Pimpinan DPRD Lampung Tinjau Arus Mudik di Bakauheni

 


Bakauheni–Gubernur Arinal Djunaidi meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu, (30-4-2022).

Pantauan di lokasi, Arinal didampingi Kapolda Irjen Pol Hendro Sugiatno, Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari dan sejumlah pejabat eselon II. Seperti Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto dan Kepala Diskominfotik Ganjar Jationo.

Arinal mengecek kesiapan di dermaga-dermaga di Pelabuhan Bakauheni.

Dalam kesempatan itu, gubernur sempat berbincang dengan pemudik yang dari Pulau Jawa. 

Gubernur pun mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat mudik. Terutama menggunakan masker. (**)

Harian momentum

Mingrum Terima Puluhan Pemudik Dari Jakarta


Sebanyak 54 pemudik dari Jakarta tiba di Lampung. Mereka disambut Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay didampingi Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Nurul Ikhwan di rumah dinas Ketua DPRD di Bandarlampung, Jumat (29/4/2022) malam sekitar pukul 23.00 WIB.


Salah satu Pemudik Asal Tulangbawang Barat, Robi Saputra menjelaskan dirinya beserta keluarga diberangkatkan dari Jakarta yang di fasilitasi oleh Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (Kamsri).

“Saya bekerja di Jakarta Barat, dan alhamdulillah tahun ini bisa pulang kampung terlebih difasilitasi melalui mudik gratis ini ” ujar Robi.


Robi juga menyebutkan dirinya dan sejumlah rombongan pemudik disambut dengan hangat dan diberikan fasilitas oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, untuk singgah sementara menunggu hingga pagi.


“Kami sangat dilayani dan di sambut dengan hangat, terlebih kami diberikan tempat untuk singgah sementara mengingat waktu yang sudah terlalu malam ” lanjutnya.


Ia juga menyebutkan keramahan dan kerendahan hati seorang Ketua DPRD Lampung harus diikuti oleh pemimpin lain, karena ini yang dibutuhkan rakyat.


“Tak ada rasa sungkan ataupun menjaga jarak dengan pemudik, beliau humbel dan merakyat kami mengucapkan banyak terimakasih atas penyambutannya serta fasilitas yang saya rasa sangat maksimal ” ungkapnya.


Dalam kesempatan itu, Mingrum menyampaikan selamat datang kembali untuk masyarakat Provinsi Lampung di sang bumi ruwai jurai.


”Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, jangan sungkan ini rumah rakyat, apapun yang ada disini bisa digunakan kalau butuh apa nanti kita siapkan.Ini adalah rumah rakyat. Jadi siapapun masyarakat Lampung khususnya akan diterima dengan baik di rumah rakyat ini,” sambut Mingrum Gumay.


Mingrum mengatakan, sebagian pemudik ada yang langsung pulang karena sudah dijemput keluarga. Namun sebagian ada yang menginap di rumah dinas sampai besok pagi sambil menunggu keluarga mereka menjemput, terutama yang dari Pesisir Barat dan Lampung Barat.


Wasekjen DPP KAMSRI Muhammad Aldo Satria Yudha selaku koordinator mudik gratis mengatakan, 54 peserta mudik ini berasal dari Bandarlampung, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesisir Barat.


“Mereka sudah 2 tahun tidak bisa mudik saat hari raya idul Fitri karena pandemi,” kata Aldo. (rls)

Utamakan Etika Organisasi, Zaini Siap Rebut Ketua SMSI Lampung


Bandar Lampung - Zaini Tubara siap maju di pemilihan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung. 

Pemilik media online lampung1.com ini mengaku siap bertarung sehat dan mengedepankan aturan yang ada. 

"Saya sangat siap maju Ketua SMSI Lampung," kata Ojos sapaan akrab Zaini, Sabtu (30/4/22). 

Zaini mengaku tidak ada persiapan khusus dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) SMSI Lampung ini, Zaini optimistis bisa merebut Ketua SMSI Lampung karena banyak mendapatkan dukungan dari para senior wartawan dan pemilik media. 

"Mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan media. Niat saya maju di Musprov SMSI Lampung untuk memajukan SMSI," tegasnya. 

Menurutnya, dalam menjalankan organisasi kelak, ia akan mengedepankan AD/RT yang ada serta lebih menghargai pengurus dan anggota SMSI Lampung. 

