DPRD Lampung Sikapi Dugaan Perselingkuhan Oknum ASN

 

Kultum menjadi salah satu solusi untuk menghindari perselingkuhan ataupun perzinahan di perangkat daerah pemerintah provinsi Lampung.

<span;>“Selain pengawasan dari pimpinan terhadap para stafnya, jadi perlu adanya cemarah di setiap PD untuk mengembalikan moral ASN,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Kamis (30/09/2021).

“Entah itu kultum selama tujuh menit sebelum bekerja. Jadi ini sebuah terobosan dengan harapan bisa berdampak cukup baik agar persoalan ini tidak terjadi lagi,” kata dia.

Peristiwa penggerebekan itu, kata dia, menunjukan bahwa saat ini orang lebih suka melakukan tindakan seperti penggerebekan karena untuk mendapat fakta yang sebenarnya.

Dengan begitu, kata dia, para pelaku dengan dugaan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dari sisi agama ataupun hukum
tidak bisa mengelak.

“Berarti kalau tertangkap tangan seperti itu. Orang sudah tidak bisa lagi berdalil. Itu yang selalu dilakukan oleh KPK dalam membuktikan perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi atau gratifikasi,” kata dia.

“Begitu juga dengan tindakan asusila atau perselingkuhan. Ini sebuah proses gejala hukum baru dalam membuktikan sebuah peristiwa,” ucap dia.

Kirka.co

Pusiba

Anggota DPRD Lampung Respons Positif Kunjungan Menteri

 

Natar – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan yang juga anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menyambut baik kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Pekon (Desa) Rigisjaya, Kecamatan Airhitam, Lampung Barat, kemarin.

Sandiaga Uno melakukan kunjungan lapangan dan penilaian terhadap desa itu. Rigisjaya menjadi 1 di antara 50 desa calon penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia.

Wahrul juga berharap kehadiran Sandiaga Uno bisa memantik percepatan desa lain agar berkembang menjadi desa wisata yang dikelola dengan baik.

Serta mampu memicu munculnya desa mandiri dan sejahtera dengan mengoptimalkan potensi di setiap desa.

Wahrul merespons ini karena bangga dengan keberhasilan Rigisjaya bersaing dengan desa-desa hebat lain se-Indonesia.

Tanah Lampung Barat bagi Wahrul adalah rahim ia berasal. Ia dilahirkan di Lampung Barat dan menghabiskan masa sekolah SD hingga SMA di kabupaten ini.

Tak heran jika keterikatannya dengan Lampung Barat cukup kental sebelum beraktivitas di Bandar Lampung semasa kuliah sampai dengan didapuk menjadi wakil rakyat di DPRD Lampung mewakili Lampung Selatan, kabupaten yang ia tempati sekarang.

Wahrul juga ingin desa-desa di Lampung Selatan mengambil ibrah dari desa lain yang sudah lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

“Belajar bisa dari mana saja. Jangan malu mengadopsi sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama,” ujarnya hari ini lewat percakapan WhatsApp.

Warta lampung

DPRD Minta Oknum ASN Terduga Selingkuh Disanksi

 Penggerebekan terhadap pasangan bukan suami istri oleh warga Menggala yang diduga telah melakukan tindak asusila mendapat sorotan dari DPRD Lampung.

Salah satu pelaku dari peristiwa yang terjadi pada Senin (27/09/2021) lalu ini merupakan Aparatur Sipil Negara.

Kasubag Kepegawaian cabang dinas Dikbud wilayah Tuba dan Mesuji dengan inisial DD digrebek bersama perempuan YN.

Kedua sejoli tersebut mengaku masih memiliki istri dan YN juga mengaku bahwa dia memiliki suami.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin menilai bahwa persoalan ini telah
mencoreng nama baik ASN.

Oleh karena itu, hukumannya dipecat sebagai aparatur sipil negara.”Harusnya diambil tindakan dengan dipecat. Karena ini tidak baik dari sisi moralitas dan telah mencemarkan nama baik korps ASN,” kata dia, Kamis (30/09/2021).

“Perbuatan ini juga tidak dibenarkan dari sisi agama ataupun hukum kita,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini pemprov Lampung mesti mengawasi proses tersebut untuk mengembalikan moralitas ASN menjadi lebih baik lagi.

“ini yang perlu menjadi perhatian. Makanya sedapat mungkin harus ada terobosan secara regulasi oleh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota,” ujar dia.

“Jadi jangan sampai hal serupa terjadi dimana-mana. Karena sebagai ASN Kalau sudah seperti ini justru memberikan dampak negatif,” jelas dia.

“Apa kata orang, akhirnya kasihan dengan para ASN yang lainny. Karena dianggap sama saja secara moralitasnya,” ucap dia.

Dilain sisi, apabila perselingkuhan itu dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah memiliki istri ataupun suami, maka kedua belah pihak bisa dituntut oleh pasangannya masing-masing.

