaca ekstrem yang melanda sejumlah garis pantai di Provinsi Lampung.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini meminta, warga yang hendak berwisata di pantai lebih berhati-hati terhadap gelombang.

“Untuk yang berlibur di pantai pada musim penghujan seperti ini, disarankan siang atau sore hari. Karena ketika pagi sampai siang ombak biasanya akan tinggi,” ujar Nenden.

Selain itu dia juga menekankan faktor keselamatan dalam perjalanan berlibur, terlebih lagi saat musim penghujan seperti saat ini.

“Ketika di jalan saat musim penghujan juga perlu hati-hati. Karena perubahan cuaca tiba-tiba dan faktor licinnya jalan saat hujan,” ungkapnya.

Dia juga berpesan agar pengelola wisata pantai, dapat menyiapkan tim yang selalu siaga untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Juga harus menyiapkan pertolongan pertama di tempat pantai yang dikelolanya,” pungkasnya seperti dilansir kinni.id. (*)

Abdullah Surajaya Sikapi Dinamika Pileg

Bandar Lampung — Tegas dan lugas, disampaikan politisi PAN Lampung, sekaligus Ketua BPOKK DPW PAN Lampung Abdullah Surajaya bahwa suara PAN tidak terpengaruh, meski partai Ummat lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Justru PAN Lampung optimis suara dan kursi di legislatif bertambah.

“Soal Partai Ummat lolos jadi peserta pemilu, PAN justru optimis bakal bertambah, baik fraksi di DPRD Lampung, hingga kabupaten/kota,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, Abdullah Surajaya. Dikantornya, Senin (02/01/2023).

Sebab, kata Bang Surajaya sapaan akrabnya. Kader militan PAN sudah diakui, sehingga yang bertahan pun dalam kondisi yang solid, dan yang keluar ke Partai Ummat hanya beberapa. “Jangan salah, yang gabung dengan Aab Cs itu, hanya hitung jari. Jadi, saya tegaskan suara besok PAN malah bertambah,” tegasnya.

Artinya, DPW PAN Lampung, DPD Kabupaten/kota, PAC hingga tingkat Desa tetap konsisten dan fokus kemenangan untuk menambah kursi di masing – masing wilayah kerja. “Karena konstuen itu bener-bener kader militan PAN. jadi gak ada kekhawatiran sama sekali,” ujarnya

Khusus DPRD Lampung, menurut Bang Surajaya, saat ini ada 7 anggota di Fraksi PAN DPRD Lampung, dan target pada Pileg 2024 bertambah jadi 10 kursi. Tentu, keoptimisan yang diutarak sejumlah kader PAN Lampung, sesuai dengan pemetaan lapangan dimasing – masing dapil, kemudian hasil koordinasi dengan sejumlah pengurus di semua tingkatan, dan yang terpenting adalah Instruksi Ketua Umum PAN.

“Jadi kemungkinan bertambah 3. Itu dari dapil Lampung Selatan, Bandarlampung dan Tanggamus,” tegasnya.

Baginya, lanjut Ade. Siapapun yang ditugaskan oleh partai baik partai yang lama atau pendatang baru, harus mengedepankan kinerja dan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat disuguhkan pilihan yang tepat. Dan yang terpenting menghindari konsep pencitraan, kemudian politik pragmatis.

“Alhamdulillah, sudah saya alami langsung berada di Dapil Bandar Lampung, bahwa masyarakat Bandar Lampung terdidik dan cerdas. Tidak terpengaruh oleh politik – politik pencitraaan, pragmatis dan yang lainnya,” tegas Ade.

Sementara, ditempat yang berbeda. Salah satu warga Kemiling Bandar Lampung, Hadi (40) mengaku hadirnya Ade Utami sebagai wakil rakyat yang berada di Dapil Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat.

“Pak Ade itu santun, dekat dengan masyarakat. Gak kenal waktu, baik bagi, siang, sore bahkan sampe tengah malem, selalu berkunjung dan hadir ditengah – masyarakat,” kata dia.

Bukan hanya itu, jiwa sosial dari Ade Utami juga menjadi sorotan warga Bandar Lampung. “Kalo ada kesulitan, diantaranya masyarakat sakit. Pasti, beliau langsung hadir. Ini kelebihan Ade, kami berterimakasih mas,” tegasnya.