"Jadi bukan semaunya. SMSI ini organisasi perusahaan media, bukan perusahaan milik pribadi," ucapnya. 

Ojos berjanji jika terpilih menjadi Ketua SMSI Lampung akan membawa SMSI Lampung lebih baik, merangkul semua kalangan, lebih peka terhadap pengurus dan anggota, serta lebih mengedepankan etika dalam berorganisasi. 

"Etika berorganisasi akan saya junjung tinggi. Buat apa punya jabatan kalo enggak beretika," paparnya. (Rls)

KPK Kunjungi DPRD Lampung


Pengadaan barang dan jasa jadi atensi khusus KPK RI saat kunjungannya ke DPRD Provinsi Lampung, Rabu (27/4/2022).

Karena menurutnya, pengadaan barang dan jasa paling rentan jadi bancakan korupsi dimana pun keberadaannya.

“Pengadaan barang dan jasa paling rawan itu dikorupsi, makanya kami ke sini. Itu atensi kami di Lampung, dan seluruh Indonesia,” ungkap Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan.

Yudhiawan menjelaskan, dalam pengadaan barang dan jasa jalur korupsinya cukup banyak, mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan, maladministrasi, niat jahat, persengkongkolan, dan pembiaran.

Ia melanjutkan, selain pengadaan barang dan jasa, ada delapan sektor yang diawasi. Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP.

Kemudian manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan dana desa yang dikelola oleh pemerintah di tingkat kabupaten.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, pihaknya juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah setempat.

“Sehingga, untuk legislatif dan eksekutif, melakukan pencegahan sedini mungkin lebih beradab daripada tindakan yang nantinya bisa menistakan,” tegasnya. (*)

Topik Indonesia

DPRD Lampung Bicara Soal Sindikat Joki CPNS


Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut secara tuntas sindikat joki tes CPNS yang menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi.


“Kami mendukung dan mendorong penegak hukum untuk membongkar kejahatan dalam tes CPNS ini sampai ke akarnya. Ini pasti ada yang mengendalikan dan ini harus dibongkar,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, saat dimintai keterangan, Selasa (26/4/2022).


Ia juga berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para tersangka yang telah menimbulkan kerugian kepada banyak orang.


“Pelaku ini harus dijatuhi dan di hukum setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Karena ini merugikan CPNS lain yang berkualitas. Mereka yang harusnya diterima malah ditolak karena ada kecurangan yang terjadi,” tuturnya.


Menurutnya, upaya pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut serta dalam rekrutmen penerimaan CPNS patut dihargai dan diapresiasi.


“Kalau zaman dahulu siapapun yang punya uang bisa menjadi PNS tanpa harus tes. Sekarang ini sudah benar penerimaan pegawai tidak pilih kasih dan siapapun berhak untuk jadi PNS meskipun dia tidak punya uang,” tuturnya.


Kupas tuntas

Ketua DPRD Lampung Kerjasama dengan BPIP


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kantor BPIP Jakarta Pusat, Senin, (25/04/2022).

Ketua DPRD Minggrum Gumay menandatangani MoU dalam rangka memperkuat program Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPIP Prof. Drs KH Yudian Wahyudi M.A., P.hd, PLT Sekretaris Utama Dr. Drs. Karjono, SH., M. Hum, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi K. A Tajuddin SH., MH serta sejumlah pejabat utama BPIP.
Dalam kesempatan tersebut, Mingrum Gumay selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung mengharapkan adanya kekuatan besar untuk dibangun dan dikemas sebagai wujud kolaborasi bersama BPIP yang bertujuan untuk membumikan Pancasila di “Sang Bumi Ruwai Jurai”.

“Lampung merupakan Provinsi yang memiliki ragam budaya, suku, agama dan ras untuk itu perlunya penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan agar menjadi dasar bersama dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi di masyarakat,” pungkas Mingrum.

Post kota

Mingrum Kunjungi Lampung Tengah

 


Ketua DPRD Provinsi Lampung sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA N 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (23/04)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengungkapkan sosialisasi IPWK telah menjadi kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memastikan keberagaman, toleransi dan semangat gotong royong masih tetap terjaga di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) serta menjadi satu satunya Lembaga wakil rakyat yang mengadopsi ideologi pancasila dan Kebangsaan menjadi kegiatan rutin anggota DPRD Lampung.