“Jadi baik suami atau istri bisa menuntut kepada kedua belah pihak yang diduga melakukan perbuatan perzinahan itu,” jelas dia.

Kirka.co

DPRD Lampung Wanti-wanti Pelaku Pencemaran Air Laut

 

Pelaku pencemaran yang diduga mirip aspal disebagian pesisir pantai Lampung mesti mendapat sanksi hukum.

“Pada prinsipnya apakah itu bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tertentu mesti diambil tindakan hukum,” kata Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Rabu (22/09/2021).

Persoalan ini, kata anggota fraksi PDIP DPRD Lampung, mesti dilakukan investigasi secara menyeluruh dan maksimal oleh instansi terkait.

Investigasi ini, kata dia, untuk mengetahui asal pencemaran serta pelaku.

“Prinsipnya itu kan mesti dilakukan investigasi secara maksimal. Itu asalnya darimana, dilakukan oleh siapa,” ungkap dia.

Permasalahan ini, kata dia, mengganggu sistim perekonomian yang beraktifitas di pesisir pantai.

“Nelayan, pariwisata dan lingkungan kita menjadi terganggu. Jadi tidak serta merta berdampak pada biota laut saja,” ungkap dia.

“Jadi mesti melibatkan seluruh instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap dia.

harian momentum

DPRD Lampung Soroti Konflik Gajah

 Bandar Lampung – DPRD Lampung mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar segera melakukan langkah kongkrit untuk mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar Gajah di Kecamatan Suoh, Lampung Barat (Lambar).

Ketua Komisi ll DPRD Lampung, Budy Yuhanda mengaku, pihaknya mendukung langkah-langkah kongkrit yang diambil saat rapat gabungan tadi oleh para pemangku kepentingan dan juga penggiat lingkungan, di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

“Kita siap mendukung baik dalam bentuk program maupun anggaran, untuk paling tidak kita membantu masyarakat sekitar supaya mindset nya kita rubah. Dimana masyarakat setempat harus berdampingan dengan satwa yang ada,” kata Budy, saat dikonfirmasi, Rabu (22/9/2021).

Ia menjelaskan, dukungan anggaran disini dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di tempat tersebut. Karena Konflik tersebut sudah lama maka pihaknya mendorong untuk melakukan langkah kongkrit.

“Karena selama ini hanya sekedar imbauan-imbauan, kongkritnya tidak ada,” ujarnya.

Lanjutnya, di Dinas Kehutanan sendiri UPT nya sementara anggarannya sedikit, maka kedepan pihaknya siap membantu untuk memfokuskan memberdayakan masyarakat setempat.

“Kita lihat sebenarnya itu juga bisa jadi potensi wisata untuk masyarakat luar bisa melihat secara langsung,” ungkap Budy.

Sementara Peratin Suka Marga, Suoh, Lampung Barat, Ahim Abdiani berharap, dari hasil rapat dengan Pemprov dan stakeholder tadi agar secepatnya ada dampaknya di lapangan.

“Karena konflik di masyarakat itu sudah hampir setahun lebih, dengan pertemuan dengan berbagai pihak mudah-mudahan penanggulangannya bisa cepat dan tidak ada konflik lagi,” harap Ahim.

Ia mengaku bahwasanya satwa liar Gajah memang harus dilindungi begitu pun masyarakat supaya bisa beraktivitas seperti biasanya.

“Kita di Satgas pekon pun hampir tiap malam melakukan blokade dan kalau siang kita melakukan penggiringan Gajah ke atas,” ungkap Ahim.

Dari konflik tersebut terangnya, pernah di tahun 2020 ada masyarakat menjadi korban sampai cacat karena serangan Gajah yang sampai hari ini belum normal.

Begitu juga pas melakukan penggiringan Gajah melakukan perlawanan, sehingga Gajah nya terluka dan dokter menyarankan untuk operasi.

“Maka kita juga tadi mengusulkan untuk ada dokter hewan disediakan disana. Karena selama ini tidak ada,” tandasnya. (*)

Kupas tuntas

KUA-PPAS Murni Lampung Tahun 2022 akan Dibahas

    

KUA-PPAS murni tahun 2022 akan dibahas setelah selesai membahas RPJMD. Karena untuk mensinergikan program pemerintah pusat, kabupaten dan kota.

“Pada prinsipnya, pembahasan RPJMD diselesaikan dulu, baru bahas APBD murni agar saling bersinergi,” kata Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Rabu (22/09/2021).

“Kita tidak bisa pungkiri juga ada program pusat, kabupaten dan kota yang muatannya juga dalam RPJMD memperhatikan RPJN supaya sinergis,” kata dia.

Setelah pembahasan RPJMD, maka pihaknya akan segera mengagendakan untuk membahas KUA-PPAS 2022.

“Nanti setelah ini, nanti diagendakan. Karena jangan sampai telat juga kita bahas,” ungkap anggota fraksi PDIP DPRD Lampung.

