Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar Dilaporkan ke Kejati Lampung

Bandarlampung - Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan kembali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan korupsi.

Hal ini dilakukan Gabungan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (LSM Gamapak) Jumat (2/9) lalu.

Ketua LSM Gamapak, M Ali Yusup mengatakan, Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan atas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020-2021.

“Ya, secara resmi kami telah melaporkan Bapak Haryono. Dari hasil investigasi di lapangan dan bukti yang sudah dimiliki, kuat dugaan dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyelewengan Dana BOS,” ungkapnya melalui pesan tertulis, Kamis (8/9).

Menurutnya, pihaknya tergerak melaporkan dugaan penyimpangan ini karena prihatin Dan sadar akan dampak korupsi.

“Berdasarkan dugaan temuan itu, kami meminta kepada pihak Kejati Lampung untuk agar segera memproses laporan kami serta memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Study Kajian Korupsi (LSM Pusaki), Junindra Estrada melaporkan dugaan korupsi penggunaan Dana BOS SMA 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 ke Kejati, Selasa (16/8/22).

Junindra meminta Kejaksaan Tinggi Lampung limit mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021.

“Kami minta dugaan korupsi di SMAN 1 Terbanggi Besar diungkap,” kata dia melalui siaran pers, Kamis (18/8/22).

Alasannya kata Junindra, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut.
“Kami mendukung penuh Kejati Lampung mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 yang sudah dilaporkan ke Kejati Lampung,” paparnya.

Diketahui, sebelumnya penggunaan Dana BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Tahun 2020-2021 baik dari kegiatan fisik dan non fisik sudah dilaporkan LSM PAKP Provinsi Lampung Fikri ke Kejati Lampung belum lama ini.

Fikri dengan tegas meminta kepada Kejati Lampung, agar dapat segera memeriksa dan memanggil pihak terkait misalnya kuasa penguna anggaran, Haryono selaku Kepala SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

Masih kata Fikri, PAKP akan terus memantau terus progres-proses pelaporan ini hingga tuntas. Tanpa adanya tebang pilih main mata atau memperjual belikan perkara, dan apabila menemukan indikasi kerugian negara segera menetapkan tersangka pelaku dugaan korupsi dana BOS SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

“PAKP juga mengingatkan kepala Sekolah agar bisa dan harus amanah melaksanakan tugas mengelola dana BOS, karna akan berakibat fatal jika menyelewengkan BOS, karena masyarakat umum terlebih sosial kontrol mengawasi penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Sementara Kepala SMAN I Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono saat dikonfirmasi justeru memblokir nomor wartawan. (Rel).

Ketua DPRD Lampung Terima Aspirasi GMNI

 

Lampung – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lakukan diskusi bersama Ketua DPRD Lampung dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap tidak mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kecil. Rabu (07/09)

Ketua GMNI Bandar Lampung Ichwan Aulia menerangkan kegiatan audiensi ini merupakan keputusan seluruh komisariat se Bandar Lampung untuk menyampaikan aspirasi tidak melalui unjuk rasa tetapi dengan membangun komunikasi dan diskusi kepada Ketua DPRD Lampung.

”Kami menyampaikan penolakan, isu-isu kenaikan BBM, baik itu hari ini atau nanti kedepannya. GMNI selaku mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah, yang sangat jauh dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan sejumlah point diskusi yang dilakukan bersama Ketua DPRD Lampung dalam rangka Bersama-sama berdiri dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saat ini.

“ 1. mendesak presiden RI menurunkan harga BBM , 2. mendesak pemerintah daerah untuk memberantas mafia BBM bersubsidi secara menyeluruh, tuntas dan maksimal, 3. mendesak presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas, 4. mendesak presiden RI untuk transparansi alokasi subsidi BBM sejelas-jelas nya," pungkas Iwan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan kenaikan BBM disebabkan kecurangan terhadap penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran dan semakin besarnya subsidi yang dikeluarkan negara terhadap BBM sehingga pilihan terakhir dan dengan sangat terpaksa mengambil keputusan menaikan harga BBM untuk mempertimbangkan kemampuan negara dalam menopong subsidi tersebut.

“Keputusan ini domainnya di pemerintah pusat,kita hanya menjadi fasilitator untuk rakyat dan pelaksana putusan dari pusat, secara fungsi kelembagaan kita akan serap keluhan dan masukan dari masyarakat dan segera kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," ujar Mingrum.
Ia juga menegaskan akan membantu secara kongkrit untuk masyarakat dengan melakukan komunikasi lintas sektoral terkait penegakan hukum secara cepat,tepat dan tegas bagi oknum yang dengan sengaja melakukan penimbunan, menaikan harga eceran semaunya ,serta penggunaan BBM Subsidi yang tidak semestinya digunakan.

“Kemarin dalam agenda yang dihadiri Forkopimda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM salah satunya inflasi dan kenaikan bahan baku,kita sudah ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tinggal tahap ekskusi saja," lanjut Mingrum.

Ia juga meminta kepada sejumlah dinas terkait untuk melakukan pendaataan ulang bagi penerima bantuan dampak kenaikan BBM agar tepat sasaran serta bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah.

“Saya ingatkan sekali lagi jika ada potensi penyalahgunaan program bantuan yang tidak tepat sasaran,saya minta semua pihak untuk lapor baik melalui surat atau datang langsung,saya pastikan akan ditindak lanjuti," tutup Mingrum.

LIDIK.ID

APBD-P 2022 Lampung Diketok

Bandarlampung--Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung tahun 2022 disetujui.

Persetujuan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7-9-2022).

Untuk anggaran pendapatan pada APBD-P 2022 naik menjadi Rp6.858.663.850.290,74. Sedangkan anggaran belanja naik menjadi Rp7.619.171.004.503,07.

Kemudian, penerimaan pembiayaan daerah Rp951.687.154.212,33. Lalu pengeluaran pembiayaan Rp191.180.000.000. 

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran DPRD Lampung Budi Yuhanda menjelaskan, perubahan APBD 2022 telah melalui berbagai proses yang cukup panjang.

"Sehingga memperoleh hasil Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2022," terangnya.

Dia merinci, untuk pendapatan daerah semula ditetapkan Rp6.558.085.742.933 bertambah sebesar Rp300.578.107.357,74. Sehingga pendapatan daerah menjadi Rp6.858.663.850.290,74.

Kemudian, belanja daerah semula ditetapkan Rp7.011.699.025.933 bertambah Rp607.471.978.570,07. Sehingga belanja daerah naik menjadi Rp7.619.171.004.503,07. "Sehingga selisih pendapatan belanja Rp760.507.154.212,33," ujarnya. 

