Bandarlampung--Komisi I DPRD Lampung siap membantu Gubernur Arinal Djunaidi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui konsep smart village (desa cerdas).
Karena itu,
Komisi I DPRD Lampung akan membantu menyosialisasikan program smart village.
Hal itu
disampaikan Ketua Komisi I Yozi Rizal saat Diskusi bertema "Membedah
Konsep Smart Village" di Cafe Unsilent Bandarlampung, Senin (5-4-2021).
"Kami
nanti akan sosialisasikan program smart village, lewat kegiatan reses. Kita
ingin semua desa berbondong-bondong ikut program ini," kata Yozi.
Dia
meyakini, melalui program itu, Lampung akan lebih baik lagi. "Saya yakin
bila daerah maju, kita semua pasti akan maju," ujarnya.
Dia juga
memastikan, akan berkunjung ke desa-desa yang sudah melaksanakan program
berbasis digital tersebut. "Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum
ikut dalam program smart village," sebutnya.
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina
mengatakan, program itu untuk menciptakan tata kelola hingga membangun ekonomi
yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan.
"Smart
village berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan salah
satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing," jelasnya.
Dia
menyebutkan, ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata
kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.
"Contohnya
di Desa Margosari Kabupaten Pringsewu. Masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa
untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” terangnya.
Karena itu,
pemerintah akan memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan
surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.
"Untuk
pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah.
Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar di sini. Nantinya, 10 persen
PAD kabupaten masuk jadi PAD desa," tuturnya.
Selain itu,
dia menyebutkan, konsep penting dalam smart village adalah pemanfaatan data
secara terintegrasi. Seperti terintegrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi
bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
"Jadi
smart village ini konsepnya berkolaborasi. Ttidak akan jalan jika tidak ada
kolaborasi. Saya juga mengingatkan semua desa mendaftar agar nanti kami,"
ajaknya.
Sementara,
Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyebutkan, pembangunan harus
dimulai dari daerah pedesaan.
Menurut dia,
hal itu sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah), dengan mengusung program penyiapan infrastruktur untuk bisa melakukan
askes layanan keuangan.
Selain itu,
OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI
dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village. (harianmomentum.com).
No comments:
Post a Comment