Ia juga mengungkapkan pentingnya Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar jangan lengah apalagi lupa bagaimana bangsa Indonesia yang memiliki banyak ragam agama, budaya dan ras bisa bersatu dan mengikrarkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

”Masifnya perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak, jangan gunakan sebagai sarana mencaci maki, saling sindir menyindir bahkan bertujuan untuk menjatuhkan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ” Ungkapnya Mingrum

Mingrum juga menjelaskan generasi penerus harus mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin dimasa yang akan datang, untuk itu pentingnya menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai dasar pemikirannya.

“Jika Internalisasi itu sudah menjadi satu kesatuan dalam diri seorang pemimpin, percayalah keseimbangan, kesejukan dan keharmonisan lembaga dan Mitra kerjanya akan terwujud,” tutupnya

Post kota

Mingrum Sosialisasi Ideologi di Punggur


Ketua DPRD Provinsi Lampung menggelar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA N 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Jum’at (23/04)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan sosialisasi IPWK telah menjadi kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memastikan keberagaman, toleransi dan semangat gotong royong masih tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Anggota DPRD Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) serta menjadi satu satunya Lembaga wakil rakyat yang mengadopsi ideologi pancasila dan Kebangsaan menjadi kegiatan rutin anggota DPRD Lampung,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pentingnya Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar jangan lengah apalagi lupa bagaimana bangsa Indonesia yang memiliki banyak ragam agama, budaya dan ras bisa bersatu dan mengikrarkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Masifnya perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak, jangan gunakan sebagai sarana mencaci maki, saling sindir menyindir bahkan bertujuan untuk menjatuhkan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ” Ungkapnya Mingrum

Mingrum juga menjelaskan generasi penerus harus mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin dimasa yang akan datang, untuk itu pentingnya menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai dasar pemikirannya.

“Jika Internalisasi itu sudah menjadi satu kesatuan dalam diri seorang pemimpin, percayalah keseimbangan, kesejukan dan keharmonisan lembaga dan Mitra kerjanya akan terwujud ” tutupnya

Ditempat yang sama, Juandi Sinurat selaku narasumber pada kegiatan tersebut menyebutkan Indonesia hingga hari ini masih dalam keadaan sejuk ditengah keberagaman masyarakat yang berbeda- beda bukan tanpa dasar dan alasan.

Post kota

Yanuar Dukung Pengurus KONI


Bandarlampung – Dukungan kembali mengalir atas sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung. Kali ini dari Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. Yanuar Irawan.

Kepada media ini, Jum’at 22 April 2022, Yanuar mengatakan bahwa dirinya selama ini terus memantau situasi yang ada di KONI Lampung. “Bahkan saya sudah sampaikan soal evaluasi itu sejak di Papua. Saat itu saya sampaikan langsung kepada Ketum KONI dan Sekdaprov Lampung, agar kepengurusan KONI segera dievaluasi usai dari sini (Papua-red),” katanya.

Dengan perintah Gubernur yang jelas dan tegas itu, Yanuar berpendapat bahwa ini memang sudah urgent. ”Sangat setuju. Ini waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi atau apapun itu namanya, ini untuk kebaikan KONI Lampung ke depan,” tambah Ketua Umum Percasi Lampung itu.

Dalam melakukan reshuffle seperti ini, menurut Yanuar diperlukan Langkah sportif dan dengan penilaian berbasis kinerja. “Evaluasinya harus dengan syarat penilaian objektif dan berbasis kinerja bukan suka atau tidak suka. Basis lainnya adalah tentang kesamaan visi dan misinya. Kalau kita memang punya niatan yang sama untuk memajukan dunia olahraga Lampung,” ungkapnya.

Yanuar menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu harus selalu diadakan evaluasi secara rutin. “Setelah lebaran nanti rencananya kami akan undang pengurus KONI ke DPRD Provinsi Lampung.

Tentu akan diajak berdisukusi tentang berbagai hal termasuk membahas isu-isu strategis yang belakang terus mengemuka.
“Kami dari dewan juga ingin dong olahraga Lampung ini maju. Karena kami turut dalam penentuan besarnya anggaran lo. Artinya kalau kami yakin dengan kinerja KONI, apabila ada pengajuan pendanaan yang signifikan, tentu kami tidak ragu mendukungnya,” tambahnya.

Prestasi yang sekarang digenggam Lampung harus terus dipertahankan. “Paling tidak, bisa mempertahankan prestasi di Papua kemarin.