Lalu untuk penerimaan pembiayaan daerah yang semula Rp644.793.283.000 bertambah Rp306.893.871.212,33. Jumlah penerimaan pembiayaan menjadi Rp951.687.154.212,33.

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan. Sehingga tetap Rp191.180.000.000," terangnya. 

Dia berharap, perubahan APBD 2022 dapat berfungsi sebagai alat intervensi terhadap pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih baik.

"Kondisi pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda yang cukup menghawatirkan dalam upaya mewujudkan proyeksi yang telah ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan intervensi dari OPD terkait," jelasnya. (**)

Harian momentum

DPRD Lampung Rapat Paripurna Bahas APBD-P

 

Bandarlampung--DPRD Lampung memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Rekomendasi itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran Budi Yuhanda saat Rapat Paripurna DPRD Lampung, Rabu (7-9-2022).

Pertama, Budi meminta tambahan anggaran pada APBD murni 2023 untuk semua OPD agar bisa meningkatkan kualitas layanan. 

"Tentang besaran anggaran dan apa saja tambahan programnya, secara detail akan kami sampaikan pada pembahasan APBD 2023," jelasnya. 

Kedua, untuk mendorong investasi daerah dengan tetap menjaga persepsi positif bagi investor dan terus melakukan perbaikan iklim kemudahan usaha.

"Melalui penyempurnaan sistem OSS, guna mendukung tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam pencapaian sasaran tentu harus didukung kualitas SDM dan anggaran yang memadai," tuturnya.

Ketiga, terkait dengan revitalisasi Anjungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) agar bisa diselesaikan. 

Selanjutnya, dia meminta agar dianggarkan anggaran diklat bagi aparatur desa. Selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam RJPMN.

Kelima, meminta agar OPD lebih cermat dalam membuat perencanaan. Fokus perhatiannya mengembangkan program-program yang terukur pelaksanaannya dan tingkat keberhasilannya. 

"Sehingga tidak ada lagi cerita bahwa program tidak terlaksana karena kekurangan waktu atau kesalahan dalam pengeditan data," jelasnya.

Keenam, dia meminta seluruh OPD agar mempertimbangkan komposisi antara belanja langsung dan tidak langsung. Sehingga anggaran lebih terserap demi melayani publik.

Ketujuh, seluruh OPD diharapkan berkomunikasi dengan kementerian atau komisi terkait di DPR RI. Sehingga banyak program pemerintah yang dilaksanakan di Lampung.

Berikutnya, dia meminta seluruh OPD agar dapat benar-benar memperhatikan dasar hukum yang berlaku dalam melaksanakan setiap program yang ada. 

"Sembilan, dalam rangka upaya percepatan penanganan dampak krisis inflasi diminta kepada semua OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan. Khususnya program yang bersentuhan dengan masyarakat," terangnya. 

Terakhir, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berdasarkan dengan pertimbangan yang matang. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat di daerah setempat.

Sementara, Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, rekomendasi dan evaluasi yang diberikan DPRD akan menjadi perhatian bersama dalam proses penyususnan Raperda APBD-P.

"Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemprov Lampung," tuturnya. (**)

Harianmomentum.

Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan BBM

 

Bandar Lampung - Vittorio Dwison, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung pada saat Paripurna DPRD Lampung dalam rangka Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Rabu (7/9) di Ruang Rapat Paripurna melakukan interupsi dan menyatakan sikap Fraksi PKS mengenai penolakannya atas kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah pada 3 September yang lalu. 

"Izin pimpinan interupsi!, Saya Vittorio Dwison, Fraksi PKS ingin menyampaikan sikap dan aspirasi rakyat tentang kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada 3 September lalu," kata Vittorio. 

Setelah Mingrum Gumay, Ketua DPRD Lampung yang juga pimpinan sidang hari ini, memberikan kesempatan, Vittorio Dwisonpun melanjutkan. 

Vittorio menyatakan bahwa kini rakyat sedang kesulitan, sedang kesusahan dan sedang terpuruk. 

"Dalam kondisi rakyat yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, sedang terpuruk, maka kami menyampaikan, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi," tegas Aleg PKS Dapil Lampung Tengah.

Dia juga menyatakan bahwa Fraksi PKS ingin rakyat Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 

"Namun kenaikan harga BBM ini justru berdampak sebaliknya. Pulih Lebih Lambat dan Bangkit Makin Berat. Untuk itu kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat. Terimakasih, merdeka!" pungkas mantan Ketua BEM Unila 2003-2004 lagi. (Red)

Konkrit news

Mingrum Gumay Apresiasi Perhatian KASAD

Lampung – Ketua DPRD Lampung sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Senin (05/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengucapkan selamat datang kembali di Sang Bumi Ruwai Jurai dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan tugas operasi Yonif 143/TWEJ yang dilaksanakan 2 (dua) hari 05-06 September 2022.

Kunjungan ini sudah sekian kali dilakukan oleh KASAD dalam rangka kunjungan kerja, sebagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung ini memberikan pesan bahwa keseriusan KASAD terhadap perkembangan dan monitoring Angkatan Darat di Lampung sangat masif," ujar Mingrum

Mingrum yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)  menjelaskan sinergitas dan kolaborasi terus ditingkatkan antar lembaga terbukti kemarin DPRD Lampung mendukung dan terus mendorong Liga Santri Piala KASAD 2022 untuk terus dilaksanakan dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air bagi para peserta LIGA.

”DPRD Lampung sebagai lembaga wakil rakyat dan rakyat merupakan Ibu Kandung Dari TNI merupakan satu kesamaan yang sama yaitu berdiri bersama rakyat dalam bingkai semangat gotong royong dan menjaga kesejukan, ketentramaan serta stabilitas keamanan untuk Provinsi Lampung yang kita cintai ini," tutup Mingrum

LIDIK.ID

Mingrum Gumay Sosialisasikan IPWK

Ketua DPRD Lampung menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bersama pelajar SMK N 3 Terbanggi Besar yang dilaksanakan di Aula SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Sabtu (03/09/2022).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kegiatan sosialisasi ini difokuskan kepada pelajar dalam rangka membangun serta membentuk karakter yang berbudi pekerti, tata krama, etika dan sopan santun dalam proses belajar di sekolah.

“Pelajar menjadi bagian dari proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berintelektual serta ber akhlak, kalian dipersiapkan untuk menggantikan para pemimpin saat ini untuk mengambil alih dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia kedepan,” ujaar Mingrum.

Ia juga menghimbau kepada pelajar untuk menggali potensi melalui ekstrakurikuler dan kegiatan – kegiatan positif untuk minimalisir tindakan – tindakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum.