Saat disinggung apakah kota baru masuk dalam pembahasan dalam RPJMD tersebut, persoalan itu sudah memiliki Perda dan masterplan.

“Jadi tinggal kita lihat kendalanya apa,” ucap dia.

Kirka.co

DPRD Lampung Soroti Konflik Gajah

 

Bandar Lampung – DPRD Lampung mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar segera melakukan langkah kongkrit untuk mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar Gajah di Kecamatan Suoh, Lampung Barat (Lambar).

Ketua Komisi ll DPRD Lampung, Budy Yuhanda mengaku, pihaknya mendukung langkah-langkah kongkrit yang diambil saat rapat gabungan tadi oleh para pemangku kepentingan dan juga penggiat lingkungan, di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

“Kita siap mendukung baik dalam bentuk program maupun anggaran, untuk paling tidak kita membantu masyarakat sekitar supaya mindset nya kita rubah. Dimana masyarakat setempat harus berdampingan dengan satwa yang ada,” kata Budy, saat dikonfirmasi, Rabu (22/9/2021).

Ia menjelaskan, dukungan anggaran disini dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di tempat tersebut. Karena Konflik tersebut sudah lama maka pihaknya mendorong untuk melakukan langkah kongkrit.

“Karena selama ini hanya sekedar imbauan-imbauan, kongkritnya tidak ada,” ujarnya.

Lanjutnya, di Dinas Kehutanan sendiri UPT nya sementara anggarannya sedikit, maka kedepan pihaknya siap membantu untuk memfokuskan memberdayakan masyarakat setempat.

“Kita lihat sebenarnya itu juga bisa jadi potensi wisata untuk masyarakat luar bisa melihat secara langsung,” ungkap Budy.

Sementara Peratin Suka Marga, Suoh, Lampung Barat, Ahim Abdiani berharap, dari hasil rapat dengan Pemprov dan stakeholder tadi agar secepatnya ada dampaknya di lapangan.

“Karena konflik di masyarakat itu sudah hampir setahun lebih, dengan pertemuan dengan berbagai pihak mudah-mudahan penanggulangannya bisa cepat dan tidak ada konflik lagi,” harap Ahim.

Ia mengaku bahwasanya satwa liar Gajah memang harus dilindungi begitu pun masyarakat supaya bisa beraktivitas seperti biasanya.

“Kita di Satgas pekon pun hampir tiap malam melakukan blokade dan kalau siang kita melakukan penggiringan Gajah ke atas,” ungkap Ahim.

Dari konflik tersebut terangnya, pernah di tahun 2020 ada masyarakat menjadi korban sampai cacat karena serangan Gajah yang sampai hari ini belum normal.

Begitu juga pas melakukan penggiringan Gajah melakukan perlawanan, sehingga Gajah nya terluka dan dokter menyarankan untuk operasi.

“Maka kita juga tadi mengusulkan untuk ada dokter hewan disediakan disana. Karena selama ini tidak ada,” tandasnya. (*)

Kupas tuntas

Pembahasan KUA PPS Lampung Tunggu Jadwal

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung akan membahas KUA PPAS 2022 pada Oktober mendatang.

Karena menunggu jadwal resmi dari Badan Musyawarah DPRD Lampung.

“Kita tetap menunggu jadwal resmi dari DPRD. Dan BANMUS belum menjadwalkan itu,” kata Anggota Banang DPRD Lampung Budi Yuhanda, Selasa (21/09/2021).

“Kalau kenapa belum mulai pembahasannya, ya memang belum jadwalnya. Jadi bulan depan
kita baru jadwalkan KUA PPAS,” ungkap dia.

Ia meyakini bahwa pembahasan APBD murni itu akan selesai sebelum deadline waktu pada 30 November 2021 mendatang.

“Insya Allah selesai, pembahasan itu sebulan cukup,” kata dia.

“Bahwa dokumen sudah di serahkan, bukan berarti harus dibahas pada waktu itu,” ungkap dia.

Kirka.co

DPRD Lampung Minta Pemprov Perhatikan Atlet

 

DPRD Lampung memberi saran ke Pemda untuk memberi perhatian terhadap atlet berprestasi di Bumi Ruwa Jurai.

Perhatian ini berbentuk bonus dan pendekatan secara langsung terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama provinsi Lampung baik di kancah nasional maupun internasional.

“Caranya adalah selain diberi bonus yang pantas. Ada kompensasi sebagai apresiasi terhadap prestasi apakah dijadikan honor atau sebagainya,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, Selasa (21/09/2021).

Melakukan pendekatan secara psikologis dengan cara bertemu dan ngobrol langsung dengan atlet tersebut,” kata putera daerah Way Kanan ini.

DRB sapaan akrab Deni Ribowo, menjelaskan bahwa langkah ini untuk mengantisipasi kepergian atlet berprestasi Lampung ke provinsi lain.