Syukur-syukur bisa ditingkatkan menjadi peringkat 9 atau bahkan 8, pada PON 2024 di Aceh dan Sumut yang akan datang,” kata Yanuar.

Diketahui sebelumnya bahwa Gubernur Lampung memerintahkan Ketua Umum KONI Lampung untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum pengurus KONI yang terindikasi “nakal” dan mencoreng nama organisasi KONI Lampung.

Lampung 1.com


Mingrum Hadiri Tausiyah Kebangsaan


Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lampung hadiri Tausiyah Kebangsaan dengan tema merajut silaturahmi lintas cabang GMNI se Lampung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Lampung. Kamis (21/04/22)

Mantan Aktivis GMNI, Mingrum Gumay mengungkapkan pentingnya selalu merawat kebersamaan yang di bingkai melalui kebinekaan menjadikan kerukunan dalam menjalankan roda organisasi tetap dalam suasana sejuk.
”Dinamika organisasi pasti akan dilalui, bagaimana cara menyikapinya menjadi tolak ukur kedewasaan dalam berorganisasi,” Ujar Ketua DPD PA GMNI Lampung

Mingrum yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung menjelaskan bagi kader GMNI mempunyai kewajiban menjaga marwah dan integritas organisasi serta tidak mengindahkan dari makna fungsi dari mahasiswa itu sendiri.

”Banyak kader GMNI yang telah membuktikan jika berproses secara iklhas dan mau terus belajar, hasilnya sudah tidak diragukan,” lanjut Mingrum.

Terakhir, Mingrum berpesan untuk tetap menjaga , merawat rasa nasionalisme dan marhaenisme karena menjadi penting jika nantinya mengemban tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh rakyat.

”Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang Yang memiliki arti Pejuang Rakyat yang selalu memikirkan perjuangan dan kelanjutan perjuangannya dan pemikir (intelektual) yang selalu mengabdikan ilmunya untuk perjuangan rakyat sepenuhnya,” tutup Mingrum

Dalam kegiatan tersebut hadir, PA (Persatuan Alumni) GMNI Lampung dan sejumlah pengurus DPC GMNI se – Provinsi Lampung.

Lidix

DPRD Lampung Sampaikan Aspirasi Mahasiswa


DPRD Lampung telah menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung yang disampaikan lewat aksi Aliansi Lampung Memanggil (ALM) kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR RI. 

ALM unjuk rasa menuntut tujuh poin di depan pintu gerbang Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/4/2022). Mereka tak dapat masuk karena polisi memasang kawat duri di pintu gerbang.

Saat mahasiswa aksi, Ketua DPRD Mingrum Gumay menemui massa pendemo dan mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan aspirasi yang sudah diterima dari mahasiswa sudah didalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini.

“Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” imbuhnya.

Dalam surat No.160/676/III.01/50/2022 tentang penyampaian aksi, DPRD Lampung meminta kepada pusat agar aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI. Dia juga akan memonitor perkembanggannya yang salah satunya masalah reformasi agraria.

Terkait rencana unjuk rasa susulan, Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat saat Ramadan 1442 ini.

Alasan dia, aksi parlementer akibat adanya saluran komunikasi yang tersumbat. “Jika tidak tersumbat, saya rasa nggak perlu parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.

Post kota

DPRD Lampung Sudah Salurkan Aspirasi Mahasiswa


DPRD Provinsi Lampung mengaku sudah menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil (AML) yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04/2022) lalu.

Dimana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay saat diwawancarai mengatakan aspirasi Aliansi Lampung Memanggil dari mahasiswi sudah dihantarkan ke pemerintah pusat.

“Aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” ungkap Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay diwawancara di kantor DPRD, Selasa (19/4/2022).

Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Lampung.

“Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah. Dan sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga,” tegasnya.

Sementara terkait tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan yang rencana akan dilakukan pada 21 April 2022, oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya, Ketua DPRD Lampung itu mengaku tidak akan menghalangi, namun alangkah lebih baiknya jika tidak ada parlemen jalanan (aksi demonstrasi).

“Untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat,” pintanya.

“Karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu, apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan,” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.

Topik Indonesia

DPRD Lampung Terima LKPJ Kepala Daerah


Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/4/2021)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan menerima LKPJ tersebut sebagai dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2021 yang mana dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

“Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, oleh karena itu rapat paripurna penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat ” Ujar Mingrum

Ditempat yang sama, Gubernur Arinal mengapresiasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusinya. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini.

“Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan pada selurun elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2021,” ungkap Gubernur

Lidik.id

Sikap SMAN 1 Terbangi Besar Dipertanyakan


Lampung Tengah –  Ironis, SMAN 1 Terbangi Besar salah salah satu dari enam orang tua siswa Atlet Taekwondo SMAN 1 Terbanggibesar, Kabupaten  Lampung Tengah, masih menunggu sikap kepala sekolah (Kepsek) setempat untuk menyelesaikan adanya miskomunikasi terkait pengajuan proposal beberapa waktu yang lalu karena menyakut nama baik sekolah. 


Menurut salah satu orang tua siswa , Kepala SMAN 1 Terbanggibesar, Haryono pernah menghubungi dirinya via televon menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut


Selanjutnya, orang tua tersebut menceritahkan, pihak sekolah menyatakan akan menemui perwakilan orang tua siswa untuk duduk bersama menyelesaikan perihal itu.


“Beliau (Kepala SMAN 1 Terbanggibesar) mengatakan akan bersilaturahmi. Tapi sampai saat ini kepala sekolah belum menemui kami. Alasannya sedang ada bimtek di luar daerah,” kata salah satu orang tua siswayang mengaku dihubungi Haryono pada 1 April 2022 malam.


Menurut salah satu orang tua siswa, ada kejanggalan yang terjadi. Di mana, sepengetahuan dia, bimtek yang diikuti kepsek dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 8 April 2022 tersebut 


“Tapi kok Pak Haryono mengatakan tentang urusan Waka Kesiswaan ( Bapak Agus) serta  staf yang  menangani tentang proposal tersebut (Norman) itu urusan saya yang membina dan menasihati kata  haryono via televon terhadap  orang tua  siswa," ujarnya. 


"Sebab  agak janggal sepengetahuan kami bimtek tersebut dilaksanakan dari tanggal 5- 8 april 2022, kok Haryono sudah berada di Semarang sejak tanggal 1 April 2022

Lalu pada tanggal  02 April 2022 Haryono mengutus sejumlah seseorang (bukan dari pihak sekolah) tuk menemui pelatih taekwondo/ sabelum untuk bernegosiasi supaya masalah ini dingin dan lomba kejuaraan ini bisa atas nama sekolah, tapi pelatih menjawab sudah  tidak bisa lagi  karena pelaksanaan lomba sudah dilaksanakan pengambilan video tanggal 30 dan 31 Maret 2022 yang lalu, selain itu para siswa mengikuti kejuaraan ini atas biaya pribadi masing," tambahnya. 


Orang tua siswa .enduga ada kerjasama dalam pemanfaatan dana  untuk ekstra kurikuler yang memang itu adalah hak para siswa-siswa  ada di sekolah tersebut  apalagi murid -murid  merupakan aset dan mempunyai potensi, karena sering menjuarai kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional tersebut 


Sedangkan itu dari Lembaga Kebijkan Publik Lap@kk Lampung  Nova Handara mengatakan yang jadi pertanyaan yang nama Dana Bos (Bantuan Profesional Sekolah ) pasti diangarkan yang nama  untuk kegiatan Estrakurikuler, pihaknya mempertanyan semua berapa besar dana Bos untuk kegiatan sekolah dan berapa besar serapan untuk dana Kegiatan Ekstrakurkuler  ini menjadi Ironis siswa yang berprestasi terkesan tidak didukung oleh pihak sekolah alasan miskomonikasi kenapa jauh hari tidak dicarikan jalan keluarnya.

"Jangan sudah ramai baru ada tindakan oleh sebab itu kita dari Lembaga Pemantau Kebijkan Publik (LSM Lap@kk Provinsi Lampung akan melaporkan persolan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Inspektorat Provinsi Lampung supaya persolan tersebut terang benderang," tegasnya. 


Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar Haryono belum berhasil dikonfirmasi. (Red) 

Ade Sikapi Masalah Banjir


Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan penanganan secara komprehensif guna mengatasi musibah banjir yang terjadi tiap kali musim penghujan tiba.

Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan (Dapil) Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, mengungkapkan jika banjir yang mengepung ibukota provinsi pada, Jum’at (15/4/2022) tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan namun juga menyebabkan kerusakan.