“Sekolah kejuruan mempersiapkan pelajar untuk mampu bersaing di dunia kerja secara keterampilan, jangan salah menyalurkan ilmu yang didapatkan, jika ada kejuruan otomotif maka gunakan ilmu tersebut untuk membuka bengkel jangan menjadi peserta balap liar,” ungkap Mingrum.

Lampung undercover

Ikhwan Fadil Bicara Soal Pengesahan Paripurna APBD

Pengesahan paripurna APBD tahun 2022 diprediksi tertunda, hal tersebut disebabkan salah satu kesepakatan yang tertuang dalam Banmus tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yaitu ketidakhadiran salah satu OPD pada RDP yang selayaknya digelar oleh Komisi III DPRD Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan koordinisasi dan komunikasi yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD sudah tertuang dalam Banmus yang disepakati. Dengan tujuan menyatukan visi misi pembangunan Provinsi Lampung menjadi lebih baik.

Namun, lanjut Daing–sapaan akrab–Ikhwan Fadil Ibrahim, ketika salah satu tahapan tidak terpenuhi, akan berdampak pada tertundanya pengesahan APBDP di tahun 2022.

“Efek ketidak hadiran salah satu OPD, tertunda jadwal paripurna pengesahan APBD-P. Sebab, hingga surat kedua yang dikeluarkan komisi III untuk Sekretariat DPRD untuk mengikuti RDP tidak ada jawaban yang pasti,” kata Daing sapaan akrabnya, Kamis (01/09/2022).
Kendati demikian, lanjut Daing, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada OPD terkait hingga 3 hari ke depan, untuk hadir pada RDP bersama Komisi III. Tentu, pihaknya berharap Sekretariat DPRD bisa hadir sebelum jadwal pengesahan APBD-P, 07 September 2022 digelar.
"Nggak bisa hari ini, bisa besok. Gak bisa juga besok bisa Senin, dan bisa juga Selasa. Harapan kami, sebelum paripurna pengesahan APBD-P dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan yang diutarakan oleh Komisi III memiliki dasar jelas. Yaitu, agar masyarakat dan semua pihak mengetahui. Bahwa, pihaknya sudah menjalankan kewajibannya. “Tapi, insya Allah, ketidak hadiran temen- temen di sekretariat ini punya alasan yang jelas. Karena, Komisi III dan Sekretariat ini kan hanya beda kamar saja, artinya kapan pun bisa RDP dengan kita. Kita ini satu rumah, hanya kamarnya saja yang beda,” tegas Daing. (*)

KIPRAH.CO.ID

Fraksi PKS DPRD Lampung Undang Dewan Pakar

Bandar Lampung – Kerja-kerja simultan dan kolaboratif terus dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Lampung sebagai etalase utama partai mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk 9 juta warga Lampung.

Salah satu yang dilakukan adalah pertemuan antara Fraksi PKS DPRD Lampung dengan Dewan Pakar. Pertemuan yang dilangsungkan di Begadang Resto, Bandar Lampung, Jumat (2/9/2022) bertujuan untuk mendengar dan mengelaborasi berbagai gagasan-gagasan pembangunan terutama dari para anggota Dewan Pakar.

Mardani Umar, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, menyampaikan agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kerja-kerja Fraksi PKS, mendengar berbagai saran dan masukan tentang pembangunan di Provinsi Lampung dari elemen-elemen masyarakat guna menguatkan peran dan fungsi Fraksi.

“Hari ini kebetulan dari salah satu kamar di rumah sendiri, Dewan Pakar PKS. Kita akan dengarkan berbagai saran, dan tentu mudah-mudahan akan ada kolaborasi antara Fraksi dengan Dewan Pakar PKS,” kata Mardani Umar.

Sementara, Hantoni Hasan, Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Fraksi PKS.

“Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan, ” ungkap Hantoni.

Menurutnya, pertemuan seperti ini harus sering dilakukan guna merawat dan menjaga semangat output kepemimpinan di berbagai ranah khususnya ranah publik baik eksekutif, legislatif yang dilihat dalam berbagai dimensi.

“Dimensi pertama adalah pemimpin sebagai pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, fungsi pemimpin yang transformatif, yakni memiliki cita-cita, visi, misi dan tujuan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai yang dimiliki dalam program kerja yang nyata,” ungkap Hantoni Hasan.

Dia berharap dalam konteks kepemimpinan transformatif, Fraksi PKS dapat mengelaborasi berbagai pemikiran-pemikiran Dewan Pakar guna diejawantahkan sebagai konsep arah kebijakan faksi untuk ditransformasikan sesuai dengan fungsi DPRD yakni legislasi/pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.

Hadir pada pertemuan itu, anggota Fraksi PKS di antaranya Mardani Umar, Zunianto, Vittorio Dwison, Heni Susilo, Syarif Hidayata, Puji Sartono, dan Ade Utami Ibnu.

Sedangkan Dewan Pakar, selain Hantoni Hasan dan Joko Mulyono, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar, hadir pula anggota Dewan Pakar yakni Qomaru Zaman (Wakil Wali Kota Metro), Rindang Sari (tokoh PAUD Lampung), Fahrur Razi (eks birokrat), Sujarwo (mantan Kabid Lelang Kanwil DJKN Lamkulu), Rusli Syukur (tokoh adat dan budayawan Lampung), Amrullah (pengusaha hasil bumi), serta Noviantoro (akademisi). []

Wartalampung.id

Profil Anggota DPRD Lampung Midi Iswanto dari Fraksi Demokrat

Bandar Lampung - Midi Iswanto merupakan seorang anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat.

Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung Midi Iswanto merupakan seorang pengusaha yang terjun ke politik. Kini menjabat sebagai anggota DPRD Lampung.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung ini sudah malang melintang sebagai anggota DPRD Lampung.

Sebelum duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung melalui Partai Demokrat, Midi Iswanto mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Lampung Tengah.

Midi Iswanto duduk di DPRD selama dua periode, 2009-2014 berlanjut 2014-2019.

Dia dari tahun 2019 sampai sekarang dipercaya kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, mewakili fraksi Partai Demokrat.
Midi mengatakan ketertarikan terjun ke dunia politik sejak tahun 2002 silam. Pria kelahiran 22 Mei 1967 ini mengaku punya banyak teman yang berkecimpung di dunia politik.

Dia sempat bergabung dengan Partai PKB, dan akhirnya melabuhkan diri ke Partai berlogo bintang mercy di tahun 2018.

"Saya basic nya pengusaha, dari sana saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu berpikir," kata Midi, Kamis (1/8/2022).