Mantan ketua KONI Way Kanan menceritakan pengalaman yang pernah terjadi di kabupaten Way Kanan tersebut.

Saat itu, kabupaten Way Kanan memiliki atlet berprestasi dari cabor karate yang pernah mengukir prestasi juara di tingkat Asia Tenggara.

Saat PON akan berlangsung, kata dia, atlet cabor karate tersebut lebih memilih membela provinsi lain, yakni Jawa Barat ketimbang tanah kelahirannya sendiri.

“Ada pengalaman, atlet Way Kanan dari Cabor Karate, Ari Saputra yang pernah jadi juara Asia Tenggara lebih memilih membela Jabar ketimbang Lampung di PON,” cerita dia.

Ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Karena bisa menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga di Bumi Ruwa Jurai.

“Kita mesti support dan bina para atlet ini agar posisi pemerintah ada di hari mereka. Jadi mereka tidak lari-lari lagi,” kata dia.

“Karena menjadi atlet ini mesti hobi dan mencintai cabang olahraga itu. Mereka selalu siap berkorban saat menjalani latihan dengan membawa bekal makanan sendiri,” pungkas dia.

Wartawan niaga

Bahagia, Anggota DPRD Lampung Gelar Syukuran

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung Jauharoh Hadad mengadakan syukuran atas ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan silaturahmi ke PCNU Lampung Tengah, Rabu (15/9/2021).

Penandatanganan Pepres tersebut, sesuai konstitusi dan merupakan langkah konkret yang dilakukan Presiden Jokowi karena dijamin undang-undang. Untuk itu, semua warga pergerakan dan kaum nahdliyin Lampung berterimakasih kepada Presiden Jokowi.

Jauharoh menjelaskan, Perpres itu juga sekaligus menunjukkan keberadaan pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu agama dan pendidikan, mendapat perhatian dari pemerintah, di tengah pandemi Covid-19.

“Ini patut kita syukuri karena dengan Perpres ini, pesantren memiliki regulasi yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan di pondok pesantren terkait dengan pendanaan,” tutur mantan Ketua Umum PB Korp PMII Puteri (Kopri) ini.

Ia menegaskan, terbitnya Pepres tersebut, berkat kegigihan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimin Iskandar dalam memperjuangkan pondok pesantren agar tetap eksis membentuk karakter anak bangsa.

“Kita patut berterimakasih kepada Pak Muhaimin Iskandar yang memiliki komitmen terhadap pendanaan penyelenggaraan pesantren,” ungkap Jauharoh, yang akrab disapa kak Jau itu.

Ia mengatakan, Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, sudah lama dinantikan kalangan pesantren di tanah air.

Ketua Badan Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan, Perpres yang ditandatangani Presiden juga selaras dengan raperda yang saat ini tengah dinantikan pengesahannya, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Lampung, yang diperjuangkan Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim.

Hadir pada pertemuan silaturahmi itu, antara lain, PCNU yang diwakili Kyai Ali Sidik yang juga ketua Rabithah Ma’ahid Islamiayah (RMI) dan beberapa pengasuh pondok pesantren, seperti Gus Ali Fadhilah yang merupakan pengasuh pondok pesantren sunan ampel, Lamteng,

Selain itu, Gus Edi pengasuh Pondok Pesantren Baitussalam, Gus Tofa dan tokoh NU Kyai Rosihin, serta beberapa anggota Fraksi DPRD Lampung Tengah, yakni, Kyai Slamet Anwar, Cecep Jamani, dan Ashari.

 

Pos kota

DPRD Lampung Minta Pemprov Permudah Investor

 Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan kemudahan para investor dalam melakukan proses perizinan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing mengatakan, dalam rangka mencapai target investasi yang sudah ditentukan, maka pemerintah daerah bisa melakukan berbagai upaya.

“Salah satunya adalah memberikan kemudahan para investor untuk mengurus perizinan,” kata Noverisman  Minggu (19/9/2021).

Ia melanjutkan, belum tercapainya realisasi investasi di Provinsi Lampung merupakan hal yang wajar. Mengingat ditengah masa pandemi Covid-19 saat ini banyak investor yang sementara waktu menunda untuk berinvestasi.

“Hal yang wajar jika memang investasi belum mencapai target pada semester I ini. Namun dengan kemudahan perizinan tentunya kita optimistis jika pada semester berikutnya akan mengalami peningkatan bahkan melebihi target,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam pengurusan izin investasi saat ini para investor dapat diberikan berbagai kemudahan. Seperti proses perizinan yang sudah tersedia dalam sistem online sehingga tidak perlu lagi bertatap secara langsung.

“Tentunya dengan proses perizinan secara online tersebut selain mempermudah juga dapat mengurangi kecurangan seperti nyogok petugas agar dapat diberitakan izin,” terangnya.

Para investor juga bisa didorong untuk melakukan investasi dengan menggandeng para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memperkuat usaha agar memenuhi syarat kualitas.