“Dampak dari banjir bukan hanya menyebabkan kemacetan tapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kendaraan serta menggangu aktifitas warga,” kata Ade saat dimintai keterangan, Sabtu (16/4/2022).

Menurutnya, ucapan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang menyatakan jika pihaknya telah berhasil mengatasi banjir didaerah setempat perlu dilakukan peninjauan ulang.

“Pogram penanganan banjir seperti normalisasi sungai atau grebek sungai dan pengerukan sampah kemudian pembangunan talud dan drainase harus di kroscek kembali apakah telah berjalan dengan baik atau belum,” terangnya.

Karenanya, dalam penanganan banjir ia mengungkapkan jika Pemkot Bandar Lampung perlu melihat dan menelaah dari berbagai sisi secara komprehensif dan menyeluruh.

“Tidak hanya pembangunan yang bersifat fisik dalam penanganan banjir namun tentu pembangunan kesadaran bersama akan arti pentingnya lingkungan yang berkelanjutan juga patut dilakukan,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pasanda (27) warga Jalan Narada Gang Damai, Kelurahan Jagabaya, Kota Bandar Lampung, mengungkapkan jika pada Jum’at malam, rumahnya terendam banjir yang tingginya mencapai 1.5 menter.

“Banjir tadi malem termasuk yang paling parah, tingginya kurang lebih 1.5 meter atau sepundak saya. Banjir nya dari jam 9 sampe jam 11 malem baru mulai surut,” kata Pasanda saat dimintai keterangan.

Ia mengungkapkan, akibat banjir tersebut terdapat rumah warga yang dinding rumahnya jebol akibat diterjang banjir. Selain itu juga terdapat 6 sepeda motor yang mengalami kerusakan akibat terendam air.

“Ada juga yang tembok rumah nya jebol, itu rumah yang ada di pinggir kali. Biasanya dia di tumbur balok yang kebawa arus. Dilingkungan sini juga ada 6 motor yang mati termasuk motor saya karena kelamaan kerendem air,” tutupnya. (*)

Kupas tuntas

Ade Minta Wali Kota Berani Tinjau Kembali Kebijakan


Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta Pemkot Bandarlampung berani meninjau kembali semua kebijakan terkait belum teratasinya banjir hingga Sabtu malam (16/4/2022).

“Program-program penanganan banjir seperti gerebek sungai, pembangunan talud dan drainase, dan lainnya juga harus dievalusai apakah berjalan dengan baik atau belum,” katanya kepada Lampung.poskota.co.id, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Ketua Fraksi PKS Daerah Pemilihan I, Kota Bandarlampung, itu, Pemkot Bandarlampung harus segera mengambil tindakan komprehensif agar banjir tidak terulang lagi setiap hujan deras.

Anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur mengatakan Pemkot harus berani pula meninjau kebijakan yang ikut menyumbang terjadinya banjir. “Tak perlu ragu, tinjau ulang,” tandasnya.
Tetap, katanya, pembangunan kesadaran bersama akan arti pentingnya lingkungan yang berkelanjutan juga patut dilakukan.

Hal tersebut guna mewujudkan “Kota Bandarlampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, katanya.
Seringnya banjir, katanya, bukan hanya menyebabkan kemacetan serta kerusakan infrastruktur dan kendaraan, tapi juga terganggunya aktifitas warga, kemacetan yang cukup panjang di jalan protokol.

Akibat banjir, ada warga yang sampai kehilangan anggota keluarga mereka. Dalam jangka waktu lama, banjir berdampak pada ekosistem lingkungan di kawasan tersebut, katanya.

Postkota

DPRD Lampung Dukung Sikap Mahasiswa


Ade Utami Ibnu Anggota DPRD Provinsi Lampung mendukung aksi mahasiswa yang dilaksanakan hari ini Rabu (13/4) di Kompleks DPRD Provinsi Lampung.

Pada aksi hari ini terlihat Dua lapis kawat berduri yang menghadang massa aksi mahasiswa dengan kantor wakil mereka, mengetahui hal tersebut ade utami berharap dapat dibuka. Setidaknya, jumlah dan panjangnya dikurangi agar para demonstran dapat masuk dan menyampaikan aspirasi mereka.

Demikian permintaan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung atas sangat ketatnya pengamanan aksi mahasiswa di kompleks DPRD Lampung.