Midi punya penilaian sendiri, mengenai awal mula ketertarikan nya dengan dunia politik.

Menurut Midi, sebagai anggota legislatif banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat banyak.

Salah satunya kebijakan kebijakan politik, yang dihasilkan sangat membantu kemaslahatan masyarakat banyak.

"Kebijakan politik sangat tinggi dalam menjalankan dan mengelola roda pemerintahan," kata Midi.

Dari situlah, lanjut Midi dirinya tergerak untuk ikut berkontribusi bersama dengan masyarakat dengan terjun ke dunia politik.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.

Dia berharap jangan sampai masyarakat apatis sehingga lebih memilih untuk golput.

"Jangan golput, ayo sama sama kita ramaikan datang ke TPS menentukan pilihan pemimpin," kata Midi.

Midi juga mengajak masyarakat menghilangkan paradigma silahkan siapa saja yang menjadi memimpin.

Menurutnya, masyarakat harus dapat mengenal terlebih dahulu siapa sosok calon pemimpin yang dipilih nanti.

"Kebijakan pembangunan, politik anggaran yang masuk ke daerah daerah. Terkait juga dengan peraturan daerah, ini kan bergantung pada siapa yang memimpin nya," kata Midi.

Disinggung mengenai rencana di Pemilu 2024, Midi tak menampik dirinya akan kembali bertarung untuk duduk di DPRD Provinsi Lampung.

"Seperti nya masih (calon DPRD), tapi lihat situasi dan kondisi dulu di partai," kata Midi.

Lampung undercover

Wagub Sampaikan Jawaban Pemprov Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lampung

Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Wakil Gubernur Chusnunia memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/08/2022). 

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Menurut Chusnunia, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud dari perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

"Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang bertema Manusia Berkualitas, maka kebijakan yang dirancang dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya keuangan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022," ucap Wakil Gubernur

Adapun instrument penting Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan melanjutkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 

1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3) Pembangunan Infrastruktur;

4) Reformasi Birokrasi;

5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;

6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. 

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, menurut Wagub, diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya.

"tentunya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah," ujar Wagub 
Pada Rancangan Perubahan APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah memperhitungkan alokasi Belanja Infrastruktur Daerah mencapai sebesar 36,31% dari total Belanja Daerah yang didalamnya termasuk Belanja Modal mencapai sebesar Rp1.644.971.837.802,44 (Satu Triliun, Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Dua Koma Empat Puluh Empat Rupiah).

Hal tersebut, menurut Wakil Gubernur dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, maka Daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Chusnunia menyatakan Bahwa ke depan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kami yakin, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ucap Wagub.
"Pada prinsipnya kami mendapat kesan positif bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya. saya ucapkan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah," tutup Wakil Gubernur Chusnunia. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)

Sahdana Sikapi Kenaikan BBM

Bandarlampung – Anggota DRRD Lampung dari Fraksi PDIP, Sahdana, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan sinkronisasi dengan menghitung ulang dengan matang dampak kenaikan harga BBM yang sebentar lagi diumumkan oleh pemerintah.

“Harga BBM niscaya akan naik. Itu tak terelakkan lagi. Lalu bagaimana dengan inflasi, kan pasti naik pula. Bagaimana dengan petani kita dan bagaimana dengan harga komoditas perkebunan unggulan kita, apa masih sama dalam situasi harga yang terus tertekan. Apa bantal yang telah disiapkan untuk menahan semua dampak kenaikan BBM itu. Semuanya harus disiapkan sebelum terjadi gejolak di masyarakat,” tegas Sahdana kepada Gantanews, Rabu (31/08/22).

Sahdana mengaku mencemaskan hal itu lantaran banyak masyarakat yang menghubungi dirinya mempertanyakan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi petani di pedesaan.

Ia mengaku, sejak kemarin ramai petani di daerah pemilihan asalnya, Waykanan, datang menemuinya menanyakan soal harga komoditi singkong, jagung, sawit dan karet yang harganya sampai sekarang masih belum menggembirakan.

“Silakan disurvey, cek dong. Apakah petani kita sudah memperoleh harga jual yang pantas dan sebanding dengan jerih payahnya,” ketusnya.

Maka, sebelum terlambat, ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemkab/kota dan seluruh kantor/lembaga/dinas terkait mengambil langkah cepat untuk menjawab semua kekhawatiran petani di pedesaan.

Ia meminta pemerintah menyiapkan bantal agar petani tidak sampai ‘berdarah-darah’ akibat hempasan keras kenaikan harga BBM.

Bantal itu, jelasnya, bisa berupa penyesuaian harga semua komoditi di tingkat petani dan pabrikan. Ia juga meminta pemerintah berusaha untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi petani kecil yang tidak berdaya atau bermodal pas-pasan, bahkan minus, dalam usaha taninya.

“Saya sering mendapati petani yang terpaksa harus berutang hanya untuk membeli pupuk, lalu akhirnya terpaksa pula menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dengan harga tertentu yang pasti rendah,” tegasnya.

Dengan kenaikan BBM dan keniscayaan naiknya inflasi, Sahdana mendesak pemerintah turun tangan untuk mendorong membaiknya harga singkong, jagung, karet dan sawit yang masih sempoyongan.

“Bagaimana caranya, ya bagaimana pemerintah saja. Pemerintah kan bisa mengajak kalangan industri atau pabrikan bicara, buat kesepakatan baru agar petani singkong, sawit dan karet bisa tetap memperoleh margin dan tetap bergairah. Yang pasti, petani kita berhak memperoleh bantal untuk menyelamatkan perekonomian di pedesaan,” jelasnya.

Ia berharap kesepakatan harga baru itu minimal sebanding dengan persentase kenaikan harga BBM dan segala macam efek dominonya.

“Bahaya, kalau setelah harga BBM naik, harga komoditi singkong, karet dan sawit masih sempoyangan seperti sekarang ini. Kasihan petani kita,” ujarnya lagi.

Sekedar info, harga jagung di Gudang Tanjung Bintang saat ini Rp4.650/kg dan harga rata-rata di tingkat petani Rp4.200/kg.

Gantanews.co

Puluhan Siswa SD Kunjungi Fraksi PKS DPRD Lampung

Bandar Lampung - Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Ketua DPRD Lampung Paparkan Bahaya Narkotika

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH MH menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 1 Tahun 2018 Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zak adiktif lainnya di SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Jumat (26/8/2022)

Mingrum Gumay mengatakan bahwa semua leading sektor hingga hari ini tidak henti-hentinya melakukan imbauan mengenai pencegahan dan sosialisasi bahayanya penggunaan narkotika. Ini menjadi permasalahan kita bersama, yang mana penggunaannya sebagian besar generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan hasil penelitian Badan Nakotika Nasional (BNN) sekitar 5 juta yang menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu di negara kita adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lain-lain. Dan tingkat penggunaannya lebih didominasi anak muda, ini yang perlu kita gotong-royong, mulai dari rumah hingga sekolah untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan hal tersebut,” ujar Mingrum.