Tawuran Pelajar, Begini Kata DPRD Lampung

DPRD Provinsi Lampung dukung pihak kepolisian tindak tegas maraknya aksi tawuran antar pelajar di Lampung. 

"Kenapa terjadi tren tawuran ini kita memaklumi karena selama 2 tahun pandemi Covid-19 dan pelajaran melalui daring sehingga kurang pembinaan dari guru-guru," kata Anggota DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo saat dimintai keterangan, Kamis (12/1).

Lanjutnya saat ini pihaknya melihat kepolisian sudah menindak tegas dalam hal penanganan anak-anak. 

"Namun saat ini kita melihat pihak kepolisian sudah menindak tegas dalam penanganan anak-anak. Karena ini dilematis juga ketika  ditahan tidak bisa karena di bawah umur," terangnya. 
Lanjutnya, untuk menyikapi hal tersebut peran serta masyarakat juga Dinas pendidikan untuk menambah ekstrakurikuler guna menyibukkan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan positif di sekolah 

"Jadi tidak ada spek nganggur untuk berpikir belajar dan harus lebih banyak kegiatan-kegiatan," jelasnya. 

Kemudian dibuatkan kesibukan di luar sekolah ekstrakurikuler seperti kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga seperti kegiatan karate dan sebagainya.

"Sehingga ada maju presentasi. Kemudian bagi pihak kepolisian ketika ada ancaman anak-anak melakukan tindakan anarkis menggunakan senjata tajam dan mengancam keselamatan masyarakat tentu harus ditindak tegas," ungkapnya. 

Ia mengatakan DPRD Provinsi Lampung mendukung pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. 

"Karena memang cukup meresahkan bukan saja masyarakat Lampung, orang yang ingin bertamu di Lampung akan was-was. Sementara di Lampung Nilai pesona pariwisata nya cukup baik kalo weekend banyak tamu dari Provinsi Lain datang. Jadi kita pengen Lampung itu aman dan nyaman," pungkasnya.

Sumber MEDIALAMPUNG.CO.ID -

 

Anggota DPRD Lampung Mengaku Bangga Lusmeilia Jadi Rektor Unila

Bandar Lampung — Terpilihnya Prof. Lusmeilia Afriani (Prof Lusi) sebagai Rektor Universitas Lampung, setelah menang telak dari dua rivalnya Prof Suharso dan Prof Asep Sukohar dalam pemilihan Rektor Unila pada putaran kedua, Rabu (28/12/2022). Mendapat apresiasi dan pesan dari semua kalangan, tak terkecuali Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Aprilliati.

“Saya alumni Unila tahun 1989 bangga, karena sepanjang sejarah berdiri Unila belum pernah Rektor nya perempuan. Ini sejarah, dan patut diapresiasi,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati. Rabu (28/12/2022).

Bukan hanya itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung itu mengungkapkan bahwa, terpilihnya Prof Lusi, membuktikan sudah waktunya keterwakilan perempuan ikut andil dalam menjaga, merawat, mendukung, membangun bangsa dan negara, khususnya Provinsi Lampung melalui kemampuan dan dedikasinya di dunia pendidikan.

“Di media sebelumnya, saya sampaikan juga. Sudah era dan wayanya keterwakilan perempuan memimpin. Sepanjang memenuhi syarat capabelitas, integritas, kemampuan akademik, yang akan membawa Unila kedepan lebih baik dan citra sebagai kampus kebanggaan masyarakat Lampung. Patut kita dukung,” ujarnya.

Tentu, kata Bunda April sapaan akrabnya. Sebagai alumni berharap. Dibawah kepemimpinan Prof Lusi, Unila dapat berkembang, maju dan lebih baik. Untuk kemudian, apa yang terjadi belakangan ini, dapat menjadi pembelajaran bersama agar tidak terulang kembali.

“Dalam pemilihan tadi, jelas perolehan suara Prof. Lismelia memimpin dengan jumlah 44 suara, jauh meninggalkan 2 kandidat lain. Artinya, banyak yang berharap termasuk kami sebagai Alumni, untuk menjadikan Unila maju dan berkembang,” tegasnya.