“Mereka kan ingin masuk ke rumah mereka, rumah rakyat yang dibiayai oleh orang tua mereka, oleh emak dan bapak mereka. Jangan sampai di halangi, ” pinta Ade Utami Ibnu.

Alumni Ponpes At Tohiriyah Banten ini juga mengingatkan jika suara mereka adalah suara rakyat dan suara rakyat juga suaranya Anggota Dewan, termasuk siara dari Fraksi PKS, baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu ade juga minta kepada para demonstran dan aparat untuk dapat melaksanakan aksi dengan damai.

Lampung 7

DPRD Lampung: Kami Ingin Dialog dengan Mahasiswa

 


Bandar Lampung – Massa aksi demo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung dan berbagai elemen masyarakat, sampai ba’da Zuhur masih belum bisa memasuki pekarangan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Selasa (13/4/2022).

Mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat tersebut meminta agar pemerintah provinsi Lampung melalui forkopimda dan aparat kepolisian membuka pintu untuk masa aksi.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat langsung berkomentar tentang peristiwa atau aksi demo yang sedang terjadi.

Menurut Midi Ismanto, wajar saja jika mereka meminta masuk untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang gedung DPRD ini adalah rumah rakyat.

Meskipun demikian, pasti ada pertimbangan dari aparat yang berjaga, terlebih disini juga sudah turun langsung Kapolda Lampung dan Danrem bahkan Gubernur Arinal Djunaidi yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.
Jelas kami yang saat ini duduk di kursi DPRD juga pernah mengalami masa-masa seperti aksi ini. 

“Jika ditanya keinginan, jelas kami ingin masuk agar aspirasi yang dibawa bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia

Deny Ribowo yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa hajat ini bukanlah hanya DPRD saja, melainkan juga ada Forkopimda, jadi tentu harus ada kesepakatan.

“Sebenarnya jika kami DPRD justru kita ingin berdialog dengan massa aksi. Namun tidak mungkin jika ribuan begini. Harus ada delegasi dari mahasiswa tersebut yang menjadi perwakilan untuk dapat berdialog dengan kami sebagai wakil mereka di legislatif,” ucap Deny.

Gubernur, Ketua DPRD dan Kapolda Lampung Temui Mahasiswa


Tuntutan demo mahasiswa Aliansi Lampung Memanggil diterima oleh Forkopimda Provinsi Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menemui peserta aksi.
Mereka menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan atas aspirasi mahasiswa.

Mingrum Gumay menyampaikan tuntutan yang disampaikan ribuan mahasiswa dari BEM se-Lampung pada Rabu, 13 April 2022, adalah juga aspirasi masyarakat.

Forkopimda Lampung siap mengakomodir aspirasi tersebut.

“Yakinlah bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang merupakan pengejawantahan masyarakat, juga menjadi tanggung jawab kami, sebagai pemangku pemerintahan di Provinsi Lampung,” kata dia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengajak mahasiswa yang berunjuk rasa untuk memegang komitmen dari aspirasi yang telah disepakati.

“Sekali lagi, buka sekat di antara kita, sehingga aspirasi tidak tersampaikan. Yang paling penting adalah komitmen di antara kita,” ujar dia.

Aksi demo mahasiswa Aliansi Lampung Memanggil yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wib hingga sore ini berakhir dengan damai.

Kirka

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Lampung

 


Gubernur Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani tujuh tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung (AML) di pintu Kantor Gubernur, Rabu (13/4/2022).

Ketujuh tuntutan yang disepakati kedua petinggi Lampung itu adalah: (1) menurunkan harga BBM, (2) menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, (3) mewujudkan reforma agraria sejati, (4) Cabut UU Cipta Kerja. 

Lalu, (5) permudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, (6) wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, (7) Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.

Usai penandatanganan, Mingrum Gumay mengatakan soal UU Cipta Kerja sudah disahkan dan sudah ada putusan MK. Arinal juga berjanji akan berusaha mengatasi masalah pangan.

Massa mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak dipenuhi kedua pemimpin tersebut. Mereka juga menuntut pelepasan 12 rekannya yang diamankan pihak kepolisian.

Hingga aksi selesai, massa aksi tetap tak bisa masuk halaman DPRD dan Kantor Gubernur Lampung. Ada kawat berduri berlapis setinggi dua meter menutup akses jalan di pintu gerbang.