Ia juga mengungkapkan pendapatan negara ini tergerus secara cuma-cuma hanya untuk memberikan layanan, baik fasilitas, bantuan rehabilitasi dan lainnya bagi para pengguna narkotika.
"Kalau pengguna narkotika ini turun, serta penanganan kasusnya semakin sedikit, maka alokasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, contohnya membangun infrastruktur sektor pendidikan maupun memberikan subsidi berupa beasiswa, kan jauh lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk tidak boleh mengenal narkotika dalam kondisi yang tidak stabil yakni belum dapat melakukan kontrol diri sepenuhnya serta memahami akan bahaya jika ikut terlibat dan mengkonsumsi narkotika.

“Kenal saja tidak boleh apalagi digunakan, masa depan kalian akan seketika hilang jika ikut terlibat mengkonsumsi narkotika,” pungkas Mingrum.

BERITAANDA

Mingrum Kunjungi Taman Purbakala

 

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menikmati hari liburnya dengan mengunjungi tempat bersejarah Taman Purbakala yang berada di Pugungraharjo, Lampung Timur, Sabtu (27/8/2022).

Dalam kunjungannya, Mingrum didampingi sejumlah petani setempat serta penggerak pariwisata Kabupaten Lampung Timur.

Beliau terlihat menikmati setiap monumen peninggalan sejarah yang berada di Taman Purbakala sembari menerima cerita sejarah yang dijelaskan oleh penggerak wisata setempat.

Ia mengatakan bangga akan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pugung Raharjo serta mendorong tempat tersebut menjadi icon utama wisata Lampung.
"Taman Purbakala ini harus kita dukung dan kita kemas sedemikian rupa untuk menjadi iconic utama wisata di Lampung. Kita gunakan kearifan lokal menjadi salah satu destinasi menarik agar berdampak terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Mingrum.

Dirinya juga meminta pengelolaan dilakukan dengan baik, agar kualitas, kenyamanan, pelayanan terhadap setiap wisatawan menjadi bernilai sehingga dengan semangat gotong-royong dan kemajuan teknologi saat ini bisa menopang wisata ini menjadi go internasional.

“Dengan rahmat Tuhan, kita diberikan kelimpahan potensi alam yang sangat luar biasa, rawat dan maksimalkan agar kita bisa rasakan langsung manfaatnya, kearifan lokal harus di dukung dengan SDM yang mumpuni agar kesan dan pesan yang disampaikan kepada wisatawan semuanya positif, ” pungkas Mingrum.

Saat kunjungan tersebut, penggerak wisata dan petani setempat memberikan bibit alpukat siger secara simbolis kepada Ketua DPRD Lampung dalam rangka wujud apresiasi kecintaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. 

BERITAANDA

Profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung - Akademisi berpindah menjadi politisi, simak perjalanan politik dan profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung.

Sebelum menjadi anggota DPRD, putri daerah Lampung Elly Wahyuni, awalnya menekuni profesi dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tahun 1887 silam.

Kini Elly Wahyuni sukses sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode. Terhitung sejak periode 2009- 2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

Tidak hanya sebagai anggota parlemen, Elly Wahyuni bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD 1 Provinsi Lampung dari partai Gerindra.

Saat ditanya Tribunlampung, apa alasan Elly wahyuni beralih profesi dari akademisi ke politisi, ia menceritakan perjalanan karirnya.

"Jadi awalnya waktu saya jadi Dosen Ekonomi di UBL, banyak sekali Partai Politik yang menawarkan saya untuk bergabung sebagai angota Partai.

"Namun, saya masih ragu lalu kemudian ada teman saya mengajak untuk bergabung di Partai Gerindra dan saya langsung tertarik," kata Elly Wahyuni kepada Tribunlampung pada, Senin (8/8/2022).

Selanjutnya Elly Wahyuni mengatakan alasannya tertarik bergabung ke Partai Gerindra.

"Pertama saya tertarik dengan partai Gerindra karena setelah saya cari tau siapa ketua partai Gerindra yakni Prabowo Subianto, dan anak Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan begawan ekonomi," ujarnya.

Saya kan alumni Ekonomi Unila, jadi saya pikir begawan Ekonomi artinya dia akan menata Ekonomi Indonesia, nah dari pendidikan, kita tidak dapat berbuat banyak jika kita tidak nyemplung atau ada di dalam dunia penentu kebijakan, itu lah alasan awalnya saya tergabung di Gerindra," imbuhnya

TribunLampung.co.id

Dugaan Suap Rektor Unila, Politisi Gerindra: Usut Tuntas Hingga Akarnya

Anggota DPRD Lampung Mikdar Ilyas meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila yang melibatkan Rektor Prof Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Heryandi dan yang lainnya.

"Kita minta supaya penegak hukum menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya rektornya, tapi semua yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan juga ditelurusi," kata Anggota Komisi V ini," Sabtu (20/8).

Dia mengatakan jika memang Rektor Unila Prof Karomani terbukti melakukan korupsi maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal, sebab hal ini sangat memalukan dan mencoreng dunia pendidikan khususnya di Lampung.

"Inikan menyangkut pendidikan di Lampung dan sudah jadi perbincangan di tingkat nasional, ini memalukan apalagi jika benar terbukti melakukan korupsi," kata dia.

Tetapi kalau tidak terbukti, sebaiknya pihak penegak hukum juga segera melepaskan Rektor Unila Karomani guna mengurangi pemikiran negatif terhadap dunia pendidikan yang ada di Lampung.

"Kalau Rektor Unila saja begini nanti masyarakat berpikir jangan-jangan di perguruan tinggi lainya ada yang seperti ini juga, nah ini pikiran yang tidak kita inginkan jadi jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

"Dan kita minta supaya mereka ini segera dilepaskan agar tidak merusak dunia pendidikan (Jika memang tidak terbukti)," tambah Mikdar Ilyas dari Fraksi Gerindra.

Dia juga berharap kasus ini tidak terjadi ditempat lain dan merupakan kasus yang terakhir terjadi di dunia pendidikan Provinsi Lampung.