Urutan Tiga Besar, DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov dalam Kelola Anggaran

Bandar Lampung - Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni memberi tanggapan atas keberhasilan Pemprov Lampung dalam mengelola anggaran belanja daerah. 

" Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada APBD 2022, dengan masuk tiga besar " hal ini ia sampaikan pada awak media Senin 2/1/23.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 29 Desember 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 95,01 persen.

Politisi kader partai Gerindra besutan Prabowo Subianto ini menjelaskan, pada APBD 2022 Pemprov menargetkan belanja daerah mencapai Rp7,10 triliun dan terealisasi sebesar Rp6,75 triliun.

Sementara untuk realisasi belanja Pemprov Lampung hingga 29 Desember mencapai 98,43 persen. Dari target Rp6,91 triliun, terealisasi Rp6,80 triliun

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tiga Provinsi dengan pencapaian tingkat realisasi belanja Daerah Pemerintah Provinsi pada APBD 2022 yaitu : 

Urutan pertama Pemprov Kepulauan Riau dengan realisasi sebesar 96,54 persen. Urutan kedua  Pemprov Jawa Barat dengan realisasi 96,14 persen. Provinsi lampung berada di urutan ketiga dengan realisasi 95,01 persen.

Lebih lanjut Wanita yang akrab disapa Bunda Elly ini juga menilai, capaian yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Lampung ini berkat hubungan komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dan DPRD. Ia menambahkan, selama kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemprov selalu sejalan dengan aturan yang berlaku.

" Baiknya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, serta komunikasi yang terbangun dengan baik pula, khususnya antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung, menjadikan provinsi Lampung bisa menyandang gelar," jelasnya. 

Selanjutnya, Elly Wahyuni berharap, agar pemerintah provinsi Lampung terus  meningkatkan prestasi yang telah diraih. 

"Semoga, Pemprov Lampung bisa mempertahankan dan mampu meningkatkan prestasi yang telah diraih," pungkasnya. (*)

Ikatan Pelajar Muhammadiyah Paparkan Aspirasi ke Fraksi PKS DPRD Lampung

Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Lampung dikunjungi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Lampung. IPM menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya peraturan daerah terkait dengan literasi bagi pelajar, Senin, 2/1/2023.

Mereka yang berkunjung pada Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung tersebut adalah Ketua IPM Salman Rifqi Saputra didampingi beberapa pengurus Salman Amar Roif, Septian Indrian Novelia, dan Annisa Ghaida Fadhila.

Salman Rifqi mengungkapkan, banyak hal yang seharusnya dapat dikolaborasikan dan disinergikan pelajar dan DPRD. Satu di antaranya adalah mengenai literasi bagi pelajar di Provinsi Lampung.

“Kami berharap ada sinergi DPRD dan pelajar khususnya penguatan literasi,” ungkap Rifqi.

Zunianto, Wakil Ketua Fraksi PKS, menyampaikan, Lampung memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi.

“Di antara hal yang menjadi titik tekan perda tersebut adalah peningkatan budaya literasi yang dilakukan melalui Gerakan Literasi Daerah atau GLD. Ini dilakukan pada lingkup keluarga, masyarakat, dan sekolah,” kata Zunianto.

Oleh karena itu, menurut Ketua DPD PKS Pringsewu ini, perihal tata aturan mengenai literasi di kalangan pelajar sudah diakomodasi dalam Perda No. 17/2019.

“Jika ada hal yang belum terakomodais, DPRD melalui fraksi PKS siap mendorong penyempurnaan perda tersebut,” kata Zunianto seperti dilansir warta lampung.

Hadir juga anggota fraksi Heni Susilo dari dapil Tanggamus, Lambar dan Pesisir Barat, serta Puji Sartono (dapil Lampung Selatan).

Elly Wahyuni Imbau APH Serius Tangani Soal Tawuran

Maraknya tawuran antar pelajar yang terjadi di Provinsi Lampung, mengunggah rasa perhatian dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni.

“Sangat perihatin atas kejadian tawuran antar pelajar yang terjadi belakangan ini. Seharusnya hal ini bisa diantisipasi agar tidak terjadi tawuran antar pelajar,” ucap Elly, Kamis (29/12/2022).