“Dengan peningkatan investasi tentunya juga diharapkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Lampung. Seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan ke II tumbuh dengan positif,” tutupnya. (*)

 

 

Kupas tuntas

DPRD Lampung Sikapi Kinerja OPD

 

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada organisasi pemerintahan daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk menghentikan kegiatan copy paste progam yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.

“Kegiatan OPD yang bersifat instan dan copy paste mulai hari ini kami meminta untuk di stop. Program kerja OPD harus melalui kajian yang jelas karena kondisi sekarang tidak lagi sama,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, saat dimintai keterangan, Kamis (16/9/2021).

Menurut Mingrum, program kerja dari OPD tidak perlu banyak namun terukur serta terarah sehingga tepat sasaran dan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan yang ada di Lampung.

“Program tidak perlu banyak tapi terukur dan terarah karena suka tidak suka proses pembangunan yang berkelanjutan bersifat prioritas. Jangan ganti kepala dinas ganti program karena kebijakan ini harus berjalan secara linier,” katanya.

Ia melanjutkan, progam OPD yang masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung selaras dengan rencana program pemerintah pusat dan juga kabupaten/kota.

“Indeks catatan secara makro yang perlu diperhatikan adalah dibidang kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar daerah,” kata dia.

Ia juga berharap agar program kerja yang diajukan oleh OPD tidak hanya dalam konsep teori namun juga memiliki landasan kajian lapangan yang sudah dilakukan.

“Sehingga diharapkan kedepan kami program kegiatan ada kajian dan studi tidak bersifat naskah akademis. Tidak hanya diberikan konsep teori tapi juga kajian lapangan,” kata dia.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), Mulyadi Irsan mengatakan, saat ini setiap OPD diminta untuk terus meningkatkan inovasi yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan.

“OPD terus didorong agar tidak mengcopy paste program tahun lalu dan memang harus seperti itu. Jadi saat ini situasinya bukan lagi bisnis, jadi konten pemikirannya adalah inovasi,” kata dia.

Menurutnya, OPD harus memahami visi, misi, tujuan serta sasaran dari progam kegiatan serta terus melakukan pembaruan.

Kupas tuntas

Wahrul Minta Polisi Usut Pencemaran Limbah Laut

 

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi meminta Polri mengusut Pencemaran Limbah yang terjadi di perairan laut di Lampung Selatan hingga membuat masyarakat resah dan sangat di rugikan. Hal itu disampaikan Mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini terkait maraknya limbah aspal, oli, limbah lain, yang merugikan Nelayan.

“Pada saat saya melakukan reses hampir satu pekan ini masyarakat mengadu ke saya. Mereka kebingungan karena bagi para nelayan khususnya, tidak bisa mendapatkan ikan. Belum lagi masyarakat yang mandi mengalami gatal-gatal,” kata Wahrul Fauzi Selasa 14 September 2021.

Wahrul yang juga Ketua DPD Partai NasDem menyebut bahwa pengelola wisata pantai mengalami kerugian secara materiil. “Selain barang-barang yang rusak, air juga keruh dan Daerah yang tercemar seperti Ketapang, Ketibung melewati desa sabalang hingga babatan serta kecamatan Rajabasa,”sebutnya.

Wahrul Fauzi meminta mabes polri untuk turun tangan langsung guna mengusut kasus pencemaran limbah ini karena lintas provinsi. “Polri harus segera mengecek kesyahbandaran, mengecek dari mana kapal berasal dan siapa pemiliknya guna untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang terjadi,” harapnya.

Sinar Lampung

DPRD Lampung Bicara Soal PTM

 Bandar Lampung – DPRD Lampung meminta agar beberapa hal ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung yang tengah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

“Yang mesti diperhatikan selama pelaksanaan PTM, pertama kapasitas ruangan tidak boleh lebih dari 50 persen. Kalau biasanya 50 pelajar dalam satu ruang kelas. Berarti saat ini kapasitas nya gak boleh lebih 25 orang,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, Senin (13/09/2021).

Hal itu untuk menghindari kerumunan pelajar saat masuk atau pun pulang sekolah. “Kalau bisa, jalan masuk dan keluar berbeda sehingga tidak menimbulkan gap antara siswa yang mau keluar dan masuk,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Ia telah meminta sekolah, Dinas Pendidikan serta anggota Komisi V DPRD Lampung untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran dalam penerapan Prokes.

Selain itu terangnya, dinas terkait agar melaporkan tenaga pengajar yang belum di vaksinasi. Untuk segera mendapatkan dosis vaksin.

“Namun jika ada oknum guru yang tidak mau divaksin, sebaiknya yang bersangkutan tidak secara langsung PTM bersama anak-anak,” tegas Yanuar.

Sementara untuk siswa nya sendiri, pihaknya akan mengusahakan percepatan vaksinasi, karena adanya keterbatasan vaksinasi untuk anak-anak.