"Kasus ini sebagai pembelajaran bagi perguruan tinggi dan sekolah lainnya dan berharap juga kasus ini tidak terjadi di tempat-tempat atau dunia pendidikan lainnya. Karena ini mencoreng nama baik kita semua dan kita sangat mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan ini," harap Mikdar.

Rmollampung

12 Raperda Inisiatif Dewan Diparipurnakan

 

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Tentang 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD, Senin (22/8).

Dua belas Raperda usul inisiatif DPRD Lampung diantaranya (1) Raperda tentang Perlindungan Penjaringan Indonesian Lampung (Inisiatif Bapemperda), (2) Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Inisiatif Bapemperda).

"(3) Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 (Inisiatif komisi 1), (4) Raperda Penyelenggaraan Pengurusan pemerintah Daerah (Inisiatif komisi 1)," kata Juru Bicara 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung, Semin.

Kemudian (5) Raperda tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak atau Produk Ternak (Inisiatif komisi 2), (6) Raperda tentang Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM (Inisiatif komisi 2), (7) Raperda Investasi Daerah (Inisiatif komisi 3).

"Lalu (8) Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan dan lain lain Pendapatan yang sah (Inisiatif komisi 3), (9) Raperda Pembangunan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbourcity (Inisiatif komisi 4),"ucapnya.

Sedangkan, (10) Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan sistem limbah domestik regional (inisiatif komisi 4), (11) Raperda terkait Penyelenggaraan kewarganegaraan (Inisiatif komisi 5) dan (12) Raperda tentang Penyelenggaraan pendidikan (Inisiatif komisi 5).

"Berikut itulah 12 Raperda usul inisiatif DPRD Lampung yang bisa saya sampaikan hari ini," tutup Semin yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung.

Rmollampung

Sudah Disetujui DPRD, Dua Kabupaten Baru di Lampung 7 Tahun Berhenti di Kemendagri

 

DPRD Provinsi Lampung telah menyetujui pembentukan Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga.
Dua calon kabupaten baru di Lampung itu sudah 7 tahun jadi usulan, dan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat lewat di Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

"Prosesnya masih di Ditjen Otda Kemendagri," ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Selasa (30/8).
Sementara itu, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung ini melanjutkan, untuk tiga calon kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bunga Mayang, Natar Agung dan Lampung Tenggara belum diusulkan secara resmi ke DPRD.

"Belum dibahas karena usulannya pun belum ada. Lagi pula, sejauh yang saya tahu moratorium untuk tidak ada DOB (Daerah Otonomi Baru) kan belum dicabut. Makanya saya agak kaget mendengar ada 3 DOB baru di Papua," ujarnya.
Diketahui, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
Rmollampung

Mingrum Hadiri Ikrar Setia Kepada NKRI

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung hadiri undangan silaturahmi kebangsaan dan ikrar setia kepada NKRI se Wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (15/08/2022). Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH bertugas sebagai pelaksana pembacaan Pancasila yang diikuti seluruh tamu undangan.

Saat ditemui, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyampaikan bahwa ikrar Pancasila tidak hanya dilakukan secara seremonial tetapi dipastikan dapat diterapkan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mempertahankan apa yang menjadi tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

” Tidak mengedepankan kepentingan kelompok maupun individu melainkan kepentingan rakyat bagian dari penerapan nilai Pancasila ” Ujar Mingrum

Mingrum juga berharap dengan kegiatan ikrar janji setia terhadap NKRI oleh pimpinan lembaga harus mempunyai penerapan hingga mengakar dibawah koordinasinya.

Hadir dalam kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Plus Provinsi Lampung bersama sejumlah stakeholder.

WARTAPOST.ID,

Perekonomian Lampung Naik, Komisi III DPRD Lampung Apresiasi Kinerja Pemprov

Bandar Lampung –- Pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung pasca pandemi covid-19 semakin membaik, Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Lampung.

Dihadapan Awak media, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan bahwa, Pendapat Asli Daerah (PAD) dapat mengalami kenaikan.

“Kenaikan PAD Lampung sekitar 5 sampai 10 persen yang dapat di maksimalkan dengan banyak peluang-peluang yang belum masuk,” kata Politisi Gerindra di Kantor DPRD Lampung, Selasa (23/08/22).

Daing sapaan akrabnya, menuturkan pencapaian yang diraih oleh Pemprov Lampung merupakan upaya bersama dari semua pihak. Artinya, komunikasi, koordinasi eksekutif dan legislatif sangat bagus. Sehingga, berdampak pencapaian PAD yang sangat bagus. Dengan demikian, Pemprov Lampung dapat menunjang pembangunan di kabupaten.

“Kita juga sangat respect dan apresiasi  dengan yang dilakukan oleh pemprov Lampung dalam menunjang perekonomian, bukan hanya jalan provinsi jalan lingkungan pun kita support untuk di bangun,” ujarnya.

Pembangunan yang dilakukan, kata Daing. Juga dapat berdampak baik pada masyarakat, dengan komitmen mensukseskan program petani berjaya.

“Karena tujuannya bagaimana petani berjaya ini dapat memaksimalkan hasil pertaniannya lancar dan ditunjang dengan jalan yang baik,” tegasnya.

Hal yang perlu diperhatikan, tambah Daing. Pembangunan di daerah-daerah juga perlu dilakukan untuk dapat menunjang perekonomian secara menyeluruh.

“Perlunya fasilitas jalan lingkungan menuju tempat-tempat pertanian supaya program petani berjaya ini dapat dilaksanakan secara maksimal,” tutupnya.

WARTAPOST.ID

Fraksi PKS DPRD Lampung Sematkan Pelari 77 KM

 

Bandarlampung - Atas capaian lari ultramarathon sepanjang 77 KM dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya, Lampug Tengah dalam rangka HUT ke 77 Republik Indonesia, Joni Warman Anggota PKS dari Kota Bandar Lampung diganjar sebagai Anggota Partai yang Kreatif dan Inspiratif oleh Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (29/8).

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar mengungkapkan bahagianya terdapat anggota PKS yang dengan inisiatifnya melakukan hal-hal yang spektakuler. Hal ini menjadi contoh dan inspirasi bagi semua pihak. “Tidak hanya bagi kader PKS, namun juga inispirasi bagi masyarakat Lampung dan Indonesia,”ungkap Aleg PKS Dapil Lampung Utara dan Way Kanan.