Politisi Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto ini, mengatakan perlunya perhatian dari seluruh kalangan seperti orang tua, penegak hukum, dan stakeholder. “Orang tua menjadi pencegahan pertama untuk menghindari terjadinya tawuran, dengan mencegah anaknya untuk berkumpul pada malam hari. Selain itu, aparat penegak hukum juga bisa melakukan patroli setiap malam hari, agar tidak terjadinya tawuran ini,” kata Elly.

“Kejadian tawuran ini sudah sangat meresahkan , jadi harus diantisipasi seluruh elemen. Karena ini membahayakan masyarakat terutama anak-anak remaja. Kejadiannya rata-rata tengah malam hingga dinihari, meresahkan semua pengguna jalan, harus segera di tangani secara serius dan konsisten agar tidak terus terulang”

Sasaran mereka ini, siapa saja yang melewati mereka, akan dihadang, lalu diserang secara membabi buta.

Kami banyak menerima pengadun dari masyakat yang sudah sangat khawatir dan prihatin akan kejadian ini, karena tidak ada yang dapat di harapkan untuk menindak selain aprat kepolisian, dan steakholder. Yang lebih memprihatinkan pelakunya rata-rata pelajar dan masih di bawah umur.

“Jadi kami himbau kepada dinas instansi terkait, untuk menertibkan dan membina para pelajar yang terlibat tawuran. Dihimbau pihak terkait yang berkompeten, untuk membantu mengawasi, untuk mereda, dan menghilangkan aktivitas ini, karena untuk bersekolah dan sekedar keluar untuk makan saja kami sangat khawatir” ujar Elly.

Elly juga menghimbau kepada seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Lampung agar memberikan wadah agar para pelajar dapat menyalurkan hal positif. “Pelajar ini kan, mereka yang masih ingin menunjukkan jati dirinya, jadi sebagai pemerintah bisa membuatkan wadah untuk mereka mengekspresikan diri. Bisa membuat kegiatan yang positif seperti event olahraga, komunitas, dan lain-lain,” ujarnya seperti dilansir podiumlampung. 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi Rektor Unila Terpilih

Bandar Lampung — Apresiasi dan pesan khusus disampaikan sejumlah kalangan, kepada Prof. Lusmeilia Afriani (Prof Lusi) sebagai Rektor Universitas Lampung terpilih, setelah menang telak dari dua rivalnya Prof Suharso dan Prof Asep Sukohar dalam pemilihan Rektor Unila pada putaran kedua, Rabu (28/12/2022). Salah satunya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati.

“Sebagai wakil rakyat, dan berada di komisi yang membidangi pendidikan. Saya sangat apresiasi munculnya sosok perempuan sebagai pemimpin. Apalagi, Prof. Lusmeilia memimpin Kampus kebangggan masyarakat lampung, yaitu Unila,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Budhi Condrowati.

Menurut Ketua BAGUNA DPD PDIP Lampung itu, terpilihnya Prof. Lusmeilia dapat menjadi ajang pembuktian atas probelem yang sedang menimpa kampus Unila belakangan. Artinya, apa yang sudah terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama, sehingga tidak terulang kembali dimasa mendatang.

“Tugas berat dari Rektor terpilih adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Unila, pasca peristiwa OTT yang di lakukan terhadap mantan rektor Unila terdahulu yang menyeret banyak nama besar tokoh Lampung. Dan saya yakin, Prof. Lusmeilia bisa,” ujarnya.

Kenapa demikian, lanjut Srikandi DPD PDIP Lampung itu. Jika melihat dari proses seleksi Bacarek, sudah dilakukam secara transparan. Semua kalangan bisa mengakses, memantau tahapan yang dilakukan. Tentu, langkah tersebut menjadi titik awal pemulihan nama baik kampus Unila yang kita cintai.

“Sebelumnya saya tegaskan, bahwa saya berharap pada seleksi calon rektor bisa muncul nama yang terbebas dari kasus yang berkaitan dengan OTT KPK. Karena, membangun kepercayaan publik sangat sulit,” tegasnya.