Namun demikian berdasarkan hasil rapat bersama Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat akan segera mengirimkan dosis vaksin ke Lampung.

“Nah kita tunggu sampai bulan ini. Kalau tidak, kami akan koordinasi dengan Dinkes apa yang jadi masalah sehingga ada keterlambatan,” tandasnya. (*)

Kupas tuntas

DPRD Lampung; Percepat Vaksinasi Anak

 Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong pelaksanaan vaksinasi kepada anak-anak dilakukan percepatan guna menekan laju persebaran Covid-19.

“DPRD Lampung tentunya mendorong percepatan vaksinasi kepada anak-anak. Hal ini untuk menekan persebaran kasus serta menunjang pembelajaran tatap muka,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi, Lesty Putri Utami, saat dimintai keterangan, Senin (13/9/2021).

Ia mengatakan, anak-anak juga perlu mendapatkan alokasi vaksin terlebih saat ini semua daerah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk semua jenjang pendidikan.

“Sebetulnya tahapan vaksin untuk dewasa sudah mencapai 60 persen baru vaksin anak-anak dimulai. Namun ini tidak bisa ditunda lagi karena daerah sudah mulai PTM meskipun secara terbatas,” kata dia.

Menurutnya, vaksinasi kepada anak bisa dilakukan secara bertahap sama seperti vaksinasi kepada masyarakat umum lainnya. Hal tersebut juga tentunya untuk mendukung tercapainya kekebalan kelompok.

“Nanti kami akan koordinasi dengan dinas terkait bagaimana teknis vaksinasi khusus nya untuk anak-anak. Harusnya tidak ada tahapan khusus, vaksin anak ini bisa dilakukan seperti vaksin kepada kelompok sasaran yang lain,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi V lainnya. Budhi Condro Wati mengatakan, vaksinasi yang diberikan kepada anak dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan.

“Pelajar pun harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk mendapatkan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini sebagai langkah memberi perlindungan bagi generasi muda,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung cakupan vaksinasi remaja di Lampung baru mencapai 1.13 persen atau sekitar 9.934 anak memperoleh dosis pertama.

Sedangkan untuk suntikan dosis kedua tercatat baru mencapai 0,62 persen atau bila dikonversikan ada 5.440 anak dari total sasaran remaja yang akan di vaksin 880.203 anak di Provinsi Lampung. (*)

Kupas tuntas

Anggota DPRD Lampung Sapa Petambak Udang Lampung Timur

 

Lampung Timur )-Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ali Imron mengadakan pertemuan dengan sejumlah petambak udang, dalam reses, di Desa Margasari, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, Sabtu 11 September 2021. Imron meminta pemerintah memberikan perhatian kepada petambak, terutama soal modal dan pakan.

Reses yang dilakukan politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, tidak seperti biasanya yang diadakan secara formal di sebuah gedung pertemuan. Kali ini, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat berlangsung di tengah hamparan ratusan hektare tambak di pantai timur.

Anggota dewan kelahiran Lampung Timur itu, bersama belasan kelompok tani tambak udang, duduk di atas pematang pinggir tambak dengan alas terpal plastik berwarna biru. Mereka melakukan diskusi soal upaya peningkatan hasil panen udang sambil ngopi dengan menu singkong goreng, kacang rebus hingga jelang petang.

Dalam dialog yang berlangsung santai dan kekeluargaan, itu para petambak mengungkapkan sejumlah persoalan. Mulai dari masalah saluran irigasi hingga sarana produksi dan permodalan.

Menurut petambak Kamal, saluran irigasi tersier yang di areal pertambakannya kini mengalami pendangkalan. Kondisi ini membuat petambak kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tambak. “Mohon disampaikan ke instansi terkait agar saluran air (tersier) tersebut bisa dikeruk,” katanya.

Persoalan lain, Kamal menyebut soal sarana produksi untuk budidaya udang. Mulai dari kebutuhan benur (bibit udang), pakan, dan pembinaan terutama tentang perkembangan teknologi budidaya udang.

Masalah permodalan, dia menyebut hampir seluruh petambak terjerat pinjaman uang dari pemodal atau tengkulak. Modal untuk pengadaan pakan, misalnya. Petambak memperoleh dari pemodal dengan potongan sekitar Rp15 ribu sampai Rp20 per zak pakan. Ditambah dengan potongan hasil panen sebesar seribu rupiah per kilo gram udang.

Kondisi itu terjadi karena petambak tidak memiliki alternatif lain. Padahal, kata Kamal, sering terjadi benur yang diperoleh dari pengusaha yang meminjamkan modal itu berkualitas jelek. Sehingga hasilnya tidak maksimal.

Terhadap keluhan itu, Imron mengatakan akan membantu mempertemukan petambak dengan instansi terkait agar bisa memperoleh pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. “Nanti kita adakan pertemuan lagi untuk membahas masalah KUR untuk petambak,” katanya.