Pada kesempatan itu, Mardani Umar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung inipun mengenang saat dirinya masih berstatus sebagai siswa SMA di Xaverius yang rutin berjalan kaki dari Metro hingga Bandar Lampung setiap jelang HUT Kemerdekaan RI. “Setiap malam 17 Agustus, kami dan beberapa siswa rutin berjalan kaki mengenang perjuangan pra proklamasi, yakni peristiwa Rengas Dengklok, dari Metro menuju Tanjung Karang,”kenang Mardani. “Kalau Pak Joni Warman ini lari sepanjang 77 KM, kami dulu cuma jalan kaki. Sekarang hanya kenangan,” kata Mardani lagi.

gemamedia

Mingrum Hadiri Pembukaan Liga Santri Piala Kasad 2022

 

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung meresmikan pembukaan liga santri PSSI piala Kasad Tahun 2022 yang dilaksanakan di stadion Pahoman, Senin (22/08/2022).

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengapresiasi langkah strategis dan peranan TNI dalam mengembangkan potensi di bidang olahraga bagi para santri.

” Indoktrinasi dalam rangka menjaga kecintaan terhadap NKRI bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya memfasilitasi potensi bagi para santri untuk turut serta membela dan mengharumkan NKRI di bidang olahraga ” Ujar Mingrum

Ia juga meminta kepada para santri untuk bertanding dengan menjunjung tinggi sportifitas, kejujuran dan semangat bergotong royong dalam team agar menggapai hasil yang maksimal.

” Olahraga dan olahpikir yang harus dimainkan, jadilah superteam jangan superman dalam setiap pertandingan ” Ungkap Mingrum

Sementara, Danrem 043/Gatam Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Ruslan Effendy, S.I,P menyampaikan kegiatan ini berfungsi sebagai wahana dalam rangka pembinaan potensi sepak bola bagi generasi muda, sekaligus mencari talenta-talenta berbakat dan Setiap pertandingan harus dilakukan dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi yang terbaik.

” Untuk menjadi kader ulama ia harus memiliki badan yang sehat karena itu harus olahraga dan bisa memantau sejauh mana kemampuan atlet yang ada di pondok pesantren dan diharapkan bisa membawa nama baik pesantren,” terang Danrem.

Diketahui, turnamen sepak bola Piala Kasad Liga Santri PSSI Tahun 2022 ini telah diawali dengan pertandingan di tingkat Kodim yang dimulai dari tanggal 20 Juni hingga 10 Juli 2022 yang lalu, dan mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Agustus akan dilaksanakan pertandingan di tingkat Korem 043/Gatam. Laga akan berlanjut di tingkat provinsi/tingkat Kodam II/Sriwijaya. 

WARTAPOST.ID

Sahdana Puji Polres Waykanan

Way Kanan – Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Dapil Waykanan, Sahdana, memuji jajaran Polres Waykanan yang ia nilai mampu menjawab dengan baik aspirasi masyarakat yang menginginkan kepolisian setempat aktif memberantas tindak penyalahgunaan narkoba, perjudian dan pelanggaran lainnya.

“Saya nilai jajaran Polres Waykanan kini jauh lebih baik. Ini hal positif yang harus pula kita apresiasi. Saya ucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya,” kata Sahdana, Selasa (30/08/22).

Sahdana meminta kepolisian Waykanan terus melakukan penertiban terhadap semua pelanggaran, terutama untuk masalah yang menjadi perhatian masyarakat, seperti pemberantasan peredaran narkoba dan sabung ayam.

Sahdana mengaku banyak mendapat laporan bahwa situasi kamtibmas di Waykanan kini jauh lebih baik, aman dan tenang paska dilakukannya sejumlah tindakan oleh jajaran Polres Waykanan.

“Sekali lagi, saya berterima kasih atas kinerja  Kapolres Way Kanan dan jajaran hingga ke polsek-polses yang telah gigih memberantas narkotika  segala macan perjudian dan menertibkan penambangan emas liar,” ujar Sahdana.

Ia pun mengakui sejak berhentinnya praktik penambangan emas tanpa izin (PETI), kini sungai-sungai di Waykanan mulai bersih.

“Lihat saja, kini sudah banyak orang mandi di sungai. Ikan pun mulai banyak,” pungkas anggota Fraksi PDIP ini. 

GANTANEWS.C0, 

Mingrum Serahkan Medali Pemenang Liga Santri PSSI Piala Kasad

 

NDAR LAMPUNG - Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyerahkan medali pemenang kompetisi liga santri PSSI Piala Kasad tahun 2022 yang diselenggarakan di stadion Pahoman, Bandar Lampung, Senin (29/08/2022)

Saat ditemui, Mingrum yang juga merupakan penggiat olahraga sepakbola menyampaikan bahwa kemenangan yang diraih merupakan bukti nyata dari sebuah strategi yang disusun sedemikian rupa serta didukung oleh solidaritas team yang konsisten dimulai dari awal pertandingan hingga akhirnya keluar menjadi juara pada kompetisi ini.

” Hasil ini membuktikan bahwa para santri mampu memberikan hasil yang maksimal ditengah persaingan yang sangat ketat, ini juga membuat semangat mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai bagian ikut serta dalam berkontribusi untuk negeri di bidang olahraga ” Ujar Mingrum

Ia juga mengatakan kompetisi ini muncul sekaligus mematahkan stigma bahwa kegiatan dan penggalian potensi santri hanya berbasis keilmuan tentang agama.

” Kita bisa lihat bersama, para santri yang ikut dalam laga ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa, ini membuktikan moderenisasi pola pembelajaran yang dilakukan di tempat mereka tidak hanya berbasis keilmuan saja, ada bidang yang menggali potensi setiap santri dan mereka memfasilitasinya ” Lanjut Mingrum

Mingrum juga mendorong penggalian potensi para santri untuk di tingkatkan dan terus dijaga dengan melakukan latihan rutin.

” Sama seperti pisau, jika tidak di asah maka dia akan tumpul, saya akan dorong dan dukung kepada ponpes ataupun sekolah berbasis keagamaan untuk memfasilitasinya ” Tutup Mingrum,(*)

Deklarasinews

Usulkan Perubahan Pelaksanaan Pilkada, Ini Kata Mingrum Gumay

mpung – Ketua DPRD Lampung menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada November 2024 dimajukan. Selasa (30/08)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan usulan itu bisa saja dilakukan oleh KPU dengan mempunyai banyak pertimbangan, karena KPU bagian dari penyelenggara pemilihan tersebut.
"Siapapun boleh usul namanya Demokrasi dan sepertinya baru lisan yang disampaikan dengan Presiden, artinya masih dalam proses pengkajian serta meminta pandangan, kita tunggu saja kongkritnya bagaimana, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh KPU jika merekomendasikan pilkada maju dari sebelumnya ” Ujar Mingrum

Ia juga menyebutkan keberhasilan Pilkada tidak hanya di ukur dari bagaimana pelaksanaan tersebut terpenuhi secara waktu, tetapi harus mempertimbangkan aspek kesiapan internal KPU hingga tingkat daerah, mitra pelaksanaan pemilu, peserta pemilu dan lainnya.

