BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menggelar diksusi rutin bertema "Membedah Konsep Smart Village" yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Bandarlampung, Senin (05/04).
Dalam
diskusi yang ditayangkan secara langsung oleh Fajar Surya Televisi (FSTV) ini,
turut dihadiri Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.
Dalam
pemaparannya, Kadis PMDT Zaidirina, menerangkan, bahwa program Smart Village
merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan
tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang
seimbang dengan perkotaan.
“Smart village atau desa cerdas berbasis
digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang
harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.
Adapun ruang
lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas,
masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.
“Salah satu
contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya
menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari
kementerian,” kata dia.
Kedepan,
pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan
surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.
“Untuk
pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran
daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10
persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.
Kata dia,
konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara
terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana,
tanggap darurat, dan pasca bencana.
“Jadi smart
village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada
kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami
(PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui
kondisi di desa,” urainya.
Sementara,
Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, mengaku bahwa pembangunan memang
harus dibangun dari daerah pinggiran dan ini sejalan dengan OJK melalui TPAKD
(Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah).
Saat ini,
lanjut dia, ada 16 TPAKD yang bergerak, salah satunya di program smart village.
OJK hanya ingin desa menjadi cerdas secara ekonomi. Jadi program yang diusung
OJK adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk bisa melakukan askes
layanan keuangan.
“Kami lihat
transaksi keuangan di desa jadi barang yang mahal. Mereka harus keluar dana
seperti naik ojek dan jarak tempuh yang jauh untuk melakukan transaksi. Untuk
itu kami memastikan pemberdayaan dari BUMDes hingga kemampuan untuk mengajak
para pelaku usaha untuk lebih produktif,” ujar Bambang seperti dilansir
mologis.id.
Selain itu,
OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI
dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village.
“Dari 2.654
desa yang sudah masuk agen sudah 2.537 desa. Dan 589 BUMDes yang melayani agen
laku pandai. Tapi gubernur juga minta agen menyediakan layanan pembayaran
pajak. Ini yang kami minta ke Bank Lampung dengan memastikan setiap desa ada,
hingga nanti bank punya perpanjangan tangan disetiap desa,” jelas Bambang.
Ditempat
yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi
Lampung, Achmad Saefulloh, menjelaskan, bahwa program smart village intinya
adalah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
“NIK ini
memudahkan masyarakat melakukan setiap transaksi yang ada, seperti pembayaran
pajak. Tapi program ini juga harus tepat sasaran, jangan ada lagi masyarakat
yang dimanjakan. Lewat NIK ini lah nantinya semua bisa tertata dengan baik
seperti pendataan bantuan UMKM,” kata Achmad Saefulloh.
Ketua Komisi
I DPRD Lampung, Yozi Rizal, menjelaskan bahwa Komisi I DPRD ingin membantu
gubernur meningkatkan pendapatan untuk Lampung melalui identitas wajib pajak
lewat konsep smart village.
“Kita ingin
semua desa bisa berbondong-bondong ikut program ini secara mandiri. Kami juga
nantinya akan sosialisasikan smart village lewat kegiatan seperti reses. Saya
yakin bila daerah maju, kita semua pastinya akan maju,” jelas Yozi Rizal.
Pihaknya
juga memastikan, Komisi I DPRD Lampung akan melakukan kunjungan kerja ke
desa-desa yang sudah melaksanakan desa cerdas berbasis digital. Hal ini untuk
menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village.
No comments:
Post a Comment