Menurut Imron, sudah seharusnya pemerintah hadir membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petambak udang. Keberhasilan petambak, selain meningkatkan kesejahteraan petambak dan keluarganya, juga dapat berperan terhadap perekonomian nasional. Apalagi udang termasuk komodistas ekspor yang bisa menghasilkan devisa bagi negara.

“Persoalan permodalan, bibit, dan pakan, sebenarnya persoalan lama yang hingga kini belum ada solusinya. Kami memfasilitasi pertemuan petambak dengan instansi terkait agar petambak bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan, seperti KUR,” katanya.

Sinar Lampung

Warga Lampung Selatan Peroleh Bantuan 30 Sapi

 

Sragi – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi memberikan secara simbolis bantuan 30 ekor sapi kepada peternak di Desa Kedaung, Kecamatan Sragi.

Bantuan 30 ekor sapi diberikan anggota DPRD Lampung itu kepada Kepala Desa Kedaung Edi Kuswanto.

Wahrul mengatakan, bantuan untuk peternak sapi ini terwujud karena diperjuangkan. Wahrul ingin, peternak yang mendapatkan bantuan ini bisa amanah.

Artinya, mereka dipercaya untuk mengembangbiakkan sapi ini dengan baik.

Wahrul juga berharap Kepala Desa dan aparatur bisa memonitor sapi yang diberikan ini. Ia berharap ke depan peternak yang mendapatkan sapi itu bisa meningkat kesejahteraannya.

Wahrul mengatakan, 30 warga yang mendapat bantuan sapi itu sudah dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Wahrul ingin, mereka bisa mengembangbiakkan sapi ini dengan baik.

“Hasilnya silakan dinikmati oleh warga. Rawat baik-baik, diberi makan yang baik, sehingga nanti bisa besar dan bermanfaat,” kata Wahrul.

Warta lampung

DPRD Lampung Minta DLH Selidiki Asal Limbah di Perairan Laut

 Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung meminta Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera melakukan penyelidikan asal mula limbah hitam menyerupai aspal yang mencemari sebagian perairan laut yang ada di Lampung.

“Dinas Lingkungan Hidup harus segera cek ke lapangan dan mendata mana saja yang tercemar. Bisa saja di ambil sampel nya untuk diuji dilaboratorium supaya tahu itu limbah apa,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Sahlan Syukur, Jumat (10/9/2021).

Ia melanjutkan, jika limbah yang menyerupai aspal tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti matinya biota laut hingga merugikan para nelayan maka harus dilakukan tindakan secara tegas.

“Kita tetap ke depankan asas praduga tak bersalah, harus dilihat siapa pelakunya, akibatnya apa hingga kerugiannya. Jika diperlukan kita teruskan ke ranah hukum jika memang ada unsur kesengajaan dan melawan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, pencemaran yang terjadi di perairan laut yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran hingga Tanggamus merupakan perairan yang sering dilewati oleh kapal tanker minyak.

“Jangan-jangan ini ada kapal tengker yang bocor, harus diselidiki karena itu salah satu perairan yang dilewati tanker minyak. Kami setelah minggu ini selesai reses akan kunjungan langsung kelapangan dan dilihat spot yang mana yang paling parah,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengatakan, jika pencemaran limbah di perairan laut Lampung tepatnya di Kabupaten Pesawaran pernah terjadi yang disebabkan oleh kebocoran kapal Pelni.

“Ini sampai mengakibatkan kematian biota laut dan keramba milik nelayan seperti udang dan kerapu. Tetapi sudah terdeksi asal mulanya dan sudah ditindaklanjuti sampai pusat pada proses ganti rugi,” pungksanya. (*)

Kupas tuntas

Ali Imron Reses

 

Matarambaru–Desa Kebondamar, Kecamatan Matarambaru, Kabupaten Lampung Timur, selama ini dikenal sebagai penghasil ikan asap.

Namun, sebenarnya, desa berpenduduk sekitar 850 kepala keluarga (KK), itu juga penghasil padi dari ratusan hektare sawah dengan produktivitas tinggi. Rata-rata di atas delapan ton per hektare.

Selain itu, sejumlah warga juga memiliki usaha budidaya ikan air tawar. Ratusan ton ikan, seperti patin, lele dan nila, dihasilkan warga dari petak-petak kolam yang berada di sekitar sawah maupun pekarangan rumah.

Pada Jumat, 10 September 2021, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ali Imron reses ke Kebondamar. Melakukan pertemuan dengan warga yang dihadiri kepala desa Ilham B Tri Pandoyo, ketua gabungan kelompok tani atau gapoktan, Rahmat, dan sejumlah kelompok tani atau poktan.