Kawat berduri itu yang jadi batas antra mahasiswa bertemu dengan Arinal dan Mingrum. Kedua pejabat naik kendaraan barakuda milik Brimob Polda Lampung.
Puluhan personel kepolisian yang dipimpin Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno mendampingi Arinal dan Mingrum

Polda Lampung menurunkan 1.299 personel. Di tambah TNI, total ada 3000 aparat keamanan yang menjaga agar aksi berjalan baik, tidak anarkis.

Postkota

Demo Mahasiswa di DPRD Lampung Ditemui Forkopimda

 


Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga bbm, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran.

Gubernur juga menjamin kestabilan harga bahan pokok karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan.

Untuk tuntutan lainnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri. Namun demikian, Gubernur mengatakan akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.

“Tata kelola pemerintahan itu ada administrasi, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai eksekutif, Saya harus mematuhi itu. Yang kewenangan pusat, saya akan berusaha maksimal,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran.

“Saya yakin bahwa suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat. Yakinlah bahwa suara adik-adik mahasiswa akan disampaikan. Gubernur akan bersurat ke pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno menyerukan kepada massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. Kapolda juga yakin, apa yang disuarakan oleh Aliansi Lampung Memanggil akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung.

Mingrum Temui Massa AML


Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, kini Gubernur Arinal, Ketua DPRD, Kapolda mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung Arinal Djunaidi duduk bareng dengan cuaca cukup panas berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani kesepakatan dan menyetujui tuntutan mahasiswa.
Dalam dialog itu, Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran

Warta9

DPRD Lampung Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa


Jakarta – DPRD Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04) lalu.

Dimana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Dalam pengantarnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta”, imbuhnya.
Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR tersebut

“aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga”.

Dalam tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.(Red)

Lampung 1.com

DPRD Lampung Minta BPJN Serius Tangani Infrastuktur


Komisi IV DPRD Lampung meminta komitmen Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengenai kesiapan kemantapan jalan menjelang mudik lebaran 2022. Salahsatunya mengenai komitmen menutup lubang di ruas jalan nasional.

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

“Bagaimana komitmen terkait kemantapan jalan menjelang mudik dan tidak ada lubang di jalan di H-10,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Midi Iswanto menambahkan, beberapa ruas jalan nasional yang dalam kondisi tertentu mengakibatkan kemacetan.

Misal saat liburan dan mudik tentunya. Misalnya di arah Metro menuju Sukadana, kemudian Metro menuju Tegineneng, Bandarlampung menuju Pesawaran.
“Bagaimana solusinya? Sementara volume kendaraan semakin lama semakin banyak,” katanya.

Kemudian, Anggota lainnya Abdullah Surajaya juga meminta komitmen agar bagaimana bisa ada peningkatan status lebih banyak yang diusulkan oleh Pemprov menjadi jalan nasional.

Menanggapi itu, Kepala BPJN Lampung Rien Marlia mengatakan ruas jalan Nasional di Lampung memiliki panjang sekitar 1296,6 kilometer. Dimana, kata dia ada 92,2 persen yang berada dalam kondisi mantap.

“Sementara ada 7,8 persen yang tifak mantap. Berdasarkan arahan pak Menteri, H-10 Lebaran semua lubang harus tertutup,” katanya.

Kata dia, ada beberapa persoalan hasil pemetaan yang dikakukan. Diantaranya potensi rawan bencana dan longsor masih terjadi di wilayah lintasan barat Lampung. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah sering terjadinya banjir rob di Jl. Yos Sudarso, Panjang, Bandarlampung.

“Sampai saat ini memang belum ada solusi. Karena mungkin bisa dikoordinasikan dengan BBWSMS. Kita juga mohon dukungan DPRD, solusinya bisa dibuat Embung ya. Tapi masih kesulitan lahan,” katanya.

Terkait kondisi penutupan lubang di H-10, dia mengaku pihaknya juga akan membuat posko-posko. “Nanti juga di situ akan distandby kan alat berat juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dia mengatakan siap berkoordinasi dan mendukung usulan ruas jalan provinsi yang sudah diusulkan peningkatan statusnya menjadi jalan Nasional.

Dia mengatakan ada beberapa ruas yang memang sudah diusulkan, namun belum disetujui pusat.

Sementara, Kepala BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, dari pemetaan yang dikakukan, diperkirakan ada sekitar 2 juta lebih pemudik mintas di Lampung.

Radar Lampung