” Pelaksanaan tersebut sudah disepakati di awal pada bulan November 2024, jika ingin diusulkan untuk lebih cepat, harus mempertimbangkan sejumlah aspek, kita tidak ingin pelaksanaan yang mengeluarkan anggaran yang sangat besar terkesan tidak sesuai harapan rakyat yang tidak berprinsip terhadap asas Demokrasi yang transparansi, jujur dan adil ” Tutup Mingrum

LIDIK. ID

Siti Rahma: Anggaran Harus Tepat Sasaran

 

Ketua Komisi III DPRD Lampung Siti Rahma meminta kepada mitranya di dinas terkait supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran.

Pasalnya, ini sudah tahun ketiga pemerintahan Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) dan penekanan itu sangat diperlukan.

"Supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran, supaya kadis di dinas masing-masing SKPD, agar tidak itu-itu saja programnya,” tegas Siti Rahma, Rabu (31/8/2022).

Selain itu juga, soal Ketua DPRD Lampung langsung memantau komisi III, menurut Siti Rahma, bahwa itu bagian dari pemantauan dirinya karena koordinator di bidangnya.

“Itu bukan soal urgent, Kita pengen bahwa program-program ini tepat sasaran,” jelasnya.

“Jadi Ketua (DPRD,red) itu hanya memantau sifatnya, karena dia juga ke komisi IV dan V, karena selama ini hanya di Badan anggaran dan Bapemperda saja,” terangnya.

Kalau untuk Kartu Petani Berjaya (KPB), menurut Politisi Partai NasDem itu sebagian sudah berjalan.

“Kita tadi bahas juga soal itu bahwa ini sudah tahun ketiga. Dan jika KPB itu kalau untuk di dapil saya sendiri sebagian sudah jalan yakni di Pringsewu, masalah maksimal atau apa namanya, itu kita lakukan evaluasi,” ujar Siti Rahman menekankan.

Siti Rahma mengaku banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dikerjakan, sehingga ia mengaku kerepotan.

“Kita ini cuci piring atau banyak PR-PR,” ujar Siti Rahma sambil bercanda

“Yang pasti karena ini sudah tiga tahun di pemerintahan, maka harus efektif untuk menggunakan anggaran yang tepat, jadi SDM di dinas-dinas itu harus ditingkatkan,” tandasnya.(*)

TOPIKINDONESIA.ID

Fraksi PKS DPRD Lampung Daulat Puluhan Siswa SD Sebagai Parlemen Cilik

 

Bandar Lampung - Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Mingrum Gumay Sosperda No. 1 Tahun 2018

 

LAMPUNG TENGAH – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zak Adiktif Lainnya yang di gelar di SMK 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Jum’at (26/08/22).

Mingrum Gumay mengatakan semua leading sektor hingga hari ini tidak henti-hentinya melakukan himbauan mengenai pencegahan dan sosialisasi bahayanya penggunaan Narkotika, ini menjadi permasalahan kita bersama yang mana pengguna nya sebagian besar generasi penerus bangsa. ” Berdasarkan hasil penelitian Badan Nakotika Nasional (BNN) sekitar ± 5 juta yang menggunakan narkoba.

Jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu di negara kita adalah shabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lain-lain. Dan tingkat penggunanya lebih di dominasi anak muda, ini yang perlu kita gotong royong, mulai dari rumah hingga sekolah untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan hal tersebut ” Ujar Mingrum

Ia juga mengungkapkan pendapatan negara ini tergerus secara cuma-cuma hanya untuk memberikan layanan baik fasilitas, bantuan rehabilitasi dan lainnya bagi para pengguna Narkotika.

” Kalau pengguna narkotika ini turun, serta penanganan kasusnya semakin sedikit, maka alokasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, contohnya membangun infrastruktur sektor pendidikan maupun memberikan subsidi berupa beasiswa, kan jauh lebih bermanfaat ” Imbuhnya

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk tidak boleh mengenal Narkotika dalam kondisi yang tidak stabil yakni belum dapat melakukan control diri sepenuhnya serta memahami akan bahaya jika ikut terlibat dan mengkonsumsi Narkotika. ” Kenal saja tidak boleh apalagi digunakan, masa depan kalian akan seketika hilang jika ikut terlibat mengkonsumsi Narkotika ” Tutup Mingrum

INTELEKTUALNEWS.COM

Alumnus Unila Apresiasi Terpilihnya Kapolda Banten Pimpin Ika Unila

Lampung – Mingrum Gumay SH., MH mengapresiasi atas terpilihnya Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H secara aklamasi menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Lampung (IKA-UNILA) masa bakti tahun 2022-2027 pada Sabtu (30/07/22).

Enam (6) IKA Fakultas Hukum, Kedokteran, Teknik, Ekonomi dan Bisnis , FISIP, dan FMIPA mendukung Profesor bidang ilmu mediasi kepolisian itu.
Mingrum Gumay yang juga sebagai salah satu alumni Unila menyebutkan dengan terpilihnya kepengurusan IKA Unila yang baru diharapkan dapat menjadi fasilitator civitas akademika dengan para alumni.

” Sebagai bagian dari keluarga besar Unila, saya mendukung penuh atas terpilihnya Kapolda Banten sebagai penggerak IKA Unila pada 5 tahun mendatang, diharapkan sinergitas terus dibangun guna mempercepat dan mendukung program unila dalam rangka penelitian, pengabdian dan pengembangan SDM dari Lampung Untuk Indonesia ” Ujar Mingrum, Minggu (31/07)

Komandan Wakil Rakyat Provinsi Lampung ini juga berharap Kapolda Banten bersama Alumni Unila bergerak beriringan fokus terhadap penelitian bagaimana penangkalan dan penekanan paham radikalisme di bumi sang ruwai jurai dapat di minimalisir.

” Kita memiliki banyak SDM unggul yang telah dilahirkan oleh Unila, sudah semestinya kita berkontribusi menjaga nama baik almamater serta terhadap daerah (Provinsi Lampung), kolaborasi diperlukan dalam membuat satu gagasan sehingga muncul kekuatan besar yang berdampak positif terhadap masyarakat ” Ujar Politisi Senior PDI Perjuangan Lampung

Terpisah, Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H mengapresiasi hasil Mubes UNILA ke-VII tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas mulia tersebut selama 5 tahun ke depan.

“Mari bersama menggandeng tangan untuk memberi kontribusi terbaik alumni UNILA bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini,” kata Rudy.

LIDIK. ID,