 

Banyak aspirasi yang disampaikan warga. Antara lain, soal kerusakan infrastruktur jalan usaha tani, jalan yang menghubungkan Kebondamar dengan desa di Kecamatan Labuhanmaringgai. Juga, tentang kebutuhan pompa air untuk keperluan mengairi sawah atau menguras kolam ikan.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Imron mengatakan akan membantu mesin pompa air untuk kelompok tani di Kebondamar. “Kami akan bantu alkon (mesin pompa air).  Hari Senin (13 September 2021), kami serahkan melalui Pak Pandoyo (Kades Kebondamar),” ujarnya.

Sementara soal infrastruktur jalan yang rusak, Imron yang duduk di Komisi 5 DPRD Lampung, mengatakan akan menyampaikan aspirasi warga Kebondamar tersebut kepada pemerintah agar masuk dalam anggaran pemerintah tahun 2022.

Pada kesempatan itu, Imron meminta masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan terus bersemangat melakukan pembangunan secara bergotong-royong. Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir, harus dijadikan pemacu semangat melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing. (*)

 

Harian momentum

DPRD Lampung Dukung Ungkap Dugaan Korupsi Dana KONI

 

BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mendukung langkah Kejati menelisik anggaran dana hibah KONI Rp30 Miliar.

Pasalnya, prinsip kehati-hatian dalam mengawasi anggaran negara itu memang diperlukan.

Hal itu disampaikan Yanuar Irawan saat diwawancarai di ruang Komisi V DPRD Lampung, Kamis (9/9/2021).

“Boleh saja Kejati memeriksa anggaran dana hibah KONI Lampung. Karena siapapun bisa mengawasi. Apalagi ini penegak hukum, melakukan penyelidikan itu sah-sah saja,” kata Yanuar Irawan.

Meski demikian, pihaknya memandang selama ini, dari hasil hearing waktu itu terkait dengan dana hibah itu tidak ada kendala.

“Karena secara logika, ini uang kan baru dihibahkan. Kenapa kok tiba-tiba sudah ada pengawasan dan pemeriksaan. Dana nya itu kan belum digunakan, karena baru terserap 20 persen, dan belum ada laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Namun, Politisi PDIP Lampung itu juga tetap mendukung langkah-langkah lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan, tujuannya adalah mengantisipasi supaya tidak terjadinya pelanggaran.

“Orang kan dibilang ada kesalahan atau pelanggaran kalau udah belanja. Tapi kalau untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, ya itu gak masalah. Sepanjang itu hal-hal untuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang itu yang kita lakukan selama ini,” tegasnya.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menelisik anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung sebesar Rp30 Miliar.

Dana hibah itu diperuntukkan persiapan
Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 2021 pada Oktober mendatang.

Kasi Penkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan saat dihubungi via ponselnya, mengaku saat ini pihak kejaksaan masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail duduk perkaranya.

“Masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan ya. Jadi ini belum bisa terbuka. Bidang pidsus Kejati mulai melakukan penyelidikan,” ungkap Andrie, via ponselnya, Kamis (9/9/2021).

Menurutnya, Pidsus Kejati Lampung sedang mencari dugaan tindak pidananya, siapa saja yang sudah diperiksa, pihaknya juga belum bisa berbicara lebih lanjut ke publik.

“Bulan berapanya dimulai penyelidikan, intinya saat ini masih penyelidikan. Kami belum bisa terbuka,” tegasnya lagi.

Topik Indonesia

Anggota DPRD Lampung Resmikan Irigasi

 

Sragi – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi meresmikan irigasi di Desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, Rabu, 8/9/2021. Kepala Desa Kedaung Edi Kuswanto menyaksikan peresmian itu bersama aparatur desa dan kecamatan.

Wahrul Fauzi mengatakan, irigasi ini berkat perjuangan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Lampung.

Wahrul mengatakan, begitu mengetahui adanya kebutuhan irigasi di desa ini, ia meminta Taufik Basari untuk memperjuangkan. Dan kini irigasi sudah selesai.

“Saya mengawal dengan sekuat tenaga dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD Lampung Fraksi Nasdem. Alhamdulillah dari banyak usulan, kita berhasil mengawal sehingga irigasi di Desa Kedaung ini sudah selesai,” kata Wahrul.

Wahrul mengatakan, irigasi ini menjadi sumber penting bagi pertanian daerah setempat. Ia berharap hasil panen bisa maksimal dengan keberadaan irigasi ini.

Ia meminta semua warga Desa Kedaung menjaga benar infrastruktur ini sehingga bisa baik terus kondisinya. Dengan kekompakan warga, ia yakin irigasi ini bisa beroperasi dengan baik.

Kepala Desa Edi Kuswanto mengapresiasi perjuangan Wahrul Fauzi sehingga desanya bisa memiliki irigasi yang baik. Ia berkomitmen untuk menjaga sarana ini bersama warga.

Ia ingin sarana irigasi ini mempunyai dampak signifikan terhadap hasil panen petani. Ia berharap semua petani bisa memaksimalkan keberadaan irigasi ini.

Warta lampung